Rabu, 28 November 2007

Lampung Pemasok Perdagangan Perempuan

BANDAR LAMPUNG (Berita Nasional): Provinsi Lampung menduduki peringkat kedua terbesar di Indonesia sebagai daerah pemasok anak dan perempuan untuk diperdagangkan setelah Sumatera Utara. Tahun 2006, Lampung di posisi kedua se-Sumatera.
Aktivis LSM Damar Perempuan, Titin, mengemukakan hal tersebut di sela-sela kegiatan Sosialisasi Perda Lampung No. 4 Tahun 2006 tentang Pencegahan Trafficking terhadap Perempuan dan Anak di Provinsi Lampung di Balai Keratun, Selasa (27-11).
"Pada tahun 2006, korban trafficking yang berhasil dicatat Damar Perempuan di Lampung berjumlah 45 orang, tahun 2007 dari bulan Januari hingga September tercatat sekitar 27 orang korban trafficking," kata Titin.
Menurut dia, jumlah ini belum seberapa dibandingkan dengan kondisi real di lapangan. "Sebab kasus-kasus trafficking ini diibaratkan seperti puncak gunung es saja. Kasus-kasus yang terekspose masih sangat sedikit dibandingkan kasus yang tidak terekspose. Makanya dipastikan jumlah korbannya jauh lebih besar lagi."
Titin mengemukakan ada dua pola kasus trafficking yang terjadi di Indonesia, terutama di Lampung. "Pola pertama para korban dijadikan tenaga kerja atau pembantu rumah tangga. Biasanya, untuk pola ini, korban asal Lampung dikirim ke Jakarta untuk kemudian dibawa ke luar negeri seperti Korea. Sedangkan pola kedua berkaitan dengan pekerja seksual. Biasanya rute yang dilalui dari Lampung dibawa ke Jakarta kemudian menuju Batam, Pulau Karimun Jawa, lalu ke Hong Kong atau Vietnam," ujarnya.
Adapun modus operandi pelaku, menurut dia, ada tiga macam yakni dengan iming-iming pekerjaan dan biasanya korban adalah tulang punggung keluarga. "Lalu modus kedua dengan penculikan. Biasanya pola ini untuk eksploitasi organ tubuh seperti ginjal, mata, dan lainnya. Korban biasanya setelah diambil organ tubuhnya akan dibuang ke negara lain."
Sedangkan modus ketiga yang dilakukan pelaku trafficking, dengan memberikan utang kepada korban. "Ini biasanya korban dipakai untuk pembantu rumah tangga atau ternak anak. Jadi si ibu akan terus diminta untuk hamil dan melahirkan, sementara anaknya akan diambil dan dijual. Kejadian ini banyak dijumpai di daerah Pontianak," kata dia.
Mengenai penyebab terjadinya kasus trafficking, Titin mengatakan faktor kemiskinan yang paling menentukan. "Makanya mari kita dukung bersama MoU yang ditandatangani oleh Kementerian Urusan Peranan Wanita, Menteri Sosial, Menteri Tenaga Kerja, Menteri Kesehatan, serta Mabes Polri."
Selain itu juga, saat ini aparat kepolisian juga mulai melakukan antisipasi yang melekat berkaitan dengan pencegahan kasus trafficking. "Di Pelabuhan Bakauheni aparat kepolisan akan melakukan pemeriksaan terhadap kendaraan yang dicurigai terutama yang di dalamnya terdiri dari banyak perempuan atau anak-anak," kata Titin.Pembicara dalam kegiatan sosialisasi tersebut adalah Direktur Rekskrim Polda Lampung Kombes Pol Eldi Azwar. Selain itu juga dari Dinas Tenaga Kerja Provinsi Lampung serta Direktur Eksekutif Damar Perempuan S.N.(*)

Selasa, 27 November 2007

Joncik Terpilih Jadi Ketua DPRD Empatlawang

EMPATLAWANG (Berita Nasional) : Ketua Fraksi Partai Amanat Nasional (FPAN), Joncik Muhammad, SSi MM terpilih sebagai Ketua DPRD Empat Lawang setelah menang telak mengungguli dua kandidat lainnya pada sidang paripurna pemilihan yang digelar Senin (26/11) di Tebingtinggi.
Dari 30 anggota DPRD kabupaten termuda di Sumsel itu, Joncik Muhammad menang dengan mengantongi 20 suara, sedangkan David Hadrianto yang diusung Fraksi Partai Golkar diposisi kedua dengan perolehan 6 suara, dan Joni Haryono dari Fraksi PDI Perjuangan mendapat 4 suara.
Dengan perolehan suara itu, Joncik Muhamad didukung 5 fraksi Dewan Empat Lawang yakni FPD, FPAN, FPBR, F3P Bangkit, dan FPKS Merdeka. Sedangkan dua calon lainnya yakni David Hadrianto otomatis menempati posisi Wakil Ketua I, dan Joni Haryono sebagai Wakil Ketua II.Pemilihan yang digelar di Kantor DPRD Empat Lawang, kawasan Talang Banyu, Tebingtinggi, berjalan lancar dan dijaga ketat aparat keamanan. Usai pemilihan kemarin, disaksikan Ketua sementara Jamaludin Adi dan seluruh anggota Dewan, panitia pemilihan memusnahkan kertas suara dengan cara dibakar.
Ketua terpilih Joncik Muhammad mengatakan, setelah terlaksananya pemilihan tugas awal pihaknya membentuk perangkat kelembagaan Dewan yakni komisi, panitia anggaran, panitia legislasi, panitia musyawarah, dan badan kehormatan. Setelah itu, agenda kerja yang akan dilakukan secara marathon yakni pembahasan beberapa raperda diantaranya lambang kabupaten, organisasi dan perangkat pemerintahan, serta pembahasan RAPBD Tahun 2008.(sumber: sripo)

Gempa Landa Kota Pagaralam

PAGARALAM (Berita Nasional) : Dalam sepekan ini, hampir tiap hari terjadi tiga kali gempa tektonik di Pagaralam. Namun gempa tektonik yang berpusat di Muko Muko, Bengkulu, tak memengaruhi aktivitas Gunung Dempo.
Kepada Sripo, Senin (26/11), Ketua Pos Pemantauan Gunung api dempo Slamet didampingi Mulyadi, mengatakan, berdasarkan rekaman seismograf di Pos Pemantauan Gunung Api Dempo pasca gempa tektonik jauh tersebut hanya terekam satu kali terjadi gempa tektonik jauh dengan kekuatan yang sangat kecil.
Hasil rekaman pada seismograf Minggu (25/11) pukul 09.52 terjadi gempa yang terasa selama 75-235 detik dengan kekuatan 1 MMI dengan amplitude 50-52. Satu jam kemudian pukul 11.00 terjadi gempa tektonik jauh, selama 75-83 detik, dengan amplitude 21 sampai 45 milimeter. Pada Senin (26/11) pukul 00,42 terjadi 2 kali gempa terasa, selama 25 detik, dengan kekuatan 2 MMI. Selain itu pada pukul 04.00 terjadi gempat tektonik jauh dua kali selama 50 detik dengan amplitude 4,5 milimeter.
"Peningkatan gempa yang biasa dirasakan tersebut berpotensi terjadinya peningkatan aktivitas gunung api, soalnya dengan seringnya terjadi gempa terasa, akan memicu terjadinya gempa tektonik jauh yang kemudian berlanjut ke gempa vulkanik," katanya.Dari hasil rekaman di alat seismograf di Pos Pemantauan, gempa tektonik ini belum menunjukan adanya peningkatan aktifitas di Gunung Dempo. Aktivitas Gunung Api Dempo masih aktif normal atau berada di level 1. Meskipun demikian bisa saja aktivitas gunung api dapat meningkat sewaktu-waktu.(sumber: sripo)

Kantor KPU Pagaraalam Dibakar Massa

PAGARALAM (Berita Nasional) : Kantor KPU Daerah Kota Pagaralam diserbu massa dan dibakar massa. Jalan masuk kantor KPUD Kota Pagaralam juga diblokir massa. Di dalam Kantor KPUD ada Balon Wako dan Balon Wawako.
Massa juga menggunakan batu, kayu dan bom molotov untuk menghancurkan Kantor KPUD Kota Pagaralam. Sebelum ke Kantor KPUD, massa berhasil mengacaukan kampanye salah satu Balon Wako dan Balon Wawako di sebuah lokasi. Namun situasi ini bisa dikendalikan menyusul kesigapan personel keamanan yang terdiri dari Polres, Brimob, serta TNI.Massa berhasil dibubarkan dan mereka yang berbuat anarkis bisa ditangkap.
Suasana ini terjadi saat Simulasi Pra Ops Pengamanan Pemilukada Kota Pagaralam Tahun 2007, Minggu (25/11) di Halaman Mapolres Pagaralam.
Kapolres Pagaralam AKBP K Rahmadi SH didampingi Wakapolres Kompol Defrian Doni Mando SIK mengatakan, untuk mengantisipasi berbagai kemungkinan yang akan terjadi pada saat pelaksaan Pemilukada mulai dari penentuan Balon wako-Wawako yang akan lolos dalam tahap verifikasi nantinya. Sebab pada tahap tersebut akan ada yang lolos dan ada yang gugur.
"Kita khawatir pendukung salah satu balon yang gugur akan menimbulkan reaksi akibat kecewa balon yang didukungnya tidak lolos. Berbagai kemungkinan tersebut perlu dilakukan antisipasi agar tidak menimbulkan gejolak yang berujung anarkis," kata Kapolres.
Di samping menyiapakan petugas pengamanan Pemilukada, pihaknya juga telah menyiagakan personel untuk pengamanan pada masa pelaksaan Pemilukada ini sendiri.
"Kita sudah minta bantuan Brimob, TNI dan Polres tetangga untuk membantu pengamanan Pemilukada Kota Pagaralam tanggal 5 Feberuari 2008 mendatang. Disamping itu untuk menjaga berbagai kemungkinan terhadap balon, masing-masing balon dikawal 5 orang personel polisi," katanya.
Untuk Polres Pagaralam semua personel dikerahkan semua termasuk personel yang ada di lima Polsek. Sebab untuk wilyah Kota Pagaralam sendiri terdapat 350 TPS dan memerlukan pengamanan pada saat pencoblosan nantinya. Kalau hanya mengandalkan anggota polres belum mencukupi. "Namun demikian kita perlu tambahan dari Polda dan dua Polres terdekat," tegasnya.(sumber: Sripo)

WALHI: Selamatkan Hutan Indonesia


WAHANA Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI), organisasi lingkungan terbesar Indonesia, menyambut dan menjadi tuan rumah bagi Greenpeace dan kapal utama SV. Rainbow Warrior pada tanggal 21-23 Januari di Indonesia. Kedatangan Greenpeace adalah salah satu bentuk semakin meningkatnya perhatian masyarakat internasional atas krisis hutan Indonesia. Selanjutnya, WALHI dan Greenpeace akan berkampanye dan mengomunikasikan kepada dunia kondisi hutan Indonesia dan tentang perlunya dukungan dunia internasional bagi upaya-upaya penyelamatan hutan-hutan Indonesia yang tersisa.
WALHI mengingatkan bahwa hutan Indonesia berada dalam kondisi krisis dan sangat mengkhawatirkan. Pembalakan hutan--baik yang legal maupun ilegal-- tidak terkontrol dan telah menyebabkan kerusakan hutan yang masif di hampir seluruh kawasan hutan Indonesia.
Longgena Ginting, Direktur Eksekutif WALHI mengatakan, "Pemerintah Indonesia mengakui bahwa tingkat deforestasi saat ini telah mencapai 3,8 juta hektar per tahun, meningkat dua kali lipat dalam lima tahun terakhir. Ini berarti Indonesia kehilangan hutannya seluas 7,2 hektar setiap menitnya."
Dampak pembalakan hutan yang merusak ini tidak saja telah menyebabkan hilangnya keanekaragaman hayati, hancurnya habitat-habitat satwa endemik serta semakin merosotnya kualitas sumberdaya Indonesia, namun juga menghasilkan seri bencana ekologi di seluruh Indonesia, seperti banjir, tanah longsor, dan kebakaran hutan, yang merenggut ratusan korban jiwa setiap tahunnya. Lebih jauh lagi, kehidupan lebih dari 40 juta masyarakat adat dan lokal yang hidupnya tergantung langsung sumberdaya hutan terus memburuk dan miskin akibat kehancuran hutan tersebut.
Berbagai upaya penyelamatan hutan Indonesia kenyataannya belum berhasil karena tidak pernah mengatasi akar permasalahan kehutanan di Indonesia, seperti korupsi, tidak diakuinya hak-hak masyarakat adat dan banyaknya industri-industri kayu bermasalah. Di tengah krisis ini, WALHI percaya hanya solusi radikal yang mampu menghentikan kerusakan tersebut, yaitu dengan memberikan ruang ekologi dan kesempatan hutan untuk bernafas dan membenahi pengelolaan sumberdaya hutan yang lebih berkelanjutan.
"WALHI berkampanye untuk diberlakukannya jeda (moratorium) pembalakan hutan yang harus diikuti oleh implementasi seluruh rencana aksi dan pembaruan kebijakan kehutanan di Indonesia," demikian Ginting.
WALHI menyerukan kepada masyarakat internasional untuk mendukung upaya penyelamatan hutan Indonesia dengan melakukan aksi konkrit untuk tidak mengkonsumsi kayu dan produk yang berasal dari kayu Indonesia. WALHI juga menyeru untuk tidak mengkonsumsi kayu tropis dari Malaysia karena dikhawatirkan sebagian kayu-kayu tersebut diselundupkan dari hutan-hutan Indonesia.
WALHI percaya hanya jeda pembalakan hutan yang dapat menyelamatkan hutan Indonesia yang tersisa dari kehancuran total, serta menjadi solusi bagi bencana ekologi saat ini dan menyelamatkan jutaan dolar pengeluaran pemerintah yang dikeluarkan untuk biaya penanganan bencana-bencana yang terjadi dalam lima tahun terakhir ini. Jeda pembalakan hutan juga dapat meminimalisir hilangnya devisa akibat pencurian kayu.
"Saat ini, 80% penebangan kayu adalah ilegal, sehingga sebenarnya jeda pembalakan hutan tidak akan merugikan ekonomi Indonesia, malah justru akan menguntungkan Indonesia dalam jangka panjang. Jeda pembalakan hutan ini akan menyelamatkan hilangnya devisa hingga $1 milyar AS dari pembalakan haram," tambah Ginting.WALHI menganjurkan pemerintah agar mengembangkan skema pengalihan lapangan kerja penebangan hutan ke dalam program rehabilitasi hutan dengan menggunakan dana rehabilitasi hutan saat ini.(*)

Sabtu, 24 November 2007

Tiga Juta Penduduk Jabar Bermukim di Daerah Rawan Bencana

BANDUNG (Berita Nasional/ANTARA News) - Lebih dari tiga juta penduduk Jawa Bara) (Jabar) ternyata bermukim di daerah rawan bencana, terutama bencana yang disebabkan tanah longsor, gempa bumi, dan gunung berapi।

Pakar Geologi, Vulkanik, dan Mitigasi dari Universitas Padjadjaran (Unpad) Bandung, Prof Dr Adjat Sudrajat di Bandung, Jumat, mengungkapkan dari sekitar tiga juta penduduk Jabar tersebut, mayoritas penduduk diantaranya rentan terkena bencana tanah longsor karena kondisi geologis lingkungan yang didiaminya।

"Jalur longsor Jabar terbagi tiga, yakni Jalur Sumbu yang meliputi kawasan Priangan Timur hingga Majalengka, Jalur Selatan dari Pelabuhan Ratu hingga Banjar, dan jalur patahan seperti wilayah di Kabupaten Bandung," kata Adjat menjelaskan।

Berdasarkan data Adjat yang juga mantan Kepala Pusat Vulkanologi, dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG), karakter Jalur Sumbu diantaranya, sangat rentan terhadap pelapukan, pasir pegunungan tidak stabil, lereng perbukitan terjal, curah hujan tinggi, diolah instensif serta kepadatan penduduk yang tinggi।

Karakter Jalur Selatan, pelapukan sedang hingga rawan, lereng tidak terlampau terjal, curah hujan sedang, dan kepadatan penduduk sedang।

Sedangkan pada jalur patahan, pelapukan sedang, lereng terjal, kepadatan penduduk tinggi yang diiringi pengolahan tanah yang intensif।

Adjat mencatat, jalur rawan bencana gempa bumi di Jabar meliputi wilayah Pantai Selatan, wilayah Sukabumi hingga Padalarang, serta jalur Cilacap hingga Majalengka yang lebih disebabkan faktor kedangkalan tanah।

Selain rawan terhadap gempa bumi, jalur pantai selatan juga dinyatakan sangat rawan terhadap tsunami, tepatnya dari mulai pesisir Pantai Banten hingga pesisir perbatasan Jabar dan Jateng (Jawa Tengah)।

"Penurunan muka tanah serta intrusi air laut yang menyebabkan banjir rentan menimpa kawasan Jabodetabek, Cirebon, dan tentunya Cekungan Bandung pun harus diwaspadai mengingat terancamnya lahan serapan air di Kawasan Bandung Utara (KBU)," katanya।

Dikatakan Adjat, bantuan bencana alam pada wilayah pantai utara Jabar relatif lebih stabil daripada wilayah Jabar bagian selatan karena kondisi geografis serta dukungan infra struktur lainnya।

Pakar Hukum Lingkungan dan Penataan Ruang Fakultas Hukum Unpad, Amiruddin A Dajaan Imami SH MH, menegaskan ancaman kerusakan lingkungan yang mengundang bencana diantaranya dapat ditimbulkan akibat perbuatan manusia।

"Secara geografis Indonesia berada pada kawasan rawan bencana sehingga diperlukan pola tata ruang yang berbasis mitigasi bencana," kata Dajaan menjelaskan।

Dikatakan, peningkatan keselamatan, kenyamanan kehidupan, dan penghidupan menjadi tuntutan utama sehingga peraturan serta perundang-undangan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) harus menjadi perhatian nyata, dan berbasis aspirasi masyarakat।

Ketegasan sanksi terhadap setiap pelanggar aturan tersebut, bagaimanapun harus diwujudkan karena menyangkut kehidupan umat manusia, sehingga oknum pelanggar dapat berpikir dua kali untuk melawan regulasi dimaksud, demikian Dajaan. (*)

Jumat, 23 November 2007

Oknum Bawasda Tulangbawang Potong Dana BOS

MENGGALA (Berita Nasional): Pemotongan dana Biaya Operasional Sekolah (BOS) masih saja terjadi. Kali ini diduga dilakukan oknum Bawasda Kabupaten Tulangbawang.
Ketua Fraksi PKPB DPRD Kabupaten Tulangbawang, Lampung, Marsub, mengungkapkan, pemotongan dilakukan oknum Bawasda saat melakukan pemeriksaan reguler di sekolah-sekolah.
Marsub mengungkapkan hal itu dalam sidang paripurna di gedung DPRD Tulangbawang, Selasa (20/11) lalu. Menurut dia, tiap penerima BOS tingkat SD dipotong Rp150 dari 121.188 murid, SMP sebesar Rp250 dari 33.032 siswa. "Jadi jika diakumulasikan BOS tingkat SD dipotong Rp18.178.200 dan BOS SMP dipotong oleh Bawasda Rp8.258.000," katanya.
Namun, pernyataan tersebut dibantah Kepala Bawasda Tulangbawang, Tajudin Barto. Didampingi Kabid Kessos, Sopyan A. Gani di Kantor Bawasda setempat, Rabu (21-11) Tajudin Barto mengatakan pihaknya telah memanggil para kepala sekolah, baik SD dan SMP di Kecamatan Tulangbawang Tengah untuk dimintai keterangan.
Selain itu, sebanyak 12 kepsek yang dipanggil kemudian membuat surat pernyataan berisi tidak pernah terjadi pemotongan dana BOS," ujarnya.
Sopyan A. Gani menjelaskan pihaknya tidak pernah meminta atau menentukan pemberian dari para kepala sekolah tersebut saat dilakukannya pemeriksaan reguler oleh Bawasda. "Jadi saya tegaskan tidak ada Bawasda meminta, apalagi menentukan tarif kepada para kepala sekolah itu," ujarnya.
Namun, Sopyan mengaku ada dana yang dikutip dari para kepala sekolah itu untuk konsumsi Rp500/siswa. "Hanya itu saja, itu pun inisiatif para kepala sekolah, dan dimakan sama-sama," ujarnya.
Kepala Bawasda Tajudin Barto mengatakan akan terus menyelidiki persoalan tersebut. "Saya baru tiga hari ini bertugas, karena sebelumnya saya di Bandung mengikuti pendidikan," ujarnya. n UAN/D-2
Ia menambahkan, sebagai Kepala Bawasda akan mencari kebenaran. Dalam hal dugaan pungutan tersebut, itu harus dibuktikan secara fakta hukum. "Harus ada buktinya, kalau menerima berarti ada kuintansi," ujarnya.
Mengenai mencuatnya pemotongan dana BOS yang duduga dilakukan oknum Bawasda, DPRD Tulangbawang akan memanggil Bawasda untuk melakukan hearing di Gedung DPRD setempat, Kamis (22/11) guna meminta keterangan dari Bawasda.(sumber: Lampung Post).

Kamis, 22 November 2007

45 Jenderal Polisi Segera Pensiun Perlu Diganti


JAKARTA (Berita Nasional/ANTARA News) - Indonesia Police Watch (IPW) meminta Kapolri Jenderal Sutanto untuk segera mengganti 45 jenderal yang segera memasuki pensiun agar tidak mengganggu regenerasi.
"Sebanyak 45 jenderal itu merupakan 25 persen dari 201 jenderal di Polri. Jumlah yang akan pensiun ini lebih besar dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya," kata Ketua Presidium IPW, Neta S Pane di Jakarta, Rabu.
Biasanya tiga bulan sebelum pensiun, jenderal-jenderal ini sudah diganti agar dapat mengakhiri kariernya di Polri dengan tenang, katanya.
Ia mengatakan pada triwulan pertama 2008, ada 10 jenderal akan pensiun, termasuk mantan Kapolri, Jenderal Dai Bachtiar.
IPW mencatat, ada sembilan kapolda yang akan pensiun tahun 2008 yakni Kapolda Metro Jaya Irjen Adang Firman, Kapolda Kalimantan Timur Irjen Indarto, Kapolda Papua Irjen Max Donald Aer dan Kapolda Sumatera Barat Brigjen Utjin Sudiana.
Selain itu yang akan pensiun adalah Kapolda Lampung Brigjen Suharijono Kamino, Kapolda Yogya Brigjen AR Harry Anwar, Kapolda Maluku Brigjen Guntur GS, Kapolda Jambi Brigjen Carel Risakota dan Kapolda NTT TB Sadarum.
Tidak hanya 10 kapolda, ada dua wakapolda yang akan pensiun yakni Wakapolda Metro Jaya Raziman Tarigan dan Wakapolda Sumatera Selatan Brigjen Marsudi Hanafi.
Di jajaran Mabes Polri, ada tiga pejabat tinggi yang pensiun, yakni Kepala Divisi Propam Irjen Gordon Mogot, Deputi Logistik Irjen Heru Susanto, dan Kepala Divisi Hukum Irjen Teguh Sudarsono.
Para jenderal lainnya yang akan pensiun memegang jabatan sebagai kepala biro, dosen atau jabatan lain yang setingkat.
"Mengingat demikian banyaknya yang akan pensiun, maka Kapolri Jenderal Sutanto harus segera melakukan mutasi besar-besaran di tubuh kepolisian agar regenerasi kepemimpinan di tubuh Polri berjalan sistematis dan tidak mengalami stagnasi," kata Pane.
Ia menilai, langkah Kapolri pada awal November 2007 untuk mengganti Gubernur PTIK Irjen DP Sitompul dan Wakapolda Jawa Tengah Brigjen Nono Supriyono yang akan pensiun merupakan langkah tepat untuk regenerasi.
"Yang mau pensiun, ya seharusnya diganti tiga bulan sebelum masa pensiun tiba," katanya menegaskan.
IPW memberikan apresiasi atas pergantian dua jenderal dan berharap akan ada mutasi dalam waktu dekat terhadap 10 jenderal yang pensiun awal tahun 2008.(*)

Menang Pilkada, Tim Sukses ke Singapura

MENGGALA (Berita Nasional): Merayakan kemenangan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Tulangbawang, seluruh anggota Koalisi Bersatu Nurani Tulangbawang (KBNTB) yang merupakan koalisi pengusung pasangan Abdurrachman Sarbini-Agus Mardi Hartono melancong ke Singapura.
Rombongan yang berjumlah 34 orang dari 19 partai politik itu bertolak dari Tulangbawang pada hari Senin (19-11). Menurut rencana, rombongan tersebut berada di Singapura selama dua hari. Ke-19 partai politik dalam rombongan tersebut diwakili ketua dan sekretaris partai.
Menurut Ketua KBNTB, Ferry Antoni, rombongan tersebut ke Singapura melalui Batam. Mereka tiba di Singapura pada hari Selasa (20-11), pukul 12.00. "Dari Batam kami naik feri pukul 11.00," ujarnya.
Di Singapura, kata dia, pertama kali mereka akan mengunjungi Patung Singa di pusat Kota Singapura. Setelah itu, rombongan menuju taman burung yang terkenal. Berikutnya, rombongan yang sedang merayakan kemenangan calon bupati yang diusung itu mengunjungi Jurong Betak. Di sana mereka menikmati atraksi burung-burung dari empat negara, yakni Indonesia, Jepang, Korea, dan India. "Cukup seru di sini, ada empat negara yang hadir di acara ini," ujar Ferri.
Namun, kata dia, Bupati Tulangbawang Abdurrachman Sarbini, yang kembali menjabat sebagai bupati yang diusung koalisi tersebut, tidak dapat berlama-lama di Singapura. "Bupati hanya sebentar bersama kami, kemudian bertolak kembali ke Batam, tetapi calon wakil bupati, Agus Mardi Hartono, tetap bersama kami," ujarnya.Selain itu, kata Ferri lagi, nazarnya ketika pencalonan bupati dan wakil bupati Tulangbawang jika calon yang diusung menang, akan memotong rambutnya yang semula panjang di Singapura. "Saya punya nazar, kalau Mance menang, saya potong rambut dan kini nazar tersebut terpenuhi," ujarnya. Ferri mengaku yang memotong rambutnya dua wanita cantik dan satu pria.(sumber: Lampung Post)

Selasa, 20 November 2007

8 Pemuda Rampok Pedagang Siomay

KOTABUMI (Berita Nasional): Sekawanan perampok bersepeda motor, Minggu (18/11), pukul 11.00, menggasak uang Rp800.000 milik seorang pedagang siomay, di Jalan raya Desa Talangbojong, Kotabumi, Lampung Utara, Lampung.

Korban bernama Erwansyah (25), warga Gang Tulang Bawang, Tanjung Aman, Kotabumi. Para perampok sempat menganiaya korban sehingga mengalami pendarahan di hidung dan memar di kepala. Para perampok juga merusak gerobak dorong milik koraban. Kini korban dirawat RSU Ryacudu, Kotabumi.

Modus operandi peristiwa itu, korban dihadang di tengah perkebunan karet. Para perampok langsung memukuli korban pakai potongan kayu. Setelah korban jatuh tak berdaya, para pelaku mengambil uang Rp200 ribu di dalam laci dan Rp600 ribu di dompet korban.

Setelah pelaku pergi, kebetulan Kepala Desa Kotabumi Tengah, Johan (45) melintas. Ia membawa korban ke rumah sakit. Menurut Erwansyah, uang Rp600 ribu itu adalah uang setoran selama dua hari yang belum disetorkan kepada bosnya. Sementara, uang Rp200 ribu di laci adalah hasil penjualan hari itu.

Menurut Johan, lokasi tempat kejadian memang jauh dari rumah penduduk dan di tengah kebun karet. Saat melintas, ia melihat korban minta tolong dan wajahnya berlumuran darah.

Atas kejadian itu, satuan pengendali kemanan petugas dari Polres Lampung Utara yang menerima laporan adanya kejadian itu langsung terjun ke lokasi untuk melakukan penyelidikan.(*)

Kamis, 15 November 2007

Polri Bongkar Komplotan Pembajak Lagu

JAKARTA (Berita Nasional) : Bareskrim Polri membongkar komplotan pembajak lagu। Dari 20 orang yang sudah diamankan, satu orang telah ditetapkan sebagai tersangka. Komplotan ini diduga telah melakukan pembajakan terhadap 4,8 juta lagu Indonesia dan lagu asing dan dijual melalui internet dan kios di pertokoan.

Kabareskrim Polri Komjen Bambang Hendarso Dhanuri menyatakan bahwa penertiban terhadap pembajak lagu akan terus dilakukan.

"Pembajakan lagu ini sudah sangat sering dikeluhkan Asiri bahkan juga industri rekaman asing। Sehingga kita akan terus melakukan penertiban ke segala bentuk pembajakan lagu," ujar Bambang di Jakarta, Rabu (14/11).

Dalam kesempatan itu, hadir Robert Gaol dari International Federation Phonographic Industry yang menyatakan apresiasinya terhadap Polri yang berhasil menangkap pembajak dan penjual lagu bajakan melalui internet।

Menurut Direktur Ekonomi Khusus Brigjen Wenny Waraow modus operandi tersangka dan 19 anak buahnya sangat cerdik। Pelaku mendapatkan lagu-lagu digital dengan cara mengkopi dari situs-situs internet dalam bentuk MP3, video klip, M4 yang diperoleh dari cd atau dvd. Kemudian, diformat ulang menjadi MP3 dan MP4.

Setelah itu, komplotan ini melakukan sedikit perubahan dan editing serta diperbanyak ke komputer di konter-konter download di pusat perbelanjaan। "Setiap lagu dijual dengan harga Rp3.000 sampai Rp5.000," ujar Wenny.

Wakadiv Humas Polri Brigjen Anton Bachrul Alam menyatakan ada seorang tersangka bernama Djoni Tan। Ke-19 anak buahnya yang statusnya masih saksi dan masih menjalani pemeriksaan intensif.

Mereka ditangkap Counter Download Mania Blok M Mall, Roxy Mas, Taman Mini Suare, Kelapa Gading, Metropolis Square dan lainnya. "Penindakan terhadap pembajak lagu ini akan terus dilakukan bahkan hingga ke konter-konter di mal-mal," ujar Anton. (media indonesia)

Selasa, 13 November 2007

Massa Tuntut Pilkada Tulangbawang Diulang

MENGGALA (Berita Nasional): Pendukung pasangan A.A. Syofandi-Wasito dan Khamamik-Yulizar Marzuki berunjuk rasa ke Kantor KPU, Senin (12-11), menuntut pilbup ulang. Massa tiba di Kantor KPU Tulangbawang, Lampung sekitar pukul 12.00, dengan diangkut 20 truk.

"Ada 160.619 orang yang tidak bisa menggunakan hak pilih. Untuk itu, kami minta KPU melakukan pemilihan ulang," ujar Koordinator Lapangan Umar Ahmad yang juga wakil ketua DPC PDI-P Tulangbawang.

Beberapa utusan kecamatan juga mengungkapkan bukti-bukti pelanggaran Pilbup tanggal 6 November lalu.

Setengah jam beraksi di depan kantor, massa yang terus bertambah itu dikomando masuk halaman kantor KPU. "Anggota KPU tidak ada satu pun yang keluar mendengarkan aspirasi kami," ujar Umar, lalu mengajak massa memasuki kantor.

Langkah mereka diadang 60 anggota Samapta Polres Tulangbawang. Dorong-mendorong pun terjadi. "Silakan kalau mau aksi, kami hanya bertugas mengamankan agar semua berjalan lancar," kata Kapolres Tulangbawang AKBP Suyono.

Kapolres menawarkan dialog 10 perwakilan massa dengan anggota KPU. Namun, korlap menolak. "Kami semuanya satu, masyarakat Tulangbawang. Jadi, biarkan kami semua masuk," ujar Umar.

Situasi memanas karena aparat tetap menahan. Massa pun merobohkan pagar Kantor KPU. Aksi mereda setelah mobil water cannon yang dikendarai Brimob maju dan siap-siap menyemprotkan air. Korlap kemudian menenangkan massa dan menyetujui dialog.

Usai beraksi di KPU, massa berunjuk rasa di Gedung DPRD. Hasil rapat dengan 11 anggota DPRD yang dipimpin unsur pimpinan, Made Paita dan Herman Artha, menelurkan lima kesepakatan, antara lain pertama, Dewan melalui Komisi A akan memanggil KPU, Panwasda, Polres, dan Kejaksaan Negeri Menggala, hari Selasa (12-11), untuk menyikapi pengaduan masyarakat tentang kecurangan pilbup.

Dalam pertemuan yang dihadiri kapolres dan Kasi Intel Kejari Andi Lazuardi itu terungkap pelanggaran berupa terbitnya kartu ganda. Kemudian politik uang, kekacauan proses administrasi pendataan mata pilih dan DPT. Terakhir, mobilisasi mesin birokrasi untuk memenangkan satu calon bupati.(lampungpost)

Senin, 12 November 2007

Keluarga Empat Lawang Bentuk Koperasi

BANDAR LAMPUNG (Berita Nasional) : Warga Empat Lawang di Lampung, yang tergabung dalam Ikatan Keluarga Kabupaten Empat Lawang (IKKEL) Lampung, membentuk sebuah koperasi sebagai wadah pengembangan ekonomi.

Pembentukan koperasi itu berlansung di aula Poltabes Bandar Lampung, Minggu (10/11-07) siang. Rapat yang dipimpin Sekretaris Umum IKKEL Lampung Imron, dihadiri 33 dari 60 anggota.

Rapat pembentukan koperasi itu berlangsung seru. Anggota IKKEL yang hadir masing-masing melontarkan gagasan, saran, dan kritikan. Pimpinan rapat melontarkan rancangan usulan nama dan program koperasi. Dari para hadirin pun bermunculan usulan nama, jenis koperasi, dan program.

Setelah sempat terjadi beberapa silang pendapat tentang susunan pengurus, kemudian muncul usulan peserta dari Lampung Tengah, Abdul Madjid, agar pembentukan pengurus melalui Tim Formatur. Usulan ini langsung diterima secara bulat oleh forum.

Kemudian forum menyepakati Tim Formatur terdiri dari unsure-unsur kecamatan asal anggota masing-masing 2 orang, yakni: Pendopo Lintang, Muara Pinang, Lintang Kanan, Pasemah Airkeruh, Ulumusi, Talangpadang, dan Tebing Tinggi.

Perwakilan dari masing-masing kecamatan tersebut secara aklamasi memilih Abdul Madjid (Pendopo Lintang) sebagai ketua Tim Formatur. Tim yang dipimpin Abdul Madjid ini bertugas menyusun personil pengurus koperasi, yang diberi nama Koperasi Serba Usaha IKKEL Lampung.

Hasil rapat Tim Formatur yang berlangsung singkat ini, pengurus KSU IKKEL Lampung terdiri dari Dewan Pengawas, Pengurus, dan Badan Pemeriksa.

Badan Pengawas secara ex officio dijabat oleh pengurus IKKEL Lampung. Pengurus terdiri dari: Ketua Haris (Tebingtinggi), Sekretaris Sahil (Ulumusi), dan Bendahara Ulfa (Lintangkanan).

Setelah terpilih dan disahkan, petang itu juga Pengurus KSU IKKEL Lampung menyelenggarakan rapat pertama. Rapt pertama ini menghasilkan keputusan yang menetapkan setiap anggota KSU IKKEL Lampung dikenakan simpanan pokok sebesar Rp50.000, dan simpanan wajib yang dibayar tiap bulan Rp10.000.

Dan, dalam waktu dekat Pengurus akan menyusun program kerja dengan mengacu pada rancangan yang disampaikan oleh Pengurus IKKEL Lampung, yang telah dikoreksi dalam forum rapat.

Untuk membuktikan bahwa pembentukan koperasi ini berdasarkan niat baik dan dilandasi pula komitmen yang kuat, para anggota yang hadir hari itu juga menyetorkan simpanan pokok masing-masing Rp50.000, dan simpanan wajib Rp10.000 per bulan. Untuk simpanan wajib ini ada yang menyetor sebulan, ada yang sekaligus satu tahun, dan ada yang lima bulan.

Yang menggembirakan, hari itu Pengurus KSU IKKEL Lampung telah berhasil mendapatkan dana Rp15 juta lebih. Dana itu berasal dari simpanan pokok anggota, simpanan wajib, dan bantuan dari Ketua Umum IKKEL Lampung Kompol Drs. Taslim Chairuddin sebesar Rp4 juta.

Dengan terbentuknya koperasi ini diharapkan “Jemo Empatlawang” di Lampung dapat meningkatkan kesejahteraannya, mendapatkan modal usaha, dan dana sosial.(*)

Sabtu, 10 November 2007

Kasus Majalah Time Dinilai Langgar UU Pers

JAKARTA (Berita Nasional/ANTARA News - Anggota Dewan Pers, Leo Batubara menilai putusan Mahkamah Agung (MA) terhadap kasus majalah Time versus mantan Presiden Soeharto melanggar UU No 40/1999 tentang Pers dalam empat hal.
Leo menyampaikan hal tersebut dalam diskusi panel yang digelar oleh Koordinator Nasional Persatuan Wartawan Indonesia Reformasi (PWIR) berjudul "Mengurai Sumbat Kebebasan Pers pada Kasasi Mahkamah Agung" di Jakarta Media Center, Kebon Sirih, Jakarta, Jumat sore.
"Pertama, menurut UU Pers hasil investigasi Time Asia itu telah memenuhi kode etik jurnalistik sehingga tidak sepatutnya dihukum," kata Leo.
Denda sebesar Rp1 triliun yang dikenakan kepada Time juga disebut Leo melanggar pasal 18 ayat (2) UU Pers yang membatasi jumlah denda maksimal Rp500 juta.
Selain itu, hukuman yang dikenakan terhadap wartawan juga disebut Leo melanggar UU Pers karena pertanggungjawaban harusnya dilakukan secara "corporate".
"Bila pers salah, wartawan dilindungi dan perusahaan yang membayar ganti rugi," katanya.
Permintaan maaf yang diminta mantan Presiden Soeharto juga dinilai berlebihan karena seharusnya permintaan maaf hanya dimuat di media yang bersangkutan.
Pengacara majalah Time Asia Todung Mulya Lubis yang juga hadir dalam diskusi itu menekankan mengenai putusan yang dinilainya tanpa melalui pertimbangan hukum yang matang.
"Dari 35 halaman putusan MA yang menghebohkan itu, cuma ada 2,5 halaman pertimbangan hukum," kata Todung.
Ia kemudian membandingkan dengan kasus Harian Garuda di Medan pada tahun 1989 yang dituduh mencemarkan nama baik PT Anugerah Langkat Makmur.
Mahkamah Agung waktu itu memenangkan harian Garuda dengan pertimbangan hukum antara lain apa yang diberitakan pers tidak mesti kebenaran yang bersifat absolut dan MA menghormati mekanisme penyelesaian permasalahan akibat pemberitaan pers dengan menggunakan hak jawab.
"Jika membaca putusan kasus Garuda pertimbangan hukumnya cukup bernas, cukup panjang dan putusan itu merupakan `milestone` dari perkembangan pers di Indonesia," kata Todung.
Majalah Time sendiri sedang mengupayakan proses peninjauan kembali (PK) terhadap kasus tersebut dengan menghadirkan bukti (novum) baru.(*)

Selasa, 06 November 2007

Polisi Bidik Pidana Pencucian Uang Adelin Lis

JAKARTA (Berita Nasional/ANTARA News) - Penyidik Polri akan membidik kasus tindak pidana pencucian yang yang diduga dilakukan oleh Adelin Lis, terdakwa kasus pembalakan liar yang divonis bebas Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, Senin (5/11).

"Polri akan mendukung upaya jaksa untuk mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung di samping akan melakukan penyidikan kasus pencucian uang terhadap Adelin Lis," kata Kepala Divisi Humas Polri, Irjen Pol Sisno Adiwinoto di Jakarta, Selasa.

Namun, Sisno tidak menjelaskan lebih rinci soal dugaan pidana pencucian uang oleh Adelin Lis.

Sisno juga menyayangkan sikap hakim PN Medan yang tidak menggelar sidang di lokasi kejadian untuk melihat lokasi kerusakan hutan yang dilakukan oleh Adelin Lis.

Polri telah melakukan penyidikan optimal dan telah dapat membuktikan bahwa telah terjadi perusakan hutan. Ada fakta obyektif yang perlu dilihat, katanya.

Jaksa, kata Sisno, sebenarnya telah menyarankan agar hakim dalam memutus perkara perlu melihat fakta lapangan.

"Dengan tidak melihat fakta di lapangan itu, maka sidang tidak bisa berlangsung objektif, tidak jujur dan tidak adil," katanya menegaskan.

Ia mengharapkan agar instansi atau pihak lain perlu melakukan pengkajian yang mendalam atas putusan bebas Adelin Lis yang kontroversial itu.

Hakim, pada 5 November 2007 menjatuhkan vonis bebas kepada Adelin Lis karena tidak terbukti melakukan pembalakan liar.

Ia juga dinyatakan tidak terbukti menebang kayu di luar area rencana kerja tahunan yang didakwakan oleh penuntut umum.

Menurut Majelis Hakim, Adelin terbukti bersalah tidak menaati peraturan tebang pilih tanam Indonesia.

Namun, kesalahan itu bukan merupakan wilayah hukum pidana melainkan masalah administrasi sehingga yang patut menghukumnya adalah Menteri Kehutanan.

Sebelumnya, Jaksa menuntut Adelin dengan hukuman 10 tahun penjara, denda Rp1 miliar dan membayar kerugian negara Rp119,8 miliar.

Adelin sempat kabur ke luar negeri sebelum tertangkap di Beijing, China, pada 8 September 2006 saat mengurus perpanjangan paspor di KBRI Beijing. (*)

Sabtu, 03 November 2007

PT GMP Kejar Target 200 Ribu Ton Gula

GUNUNG BATIN (Berita Nasional) : Gubernur Lampung Drs. Sjahroeddin ZP memberikan dukungan penuh terhadap PT Gunung Madu Plantations untuk mengejar target 200 ribu ton gula tahun depan. Dilihat dari perkembangan usaha, stabilitas keamanan, dan kesejahteraan karyawan PT GMP dinilai yang terbaik di Lampung.

“Saya harapkan PT Gunung Madu Plantations tetap terdepan dalam industri gula di Lampung, baik produksi, kesehatan manajemen, dan kesejahteraan karyawannya,” kata Gubernur di hadapan pimpinan, staf, dan karyawan PT GMP, Selasa (30/10) malam, di GSG Perumahan I site Gunung Batin.

Program kemitraan yang dilaksanakan perusahaan ini, menurut Gubernur, merupakan program yang harus didukung oleh pemerintah dan masyarakat Lampung. Kemitraan merupakan salah satu bentuk kepedulian PT GMP terhadap masyarakat setempat untuk bersama-sama menikmati manisnya tebu.

Peran PT GMP bagi perputaran ekonomi dan peningkatan pendapatan masyarakat setempat, juga mendapat pujian dari purnawirawan jenderal bintang tiga Polri itu. “Kontribusi PT GMP terhadap Provinsi Lampung bukan hanya dari pajak, para karyawan yang berbelanja setiap minggu ke Bandar Lampung juga memberikan kontribusi positif bagi kesejahteraan masyarakat,” kata Sjahroeddin ZP.
Pada kunjungan perdana di perusahaan gula tertua di Lampung ini, Gubernur menyampaikan terimakasihnya kepada PT Gunung Madu Plantions (GMP), yang memberikan bantuan sebuah mobil sedan Camry seharga Rp400 juta untuk kendaraan dinas (operasional) Pemerintah Provinsi Lampung.
Penyerahan mobil mewah tersebut dilakukan General Manager PT GMP Jimmy Maskun kepada Gubernur Lampung Sjachroedin Z.P. di halaman Kantor Gubernur, akhir Agustus tahun lalu.
"Kami sangat berterima kasih kepada PT GMP yang memberikan mobil berpelat merah dengan nomor polisi BE-1015-AZ. "Mobil ini digunakan operasional tamu-tamu penting Provinsi seperti menteri dan pejabat eselon setingkat lain," kata Sjachroedin Z.P.
Gubernur menyatakan salut atas respons yang begitu besar dari PT GMP. Sebab, PT GMP segera merespons surat Pemprov Lampung dan membantu pengadaan satu sedan Camry ini. Sebab, Pemprov kini memang tidak memungkinkan membeli kendaraan dinas."
Menurut Gubernur, Pemprov kini dilarang membeli mobil dinas kecuali ambulans dan mobil pemadam kebakaran. Selain juga, ada aturan yang sangat ketat untuk menge-dump mobil-mobil dinas ini.
"Sedangkan kini, kondisi mobil yang digunakan bagi tamu-tamu penting, sedan Volvo, sudah sangat tua. Sebab itu, kalau tamu banyak, Pemprov terpaksa menyewa mobil. Untung saja saat rapat gubernur se-Sumatera lalu, kami bisa menggunakan mobil Kijang yang belum dipakai," ujar Sjachroedin.
Jembatan Selat Sunda

Di hadapan pimpinan, staf, dan karyawan PT Gunung Madu Plantations yang bertatap muka dengannya di GSG Perumahan I, Gubernur memaparkan programnya membangun jembatan selat sunda yang bekerjasama dengan Pemprov Banten.

“Kehadiran Jembatan Selat Sunda (JSS) yang menghubungkan Pulau Jawa dan Sumatera akan sangat membantu karyawan PT Gunung Madu Plantations yang ingin pulau ke Jawa. Mereka tidak perlu lagi mengantri di Pelabuhan Bakauheni, karena sudah ada pilihan lain untuk menyeberang,” kata Gubernut Lampung Sjahroeddin ZP.

Pembangunan Jembatan Selat Sunda merupakan kesepakatan Pemprov Banten dan Lampung. Sebelumnya sempat muncul wacana membangun terowongan Selat Sunda. Namun setelah ada studi terbaru dari Wiratman & Associates, kedua gubernur sepakat membangun jembatan.

Adanya sarana penghubung alternatif ini akan sangat menguntungkan kedua provinsi, termasuk bagi provinsi di Sumatera lainnya. "Lancarnya sarana transportasi akan memudahkan hasil bumi dari Sumatera dibawa ke Pulau Jawa," katanya.

Dengan jembatan selat sunda, kata Gubernur, pengiriman gula Gunung Madu dari Lampung ke Pulau Jawa akan semakin lancar.

Jembatan yang akan dibangun 70 meter di atas permukaan laut dengan lebar 60 meter itu akan dibagi menjadi enam jalur. Masing-masing dua jalur untuk kereta api, kendaraan roda empat, dan roda dua.

"Sejauh ini investor yang siap menjadi penyandang dana adalah PT Arta Graha. Semoga investor lain, baik dalam maupun luar negeri bisa segera menyusul," kata Sjahroedin.

Ia juga menyampaikan keinginannya menjadikan Provinsi Lampung sebagai sentra bibit padi hibrida.

Hingga tahun 2007, benih hibrida yang telah disalurkan kepada petani sudah mencapai 1.340 ton dengan produksi beras hingga 420 ribu ton. Tahun 2009, ditargetkan produksi benih hibrida akan mencapai 3.000 ton, dengan produksi beras sebesar 880 ribu ton atau sekitar 20 persen dari target penambahan produksi beras nasional.

Benih padi hibrida hasil produksi Bernas sendiri memiliki keunggulan produksi dibanding benih lokal maupun hibrida lainnya. Berdasarkan hasil uji tanam di beberapa provinsi di Pulau Jawa, Sumatera, Kalimantan, Bali dan NTT, rata-rata bibit hibrida mampu menghasilkan produksi 10,27 ton gabah per hektare.

Disambut Gembira

Kedatangan Gubernur Lampung di site PT Gunung Madu Plantations ini mendapat sambutan hangat dari tuan rumah. Grup Band Jassica D-7 kebanggaan perusahaan ini ditampilkan di GSG Perumahan I untuk memeriahkan acara pertemuan Gubernur dengan warga Gunung Madu. Beberapa penyanyi juga dihadirkan di sini.

“Malam ini merupakan kebahagiaan tersendiri bagi manajemen, karyawan dan keluarga besar PT Gunung Madu Plantations karena kehadiran Bapak di tengah-tengah keluarga besar PT GMP,” kata General Manager PT GMP H.M. Jimmy Mahshun mengawali sambutannya.

Kehadiran gubernur, kata Pak Jimmy melengkapi kebahagiaan seluruh pimpinan, staf, dan karyawan, setelah menyelesaikan tebang dan giling ke-30 dengan hasil yang paling tinggi selama 30 tahun masa tebang dan giling, yaitu 191.272,20 ton gula.

Menurut Pak Jimmy, tahun ini suasana yang lebih kondusif dan harmonis. Tenaga kerja dan sarana transport yang dikelola para kontraktor nampak lebih stabil dibanding tahun-tahun sebelumnya, keamanan juga lebih baik dan sama sekali tidak ada gejolak, sehingga penghasilan tenaga kerja sangat memadai.

“Mereka dapat menabung, sehingga uangnya dapat dibawa pulang untuk anak dan istrinya,” kata Pak Jimmy.

Program kemitraan dengan masyarakat sekitar yang dimulai dari tahun 2004 hingga sekarang menunjukkan angka yang positif. GMP memulai dari kurang lebih 300 ha, sekarang sudah mencapai 2.100 ha, papar Pak Jimmy kepada Gubernur.

“Dengan adanya kemitraan GMP dampak & manfaatnya sangat dapat dirasakan oleh para petani dan perusahaan,” tegasnya.

“Kami berharap keberadaan perusahaan semakin memberikan nilai tambah dan kontrbusi bagi lingkungan sekitar, provinsi Lampung khususnya dan secara nasional pada umumnya,” kata Pak Jimmy lagi.

Menurutnya, pembinaan karyawan dan keluarga di lingkungan site selalu menjadi perhatian manajemen. Hubungan antara manajemen dan serikat pekerja semakin serasi. Hubungan antara atasan dan bawsahan juga nampak semakin harmonis. Perusahaan juga selalu memikirkan peningkatan kesejahteraan bagi karyawan.

Selain itu perusahaan juga selalu memberikan pembinaan terhadap koperasi karyawan. Sebagai laporan, tahun 2007 ini Koperasi Gunung Madu mendapatkan Penghargaan Khusus yang diserahkan langsung oleh Presiden pada saat Hari Koperasi tgl. 12 Juli 2007 di Bali. Sampai saat ini jumlah anggotanya mendekati angkat 2000 orang, dengan total asset tercatat lebih dari Rp50 miliar.

“Di tahun yang akan datang, tantangan yang akan kami hadapi tidaklah ringan. Untuk itu kami segenap jajaran akan bekerja keras dan lebih konsisten untuk menghadapi hambatan dan tantangan. Kehadiran Bapak di tengah-tengah kami adalah suatu kehormatan dan mudah-mudahan akan menambah motivasi bagi kami untuk bekerja lebih giat,” kata Pak Jimmy mengakhiri sambutannya.

GMP Kembali Capai Produksi Tertinggi

GUNUNG BATIN (Berita Nasional) : PT Gunung Madu Plantations akhirnya lolos dari “lubang jarum” dampak kemarau tahun 2006. Produksi tahun ini yang ditargetkan 179.380 ton ternyata terealisasi 191.272,20 ton.

Pada awal buka tebang giling bulan April 2007 lalu, produksi gula PT Gunung Madu Plantations diprediksi menurun dibanding tahun lalu sebagai akibat kemarau panjang tahun 2006 yang berlanjut tahun 2007. Tahun 2006 lalu Perusahaan ini berhasil memproduksi gula sebanyak 189.716,50 ton.

Dengan hasil tebang giling tahun ini PT GMP kembali mengukir prestasi. Ini adalah rekor tertinggi sepanjang sejarah PT Gunung Madu Plantations.

“Kita bersyukur dan dapat berbesar hati, karena berhasil memecahkan rekor produksi, meningkatnya produktivitas gula (TSH) dan produktivitas tebu (TCH), serta menjadi yang terbaik di antara industri gula di Lampung dan nasional,” kata General Manager PT GMP H. Jimmy Mahshun pada acara syukuran di Guest House, 10 Oktober 2007.

Produksi gula yang dicapai tahun 2007 ini, berasal dari areal panen seluas 25.561,14 hektar, dengan tingkat produktivitas tebu 79,29 ton, produktivitas gula 7,49 ton, dan rendemen 9,43 persen. Produksi tebu sebanyak 2.026.710,39 ton.

Irigasi

Meningkatnya produksi tersebut, kata Pak Jimmy, selain karena penambahan luas areal kemitraan tebu rakyat, juga karena program irigasi yang dijalankan sepanjang musim.

Secara bertahap PT GMP sudah menambah mesin dan peralatan irigasi dengan maksud memperbesar volume tangkapan air, memperpanjang waktu penyimpanan, dan memperluas areal siraman.

Untuk sementara dapat disimpulkan bahwa irigasi teknis yang lebih intensif bisa mengurangi dampak kekeringan yang diakibatkan kemarau panjang. Dengan melihat pengalaman beberapa tahun terakhir, maka system irigasi yagn sedang digunakan sekarang perlu dijadikan standar prosedur yagn harus dikembangkan semaksimal mungkin.

Selain itu, kata Pak Jimmy, hasil tahun ini tentunya merupakan imbalan dari kerja keras dan keseriusan dalam menjalankan pekerjaan di masing-masing bagian.

Pak Jimmy menghargai kerjasama yang sudah terjalin selama ini. Namun, hal itu perlu dikembangkan dan diperluas ke semua bagian terkait. Ia juga mengajak seluruh staf dan karyawan untuk saling menghargai dan menghormati bagian atau kerabat kerja lainnya.

Efektivitas pemakaian zat pemacu kemasakan (ZPK) tahun ini, misalnya, semakin baik. Luas tanaman yagn disemprot juga bertambah. Tambahan pengelaman dan pengetahuan PT GMP tentang ripener telah mempertebal rasa percaya diri dalam merencanakan dan melaksankan program ZPK ini.

Di Divisi Harvesting, koordinasi dengan bagian-bagian terkait, seperti Tim Ripener, divisi, dan dan cane yard juga semakin terjalin baik, sehingga sebagian besar tanaman dapat ditebang dan diangkut pada waktu yang tepat.

Seluruh kegiatan tebang dan giling ke-30 PT GMP telah selesai dengan selamat, ditandai dengan keluarnya gula terakhir di bagian packing pada 12 Oktober, pukul 21.00 Jumat malam.

Gula terakhir tersebut merupakan hasil tebu terakhir yagn masuk ke pabrik tanggal 10 Oktober (Rabu). Sesuai tradisi di GMP, masuknya tebu terakhir ke pabrik ditandai dengan “ritual” penekanan tombol sirine oleh General Manager PT GMP H.M. Jimmy Mahshun.

Kamis, 01 November 2007

Tutup Tebang Giling PT GMP


MUSIM tebang-giling tahun 2007 PT Gunung Madu Plantations resmi berakhir. Hasil produksi tahun ini sangat menggembirakan, yakni 191.272 ton gula. Gubernur Lampung Drs. Sjahroedin ZP, mendapat kehormatan menandatangani karung gula terakhir sebagai tanda berakhirnya musim tebang dan giling tahun 2007.

Penandatanganan itu berlangsung di Guest House PT GMP, 30 Oktober 2007, disaksikan General Manager PT GMP H.M. Jimmy Mahshun.


Hadir pada acara itu anggota DPRD Provinsi Lampung: Syabirin Koenang, dan Gunadi Ibrahim. Hadir pula mantan Sekdaprov Ir. Rahmat Abdullah, Asisten II bidang Ekubang Junaidi Jaya, Kadis Perkebunan Ir. Masdulhaq, Kadis Kesbang Linmas Ir. Mundjidi Asmarantaka, Karo Human Muhjadi.

Dari PT GMP hadir pula Kepala Departemen R & D Ir. H. Koko Widyatmoko, Kadep SBF Ir. H. Gunamarwan, Kadep Factory Alexander Kesaulya, dan Kadep Plantations Ir.H. Sutarto.(amd)



(foto:sutanto/tawon)

Posting Lebih Baru Posting Lama Beranda

Foto-Foto