Jumat, 28 Desember 2007

Anugerah "Jurnalis Indonesia 2007" untuk Metta Dharmasaputra

JAKARTA (Berita Nasional) : Koordinator Nasional (Kornas) Persatuan Wartawan Indonesia Reformasi (PWI Reformasi) memberikan Anugerah Jurnalis Indonesia 2007 (Indonesia Journalist of The Year, 2007) kepada Metta Dharmasaputra, redaktur Majalah Berita Mingguan Tempo.

Penyerahan penghargaan itu berlangsung di sekretariat Kornas PWI-Reformasi, Ruang 212, Wing B, Manggala Wanabakti. Metta Dharmasaputra dinilai sukses dengan liputan penggelapan pajak PT Asian Agri, kelompok usaha Raja Garuda Mas (RGM), milik Soekanto Tanoto.

Penganugerahan Jurnalis Indonesia 2007 (Indonesian Journalist of The Year, 2007) adalah penghargaan dari Kornas PWI-Reformasi kepada wartawan yang dinilai telah melakukan atau melahirkan karya jurnalis unggulan sebagai sebuah dedikasi dalam kiprah jurnalistiknya. Anugerah ini akan dilakukan setiap tahun yang diawali pada 2007 ini.

“Karya jurnalis dimaksud merupakan cerminan dari keberpihakan wartawan sebagai individu bagi kepentingan warga, dengan menjunjung tinggi kebenaran serta memenuhi kode etik jurnalis,” demikian Ketua Umum Kornas PWI Reformasi Iwan Piliang dalam siaran persnya, Kamis (28/12-07).

Berdasarkan hal tersebut di atas maka PWI-Reformasi melalui kajian dan verifikasi terhadap laporan investigasi Metta Dharmasaputra pada Majalah Berita Mingguan Tempo tentang dugaan penggelapan pajak yang dilakukan oleh PT Asian Agri pada edisi 15 dan 27 Januari 2007, menilai telah memenuhi syarat mendapatkan anugerah Jurnalis Indonesia Tahun 2007 (Indonesian Journaist of The Year).

Dasar penganugerahan Indonesian Journalist of The Year 2007 PWI-Reformasi tersebut adalah:

- Bahwa reportase investigasi Metta Dharmasaputra tentang penggelapan pajak PT Asian Agri,hingga Mei 2007 terbukti mencapai Rp786 miliar, bahkan Oktober 2007 mencapai Rp1,3 triliun- - besaran angka kemungkinan bertambah mengingat 9 kontainer data penggelapan pajak perusahaan ini masih terus diverifikasi Dirjen Pajak - - sebuah angka penggelapan pajak terbesar dalam sejarah Indonesia.

- Kornas PWI-Reformasi, telah menguji liputan Metta serta menilai bahwa laporan tersebut
memenuhi kode etik jurnalis, tidak melanggar kaidah, serta menjunjung tinggi independensi, profesional, dan berimbang.

- Substansi lapotan Metta Dharmasaputra merupakan sebuah kasus nasional yang sangat penting bagi kehidupan bangsa dalam upaya menegakkan hukum, keadilan, dan pemberantasan korupsi.

- Liputan Metta dapat memberikan inspirasi dan memotivasi kalangan jurnalis di seluruh Indonesia untuk tidak pernah berhenti melakukan verifikasi, investigasi secara independen dan profesional, sebagaimana telah ditunjukkan Sdr. Metta Dharmasaputra.

Demikian pokok-pokok alasan pemberian award ini. Kornas PWI-Reformasi mengharapkan agar dapat:

- Meningkatkan apresiasi dan perghargaan kepada semua pihak terhadap kerja dan karya jurnalis.

- Meningkatkan motivasi wartawan untuk bekerja dan menghasilkan produk jurnalis yang berkualitas dan berpihak kepada kepntingan publik.

- Mengingatkan semua pihak untuk memberikan ruang bagi kebebasan pers dan menghindarkan upaya pengekangan pers, baik secara langsung maupun tidak langsung, termasuk upaya mengkooptasi wartawan dan media dengan kekuasaan dan kekuatan uang.(*)

Tercetak pada Kartu Nama hingga Pesawat Garuda

JAKARTA (Berita Nasional) : Entah kurang teliti atau kurang mengerti bahasa Inggris dengan baik, kesalahan tata bahasa terjadi dalam slogan kampanye Visit Indonesia Year 2008. Slogan dalam bahasa Inggris itu berbunyi Celebrating 100 Years of Nation’s Awakening. Kata ’’nation’’ dalam slogan itu membuat arti sakral slogan tersebut berubah total. Slogan yang sebenarnya mengadopsi semangat 100 tahun Hari Kebangkitan Nasional 2 Mei 1908 itu dalam bahasa Inggris seharusnya tidak menggunakan kata ’’nation’’, tetapi ’’national’’. Sebab, jika tetap menggunakan kata ’’nation”, slogan itu akan mempunyai arti Peringatan 100 Tahun Kebangkitan Bangsa, bukan Peringatan 100 Tahun Kebangkitan Nasional seperti yang digagas Boedi Oetomo. Kurang dua huruf tapi perbedaan artinya cukup besar.

Lebih fatal lagi, kesalahan itu sudah terpampang di sejumlah pesawat A330 milik Garuda Indonesia, situs Departemen Pariwisata, promosi di televisi, hingga kartu nama pejabat Departemen Kebudayaan dan Pariwisata (Depbudpar). Logo dengan slogan yang salah itu bahkan sudah diresmikan Menbudpar Jero Wacik pada Jumat lalu (14/12).

Saat dikonfirmasi tentang kesalahan itu, Direktur Sarana Promosi Depbudpar Riez Hartadi mengatakan bahwa kesalahan tersebut sudah diketahui Menbudpar Jero Wacik dua hari lalu. Karena itu, Menbudpar langsung memberikan instruksi agar kesalahan tersebut segera diperbaiki. Padahal, slogan itu sudah tercetak di berbagai media promosi, seperti spanduk, brosur, bahkan di badan pesawat Garuda Indonesia. “Bahkan, kartu nama semua pejabat Depbudpar sudah dicetak logo itu,’’ ungkapnya.

Riez menyatakan segera memperbaiki kekeliruan itu dengan menggunakan slogan baru Celebrating 100 Years of National Awakening. Namun, dia menolak semua yang sudah tercetak ditarik dari peredaran dan diganti baru. Hal itu, menurut dia, hanya akan membuang-buang biaya. Sebab, kesalahan seperti itu tidak terlalu terlihat. “Itu kan nggak terlalu kelihatan, cuma beda dua huruf. Tapi, sarana promosi yang baru tentu kita perbaiki,’’ tegasnya.

Sikap meremehkan Depbudpar itu bisa jadi memicu kemarahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Sebab, rencananya, SBY bakal meresmikan launching Visit Indonesian Year 2008 pada 26 Desember 2008 di Jakarta Convention Center (JCC). Mengenai anggaran untuk promosi itu, Riez mengaku tidak tahu pasti. ’’Sebenarnya gak banyak kok,” ujarnya.

Di sisi lain, Kepala Bagian Humas Depbudpar Turman Siagian meminta hal itu tidak terlalu dibesar-besarkan. Sebab, kekeliruan seperti itu bisa saja terjadi di mana saja. Menurut dia, kejadian seperti itu diambil sisi positifnya saja. “Mungkin, itu bisa saja dipanas-panasi Malaysia. Kita bisa juga mempermasalahkan slogan Truly Asia (Malaysia), apakah mereka itu satu-satunya yang benar-benar Asia,’’ katanya.

Selanjutnya, Turman lebih suka menjelaskan bahwa bentuk logo tersebut mengambil konsep Garuda Pancasila sebagai dasar negara, tetapi dengan pengolahan yang modern. Kemudian, lima sila digambarkan berupa lima garis warna yang berbeda dan merupakan simbol diversity Indonesia yang penuh dengan keanekaragaman. Logo itu dipilih karena memenangkan tender dari 25 kreasi yang diajukan 17 perusahaan. ’’Dari desainernya memang seperti itu,’’ ujarnya.

Kepala Komunikasi Eksternal Garuda Indonesia Singgih Handoyo saat dihubungi mengatakan belum mengetahui adanya kesalahan slogan itu. Menurut dia, pihaknya akan mengklarifikasi hal itu kepada Depbudpar. Jika memang salah, slogan itu akan diganti dengan tulisan yang benar. Pengecatan logo itu di 48 pesawat dibiayai seluruhnya oleh Garuda. “Belum banyak, baru beberapa saja yang sudah dicat,’’ tegasnya.

Saat pemasangan perdana logo itu di badan pesawat Garuda, Menbudpar Jero Wacik mengatakan bahwa program pariwisata tahunan seperti itu seharusnya mendapat dukungan penuh dari berbagai pihak. ’’Sebagai contoh, ketika dimulai Visit Malaysia Year 2007, semua pesawat terbang Malaysia memasang logo itu,’’ ujarnya.

Dia mengatakan, sejak beberapa waktu sebelumnya agak marah kepada maskapai-maskapai penerbangan Indonesia. Sebab, tak ada satu pun maskapai yang bersedia memasang logo Visit Indonesian Year 2008. Namun, akhirnya tawaran muncul dari maskapai BUMN, Garuda Indonesia. ’’Saya senang sekali ketika Pak Emir (Emirsyah Satar, Dirut Garuda, Red) menawarkan untuk memasang logo itu di semua pesawatnya,” ungkapnya.

Kesediaan Garuda itu dinilai sebagai bentuk awal adanya Indonesian Incorporated. Sebab, kegiatan itu merupakan tanggung jawab bersama. ’’Kalau sampai 1 Januari 2008 belum ada maskapai yang memasang logo itu, saya anggap di sini tidak ada jiwa nasionalisme,” jelasnya. Ah, ada untungnya juga pemilik maskapai tidak buru-buru memenuhi imbauan Pak Menteri.

Kamis, 27 Desember 2007

Warga Sulit Mendapatkan Beras

PRINGSEWU (Berita Nasional): Harga beras di sejumlah pasar tradisonal di Kabupaten Tanggamus naik, demikian pula dengan harga sayuran dan bahan kebutuhan lain.

Di pasar tradisional di Kecamatan Pringsewu misalnya, harga beras mencapai Rp5.000--Rp5.500 per kilogram. Selain harga naik, stok salah satu bahan kebutuhan pokok itu juga di setiap toko dan warung berkurang.

Padahal sepekan lalu harga beras Rp4.000--Rp4.500/kg. Demikian juga dengan harga telur ayam ras naik dari semula Rp10 ribu per kg kini Rp12 ribu--Rp13 ribu/kg, harga sayur-mayur seperti kacang panjang Rp2.000/ikat.

Kenaikan harga bahan pokok itu selain karena Natal dan Tahun Baru juga karena kondisi petani yang kini sedang mulai tanam, sehingga stok beras yang ada di petani hanya untuk kebutuhan musim tanam.

Hal itu dirasakan warga Kelurahan Pringsewu Selatan, banyak ibu rumah tangga nyaris mengeluhkan kelangkaan beras yang berkualitas sedang. Mereka terpaksa membeli beras asalan (tidak berkualitas) dengan harga cukup tinggi. Selain stok beras sangat terbatas, pemilik warung eceran kesulitan mencari barang.

"Kami kesulitan mencari beras berkualitas sedang yang terjangkau masyarakat. Biasanya harga beras asalan dijual Rp4.000/kg, tapi harga belinya sudah naik dengan terpaksa harga tersebut naik Rp5.000/kg," ujar Ita, salah seorang pemilik warung

Menurut Ita, kenaikan harga harga beras dan kebutuhan pokok lain sudah terjadi sebelum Iduladha dan Natal, tapi sampai hari ini harga bahan kebutuhan pokok tersebut terus merambat naik.

Pihaknya tidak tahu kapan harga beras dan kebutuhan pokok bakal turun, tapi biasanya harga kebutuhan pokok tersebut akan turun setelah pergantian tahun atau ketika petani selesai musim tanam.

Keluhan akan kebutuhan bahan pokok terutama beras di setiap warung di perdesaan diutarakan Ny. Budi, salah seorang ibu rumah tangga. Dia mengakui nyaris sepekan ini tidak ada beras berkualitas sedang. Kalaupun ada, sulit didapat bahkan harga pun melebihi harga beras asalan.

Pihaknya berharap pemerintah dan wakil rakyat Tanggamus memperhatikan kondisi yang dialami rakyat kini. Kenaikan harga beras kian mengimpit perekonomian rakyat golongan menengah ke bawah.

"Pemerintah dan wakil rakyat seharusnya jangan hanya mementingkan kepentingan politik saja, rakyat harus dipikirkan bagaimana kebutuhan pokok (beras) tetap lancar dan tidak mengalami kesulitan, ujar Ny. Budi, ibu beranak tiga itu.

Kenaikan harga dipicu karena petani kini sedang musim tanam. Selain itu terjadi kelangkaan gabah di setiap tempat penggilingan padi. Padahal, menurut mereka, Tanggamus merupakan lumbung padi.

Sementara itu, warga Kecamatan Gadingrejo, mengatakan pemerintah harus tanggap dan cepat mengambil tindakan karena selain menolong masyarakat ekonomi kelas bawah juga membantu kelancaran perekonomian masyarakat.

Beberapa pedagang di sana kesulitan mendapat beras. Pasalnya, stok gabah di sejumlah penggilingan nyaris tidak ada.

Selain hanya mengandalkan stok beras yang tinggal beberapa kuintal saja, pihaknya masih berusaha mencari penggilingan padi yang masih banyak stok gabahnya.

"Saya kasihan dengan warga yang biasanya hanya membeli eceran 1 kg--2 kg setiap harinya," ujar Ny. Supardi yang sudah lima tahun menekuni dagang beras.
Handi (55), salah seorang pemilik penggilingan padi di Kecamatan Gadingrejo, mengakui mahalnya beras kini karena sulit mencari gabah dari petani. Petani enggan menjual gabah dengan alasan untuk persedian sendiri. (lampungpost)

Banjir dan Longsor Ancam Jalinteng

LAHAT (Berita Nasional) : Sejumlah ruas jalan dalam wilayah Kabupaten Lahat dan Empat Lawang patut diwaspadai karena terdapat titik rawan longsor, terutama pada daerah yang tanahnya labil. Pada beberapa kecamatan juga termasuk rawan banjir, apalagi yang berada sepanjang bantaran sungai.

Seluruh Camat di wilayah Kabupaten Lahat melalui surat bupati No.364/467/Kesbangpol/2007 diinstruksikan untuk siaga bencana banjir dan longsor dengan mendirikan posko pada setiap kecamatan.

"Jika ada kejadian bencana longsor dan banjir diminta koordinasi secepatnya untuk menentukan langkah penanganan," kata Asisten 1 Setda Pemkab Lahat, Marwan Mansyur, SH, MM, Selasa (18/12).

Sedikitnya tujuh kecamatan tergolong rawan banjir yakni Kikim Timur, Kikim Tengah, Kikim Selatan, Kikim Barat, Lahat, dan Gumay Talang serta sepanjang bantaran sungai. Sementara daerah rawan longsor berada pada lima kecamatan yakni Tanjungsakti Pumi, Pulaupinang, Kota Agung, Jarai, dan Pseksu.

Pada jalur jalan negara (Jalinteng) dan jalan provinsi di wilayah Kabupaten Lahat dan Empat Lawang terdapat sejumlah titik rawan longsor.

Badan Jalinteng rawan longsor berada di kawasan Desa Sukarame, Gumay Talang, badan jalan amblas di lokasi itu beberapa bulan lalu sempat menyebabkan arus kendaran terhambat. Di wilayah Desa Gunung Kembang, Kecamatan Kikim Timur, ruas jalan rawan longsor dan banjir karena berada di pinggir Sungai Kikim Besar.

Sementara pada ruas jalan provinsi umumnya rawan longsor, jalur menuju Kota Pagaralam dari Kota Lahat, daerah rawan longsor dan sering terjadi longsor, mulai dari Pulaupinang, antara Desa Tanjung Mulak hingga Desa Kedaton (Terkul). Begitupula di kawasan tanjakan dan tikungan (liku) Indikat, perbatasan Kabupaten Lahat dan Kota Pagaralam.

Jalur jalan provinsi menghubungkan Sumsel dan Kabupaten Bengkulu Selatan, Provinsi Bengkulu di wilayah Kecamatan Tanjungsakti Pumi, badan jalan sempit berada di atas jurang dalam dan juga rawan longsor. Ruas jalan rawan longsor juga terdapat di kawasan Kecamatan Kota Agung, Simpang Meo, Muaraenim.

Sementara di wilayah Kabupaten Empat Lawang, daerah rawan longsor pada jalur jalan mengubungkan Tebingtinggi, Pendopo melalui Talangpadang, pada sejumlah titik badan jalan rawan amblas dan longsoran berada di pinggir Sungai Musi.

"Meski ada beberapa titik kerusakan jalan, namun jalan penghubung Tebingtinggi hingga Pendopo masih terbilang aman," kata Kasat Lantas, AKP H. Hadi Sunseno.
Kepala UPTD PJ2 Lahat Dinas PU Bina Marga Sumsel, Ir MG Yuzal, membenarkan hampir tiap ruas jalan terdapat titik rawan longsor.
Pagaralam Tiga Titik

Sementara ancaman longsor di wilayah Kota Pagaralam sedikitnya terjadi di tiga titik dinilai rawan longsor, dan perlu diwaspadai oleh pengguna jalan raya. Titik rawan longsor itu melalui jalur Pagaralam-Lahat, Pagaralam-Tanjung Sakti, Pagaralam-Pendopo Empat Lawang.

Jalur Pagaralam-Lahat yang rawan longsor di kawasan Indikat Kelurahan Atung Bungsu Dempo Selatan dan kawasan Lemtang Indak Kelurahan Pelang Kenidai Dempo Tengah. Sedangkan jalur Pagaralam Tajungsaki tembus ke Manna, Bengkulu Utara, titik rawan daerah perbatasan Dusun Keringjing, Kelurahan Bunrung Dinang sampai memasuki Kecamatan Tanjungsakti, Lahat.

Sedangkan Jalur Pagaralam, Provinsi Bengkulu melalui Kabupaten Empatlawang titik rawan longsor di wilayah Jarai Muarapinang, Pendopo hingga tembus ke Ulu Musi
Sedangkan untuk wilayah Kabupaten OKU Timur, menurut Kepala Dinas PU Pengairan Kabupaten OKUT, Ir Aulia Akbar, Sungai Komering berpotensi menyebabkan banjir terutama desa-desa yang berada di bantaran sungai.
53 Desa Berpotensi Banjir

Potensi banjir mulai nampak setelah hujan mengguyur wilayah Kabupaten Musi Banyuasin satu pekan terakhir. Selain debit Sungai Musi mulai naik, limpahan Sungai Musi yang mengaliri anak sungai mulai merendam beberapa desa.

Di Kabupaten Muba, sedikitnya 53 desa tersebar di tujuh kecamatan berpotensi terjadinya banjir. Wilayah ini umumnya dilalui Sungai Musi dan Sungai Batangharileko. Hingga Selasa (18/12), anak Sungai Dawas kembali meluap, dan merendam Desa Tanjung Dalam Kecamatan Keluang.

Kabag Humas Pemkab Muba, Herryandi Sinulingga AP didampingi Camat Keluang Umar Sarif, SSTP, MSi mengatakan, Desa Tanjung Dalam yang didiami sekitar 350 KK telah digenangi luapan air yang berasal dari anak Sungai Dawas.
"Ketinggian air berkisar satu hingga satu setengah meter, namun tidak ada rumah warga yang terendam karena rata-rata rumah warga berbentuk panggung bertiang tinggi," katanya.
Wakil Bupati Muba, H Pahri Azhari mengatakan Pemkab segera memberikan bantuan kemanuasiaan tahap awal, seperti selimut, obat-obatan dan makanan bagi desa yang mengalami musibah.(sripo)

Jumat, 21 Desember 2007

Pemred Tabloid Investigasi Dituntut Satu Tahun Penjara

JAKARTA (Berita Nasional) : Pemimpin redaksi (Pemred) Tabloid Dwimingguan Investigasi, Eddy Soemarsono, dituntut satu tahun penjara dengan masa percobaan dua tahun, karena dianggap telah mencemarkan nama baik mantan Ketua Otorita Batam Ismeth Abdullah, yang kini menjabat Gubernur Kepulauan Riau.

Tim Jaksa Penuntut Umum (JPU) yang diketuai Robert Tacoy dalam sidang perkara tersebut di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan, Rabu, menyatakan Eddy terbukti melakukan pencemaran dan penyerangan nama baik pejabat melalui pemberitaan.

"Menyatakan terdakwa bersalah melakukan tindak pidana pencemaran nama baik terhadap pejabat yang sedang menjalankan tugas resmi," kata Robert Tacoy.

Selain menuntut pidana penjara, JPU juga menuntut Eddy agar membayar denda sebesar Rp10 juta. Apabila denda tidak dibayar, Eddy diwajibkan menjalani pidana kurungan selama tiga bulan.

Menurut JPU, pemberitaan tabloid Investigasi tentang tuduhan korupsi yang dilakukan Ismeth Abdulah adalah berita yang tidak berdasar.

Pemberitaan tersebut, masih menurut JPU, telah mengganggu kinerja Ismeth dan mengusik ketenangan keluarganya.

Menanggapi tuntutan itu, kuasa hukum Eddy, Dumoli Siahaan menyatakan tuntutan itu terlalu berat.

Pemberitaan di media massa adalah bentuk kebebasan pers. Pemberitaan tentang Ismeth, katanya, merupakan ekspresi kebebasan pers, sama seperti karikatur presiden.

"Itu masih dalam kadar yang biasa," kata Dumoli.

Rencananya, Eddy dan kuasa hukumnya akan mengajukan nota pembelaan pada 27 Desember 2007.

Pemred tabloid Dwimingguan Investigasi, Eddy Soemarsono, diadili atas berita tentang berbagai dugaan korupsi dan suap melibatkan mantan Ketua Otoritas Batam Ismeth Abdullah.

Berita tersebut dimuat di Tabloid Investigasi edisi 11, tanggal 11-30 Agustus 2006.

Eddy didakwa melakukan pencemaran nama baik Ismeth yang kini menjabat sebagai Gubernur Kepulauan Riau (Kepri).

Jaksa Penuntut Umum (JPU) mendakwa Eddy dengan Pasal 311 ayat (1) jo Pasal 316 KUHP, dan Pasal 310 ayat (2), serta Pasal 18 ayat (2) KUHP jo Pasal 5 ayat (1) UU Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, dengan ancaman hukuman maksimal empat tahun penjara.
(gatra.com)

Selasa, 18 Desember 2007

Teluk Lampung Masih Dikotori Sampah

BANDAR LAMPUNG (Berita Nasional) : Sampah organik dan nonorganik yang menjadi penyebab tercemarnya perairan Teluk Lampung masih menumpuk di pesisir Kota Bandar Lampung itu। Sampah plastik yang mengotori pantai Teluk Lampung tampak di perkampungan nelayan Sukaraja, Telukbetung, belakang tempat Kursus Bahasa Mandarin Han Yuan।

Para nelayan di sini seperti terbiasa bekerja di dekat tumpukan sampah plastik, seperti menarik jaring ikan dari laut. Bahkan, ada WC cemplung yang berderet, hanya disekat papan setinggi pinggang orang dewasa.

Di sisi lain, kondisi rumah yang berimpitan dan jalan yang hanya selebar 50 cm sampai 1 meter menambah kekhasan wilayah ini. Meskipun beberapa rumah telah permanen, tetap saja tidak bisa menutup kekhasan perkampungan pinggiran pantai ini.

Selain menjadi nelayan, sebagian penduduknya berdagang, terutama makanan yang biasa disantap malam hari, seperti satai, martabak, dan ketoprak.Selain sampah, ancaman lainnya terhadap kelestarian ekosistem Teluk Lampung adalah kerusakan hutan bakau dan terumbu karang. Hampir 18 persen terumbu karang di Teluk Lampung dan sekitarnya saat ini telah mati.

Menurut Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi Lampung, Untung Sugiyatno yang dikutip dari Antara, penyebab utama kematian terumbu karang di kawasan perairan Teluk Lampung itu umumnya adalah karena bom-bom ikan yang digunakan para nelayan.

Menurut dia, terumbu karang di teluk itu luasnya sekarang sekitar 11 hektare, yang tersebar di Condo (47 ha), Tegal (98 ha), Kelagian (435 ha), Puhawang (694 ha), Legundi (1.742 ha), Sebuku (1.646 ha), Sebesi (2.620 ha) dan Balak (32 ha).

Kerusakan hutan bakau dan terumbu karang itu merupakan suatu ironi di tengah upaya Pemerintah Provinsi Lampung menjadikan wilayahnya sebagai salah satu penghasil utama ikan nasional.Industri perikanan di Lampung selama beberapa tahun terakhir memang berkembang pesat.

Hal itu karena didukung besarnya potensi perikanan di daerah itu. Nilai ekspor dan produksi perikanan Lampung dalam tiga tahun terakhir terus meningkat.Tahun 2004, Lampung memproduksi 228,65 ribu ton ikan, kemudian menjadi 231,40 ribu ton (2005) dan 236,38 ribu ton tahun 2006.

Sementara itu, tinggi gelombang laut di perairan sebelah barat Provinsi Lampung dan Selat Sunda pada Senin akan berkisar dua sampai dengan tiga meter, dan gelombang itu berbahaya bagi tongkang dan perahu nelayan.

Berdasarkan laporan BMG yang dipantau dari Bandar Lampung, tinggi gelombang maksimum tiga meter juga diperkirakan terjadi di perairan sebelah selatan Banten, perairan sebelah utara Aceh dan Papuam serta perairan sebelah barat Sumut hingga Sumbar.

Sehubungan terjadinya gelombang maksimum dua meter, para nelayan juga diingatkan bahaya gelombang laut di perairan sebelah selatan Jawa Barat hingga Jatim, perairan sebelah barat Aceh, Selat Karimata, Laut Maluku, dan Laut Seram.

BMG memperingatkan perahu nelayana, tongkang dan kapal feri di perairan sebelah barat Bengkulu, Laut Natuna dan Sulawesi, serta perairan Sangihe Talaud, karena diperkirakan terjadinya gelombang laut 3,0 - 4,0 meter.(lampung post)

SBY: Kita Tekan Negara lain

JAKARTA (Berita Nasional) Presiden SBY membantah tudingan bahwa delegasi RI mendapat tekanan negara maju pada UNCCC. Sebaliknya yang terjadi di Bali adalah RI menekan negara-negara maju.
"Indonesia tidak ditekan negara lain. Kita yang menekan negara-negara lain," tegasnya.
Penegasan itu ia sampaikan dalam pidato upacara puncak peringatan ke-79 Hari Ibu, Selasa (18/12/2007), di Sasono Langen Budaya, TMII, Jakarta Timur.
Hasil kerja keras dari delegasi RI dan negara berkembang lain adalah kesediaan AS bergabung dalam komitmen global mengurangi emisi gas buang. Capaian ini bersejarah, sebab sebelumnya AS selalu menolak untuk ikut aktif dalam upaya penyelamatan lingkungan dari ancaman perubahan iklim.
Karenanya komitmen global yang dituangkan dalam Bali Road Map itu merupakan hasil kerja maksimal yang dicapai. Di sisi lain, itulah bukti nyata keberhasilan RI sebagai tuan rumah UNCCC dan KTT UNFCCC.
"Sebagai tuan rumah, mosok kita biarkan nggak berhasil, makanya kita berjuang habis-habisan," pungkas SBY.(detiknews.com)

Jumat, 14 Desember 2007

Puluhan Wartawan Gelar Demo Dukung Bersihar

DEPOK (Berita Nasional) : Puluhan massa gabungan dari Persatuan Wartawan Indonesia~Reformasi (PWI~R) Koordinator Daerah (Korda) Jakarta dan Aliansi Jurnalis Independen (AJI) menggelar aksi demontrasi mendukung Bersihar Lubis di halaman kantor Pengadilan Negeri Depok Rabu (12/12).

Menurut Koordinator Aksi Winuranto Adhi, Bersihar harus dibebaskan dari segala tuntutan hukum. Dalam orasinya, dia juga menegaskan segala bentuk kriminalisasi terhadap pers harus dihentikan. "Kebebasan pers adalah momok bagi rezim otoriter," ujar Winuranto berteriak.

Kuasa hukum Bersihar, Afnan Malay dalam orasinya menyatakan apa yang dilakukan oleh Kejaksaan Negeri Depok yang telah menuntut Bersihar telah mencemarkan nama baik seluruh warga negara Indonesia dari sabang sampai merauke.

Sementara itu, Todung Mulya Lubis yang turut bergabung bersama massa aksi juga tak ketinggalan turut memberikan orasi. Dalam orasinya Todung mengemukakan kasus Bersihar merupakan langkah mundur dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Menurutnya ketika Jaksa Agung masih dijabat oleh Abdurrahman Saleh, beliau masih sangat berkomitmen terhadap kebebasan pers . Jadi, kata dia, tuntutan yang diajukan oleh para demonstran untuk membebaskan Bersihar tidaklah berlebihan. "Jaksa Agung Hendarman Supanji harus meneruskan langkah pendahulunya," ujar Todung.

Seperti diberitakan sebelumnya, Bersihar Lubis, didakwa mencemarkan nama baik institusi Kejaksaan lewat tulisan opininya berjudul: "Kisah Interogator yang Dungu" di Koran Tempo edisi 17 Maret 2007. (tempointeraktif)

Selasa, 11 Desember 2007

Lima DAS di Lampung Kritis

BANDAR LAMPUNG (Berita Nasional): Kondisi daerah aliran sungai (DAS) di beberapa daerah di Provinsi Lampung sudah gawat darurat, sebagai dampak parahnya tingkat kerusakan hutan.

Dalam siaran persnya, Senin (10-12), pakar lingkungan Dr. K.E.S. Manik mengatakan Provinsi Lampung mempunyai lima DAS yang luasnya mencapai ribuan kmdi Sekampung, Seputih, Tulangbawang, Mesuji, dan Semangka. Kelimanya kini dalam kondisi memprihatinkan. Persoalan DAS tersebut akan dibahas dalam lokakarya bertema Pembangunan Daerah Berbasis Pengelolaan DAS, Kamis (13-12), di Tabek Indah.

Menurut dia, kondisi hutan yang termasuk kategori baik hanya tinggal 26,17%. Hutan yang berfungsi sebagai konservasi, misalnya, rusak sebesar 57,39%. Selanjutnya, hutan lindung 81,92%, hutan produksi terbatas 80,82%, dan hutan produksi tetap sebesar 95,14%.

Tingkat kerusakan yang rata-rata 73,83% ini disebabkan perambahan hutan oleh masyarakat untuk pertanian dan permukiman. Data terakhir tahun 2006, menyebutkan jumlah perambah di kawasan hutan sebanyak 71.039 KK. Sebanyak 16.747 KK di antaranya terdapat di Taman Nasional Bukit Barisan (TNBB).

Faktor lain yang menyebabkan kualitas DAS menurun tidak adanya tindakan konservasi pada pertanian lahan kering. Tanpa tindakan konservasi tanah, pertanian lahan kering dengan kemiringan lereng lebih besar dari 8% bisa menyebabkan erosi sebesar 5--20 ton/ha/tahun.

Dampak lain yang akan muncul akibat tanpa tindakan konservasi tanah pada pertanian lahan kering adalah pendangkalan sungai dan waduk oleh sedimentasi, pencemaran perairan oleh residu pupuk dan pestisida, serta banjir pada musim hujan dan kekeringan pada musim kemarau.

Kategori DAS bisa dikatakan baik bila perbandingan debit air (Q) antara musim hujan dan musim kemarau adalah 15:1 atau maksimum 20:1. Sementara ini, debit air (Q) di Way Sekampung, misalnya, adalah sebesar 84,18:1. Selain itu, Way Seputih sebesar 131,9:1, Way Tulang Bawang 62,42:1, dan Way Mesuji 22,69:1. Melihat kondisi ini, Forum DAS Provinsi Lampung menganggap pantas bila DAS di Provinsi Lampung dikatakan masuk dalam kategori gawat. (sumber: lampungpost)

Senin, 10 Desember 2007

Terancam Kehilangan 2.000 Pulau

NusaDua (Berita Nasional) : Tak tanggung-tanggung, Menteri PU Djoko Kirmanto melansir 2.000 pulau Indonesia terancam tenggelam akibat climate change. Pemerintah mulai melakukan langkah adaptasi.

"Sekitar 2.000 pulau mungkin tenggelam akibat pemanasan global. Oleh sebab itu, pemerintah telah melakukan tindakan-tindakan khusus terhadap pulau-pulau kecil," ungkap Djoko dalam diskusi di Pavillion Indonesia, di arena UNCCC, Nusa Dua, Bali, Senin (10/12/2007).

Pemerintah sudah melakukan penelitian di pulau Nusa Penida, sehingga sudah diketahui dampak yang diakibatkan oleh kenaikan muka air laut. Selanjutnya, Departemen PU mulai menyusun indeks kerawanan kepulauan Indonesia khususnya untuk pulau-pulau kecil.

PU telah merumuskan langkah-langkah mitigasi dan adaptasi untuk meredamnya. Mitigasi antara lain, pengaturan lahan hijau, konservasi tangkapan air dan konservasi rawa dan gambut.

Langkah adaptasi antara lain membuta disaster risk management dan manajemen keamanan air untuk suplai makanan. Selain itu, pemerintah juga melakukan program pengentasan kemiskinan di pulau-pulau kecil sehingga membuat mereka lebih menjaga natural buffer zone.(detiknews.com)

Bupati Berwenang Tentukan Areal Penggunaan Lain

BANDAR LAMPUNG (Berita Nasional): Bupati diberi kewenangan sah secara hukum untuk menentukan areal penggunaan lain (APL) sesuai dengan Keputusan Presiden No. 34 Tahun 2003 jo SK Kepala Badan Pertanahan Nasional RI No. 20 Tahun 2003.

Hal tersebut ditegaskan Direktur Kantor Hukum Kadri Husin dan rekan, Prof. Dr. Kadri Husin, selaku konsultan hukum Pemkab Kabupaten Way Kanan, terkait sengketa pertanahan seluas 4.650 Ha, di Kecamatan Pakuan Ratu antara masyarakat adat dan PTP XXI-XXII sekarang PTP-VII (Persero).

"Bupati selaku kepala daerah diberi kewenangan yang sah secara hukum. Prinsipnya, penggunaan APL adalah kewenangan bupati atau kepala daerah yang bersangkutan dalam hubungannya dengan tanah yang menjadi permasalahan," kata Kadri Husin, Minggu (9-12).

Ia menjelaskan kasus tanah seluas 4.650 ha di Way Kanan adalah salah satu kasus yang terjadi sejak tahun 1980, sebelum Way Kanan dimekarkan dari Lampung Utara. "Penyelesaian masalah pertanahan seluas 4.650 ha tersebut dapat dilakukan dalam rangka untuk menetapkan penguasaan dan atau kepemilikan yang sah oleh mereka yang merasa berhak menurut hukum melalui proses hukum secara litigasi, yaitu peradilan keperdataan untuk menentukan alas hukum (rechts title) dari suatu penguasaan atau kepemilikan suatu areal," kata Kadri Husin.

Guru Besar Fakultas Hukum Unila ini menceritakan setelah proses SK Menteri Pertanian, kemudian Gubernur mengeluarkan surat No. G/265/Bapeda/HK/1980. Gubernur menetapkan pancadangan di daerah Ketapang, Sungkai Selatan seluas 5.000 ha pada PTP VII (sekarang). Dalam surat tersebut terdapat catatan, yaitu luas pasti areal akan ditentukan setelah dilakukan pengukuran secara kadesteral. Segera memproses HGU sesuai hukum yang berlaku. Mengadakan ganti rugi atas tanah dan tnam tumbuh serta hak lainnya yang ada di atasnya kepada para pemilik.

Untuk mencukupi 21 ribu ha disetujui diperluas daerah eks HPH PT BG Dassaad dan dipersilakan untuk menyelesaikan kepada pihak-pihak yang ada dengan areal tersebut. Diberi waktu satu tahun terhitung tanggal keputusan dengan ketentuan jika tidak ada kegiatan fisik, keputusan akan dicabut (HGU 5.000 ha, sudah terbit).

"Pemerintah Kabupaten Way Kanan sangat berharap lahan perkebunan yang menurut sebagian pihak bermasalah dapat dibahas dan diselesaikan dengan pertemuan secara bersama antara PTPN VII (Persero), PT Bumi Madu Mandiri, tokoh masyarakat adat, Badan Pertahanan Nasional, Pemerintah Kabupaten Way Kanan dengan pihak lain yang berkepentingan dengan difasilitasi oleh lembaga yang berwenang," katanya.(sumber: lampungpost)

Sabtu, 08 Desember 2007

Gratifikasi, Bupati Lampung Tengah Datang ke KPK

JAKARTA (Berita Nasional) : Setelah dua kali dipanggil, akhirnya Bupati Lampung Tengah Andy Achmad Sampurna Jaya mememnuhi KPK. Andy datang untuk dimintai klarifikasi tim penyidik terkait kasus dugaan gratifikasi, yaitu terkait pesta mewah dan kepemilikan ratusan keris antik.

"Ya tadi dia datang untuk dimintai klarifikasi soal itu pada pukul 09.30 sampai pukul 11.30 WIB. Saya sendiri belum tahu hasilnya apa," kata Juru bicara KPK Johan Budi SP kepada detikcom, Jumat (7/12/2007).

Menurut Johan, klarifikasi yang dimintai KPK terhadap Andy Achmad terkait adanya temuan dan laporan pelaksanaan pesta ulang tahunnya yang dinilai mewah. Juga terkait kepemilikan sekitar 2002 buah keris antik dan harta lainnya dalam Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN).

"Kita dapat informasi soal pesta Bupati Lampung Tengah ini. Juga soal keris tersebut, itu bukan keris biasa, itu barang antik. Saya tidak tahu jumlah dan harganya berapa," jelas Johan.

Diberitakan sebelumnya, pesta mewah Andy di Jakarta yang sendiri dihadiri sejumlah artis ibukota. Bahkan kepemilikan atas 202 buah keris, di antaranya 103 keris yang bergagang gading dan 99 keris emas ini masuk dalam rekor MURI awal tahun 2007 lalu.

Proses klarifikasi yang dilakukan tim penyidik KPK ini nyaris tidak diketahui wartawan. Usai pemeriksaan Andy berhasil mengelabuhi wartawan melalui pintu samping. Direktur Gratifikasi KPK Lambok Hutauruk membenarkan timnya telah melakukan pemeriksaan, namun enggan memberikan komentar hasil pemeriksaannya.

"Ya tadi dia datang, tapi untuk lengkapnya hubungi Pak Johan," jawabnya kepada detikcom.

Pemanggilan terhadap Andy Ahmad yang dilakukan KPK berbeda dengan pemanggilan terhadap 20 nama pejabat pemerintah yang diduga menerima gratifikasi saat Hari Raya Idul Fitri kemarin. "Ya, itu nanti diurut ke yang lainnya," jelas Lambok soal kapan para pejabat itu akan dipanggil.

Sementara itu, menurut Johan, keduapuluh pejabat yang diduga menerima gratifikasi diketahui setelah tim KPK melakukan kunjungan ke daerah menjelang Lebaran Idul Fitri yang lalu. Namun belum diketahui siapa saja pejabat yang diduga menerima gratifikasi tersebut.(detiknews)

Informan Polisi Queensland Beberkan Jaringan Narkoba Corby

BRISBANE (Berita Nasional/Antara News): Seorang informan polisi Queensland membeberkan keterlibatan empat rekan sejawat Schapelle Leigh Corby (29) dalam jaringan penyelundupan narkotika dan bahan obat berbahaya (narkoba) di lintas Brisbane (Australia) dan Denpasar (Bali, Indonesia).

Klaim terbaru yang semakin membuka tabir keterlibatan warga Australia yang dihukum 20 tahun penjara dalam kasus penyelundupan 4,2 kilogram mariyuana tahun 2004 dan ke-empat sejawatnya dalam perdagangan narkoba lintas negara itu disampaikan informan polisi bernama Kim Moore kepada Radio ABC Program AM, Jumat.

Dari ke-empat orang sejawat Corby (semuanya pria) itu, tiga diantaranya telah mengunjungi Bali. Bahkan, salah seorang di antara mereka telah bepergian ke Bali dari Brisbane, Australia, sebanyak empat kali antara tahun 2001 dan 2004.

Sebelum akhirnya tertangkap, menurut Radio ABC mengutip catatan penerbangan, Corby sendiri telah tujuh kali mengunjungi Denpasar, Bali, antara tahun 1993 dan 2004.

Salah seorang sejawat Corby yang masuk dalam jaringan penyelundupan obat-obatan terlarang itu justru tiba di Denpasar pada 20 Oktober 2004.

Berdasarkan penuturan Kim Moore, para pelaku menyelundupkan obat-obatan terlarang jenis "amphetamine" ke Bali dalam bungkusan kertas ter sehingga lebih sulit untuk dideteksi petugas.

"Informasi yang saya terima menyebutkan bahwa barang itu dibungkus dengan kertas ter berminyak dan tidak dapat diambil melalui bea cukai," katanya.

Moore selanjutnya mengatakan bahwa para pelaku memakai paspor palsu untuk mengelabui para petugas imigrasi dan kepolisian saat beraksi. Paspor asli dengan nama sendiri baru mereka pakai ketika datang ke Bali untuk berlibur.

Awal penangkapan Corby sendiri bermula ketika warga Australia asal Gold Coast, negara bagian Queensland dan mahasiswi sekolah terapi kecantikan itu mengaku sebagai pemilik papan selancar yang di dalamnya terdapat 4,2 kilogram mariyuna.

Ia mendarat di Denpasar dengan menumpang pesawat Australia Airlines AQ 7829, pada 8 Oktober 2004 sekitar pukul 15.00 WITA.

Atas perbuatan terdakwa, hakim menjatuhkan hukuman 20 tahun penjara kepadanya. Vonis tersebut lebih ringan dari tuntutan Jaksa IB Wiswantanu SH yang meminta majelis hakim menjatuhkan hukuman seumur hidup.

Corby telah menjalani tiga tahun dari 20 tahun masa hukumannya. (*)

Belasan Luka dalam Bentrok Antarwarga di Palu

PALU (Berita Nasional/antara news): Belasan orang menderita luka dalam bentrok antara warga Kelurahan Nunu dan warga Tawanjuka di Palu, Sulawesi Tengah (Sulteng), Jumat malam.

Korban umumnya terluka akibat terkena bacokan parang, lemparan batu, serta busur dan tembakan senapan angin.

Informasi dari tempat kejadian perkara menyebutkan mereka yang diidentifikasi kena tembakan senapan angin yaitu Ardiansyah (bahu kiri), Adi (dada), Firman (jidat) dan Budi (kaki).

Korban lainnya, Aswar menderita luka robek di bahu kiri, Warham dan Ansyar masing-masing mengalami luka lemparan batu.

Pertikaian antarwarga kelurahan bertetangga ini mulai pecah sekitar pukul 17.30 Wita, dan selepas Magrib eskalasi meningkat melibatkan ribuan orang.

Mereka menpersenjatai diri dengan senapan angin, tombak, panah, ketapel, parang dan batu. Korban luka pun tak terhindarkan.

Warga yang berdomisili di perbatasan kelurahan yang menjadi pusat "perang" memilih mengungsi ke rumah famili yang lebih aman.

Situasi mulai terkendali setelah anggota Polresta Palu berkekuatan satu kompi tiba di lokasi kejadian sekitar pukul 20.00 Wita atau lebih dua jam setelah bentrok pecah. Sampai berita ini diturunkan masih terjadi konsentrasi massa di dua kelurahan tersebut.

Beberapa warga setempat mengatakan, pemicu pertikaian berawal dari teriakan kata jorok antarkelompok pemuda, namun siapa yang memulai masih simpang siur.

Warga Nunu dan Tawanjuka masih memiliki ikatan keluarga dalam rumpun etnis Kaili, tapi pertikaian acapkali terjadi yang dipicu masalah sepele.

Pertikaian terakhir terjadi awal November 2007 yang mengakibatkan belasan orang luka dan sejumlah rumah penduduk rusak ringan sampai berat.(*)

Jumat, 07 Desember 2007

Taufik Ismail: Bangsa Indonesia "Generasi Nol Buku"

JAKARTA (Berita Nasional/ANTARA News): Sastrawan Taufik Ismail mengeritik sistem pendidikan yang tidak memberikan porsi besar terhadap pembiasaan membaca dan mengarang di kalangan anak didik, sehingga hasilnya pun dapat disebut sebagai bagian dari "Generasi Nol Buku".

Kritik tersebut disampaikannya ketika menerima penghargaan Habibie Award 2007 dalam rangka ulang tahun The Habibie Center ke-8 di Hotel Gren Melia, Jakarta, Kamis.

Dalam makalahnya yang berjudul "Generasi Nol Buku: Yang Rabun Membaca, Pincang Mengarang", Taufik mengaku, bersama dengan puluhan ribu anak SMA lain di seluruh tanah air pada 1953-1956 mereka sudah menjadi generasi nol buku, yang rabun membaca dan lumpuh menulis.

Nol buku, disebut Taufik karena kala itu mereka tidak mendapat tugas membaca melalui perpustakaan sekolah, sehingga "rabun" membaca.

Sementara istilah "pincang mengarang" adalah karena tidak ada latihan mengarang dalam pelajaran di sekolah.

Taufik membandingkan pelajaran membaca dan mengarang siswa Indonesia dan siswa dari beberapa negara lain dalam sebuah survei sederhana dan mendapat perbandingan yang mencengangkan.

Di saat pelajar Indonesia tidak mendapatkan tugas membaca dan mengarang, pelajar SMA di Amerika Serikat diharuskan membaca 32 buku dan bahkan negara berkembang Thailand juga diharuskan membaca lima buku.

Kewajiban membaca dan mengarang, menurut Taufik, bukan bertujuan untuk membuat siswa menjadi sastrawan, tapi merupakan keahlian yang dibutuhkan di setiap profesi.

"Membaca buku sastra mengasah dan menumbuhkan budaya baca buku secara umum. Latihan menulis mempersiapkan orang mampu menulis di bidangnya masing-masing, " ujarnya.

Generasi nol buku itulah yang kini disebut Taufik menjadi warga Indonesia yang terpelajar serta memegang posisi menentukan arah negara di seluruh strata, baik di pemerintahan atau di swasta.

"Beberapa sebab mendasar amburadulnya Indonesia sekarang, mungkin sekali karena dalam fase pertumbuhan intelektual, mereka membaca nol buku disekolah," katanya.

Sebagai pemenang Habibie Award 2007, Taufik b erhak atas medali, piagam penghargaan dan hadiah uang sebesar 25 ribu dolar AS.

Pemenang lainnya adalah Prof. Dr. Sri Widiyantoro dari bidang ilmu dasar, Prof. Elin Yulinah Sukandar dari bidang ilmu kedokteran dan bioteknologi, dan Dr. H.C Rosihan Anwar dari bidang sosial.

Habibie Award diberikan kepada perseorangan atau badan yang dinilai sangat aktif dan berjasa besar dalam menemukan, mengembangkan dan menyebarluaskan berbagai kegiatan iptek yang baru (inovatif) serta bermanfaat secara berarti bagi peningkatan kesejahteraan, keadilan dan perdamaian. (*)

Seabad Pers Kebangsaan (1907 – 2007)

DUNIA pergerakan nasional adalah sebuah panggung yang kompleks, penuh semangat, sarat gejolak, disesaki sejumlah pertanyaan yang kadang belum jelas jawabannya. Inilah periode di mana berlangsung sebuah proses penerjemahan yang rumit dan kompleks dari sejumlah konsep-konsep yang sebelumnya asing: organisasi, boycott, vergadering, afdeling, dll.

"Untuk memahami semua proses itu," tulis Takashi Shiraishi dalam bab penutup karyanya yang sudah menjadi klasik, An Age in Motion: Popular Radicalism in Java, 1912- 1926, kita hanya perlu melihat sosok Raden Mas Tirtoadisoerjo.

Oleh Tirtoadisoerjo, dunia pergerakan ditransmutasikan sedemikian rupa sebagai kombinasi antara dunia praksis sekaligus diskursif. Surat kabar adalah medan yang dipilih Tirto untuk memanggungkan perlawanan praksis dan diskursif sekaligus. Dengan dana, kekuatan, tenaga dan pengetahuannya sendiri, ia terbitkan sejumlah surat kabar: dari surat kabar yang banyak menggalang advokasi, melansir beleid pemerintah, mewartakan geliat niaga dan lelang, menyuarakan suara kaum professional (buruh trem dan kereta api) hingga mengabarkan sisik melik dunia perempuan Hindia Belanda.

Dari tangan dia pula lahir dua organ yang menilik kandungan ideologisnya kelak justru kadang berseteru: Sarekat Prijaji (1906) yang nasionalis-sekuler dan Sarekat Dagang Islam yang agamis/Islam (1909).

Dalam kriteria-kriteria itu, Tirto adalah archetype dari generasi baru pemimpin pergerakan yang bekerja sebagai orang merdeka, tidak bergantung pada bantuan pemerintah, yang bekerja 24 jam sehari dan 7 hari seminggu dengan mencatat realitas dan berusaha semampu mungkin mengubah realitas itu menjadi seperti yang ia bayangkan dan ia hidup dari pekerjaan yang itu juga.

14 tahun setelah Raden Mas Tirtoadisoerjo wafat pada Desember 1918, pada 10 November 1932, Mohammad Hatta menurunkan satu artikel penting di surat kabar Daulat Ra'jat berjudul "Jurnalistik dan Politik Tidak Bisa Dipisahkan".

Hatta menyebut bahwa ada dua jalan untuk melawan kesewenang-wenangan (kolonial): Pertama, dengan jalan rapat, pada jalan mana rakyat berkumpul membulatkan suaranya dan menyatukan pikiran guna menentang penindasan; Kedua, dengan jalan pers.

Apa yang oleh Ben Anderson sebutkan bahwa nasionalisme –salah satunya—dipicu oleh kapitalisme (per)cetak(an), selanggam-seirama dengan proses lahirnya nasionalisme Indonesia. Surat kabar yang dicetak tidak hanya menjadi alat ampuh untuk mendidik dan menyerukan arti penting kemerdekaan dari kolonialisme, tetapi juga melahirkan imajinasi bahwa semua penduduk Hindia Belanda yang memiliki akses pada surat kabar dan bahan-bahan tercetak lainnya hidup pada ruang dan waktu sejarah yang sama.

Mestikah diherankan jika banyak sekali pemimpin pergerakan Indonesia bersentuhan atau bahkan menjadi pengelola-aktivis surat kabar. Tokoh-tokoh terpenting pergerakan setelah Tirto, macam Hatta, Soekarno, Sjahrir, Marco, Ki Hadjar, dll., memiliki pengalaman seperti apa menjadi seorang pemimpin redaksi (hoofd redacteur).

Sejarah pers Indonesia di awal abad 20 hampir beririsan dengan sejarah pergerakan nasional Indonesia. Untuk mengenang dan mengabadikan prosesi itulah Indonesia Boekoe (I:BOEKOE) menggelar event dengan tajuk "Seabad Pers Kebangsaan (1907 - 2007)".

Event ini dibuka oleh "Pameran Sampul (Front Page) Pers Indonesia". 365 sampul surat kabar Indonesia yang terbit antara 1907-2007 (dengan patok Medan Prijaji yang terbit pada 1907) didesain ulang oleh dua seniman desain dari Jogjakarta, Eddy Susanto dan JR Wahyu Hermawan.

Mereka mengolah desain visual sampul surat kabar atau majalah dari frontpages soerat chabar dan madjalah setelah membaca dan mengamati karakter masing-masing surat kabar dan majalah yang terpilih, berdasar hasil penelitian belasan anak muda yang menyusun profil 365 surat kabar dan majalah. Hasil penelitian ini, yang terbit setiap hari di harian Jurnal Nasional, akan diterbitkan dalam bentuk buku berikut ilustrasi sampul yang dipamerkan di Bandung ini.(sumber: siaran pers Argus Firmansah)

Malaysia Tuding Aktivis Etnis India Terkait Teroris

KUALALUMPUR (Berita Nasional) : Otoritas Malaysia benar-benar menindak keras para aktivis etnis India yang menggelar aksi unjuk rasa ilegal belum lama ini. Kepala kepolisian Malaysia bahkan menuding para aktivis tersebut mempunyai kaitan dengan kelompok teroris.

Tuduhan ini bisa membuat para aktivis ditahan tanpa persidangan sesuai aturan UU Keamanan Dalam Negeri (ISA).

Hindraf, kelompok HAM etnis India bulan lalu mengorganisir aksi protes antidiskriminasi. Aksi itu dibubarkan polisi dengan menggunakan gas air mata dan meriam air.

Inspektur Jenderal Kepolisian Malaysia Musa Hassan menuduh Hindraf mencari dukungan dari para teroris. Kelompok itu juga dituduh merusak reputasi Malaysia dan memancing kebencian rasial.

"Belakangan ini ada indikasi bahwa Hindraf berusaha mencari dukungan dan bantuan dari kelompok teroris," cetus Musa seperti diberitakan kantor berita resmi Malaysia, Bernama, Jumat (7/12/2007).

Musa membantah klaim Hindraf bahwa etnis India yang mencakup 8 persen populasi Malaysia, dibiarkan tertinggal dalam bidang pendidikan, pekerjaan dan kemakmuran. Menurut Musa, klaim tersebut "keliru, tidak berdasar dan jahat."

"Tindakan mereka juga berpotensi menimbulkan konflik rasial di negara ini," tandas Musa.

Salah seorang pemimpin Hindraf, P Uthayakumar mencetuskan, pernyataan Musa itu memperbesar kemungkinan pemberlakuan ISA terhadap kelompoknya. "Mereka berusaha menaruh landasan untuk menangkap kami sesuai ISA," cetusnya.

Beberapa hari lalu, 31 etnis India ditangkap atas tuduhan pembunuhan setelah melukai seorang perwira polisi saat demo berlangsung.(detiknews.com)

Polisi Rampas Tustel Wartawan, Kapolri Minta Maaf

JAKARTA (Berita Nasional) : akarta - Peristiwa perampasan kamera wartawan yang sedang meliput rekonstruksi Ahmad Albar mengundang perhatian Kapolri Jenderal Pol Sutanto.

Kapolri pun meminta maaf atas kejadian yang tidak patut tersebut.

"Saya minta maaf soal itu. Saya kira itu tidak dibenarkan. Kalau kurang pas kan bisa diingatkan," ujarnya di Mabes Polri, Jl Trunojoyo, Jakarta, Kamis (6/12/2007).

Menurut Kapolri, kepolisian akan mengusut kasus ini dan menindak pelaku perampasan kamera wartawan tersebut.

"Kami akan melakukan tindakan sesuai dengan disiplinnya atau yang lain," katanya.

Bagaimana dengan diperbolehkannya salah satu stasiun televisi yang meliput di dalam, sedangkan wartawan lain berada di luar?

"Tentu dalam policy agar semua media punya kesempatan yang sama. Tinggal bagaimana nanti wujudnya di lapangan. Kalau kemampuan mencari sendiri-sendiri, silakan. Tapi jangan Polrinya yang melakukan beda. Jangan sampai hal ini terjadi lagi," imbuhnya.

Kapolri menambahkan, tidak boleh ada monopoli dalam memberikan pemberitaan.

"Justru semakin banyak media massa yang dapat meliput makin bagus. Tidak boleh ada monopoli," cetusnya.(detiknews.com)

Lampung Menyumbang Produksi Pangan Nasional

BANDAR LAMPUNG (Berita Nasional): Pencapaian target Provinsi Lampung menjadi lumbung pangan nasional hampir nyata. Terbukti produksi bidang pertanian daerah ini memberi kontribusi sangat besar dalam total produksi nasional. Terutama produk komoditas pangan seperti tapioka terbesar nasional, jagung terbesar di luar Pulau Jawa.

Gubernur Lampung Sjachroedin Z.P. mengatakan hal itu menyikapi peringatan XXVII Hari Pangan Sedunia (HPS) tahun 2007 tingkat nasional yang digelar di Lampung. Menurut Gubernur, sangat wajar jika Lampung dipercaya menggelar acara yang puncaknya dihadiri Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), Rabu (5-12).

"Dari tahun ke tahun kinerja pembangunan bidang pertanian di Lampung meningkat signifikan. Sejak tahun 1990 Lampung ditetapkan menjadi Bumi Agrobisnis dan tiga tahun kemudian Lampung ditetapkan menjadi salah satu lumbung pangan nasional," kata Sjachroedin di kantornya, Kamis (7-12).

Bahkan, menurut Sjachroedin, Lampung telah mengalami swasembada beras dengan produksi rata-rata 2,3 juta ton per tahun atau surplus 300 ribu ton dari kebutuhan daerah. Pada produk kopi robusta, Lampung menyokong 85% ekspor nasional dan produk gula nasional sekitar 35% berasal dari Lampung.

Untuk peternakan, Lampung dapat memasok 190 ribu ekor sapi ke Jabotabek, Banten, dan Sumatera Selatan. "Belum lagi kontribusi dalam ekspor udang nasional," katanya.

Selain itu, kondisi asupan pangan Provinsi Lampung telah memenuhi 72,8% dari standar pola pangan harapan (PPH). Walaupun begitu, komposisi terbesar berasal dari kelompok padi-padian 25%, sayur dan buah 30%, pangan hewani 9,8% dan gula 2,5%.

Namun, dilihat dari tingkat konsumsi per kapita per tahun, tujuh dari 12 kebutuhan konsumsi telah menyamai angka nasional, yaitu jenis pangan beras, ikan segar, daging segar, telur, sayuran, buah, minyak dan lemak. "Kondisi ini akan terus ditingkatkan hingga terpenuhi angka kebutuhan pangan yang cukup dan proporsional," katanya.

Dari peringatan HPS itu juga tercetus beberapa gerakan menuju ketersediaan keseimbangan pangan terus dilakukan, yaitu pemberian bantuan pengembangan ikan lele di Kota Metro senilai Rp1 miliar. Juga aksi pemeriksaan kesehatan ternak dan inseminasi buatan (IB) di Jati Agung, Lampung Selatan. "Selain juga telah digelar Seminar dan Lokakarya Ketahanan Pangan," kata Sjachroedin.(*)

KHL Dipertahankan Rp771 Ribu

BANDAR LAMPUNG (Berita Nasional): Dewan Pengupahan Bandar Lampung tetap mempertahankan nilai kebutuhan hidup layak (KHL) masyarakat sebesar Rp771 ribu meskipun Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) menyatakan keberatan. Apalagi, angka itu sudah mengalami penurunan dari penetapan sebelumnya sebesar Rp775 ribu.

Ketua Dewan Pengupahan Kota Bandar Lampung Dhomiril Hakim Yohansyah mengatakan penetapan angka KHL Kota sebesar Rp775 ribu sudah merupakan kesepakatan Dewan Pengupahan. Ternyata, dalam penetapan itu, ada keberaatan dari Apindo provinsi yang menyatakan angka KHL sangat tinggi.

"Memang sempat terjadi perdebatan soal penetapan KHL sebesar Rp775 ribu. Tapi, kami di Dewan Pengupahan Kota akan bertahan di angka Rp771 ribu. Karena, setelah kami melakukan penghitungan ulang, penurunan KHL hanya mampu kami tekan sebesar Rp771 ribu," kata Dhomiril kepada Lampung Post, Kamis (6-12).

Meskipun angka KHL telah diturunkan, Dhomiril menambahkan masih ada keberatan dari Apindo. "Mungkin kami akan melakukan voting untuk menetapkan angka KHL sebesar Rp771 ribu. Kami akan segera membuat laporan ke Wali Kota untuk selanjutnya kami akan bahas KHL untuk penetapan upah minimum kota (UMK)," kata Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Bandar Lampung itu.

Pembahasan penetapan UMK, menurut Dhomiril, dimulai hari Senin (10-12). Pihaknya akan tetap memperjuangkan kepentingan pekerja/buruh agar UMK tahun 2008 sama dengan penetapan KHL. "Kalau lebih dari itu memang tidak mungkin. Tapi, kalaupun UMK harus lebih kecil dari KHL, kami akan upayakan tidak akan jauh dari angka tersebut," kata dia.

Ketua DPRD Bandar Lampung Azwar Yakub akan meminta Komisi D ikut memperhatikan dan menggiring pembahasan UMK tahun 2008 agar sama atau mendekati KHL. "Kami harus memperjuangkan nasib pekerja/buruh lebih sejahtera. Kami juga akan meminta Disnaker terus mem-back-up agar UMK tahun 2008 sama dengan KHL," kata Azwar di ruang kerjanya, kemarin.

Jika ada pihak-pihak yang keberatan dengan angka KHL sebesar Rp771 ribu, kata Azwar, dia hanya menyarankan agar semua dapat duduk satu meja untuk mencari solusi terbaik.

"Tapi, saya juga meminta agar semua pihak dapat melihat kondisi ekonomi saat ini, terutama dengan adanya kenaikan harga BBM. Sehingga, kalau UMK Bandar Lampung rendah, akan membuat buruh/pekerja semakin menderita," kata dia.

Wakil Ketua Apindo Kota Bandar Lampung Izhar Laili mengatakan sampai kapan pun memang tidak akan ketemu untuk mencari titik tengah dari keinginan pengusaha dan pekerja. Sebenarnya, kata Izhar, yang dipersoalkan bukanlah besaran penetapan KHL untuk menetapkan UMK.

Yang terpenting adalah bagaimana UMK atau UMP dapat memiliki kekuatan hukum dalam praktek di lapangan. Sebab, sampai saat ini, sekalipun sudah ditetapkan UMK tahun 2006 sebesar Rp560.500, banyak pekerja yang mendapatkan upah jauh di bawah UMK.

Izhar hanya berharap Apindo dan pekerja yang duduk di dalam Dewan Pengupahan untuk sama-sama elastis dalam mencari angka KHL untuk selanjutnya ditetapkan sebagai UMK. Artinya, pengusaha jangan bertahan dengan angka pegangannya yang membuat pekerja tidak sejahtera, dan pekerja pun harus melihat kondisi keuangan perusahaan yang ada saat ini.

"Karena, yang saya lihat, keberatan biasanya terjadi di perusahaan-perusahaan besar. Sedangkan perusahaan kecil yang juga memiliki tenaga kerja yang banyak tidak terdengar komentarnya," kata mantan anggota Dewan Pengupahan Kota ini.(*)

Kasus Tanah di Way Kanan, Aset Negara akan Dikembalikan

BANDAR LAMPUNG (Berita Nasional): Tiga lembaga negara menyatakan mendukung dan siap memperjuangkan pengembalian aset negara berupa tanah seluas 4.650 hektare yang kini dikuasai PT Bumi Madu Mandiri (PT BMM) berdasar pada surat izin lokasi yang diberikan Bupati Way Kanan.

Hal itu disampaikan Ketua Laskar Pembaruan Masyarakat Lampung (LPML) Ismail Zulkarnain di Bandar Lampung, Kamis (6-12).

Ismail mengatakan LPML telah menemui tiga lembaga negara yang terdiri dari Kejaksaan Agung, Badan Pertanahan Nasional (BPN), dan Mabes Polri di Jakarta, pekan lalu.

Menurut Ismail, persoalan tanah 4.650 hektare itu menyangkut rencana nasional pengadaan gula murah yang dicanangkan Wakil Presiden Jusuf Kalla dan tanggung jawabnya dipegang PTPN VII.

Di Kejaksaan Agung, LPML bertemu dengan pejabat Inspektorat Jaksa Pengawas, Salamoen dan Damar Sehombing. "Kejakasaan Agung sangat mendukung upaya pengembalian aset-aset negara. Kalau di Lampung, tanah yang dikuasai PT BMM berdasar pada surat izin lokasi yang diberikan Bupati Tamanuri itu adalah aset negara. Sebab itu, Kejaksaan Agung akan mengawasi langsung penanganan Kejaksaan Tinggi Lampung terhadap pemberian izin lokasi atas tanah negara yang dikelola PTPN VII," kata dia.

Sementara itu, di Kantor BPN Pusat, jajaran LPML diterima Deputi Bidang Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah Bambang Eko. Jajaran LPML juga diterima Deputi Bidang Pengkajian dan Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan, Sugiri, yang dahulu pernah menjabat kapolda Lampung.

Menurut Ismail, Bambang Eko mengatakan BPN menolak mengukur tanah seluas 4.650 hektare itu saat diminta kuasa hukum PT BMM. "Kuasa hukum PT BMM berkali-kali meminta pengukuran. Tetapi, BPN menolak karena tanah itu aset negara," kata Ismail.

Sedangkan di Mabes Polri, Ismail mengatakan LPML melaporkan adanya pengalihan hak atas tanah negara kepada swasta yang dilakukan pejabat negara (Bupati Way Kanan).

LPML meminta Mabes Polri membentuk tim penyidik atas persoalan itu. "Kami akan terus memantau persoalan ini karena ini sudah masuk kasus hukum. Tetapi, kalau kasus hukum ini tidak berjalan atau mandek, kami akan bergerak mengembalikan aset negara kepada negara dan tidak kepada swasta," kata Ismail.

Tanah seluas 4.650 hektare itu dikuasai PTPN VII berdasar pada Surat Keputusan Gubernur Lampung Nomor G/265/Bappeda/HK/1980 tanggal 26 November 1980 dan dukungan Menteri Kehutanan dan Bupati Lampung Utara saat itu.

Sementara itu, Bupati Way Kanan memberikan izin lokasi kepada PT BMM dalam Surat Nomor 141/B.103/01/WK/HK/2006 tanggal 13 September 2006. Sedangkan Wakil Bupati Way Kanan dalam Surat Nomor 100/931/01-WK/2006 tanggal 15 Desember 2006 tentang Penyelesaian atas Areal 4.650 Hektare menyatakan izin lokasi PT BMM itu otomatis (asas hukum) tidak memberlakukan Surat Keputusan Gubernur Lampung Nomor G/265/Bappeda/HK/1980 tanggal 26 November 1980.(*)

Kamis, 06 Desember 2007

Antasari Terpilih, Fit and Proper Test Ala DPR Tak Lagi Dipercaya

JAKARTA (Berita Nasional) : Politisi di Senayan telah memilih 5 nama sebagai pimpinan KPK dan mendaulat Antasari Azhar sebagai ketua komisi anti korupsi. Melalu metode fit and proper test atau uji kepatutan dan kelayakan nama-nama itu ditentukan.

Namun hasil yang didapat banyak menuai kritik. Sebagian besar nama pilihan wakil rakyat itu justru jauh di luar harapan. Metode ujian ala DPR pun dipertanyakan.

"Catatan buat DPR, saya tidak percaya lagi dengan teori fit and proper test. DPR menyalahi kehendak rakyat," kata peneliti dari Pusat Kajian Anti Korupsi UGM Zainal Arifin Muchtar saat dihubungi detikcom, Kamis (6/12/2007).

Dia menilai mekanisme fit and proper test ini jutru menjadi ajang penghakiman oleh para politisi. "Padahal rakyat sudah teriak jangan pilih Antasari, tapi pilih yang lainnya. Dan realitasnya mereka malah pilih yang the worst," tambah Zainal.

Indikasi penghakiman pun sudah dilihat Zainal sejak ujian dilakukan. Di mana calon seperti Amien Sunaryadi dan Iskandar Sonhaji jutru dihajar habis-habisan dengan berbagai pertanyaan.

"Tapi buat Antasari dan yang lainnya malah lembek dan lunak. Mestinya nanti tidak ada lagi fit and proper test, karena sama saja menyerahkan nasib kepada politisi," sesal Zainal.

Sementara khusus terkait terpilihnya Antasari menurut Zainal ini sama saja membuat pemberantasan korupsi kembali ke titik nol. "Ini berat, lebih dari innalillahi, kita mesti mengibarkan bendera lebih dari setengah tiang," ujar Zainal.

Diperkirakan KPK pun akan mengalami pelambanan dalam melakukan pemberantasan korupsi. "Posisi ini membuat kita ragu akan kapabilitas KPK. Untuk itu perlu dilakukan pengawasan yang keras dan komitmen untuk mendorong komisi ini," tandasnya.(detiknews.com)

Presiden Canangkan Gerakan Selamatkan Pesisir

BANDAR LAMPUNG (Berita Nasional): Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mencanangkan program Gerakan Selamatkan Pesisir sebagai wujud kepedulian terhadap pelestarian sumber daya perikanan. Pencanangannya dilakukan saat puncak peringatan Hari Pangan Sedunia (HPS) tingkat nasional di PKOR Way Halim, Bandar Lampung, Rabu (5-12).

Selain meredam pemanasan global yang mengancam dunia akibat berkurangnya daya serap karbondioksida, program Gerakan Selamatkan Pesisir juga merupakan upaya meningkatkan ketahanan pangan karena pangan adalah kebutuhan dasar.

"Peningkatan produk pangan hewani akan mencerdaskan generasi muda bangsa, termasuk di antaranya produk perikanan," kata Presiden SBY.

Apalagi Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia. Dari hasil penelitian, jumlah pulau di Indonesia sebanyak 17 ribu lebih dengan garis pantai pesisir panjang sekali, nomor dua terpanjang di dunia setelah Kanada. Dengan keberadaan pesisir yang panjang itu, kehidupan di sepanjang pesisirnya pun besar. "Komunitas, desa nelayan, kota, dan perkampungan juga perlu diperhatikan. Apalagi negara ini rawan gempa dan tsunami. Bupati dan wali kota yang punya pesisir segera mengantisispasinya dengan menanam bakau, membuat tanggul, dan menyediakan tempat pengungsian," katanya.

Penyelamatan pesisir dalam arti luas, kata Presiden, juga dapat meningkatkan kesejahteraan nelayan, terkait fasilitas sosial bagi masyarakat kampung nelayan. Seperti pusat kesehatan masyarakat (puskesmas), sekolah, juga sarana diversifikasi usaha nelayan dengan membangun koperasi. "Harus ada konsep perikanan plus dan kehidupan nelayan plus dalam program gerakan penyelematan pesisir," katanya.

Kehilangan Pulau

Sementara itu, Menteri Kelautan dan Perikanan (DKP) Freddy Numberi yang hadir dalam pembukaan tersebut mengatakan kepala daerah harus menyiapkan rencana aksi penyelamatan pesisir. Termasuk mempersiapkan pengelolaan pulau-pulau kecil dengan baik agar tidak terjadi kehilangan pulau akibat rusaknya pesisir.

Buktinya 24 pulau di Indonesia hilang dalam waktu 10 tahun terakhir dari 17.864 pulau, sekarang tinggal 17.840 pulau. "Itu setelah dilaksanakan mitigasi pihak kami (Departemen Kelautan dan Perikanan, red), daerah mana tahu sebelumnya," kata Freddy ditemui di sela-sela pemecahan rekor MURI makan ikan dengan peserta terbanyak usai pembukaan peringatan puncak HPS, kemarin.

Hilangnya pulau-pulau itu akibat dari bencana tsunami di Provinsi Nangroe Aceh Darussalam salah satunya. Akan tetapi, ada juga karena alasan lainnya seperti eksplorasi pasir berlebihan di Pulau Sebait, Provinsi Riau. Hal yang sama juga terjadi pada pulau-pulau di Kepulauan Seribu, DKI Jakarta.

Untuk itu DKP akan melakukan mitigasi dan adaptasi terhadap hilangnya pulau-pulau kecil dilakukan serentak di Indonesia, terutama kawasan rentan. "Dalam waktu dekat ini DKP bekerja sama wali kota Jakarta Utara melaksanakan program itu," kata Menteri.

Terkait dengan isu pemanasan global, negara lain bahkan telah mengapresiasi Indonesia dalam penyelamatan pesisir pulau. Melalui laut terumbu karang dan mangrove dapat menyerap karbondioksida. Pada kawasan terumbu karang yang dikembangkan di Indonesia seluas 37,5 kilometer persegi, mampu menyerap 245,6 juta CO2 per tahun. "Target tahun 2010 mengembangkan 10 juta hektare dan diharapkan dapat menyerap CO2 sampai dua atau tiga kali lipat lagi," katanya.(sumber: lampungpost)

Rabu, 05 Desember 2007

Konflik Budaya Tak Halangi Pengiriman TKW

JAKARTA (Berita Nasional) : Meski reog dan Rasa Sayange yang diklaim sebagai milik Malaysia memicu konflik, namun itu tidak menyurutkan pengiriman TKW ke Malaysia. TKW tetap dikirim seperti biasanya.

"Saya rasa itu harus dipisahkan karena tidak ada kaitannya dengan masalah ini. Yang pasti Malaysia harus hati-hati dalam mengklaim sesuatu dan kita sendiri juga harus menjaga properti kita," ujar Menneg Pemberdayaan Perempuan Meutia Farida Hatta.

Hal itu disampaikan Meutia usai bertemu Menteri Keselamatan Dalam Negeri Malaysia Tan Sri Abdul Aziz Mohd Yusof di Kantor Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan, Jl Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Rabu (5/12/2007).

Menurut putri pertama proklamator Bung Hatta ini, pemerintah akan memperkenalkan budaya bangsa karena banyak anak muda yang tidak tahu budaya sendiri.

"Seperti lagu Rasa Sayange banyak anak muda yang tidak tahu lagu daerah. Jadi kita harus memperkenalkan anak-anak kita tentang kebudayaan kita," ujar Meutia.(detiknews.com)

Selasa, 04 Desember 2007

Sopir Adelin Lis Ditangkap di Riau

JAKARTA (Berita Nasional) : Perburuan yang dilakukan polisi terhadap Adelin Lis mulai menunjukkan titik terang. Sopir yang membawa Adelin Lis keluar dari Sumatera Utara (Sumut) menuju Riau ditangkap polisi dan saat ini tengah diperiksa di Polda Sumut.

Menurut Kepala Bidang Humas Polda Sumut Kombes Aspan Nainggolan, saat ini pihaknya masih berupaya mendapatkan keterangan dari sopir Adelin yang bernama Ramli Saragih.

"Dalam pemeriksaan, dia memang mengakui membawa Adelin Lis keluar daerah ini tujuan ke Pekan Baru. Mereka berangkat dengan mengendarai mobil pribadi," ujar Aspan Nainggolan, di Polda Sumut, Jalan Medan - Tanjung Morawa, Medan, Selasa (4/12/2007).

Mereka berangkat dari Medan pada malam 5 November 2007, atau segera setelah dia lepas dari Rumah Tahanan Tanjung Gusta, Medan. Setibanya di Pekan Baru, kemungkinan Ramli Saragih dibius dengan menggunakan obat penenang. Saat sadar, Ramli Saragaih sudah berada di rumah sakit. Sementara Adelin Lis sudah tidak terlihat lagi.

Tim pemburu Adelin Lis dari Polda Sumut berhasil mendapatkan Ramli Saragih di Jalan Sepakat, Pekanbaru, Riau. Ramli segera diboyong ke Polda Sumut.

Tindakan Ramli Saragih yang ikut membantu buronan polisi untuk kabur tersebut, dapat dijerat dengan Pasal 221 KUHP ayat (1) dengan ancaman kurungan sembilan bulan.(detik.com)

Antasari Azhar, Calon Pimpinan KPK Paling Kontroversial, Tanpa Cecaran

JAKARTA (Berita Nasional/ANTARA News) - Antasari Azhar oleh Komisi III DPR dinilai sebagai calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang paling kontroversial, terkait banyaknya pengaduan jejak rekam dari masyarakat.

Namun, pada uji kelayakan dan kepatutan di ruang rapat Komisi III Gedung DPR, Jakarta, Senin, Antasari justru aman dari cecaran para anggota dewan.

Dari delapan pertanyaan yang diajukan oleh anggota Komisi III, hanya tiga laporan masyarakat yang dikonfirmasi kepada Antasari.

Antasari di antaranya ditanya soal pengaduan bahwa ia saat menjabat Kajari Jakarta Selatan memberi kesempatan Tommy Soeharto melarikan diri. Ia pun ditanya soal penanganan kasus di Lampung yang tersangkanya juga melarikan diri.

Setelah mendapat jawaban "tidak benar" dari Antasari, anggota DPR pun langsung puas tanpa bertanya lagi.

Anggota DPR Fachry Hamzah yang mengaku mendapatkan banyak sekali pesan pendek dari masyarakat agar Antasari jangan sampai lolos uji kelayakan di DPR, justru menginginkan jawaban dari Antasari yang dapat menepis keraguan masyarakat tentang integritasnya.

"Untuk menjadi pimpinan KPK tidak hanya perlu orang yang anti korupsi, tetapi juga orang yang dipersepsikan anti korupsi. Saya ingin kemantapan jawaban bahwa pengaduan itu tidak benar," tutur Fachry.

Ia menambahkan kemantapan jawaban itu dibutuhkan agar masyarakat percaya bahwa KPK dipimpin oleh orang yang dipersepsikan anti korupsi.

Antasari yang kini menjabat Direktur Penuntutan pada Jaksa Muda Pidana Umum (Japidum) Kejagung itu menjawab bahwa tidak benar ia sering bernegosiasi untuk penanganan suatu kasus.

Baru sepuluh menit Antasari menjalani uji kelayakan, sekitar sepuluh mahasiswa dari Gerakan Anti Manipulasi BUMN membuat kericuhan di balkon ruang Komisi III.

Mereka mencoba menggantungkan dua baliho berukuran tiga kali empat meter yang bertuliskan penolakan mereka terhadap Antasari.

Namun, aksi mereka tidak berhasil karena ditegur oleh Ketua Komisi III, Trimedya Pandjaitan, dan setelah bersitegang selama beberapa menit akhirnya mereka dikeluarkan oleh pendukung Antasari.

Anggota Komisi III Wila Chandra Wila menyatakan aksi yang dilakukan oleh mahasiswa itu menunjukan betapa sosok Antasari adalah calon yang paling kontroversial di antara sepuluh calon pimpinan KPK.

Oleh anggota Komisi III Achmad Fauzi, Antasari ditanya soal pengaduan bahwa ia gemar bermain judi kartu. Bahkan Ahmad menyebut detil teman-teman bermain kartu Antasari di kejaksaan, di antaranya Kajati Kalimantan Barat dan Asdatun NTB.

Namun, setelah satu kalimat jawaban "tidak benar", Antasari tidak ditanya lagi.


Sangat normatif

Adnan Topan Husodo dari Koalisi Pemantauan Peradilan (KPP) yang memantau jalannya uji kelayakan menilai pertanyaan yang diberikan oleh anggota Komisi III kepada Antasari sangat normatif, sehingga jawaban yang diperoleh pada akhirnya pun normatif.

"Pertanyaan tentang laporan masyarakat pun sekedarnya saja. Hanya sekedar konfirmasi benar atau tidak, tanpa diperdalam lagi," ujarnya.

Berbeda dengan calon pertama Amien Sunaryadi yang dicecar oleh Komisi III dan ditanya berkali-kali oleh anggota Dewan tentang hal yang sama, Adnan menilai Komisi III bersikap lunak terhadap Antasari.

Bahkan, anggota Komisi III sempat bertepuk tangan saat Antasari mengatakan ia tidak ingin KPK dijadikan alat untuk mendzalimi orang.

Anggota DPR, Patrialis Akbar pun justru memberi dukungan kepada Antasari atas keputusannya sebagai Kajati Sumatera Barat yang menunda eksekusi 32 anggota DPRD Sumatera Barat yang telah divonis oleh Mahkamah Agung (MA). (*)

Bagi Hasil Minyak Lampung Turun

BANDAR LAMPUNG (Berita Nasional): Hasil minyak bumi di Indonesia, khususnya Lampung, turun, sehingga bagi hasil minyak untuk Provinsi Lampung tahun 2008 turun hingga Rp15 miliar.
"Meskipun demikian, diharapkan itu tidak memengaruhi pendapatan asli daerah (PAD) Provinsi karena Dinas Pendapatan Daerah terus berupaya menaikkan pendapatan dari subjek lain," kata Kepala Dinas Pendapatan Daerah (Kadispenda) Provinsi Lampung Sjachrazad Z.P. usai penglepasan jemaah haji asal Lampung di PKOR Way Halim, Minggu (2-12).
"Tahun sebelumnya Lampung mendapat Rp90 miliar. Sedangkan tahun 2008 Lampung hanya mendapat jatah Rp75 miliar," kata Acad, panggilan akrab Sjachrazad.
Namun, pendapatan dari obyek lainnya seperti pajak kendaraan bermotor dan bea baik nama kendaraan bermotor (PKB dan BBNKB) untuk tahun 2007 hingga bulan November 2007 sudah melampaui target. "Kami harapkan kelebihan itu bisa menutupi pengurangan bagi hasil minyak itu," kata dia.
Menurut Acad, hingga bulan November BBNKB sudah mencapai 111 persen dari target Rp160 miliar atau Rp180 miliar lebih. Demikian juga dengan PKB, sudah mencapai 120 persen atau dari target Rp80 miliar, sudah terealiasi Rp90 miliar lebih.
Selain itu, menurut Acad, pihaknya terus meningkatkan pendapatan dari berbagai retribusi yang perda-nya baru saja disahkan. "Ada beberapa peraturan daerah tentang retribusi yang tarifnya disesuaikan, seperti retribusi pemakaian kekayaaan atau aset daerah, dan perda lain," kata dia.
Pihaknya berharap dengan pelaksanaan perda yang baru ini, PAD Lampung meningkat, sehingga bisa meningkatkan biaya untuk pembangunan Lampung.
Dispenda Provinsi Lampung memperpanjang pembebasan BBNKB. Semula, program ini berakhir bulan September, tapi kini diperpanjang hingga bulan Desember 2007.
"Untuk merespons keluhan warga terkait lambatnya pelayanan BBNKB, untuk nomor non-BE programnya kami perpanjang hingga akhir bulan Desember," kata Acad.
Dia mengakui untuk mengurus BBNKB membutuhkan waktu yang cukup lama. Hal itulah yang kemudian menyebabkan pihaknya memperpanjang pembebasan biaya tersebut. "Banyak warga yang mengeluh, menunggu pengesahan di Ditlantas cukup lama. Oleh sebab itu, agar warga yang sudah mencabut pajak kendaraannya dari daerah asal tidak kecewa, kami memperpanjang program ini," kata dia.
Untuk pemilik kendaraan yang nama pemiliknya di daerah asal dan di Lampung sama, mendapat keringanan pajak hingga 25 persen.(*)

UMK Disamakan dengan Kebutuhan Hidup Layak

BANDAR LAMPUNG (Berita Nasional) : DPRD Bandar Lampung berharap Dewan Pengupahan dapat menggiring besaran upah minimum kota (UMK) sama dengan kebutuhan hidup layak (KHL) mengingat kebutuhan hidup bagi buruh sudah meningkat tajam akibat kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) tahun ini.
Ketua Komisi D DPRD Bandar Lampung Heri Mulyadi mengatakan saat ini Dewan Pengupahan telah menetapkan KHL tahun 2008 sebesar Rp775 ribu. Angka tersebut jika dibandingkan dengan KHL tahun 2007 jauh lebih besar, di mana tahun lalu KHL Bandar Lampung hanya Rp632.888.
"Tinggal bagaimana Dewan Pengupahan dapat menggiring besarnya UMK tahun 2008 sama dengan KHL, yaitu sebesar Rp775 ribu mengingat tingkat kenaikan inflasi tahun ini harus diperhitungkan. Selain itu, daya beli buruh juga semakin menurun," kata Heri di ruang kerjanya, Senin (3-12).
Apalagi, kata Heri, Permenakertrans No. 17/2005 sudah mengamanatkan kalau UMK sama dengan KHL. "Atau paling tidak, UMK tahun 2008 persentasenya lebih besar dari penetapan UMK tahun 2007 jika dibandingkan KHL," kata dia.
Pada tahun 2007, KHL sebesar Rp632.888. Sesuai dengan Permenakertrans No. 17/2005 menjelaskan bahwa KHL sama dengan UMK. Namun, penatapan UMK tahun 2007 hanya sebesar Rp560.500. Hal itu karena tiba-tiba serikat pekerja dengan mudah mengikuti apa yang menjadi keinginan Apindo dalam penatapan UMK, yaitu 88 persen dari KHL menjadi Rp560.500.
"Untuk itu, kami juga meminta kepada perwakilan buruh untuk komitmen dan sama-sama memperjuangkan nasib buruh. Kalau KHL sudah ditetapkan Rp775 ribu, usahakan pertahankan nilai UMK sebesar itu pula. Dan, kami juga meminta kepada pengusaha untuk sama-sama membantu meningkatkan kesejahteraan guru," kata politisi PKS Bandar Lampung itu.
Saat ditanya soal hasil survei Serikat Pekerja Konstruksi Lampung (SPKL) yang menetapkan KHL sebesar Rp996.564, menurut Heri, itu hanya dapat dijadikan data pembanding. "Kita juga harus melihat UMK tahun lalu yang hanya Rp560.500. Kalau ada kenaikan UMK begitu tinggi, kita juga tidak mau investasi menjadi terganggu," kata dia.
Sebelumnya, Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Bandar Lampung Dhomiril Hakim Yohansyah mengatakan penetapan nilai KHL sebesar Rp775 ribu adalah berdasarkan data hasil survei di delapan pasar.
Dhomiril yang juga Ketua Dewan Pengupahan Kota Bandar Lampung mengatakan penetapan KHL tahun 2008 sedikit berbeda dengan penetapan KHL tahun-tahun sebelumnya, di mana jika selama ini penetapan KHL yang akan menjadi patokan penentuan upah minimum kota (UMK) hanya dilakukan dengan satu kali survei, penetapan KHL tahun 2008 akan dilakukan minimal dua kali survei.
"Yang kami akui adalah hasil survei Dewan Pengupahan. Apalagi, dalam Dewan Pengupahan sudah mewakili semua unsur. Baik itu unsur buruh/pekerja dan unsur pengusaha. Jadi, kami menolak hasil survei pihak ketiga," kata Dhomiril, kemarin.
Wali Kota Bandar Lampung Eddy Sutrisno mengatakan agar tripartit benar-benar dapat memperjuangan nasib buruh. Jika KHL tahun 2008 sudah ditetapkan Rp775.000, maka semua pihak harus sama-sama memperjuangkannya untuk penetapan UMK.
"Dalam penatapan upah, buruh biasanya meminta UMK setinggi-tingginya, sedangkan pengusaha akan menetapkan UMK serendah mungkin. Artinya, saya meminta agar tripartit dapat berunding sebaik mungkin agar penetapan UMK tidak memberatkan kedua belah pihak. Kalau Dinas Tenaga Kerja kan hanya fasilisator saja," kata dia.
Sebelumnya Domiril mengatakan penatapan UMK hendaknya sama dengan penatapan KHL hasil survei di lapangan.
Delapan pasar yang menjadi lokasi survei penentuan angka KHL, lanjut Dhomiril, yaitu Pasar Cimeng, Pasar Kangkung, Pasar Koga, Pasar Way Halim, Pasar Pasir Gintung, Pasar Smep, Pasar Tugu, dan Pasar Panjang.
Sementara Ida Budiarty dari Universitas Lampung (Unila) mengatakan angka KHL tahun 2008 belum bisa diprediksi. Sebab, Dewan pengupahan pun masih melakukan survei di lapangan. "Untuk menetapkan KHL harus punya dasar yang jelas. Sebab, rata-rata yang muncul harus bisa menjawab pemenuhan kebutuhan dalam satu tahun," kata Ida Budiarty, kemarin.
Nanti, lanjut Ida, dari hasil survei, baru dapat dilihat rata-rata penghitungan KHL pada bulan November dan Desember. Data tersebut akan dibandingkan dengan data Badan Pusat Statistik (BPS) Kota bulanan mulai dari Januari--November. "Dari situ baru kita bisa menghitung angka KHL yang sebenarnya," kata dia.
Sementara, sejumlah pekerja berharap Dewan Pengupahan dapat menetapkan UMK lebih dari Rp750 ribu. Mengingat, kebutuhan pokok saat ini sudah melambung. Sedangkan gaji mereka yang hanya lebih sedikit dari UMK tahun 2007 sama sekali belum mampu memenuhi kebutuhan hidup selama satu bulan.
"Gaji saya hanya Rp600 ribu. Uang itu sangat tidak cukup sekalipun untuk bujangan," kata Nanto Ardi (29), salah seorang pekerja.(*)
sumber: Lampungpost

Gula Rafinasi Rugikan Negara Rp1,4 T

JAKARTA (Berita Nasional/Ant): Negara diperkirakan merugi Rp1,4 triliun akibat perembesan gula impor berupa raw sugar (gula mentah) untuk bahan baku industri rafinasi ke pasaran umum. Rencananya, Rabu (5-12), petani gula dari Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Lampung dan Sumatera Selatan beraksi di Jakarta menuntut tuntas kasus ini.
Ketua Asosiasi Petani Tebu Rakyat Indonesia (APTRI), Arum Sabil, di Jakarta, Minggu (2-12), menyatakan impor gula mentah untuk industri gula rafinasi tidak dikenakan bea masuk. Sedangkan untuk gula konsumsi bagi masyarakat diterapkan tarif impor Rp550/kg.
Menurut Arum Sabil, kapasitas terpasang industri gula rafinasi nasional kini melebihi 2 juta ton sedangkan kebutuhan gula untuk industri makanan dan minuman kurang dari 1 juta ton. Arum menyatakan seharusnya seluruhnya diperlakukan adil baik industri gula rafinasi, industri gula maupun industri makanan dan minuman dengan membayar bea masuk impor gula yang sama. Jika kini gula petani dihargai Rp4.900/kg begitu juga gula mentah impor untuk industri rafinasi juga sebesar itu, petani yang akan menjadi korban karena industri memilih gula dari luar.
Menurut dia, jika gula mentah dikenai tarif bea masuk Rp1.200/kg, sedangkan izin yang dikeluarkan pemerintah pada tahun 2008 sebanyak 2 juta ton, pemerintah akan mendapatkan lebih dari Rp2 triliun. Untuk gula putih yang akan diimpor mencapai lebih dari satu juta ton untuk industri makanan dan minuman, akan didapatkan lebih dari Rp1 triliun.
Menurut dia, ada kecurigaan dana Rp1,4 triliun menumpuk di industri gula rafinasi yang berasal dari seluruh volume gula mentah yang diedarkan dan diimpor untuk industri rafinasi dan industri makanan dan minuman. "Kini ada lima industri gula rafinasi yang terdaftar. Semuanya harus diaudit baik industri rafinasi maupun makanan dan minuman," kata dia.
Ketua APTRI itu menyatakan pada tanggal 5 Desember 2007 pihaknya bersama petani gula dari Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Lampung, dan Sumatera Selatan, akan turun ke jalan mulai dari Deptan menuju DPR, Departemen Perdagangan, Departemen Keuangan, dan KKP meminta pemerintah mengusut tuntas manipulasi industri gula senilai Rp1,4 triliun tersebut.(*)

Senin, 03 Desember 2007

Calon Pimpinan KPK Mengaku Sudah "Bertobat"

JAKARTA (Berita Nasional/ANTARA News) : Calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Bibit Samad Rianto, mengakui perbuatan masa lalunya sebagai polisi yang suka menerima pemberian, namun dalam uji kelayakan dan kepatutan di Gedung DPR, Jakarta, Senin, ia menyatakan sudah "tobat" dan menghentikan perilakunya itu.

"Saya sudah berubah. Saya jamin tidak akan lakukan itu lagi," ujarnya di hadapan Komisi III DPR.

Bibit mengaku menerima bantuan berupa barang bangunan, sehingga dengan modal Rp26 juta saja ia bisa membangun rumah.

Bibit juga mengaku pernah mendiamkan pungutan liar (pungli) serta menerima jatah bahan bakar sepuluh ton saat menjabat Kapolres Jakarta Pusat.

"Karena saat itu posisinya, kalau tidak diambil saya, bisa diambil orang," ujarnya.

Namun, sejak menjabat Kapolda Kalimantan Timur ia mengaku sudah menghentikan kebiasaannya itu.

"Di Kaltim dulu ada pengusaha yang menawarkan saham kosong perusahaan kepada saya, tetapi saya tolak. Itu bukti saya sudah berubah," ujarnya.

Ia pun mengatakan bahwa masa lalunya itu adalah "jaman jahiliyah".

Bibit yang sudah berusia 64 tahun itu lebih banyak berkarir sebagai dosen dan tidak memiliki jejak rekam pernah menangani kasus korupsi.

Oleh Komisi III DPR, ia ditanya tentang kesiapannya untuk menjadi pimpinan KPK.

Namun, Bibit penuh percaya diri mengatakan ia percaya dapat menegakkan hukum berdasarkan pengalamannya sebagai Kapolda Kaltim meski hanya delapan bulan.

Sebagai Kapolda Kaltim, ia mengaku menangani lebih dari 200 kasus pembalakan hutan dan saat meninggalkan Kaltim 91 kasus sudah masuk ke pengadilan.

Bibit mengatakan, jika terpilih, maka ia akan mengutamakan pembersihan di aparat penegak hukum.

Dengan penuh percaya diri, Bibit mengatakan KPK dapat dibubarkan dalam dua atau empat tahun lagi jika kepolisian dan Kejaksaan Agung sudah dapat berfungsi baik untuk memberantas korupsi.

Bibit tercatat pernah menjadi pengurus tiga partai politik berbeda, yaitu Kepala Badan Litbang Partai Nasional Banteng Kemerdekaan (PNBK), Wakil Ketua Umum Partai Kemakmuran Rakyat, dan Ketua Umum Partai Buruh Sosial Demokrat.

Pada Pemilu 2004, Bibit yang dicalonkan oleh PNBK untuk anggota DPR mewakili Kalimantan Timur meraih suara terbanyak dari empat calon legislatif yang bersaing.(*)

Korban Penembakan Masih Terbaring

BATAM (Berita Nasional/ANTARA News): Toni (25), korban penembakan oleh anggota salah satu satuan jajaran Polda Kepulauan Riau, masih dalam pemulihan setelah peluru yang bersarang di rahang kirinya diangkat dokter Rumah Sakit Otorita Batam (RSOB).

Di Kamar Melati 3 RSOB, Senin sore, warga Pulau Kasu Kecamatan Belakangpadang itu terbaring.

Ia didampingi ibunya, Zainab dan seorang pamannya.

"Dia masih lemas," kata Zainab.

Bekas luka tembak di sekitar rahang kiri hingga belakang telinganya ditutup kain verban.

Toni merupakan anak kedua dari lima bersaudara.

"Kejadian ini belum diberitahukan kepada ayahnya, khawatir penyakit bapaknya memburuk," kata Zainab mengenai suaminya yang sedang menderita stroke.

Seminggu sekali, Toni pergi ke laut untuk menaruh dan mengambil bubu (semacam jaring untuk menangkap ikan) di perairan.

Menurut Toni, ia sudah biasa mencari ikan di perairan Batam, dan tidak menyangka mengalami penembakan oleh aparat, Minggu (2/11) siang.

Saat kejadian, Toni bersama Muhamad, Pairul dan Yusuf sedang mengambil bubu di Perairan Tanjunguncang.

Sementara itu, Kepala Bidang Propam Polda Kepri, AKBP YS Widodo mengatakan, saat ini Polda Kepri masih menyelidiki kasus tersebut.

"Kami baru selesai rapat. Semuanya masih dalam penyelidikan," katanya.(*)

Posting Lebih Baru Posting Lama Beranda

Foto-Foto