Anggaran Minim, Standar Pendidikan Tak Terpenuhi
PENGAMAT ekonomi perencanaan pembangunan, Asrian Hendi Caya, menyesalkan menurunnya alokasi anggaran belanja kegiatan sektor pendidikan di Kota Bandar Lampung. Dengan anggaran yang minim, Asrian pesimistis standar minimal pelayanan di sektor pendidikan bisa terpenuhi.
"Dalam sistem anggaran berbasis kinerja, yang menjadi tolok ukur adalah pemenuhan standar minimum pelayanan. Apakah dengan dana sekian, standar pelayanan itu bisa terpenuhi atau tidak. Dengan menurunnya anggaran untuk belanja kegiatan di sektor pendidikan, saya pesimistis standar pelayanan minimal itu bisa terpenuhi," kata Asrian, Kamis (20-11).
Untuk memajukan sektor pendidikan, Asrian berharap pemkot dan pemkab di Lampung bisa mengalokasikan anggaran pendidikan di atas 20 persen. Hal ini harus dilakukan karena kenaikan anggaran pendidikan sebesar 20 persen dari APBD sudah habis untuk membiayai kenaikan gaji guru.
"Tanpa adanya keputusan Mahkamah Konstitusi pun setiap tahun alokasi anggaran pendidikan di tingkat kabupaten/kota di atas 20 persen karena mereka menanggung gaji guru. Karena itu, sudah selayaknya anggarannya ditingkatkan lagi, lebih dari 20 persen," kata Asrian.
Seperti diberitakan sebelumnya, belanja untuk kegiatan pendidikan di Kota Bandar Lampung pada APBD 2009 menurun dibandingkan tahun 2008. Jika tahun ini alokasi belanja langsung mencapai Rp53 miliar, tahun depan belanja langsung untuk sektor pendidikan berkurang menjadi Rp51 miliar.
Dalam hearing dengan Komisi D DPRD Bandar Lampung, Rabu (19-11) lalu, Dinas Pendidikan menyatakan alokasi belanja langsung tahun 2009 sebagian besar berasal dari dana alokasi khusus (DAK), yaitu sekitar Rp29 miliar dan sisanya Rp23 miliar berasal dari APBD murni.
Jika dibandingkan, alokasi APBD murni untuk belanja kegiatan pendidikan 2008 memang jauh lebih besar, yaitu sekitar Rp36 miliar. Sementara DAK di tahun 2008 hanya Rp17 miliar. Dengan demikian, terlihat jelas penurunan belanja kegiatan untuk sektor pendidikan di tahun 2009.
"Dalam sistem anggaran berbasis kinerja, yang menjadi tolok ukur adalah pemenuhan standar minimum pelayanan. Apakah dengan dana sekian, standar pelayanan itu bisa terpenuhi atau tidak. Dengan menurunnya anggaran untuk belanja kegiatan di sektor pendidikan, saya pesimistis standar pelayanan minimal itu bisa terpenuhi," kata Asrian, Kamis (20-11).
Untuk memajukan sektor pendidikan, Asrian berharap pemkot dan pemkab di Lampung bisa mengalokasikan anggaran pendidikan di atas 20 persen. Hal ini harus dilakukan karena kenaikan anggaran pendidikan sebesar 20 persen dari APBD sudah habis untuk membiayai kenaikan gaji guru.
"Tanpa adanya keputusan Mahkamah Konstitusi pun setiap tahun alokasi anggaran pendidikan di tingkat kabupaten/kota di atas 20 persen karena mereka menanggung gaji guru. Karena itu, sudah selayaknya anggarannya ditingkatkan lagi, lebih dari 20 persen," kata Asrian.
Seperti diberitakan sebelumnya, belanja untuk kegiatan pendidikan di Kota Bandar Lampung pada APBD 2009 menurun dibandingkan tahun 2008. Jika tahun ini alokasi belanja langsung mencapai Rp53 miliar, tahun depan belanja langsung untuk sektor pendidikan berkurang menjadi Rp51 miliar.
Dalam hearing dengan Komisi D DPRD Bandar Lampung, Rabu (19-11) lalu, Dinas Pendidikan menyatakan alokasi belanja langsung tahun 2009 sebagian besar berasal dari dana alokasi khusus (DAK), yaitu sekitar Rp29 miliar dan sisanya Rp23 miliar berasal dari APBD murni.
Jika dibandingkan, alokasi APBD murni untuk belanja kegiatan pendidikan 2008 memang jauh lebih besar, yaitu sekitar Rp36 miliar. Sementara DAK di tahun 2008 hanya Rp17 miliar. Dengan demikian, terlihat jelas penurunan belanja kegiatan untuk sektor pendidikan di tahun 2009.
Posting Komentar