Senin, 06 Desember 2010

Pemerintah Dipaksa Lakukan Konversi dari BBM ke BBG


Cara yang efektif untuk menekan anggaran subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM), bukan dengan pelarangan pengunaan BBM bersubsidi untuk kendaraan
produksi tahun 2005 ke atas. Pemerintah seharusnya memperkuat infrastruktur Bahan Bakar Gas (BBG) untuk kepentingan kendaraan umum.

Demikian disampaikan Pengamat Perminyakan, Kurtubi dalam perbincangan dengan detikFinance di Jakarta, Minggu (28/11/2010).

"Pemerintah harus lakukan program lain, dengan meniru konversi minyak tanah ke elpiji yang telah sukses. Kebijakan konversi ini terbukti sudah banyak
yang dihemat. Ini bisa ditiru pada busway (mode transportasi Trans Jakarta), atau Bajaj yang pakai gas," ungkapnya.

Kurtubi menjelaskan, pemerintah juga harus konsentrasi dalam pembangunan infrastruktur pipa gas, bukan malah membatasi pemakaian BBM bersubsidi bagi
rakyat. Infrastuktur gas yang dimaksud adalah, penyambungan jalur pipa gas dari Tanjung Priok ke terminal Trans Jakarta, Bajaj ataupun Taxi berbahan
bakar gas.

"Jadi isi di tempat masing-masing. Di pool-nya. Tidak lagi menghambat lalu lintas, dan tidak perlu lagi mengantri di SPBBG. Jauh lebih bisa menghemat,"
paparnya.

Langkah ini juga mejadi contoh yang baik untuk masyarakat dan diharapkan lebih memanfaatkan transportasi umum. Tidak hanya itu, kendaraan pemerintah juga
diharapkan bisa mengkonversi bahan bakar mereka ke gas.

"Tahap selanjutnya, kendaraan pribadi ditawarkan secara sukarela untuk mengganti dari BBM ke BBG. Pemerintah kasih insentif berupa alat yang
diberikan secara gratis. Ini kan sama saja dengan mengkonversi gas. Juga bisa dilakukan dengan membangun SPBBG di area SPBU yang lahannya masih tersedia. Itu mungkin saja," imbuhnya.

Sebelumnya Menteri Perekonomian Hatta Rajasa mengatakan pemerintah belum berniat mengajukan opsi pembatasan penggunaan Bahan Bakar Minyak (BBM) dengan mengalihkannya ke Bahan Bakar Gas (BBG) meski opsi tersebut sangat bagus. Hal ini karena belum tersedianya infrastruktur untuk menyediakan BBG.

"Kita semua setuju kalau gas yang ada semua kita mau pakai itu," ujar Hatta beberapa hari lalu.

Menurut Hatta, hal tersebut masih sulit dilakukan. Pasalnya, Indonesia belum memiliki infrastruktur untuk penyediaan gas sehingga membutuhkan waktu yang lama untuk merealisasikan rencana pengalihan bahan bakar tersebut.

"Tapi kita memerlukan waktu yang lama untuk membangun infrastrukturnya, penyediaan gasnya, sekarang masih sangat terbatas. Kita masih memikirkan untuk industri, pupuk dan sebagainya. Tapi kita memikirkan itu," jelasnya.(sumber: detikfinance)

107 Butir Heroin Dalam Vagina

Petugas Bea Cukai Bandar Udara Ngurah Rai menggagalkan penyelundupan 107 gram heroin yang disimpan dalam vagina Marisa Costino Gibson (32), warga negara Filipina.

Sebenarnya Marisa ditangkap petugas pada Rabu 1 Desember lalu sekira pukul 14.30 Wita, namun karena masih dalam pengembangan, kasus tersebut baru dibeber ke media sekarang.

Wanita kelahiran Tublay Benguet, 22 Januari 1978 itu, ditangkap petugas di Terminal Kedatangan Internasional. Wanita bernomor paspor XX0450789 ini ditangkap usai dalam penerbangan dari Bangkok yang tiba tanggal 1 Desember.

"Kami mencurigai Marisa yang baru saja tiba di bandara dengan gerak gerik mencurigakan sehingga langsung dilakukan pemeriksaan," Kata Kepala Kantor Pelayanan Bea Cukai Ngurah Rai, I Made Wijaya, Senin (6/12/2010).

Barang bawaan wanita yang bekerja sebagai pembantu rumah tangga itu digeledah. "Setelah dilakukan swap dengan instrumen ion scan dan ditemukan adanya indikasi kontaminasi heroin, namun tidak ditemukan sediaan narkotika pada barang bawaan tersangka," ujar Wijaya.

Di ruang pemeriksaan Bea dan Cukai, saat pemeriksaan badan (body search) ditemukan 7 (tujuh) kapsul bubuk putih terbungkus dalam kondom.

"Barang tersebut disembunyikan di dalam rongga kemaluan (vagina) tersangka," tegas Wijaya didampingi Kepala Seksi Penyidikan dan Penindakan Bagus Endro Wibowo.

Setelah dicek menggunakan preparat pendeteksi narkotika (narcotest) dan dilakukan penimbangan, didapati bubuk putih tersebut positif merupakan heroin seberat 107 gram bruto.

Tersangka mengakui barang haram itu didapat di Bangkok dari rekannya sesama pembantu di Hongkong, bernama Sherly. Tersangka dijanjikan pembayaran saat kembali ke Bangkok. Barang haram itu akan dibawa ke suatu hotel di Jakarta.

Setelah pengembangan (controlled delivery) ke Jakarta, pada Kamis 2 Desember, petugas menangkap Heppy Eka Perangin-Angin (31) selaku penerima barang yang berdomisili di Jakarta.

Dia menambahkan, peredaran perdagangan gelap (ilegal) Narkotika harga pasar, harga jual heroin kira-kira Rp5 juta per gram. Nilai taksiran heroin yang berhasil dicegah mencapai sekira Rp500 juta.

Tersangka diancam pidana sesuai Pasal 113 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun.(sumber: okezon)

Kamis, 02 Desember 2010

Jenderal Polisi Timur Pradopo


Proses pemilihan Kepala Kepolisian Republik Indonesia tengah menuai sorotan. Dua nama yang sebelumnya lolos dalam seleksi Wanjak (Dewan Jabatan dan Kepangkatan) Polri dan telah diajukan kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, yakni Komisaris Jenderal (Komjen) Nanan Soekarna dan Komjen Jenderal Imam Soedjarwo, ternyata ditolak Presiden.

Yayat Suratmo menulis di www.kabarinews.com, mengatakan, tak cuma itu, detik-detik menjelang pengajuan dua nama tersebut ke DPR, muncul nama Kepala Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Komjen Ito Sumardi sebagai kuda hitam. Ito disebut-sebut hampir pasti menjadi Kapolri.

Tetapi hanya berselang sehari setelah media melansir nama Ito, Presiden memanggil Kapolri Jenderal Bambang Hendarso Danuri (BHD) ke Istana hari Senin (04/10/2010) sore. Diduga pertemuan itu terkait pemilihan Kapolri.

Keesokan paginya, Selasa (05/10/2010), di Markas Polri Jalan Trunojoyo, Jakarta, BHD melantik Inspektur Jenderal Timur Pradopo sebagai Kepala Badan Pemeliharaan Keamanan (Kabaharkam) Polri dengan pangkat tiga bintang di pundaknya menjadi Komisaris Jenderal. Sebelumnya Timur Pradopo menjabat Kepala Kepolisan Daerah Metro Jakarta.

Beberapa jam setelah pelantikan, atau sore hari sekitar pukul 18.00 WIB, Presiden mengirimkan surat resmi ke DPR yang isinya mengajukan nama Komjen Timur Pradopo sebagai calon tunggal Kapolri menggantikan BHD.

Kontroversi pun menyeruak. Pengamat Kepolisian Bambang Widodo Umar melihat hal ini sebagai sesuatu yang tak lazim dan dapat mengundang pertanyaan publik. Sementara sejumlah anggota DPR Komisi III dari partai oposisi menilai, ada politisasi pemilihan Kapolri.

Di sisi lain, banyak pihak menyatakan setuju, karena pemilihan Kapolri sesuai UU adalah hak prerogratif Presiden.

Terlepas dari itu semua, publik menjadi bertanya-tanya, siapakah dan bagaimanakah sosok Komjen Timur Pradopo.

Profil Komjen Timur Pradopo

Timur Pradopo lahir di Jombang, 10 Januari 1956, itu berarti usianya 45 tahun dan masih memiliki waktu setidaknya sepuluh tahun berkarir sebelum pensiun. Timur Pradopo lulusan Akademi Polisi (Akpol) tahun 1978.

Ia pernah bertugas sebagai perwira di Kepolisian Kota Besar (Poltabes) Semarang. Kemudian ia naik menjadi Kepala Seksi Operasi Poltabes Semarang. Dalam tempo beberapa tahun ia diangkat menjadi Kepala Kepolisian Sektor Kota (Kapolsekta) Semarang Timur.

Dari sana ia dipindahtugaskan ke wilayah Kedu, Jawa Tengah sebagai Kepala Bagian Lalu Lintas (Kabag Lantas) Kepolisian Wilayah (Polwil) Kedu.

Dari Kedu, ia pindah ke Jakarta sebagai Kabag Operasi Direktorat Lantas Polda Metro Jaya pada dekade 90-an.

Fungsi teritorial kembali ia emban ketika menjabat Kasat Lantas Wilayah Jakarta Pusat dan selanjutnya menjadi Kepala Polsek Sawah Besar.

Dari Jakarta, Timur Pradopo dipindah ke Tangerang menjadi Wakil Kepala Kepolisian Resor (Wakapolres) Tangerang. Kemudian ia ditarik lagi ke Jakarta menjadi Kepala Kepolisian Resor (Kapolres) Metro Jakarta Barat tahun 1998 dengan pangkat Komisaris Besar Polisi atau setara Kolonel dalam militer. Saat menjabat Kapolres Jakarta Barat itulah, peristiwa penembakan mahasiswa Trisakti terjadi.

Setelah itu ia menjabat Kapolres Metro Jakarta Pusat selama dua tahun. Kemudian ia dipindah lagi ke Jawa Barat. Jabatannya terus naik dan sempat menjadi Kepala Kepolisan Wilayah Kota Besar (Kapolwiltabes) Bandung.

Ia terus berpindah-pindah dengan jabatan yang semakin tinggi. Tak perlu waktu lama, ia dipercaya menjadi Kapolda Banten dengan pangkat bintang dua di pundak. Dianggap berhasil di Banten, ia ditarik ke Mabes Polri sebagai staf ahli Kapolri Bidang Sosial Politik.

Tahun 2008 ia diangkat menjadi orang nomor satu di Kepolisian Jawa Barat dengan jabatan Kapolda. Tanda-tanda karirnya bakal cemerlang sudah terlihat sejak ia kembali ditarik ke Jakarta dan ditunjuk menjadi Kapolda Metro Jaya.

Di lingkungan kepolisian, jabatan Kapolda Metro Jaya tergolong prestise. Banyak perwira Polri melesat karirnya setelah menduduki kursi nomor satu kepolisian Jakarta.

Baru sembilan bulan menjabat Kapolda Metro Jaya, bintang Timur Pradopo semakin benderang. Ia memperoleh bintang tiga setelah diangkat menjadi Kepala Badan Pemeliharaan Keamanan (Kabaharkam) Polri. Pangkatnya menjadi Komisaris Jenderal.

Tak sampai di situ, namanya kemudian diajukan sebagai calon tunggal Kapolri oleh Presiden menyisihkan tiga nama elit di jajaran kepolisian, Komjen Ito Sumardi (lulusan Akpol 1977), Komjen Nanan Soekarna (Akpol 1978) dan Komjen Imam Sudjarwo (Akpol 1980).

Pengesahan Komjen Timur Pradopo sebagai Kapolri tinggal menunggu waktu, sebab DPR telah memberi sinyal setuju. Jika demikian, maka pria yang beristrikan Irianti Sari Andayani dan memiliki dua anak ini, akan menjadi Jenderal bintang empat hanya dalam waktu satu bulan.

Sejumlah kalangan menilai prestasi Komjen Timur Pradopo tergolong biasa-biasa saja, namun ia dikenal loyalis. Faktor ini yang diduga menjadi pertimbangan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Dan sebagai calon tunggal, Komjen Timur Pradopo hampir dapat dipastikan melenggang mulus ke kursi Trunojoyo One.

Total kekayaannya berdasarkan data Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Rp 2,1 miliar pada tahun 2008. Sementara, data kekayaan terbaru berdasarkan data LHKPN tahun 2010 baru diterima KPK 3 September lalu dan masih diverifikasi.

Pertanyaannya, sanggupkah ia menghadapi tantangan Polri yang semakin berat dalam mencapai tujuan Grand Strategy 2020 Polri?

Kasus Bank Century, kasus Susno Duadji, kasus mafia pajak Gayus Tambunan, adalah sedikit dari deretan tantangan besar yang harus dijawab Komjen Timur Pradopo.

Kuasa Hukum Gayus Pertanyakan Uang Senilai Rp 390 Juta

Kuasa hukum terdakwa kasus penggelapan pajak Gayus Tambunan, Adnan Buyung Nasution mempertanyakan uang senilai Rp 390 juta yang disita pihak kepolisian.

Adnan menuding bahwa pihak kepolisian telah melakukan penipuan terhadap pengadilan karena hanya memberikan bukti penyitaan saja ke Pengadilan Negeri Tanggerang tanpa didukung dengan uang hasil sitaannya.

"Yang diberikan hanya bukti penyitaannya saja. Bukti uangnya tidak dibawa ke persidangan. Harusnya barang buktinya juga dibawa ke pengadilan. Ini bukan kejanggalan tapi ini dengan sengaja melakukan penipuan," tegas Adnan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Senin (29/11).

Ia juga sangat kecewa dengan sikap Bank BCA yang dinilainya sangat ceroboh. Hal ini karena Bank BCA telah berani mengeluarkan surat pemblokiran dan penyitaan rekening Gayus Tambunan sebesar Rp 390 juta kepada pihak kepolisian tanpa melakukan pengecakan terlebih dahulu.

"Padahal uang di rekening itu cuma sebesar Rp 16 juta, lalu bagaiman bisa disita Rp 390 juta? Saat saya tanya saksi dari Bank Bca, berkas-berkas itu sudah disiapkan polisi, tinggal ditanda tangani saja," kata Adnan.

Di persidangan lanjutan tersebut, Senin (29/11), Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menghadirkan saksi-saksi dari pihak Bank BCA, yakni Wanisabu, Hendarto dan Inda Imawati.

Salah satu saksi, Inda Imawati, memaparkan bahwa dirinya menandatangani surat penyitaan tersebut karena takut kepada polisi, selain itu semua berkas-berkas pun telah disiapkan oleh pihak kepolisian.

"Saya takut, saya tidak tahu apa-apa. Sebab jika saya tidak tanda tangan dibilangnya saya tidak membantu polisi," ujar Inda.

Jumat, 26 November 2010

Sukemi dan Sawiyah, Potret Lusuh Kemiskinan

Bibir Soetono (64) terasa kelu. Matanya sembab menyaksikan jenazah istrinya, Sukemi, terbujur kaku dihantam penyakit kanker. Sontak pikirannya melayang, betapa almarhumah istrinya adalah perempuan yang tegar. Setiap sehabis subuh, istrinya berangkat ke pasar membeli makanan kecil. Dengan modal Rp 25.000 ia membeli sekitar 30 sampai 50 macam kue untuk dijual kembali. Pulang dari pasar, Sukemi kemudian menyiapkan sarapan pagi ala kadarnya untuk keluarga. Terkadang hanya nasi putih dan sepotong kerupuk. Soetono dan istrinya hidup bersama seorang anak perempuannya Wiwit (26) dan seorang cucunya, Riska (8). Wiwit (26) sudah bercerai dan kini menganggur setelah pabrik tekstil tempatnya bekerja tutup. Untuk membantu orang tua dan membiayai sekolah anaknya Wiwit bekerja sebagai buruh cuci.

Soetono, Sukemi dan Wiwit, mereka sekeluarga adalah potret nyata sebuah kegigihan. Saat Sukemi divonis menderita kanker payudara, mereka sekuat tenaga mencari uang untuk pengobatan orang yang mereka cintai.

Wiwit bahkan sampai bekerja sebagai tenaga pengamplas kusen di sebuah bengkel meubel. Pekerjaan yang seharusnya dilakoni seorang lelaki. Usai menjadi buruh cuci, setiap sore Wiwit menjadi pengamplas kusen sampai jam sembilan malam. Dengan waktu kerja sekitar lima jam ia dibayar Rp 12.000. Penghasilan Soetono sebagai pemulung pun sangat pas-pasan, dari barang bekas yang terkumpul selama seminggu, paling-paling ia hanya mendapatkan uang Rp 50.000 saja.

Meski digabung, penghasilan mereka jauh dari cukup. Uang yang terkumpul yang sedianya untuk mengobati penyakit kanker Sukemi, hanya cukup untuk mengurus surat miskin saja. Setidaknya demi mendapatkan surat GAKIN (Keluarga Miskin) yang bisa dipergunakan untuk mendapat pengobatan gratis di rumah sakit, Soetono dan Wiwit menghabiskan Rp 15.000.

Sementara kanker payudara Sukemi sudah semakin parah. “Setiap malam istri saya menangis menahan sakit di payudaranya.” ujar Soetono lirih. Akhirnya berbekal surat GAKIN, Sukemi bisa dioperasi di sebuah RS milik pemerintah daerah. Operasi terbilang sukses meski Sukemi terpaksa kehilangan satu payudaranya. Namun karena tidak punya biaya untuk pengobatan lanjutan, luka bekas operasi tersebut menjadi infeksi dan bernanah. Bahkan kini mulai muncul benjolan baru di payudaranya. Wajahnya semakin pucat, kulitnya menguning. Ia kemudian dirujuk ke RS Cipto Mangunkusumo. Malang, di sana Sukemi tak dapat dirawat dengan alasan kamar rawat penuh. Akhirnya Sukemi dipaksa untuk berobat jalan.

“Istri saya disuruh pulang, gimana mau pulang. Untuk jalan saja dia sudah enggak sanggup.Lagipula ongkos juga sudah tidak punya” ujar Soetono lagi.

Mereka bisa pulang ke rumah karena jasa seorang sopir taksi yang bersedia mengantarkan tanpa memungut biaya. “Semoga di dunia ini masih banyak orang-orang seperti sopir taksi tersebut.” kata Soetono.

Dua minggu kemudian sakit Sukemi semakin parah. Benjolan di payudaranya semakin membesar diiringi darah yang bercucuran. Diantar Wiwit, Sukemi kembali ke RS Cipto Mangunkusumo naik angkutan umum. Setidaknya butuh tiga kali ganti angkutan umum.

Tak terbayang penderitaan hebat yang dialami Sukemi saat harus terguncang-guncang di dalam angkutan umum.

Sesampainya di RS Cipto Mangunkusumo, lagi-lagi RS terbesar se-Indonesia itu menolak merawat Sukemi dengan alasan kamar penuh. Sukemi terpaksa pulang dengan dada yang berdarah-darah. Masih dengan angkutan umum.

Berkat bantuan seorang tetangganya, beberapa hari kemudian Sukemi berhasil mendapatkan perawatan memadai di sebuah Rumah Sakit pemerintah yang lain. Tapi keadaan Sukemi sudah demikian parah. Hanya perlu satu minggu saja, penyakit kanker tersebut merenggut nyawa Sukemi.

Ada satu lagi potret buram yang membuat kita tercenung. Namanya Sawiyah (48) dan Mutharah (13), Ibu dan anak itu tewas tenggelam di kolam bekas galian tanah tak jauh dari rumah mereka. Menurut penuturan Suharto (45) suami Sawiyah, istri dan anaknya itu tewas saat mencari kayu bakar untuk keperluan memasak.

Pasangan Sawiyah dan Suharto memiliki empat anak perempuan, Linda (17), Lidya (15), Megawati (14) dan si bungsu Mutharah yang tewas bersama Sawiyah.

Mereka berenam tinggal di sebuah rumah petak yang sempit di daerah Duri Kosambi Tangerang. Dirumah tersebut tak ada satupun barang mewah, kecuali sebuah pesawat televisi kecil. Suharto bekerja sebagai pedagang alat-alat rumah tangga keliling. Setiap hari sehabis Subuh, ia menjajakan dagangannya dengan berjalan kaki sejauh puluhan kilometer. Demi penghematan, Sawiyah sekeluarga sehari-hari memasak dengan kayu bakar. Harga minyak tanh yang selternya mencapi Rp 7.000 tak sanggup lagi dibeli oleh keluarga itu. Alhasil setiap sore, ditemani anaknya Mutharah, Sawiyah mencari kayu bakar di sekitar kampungnya.

Namun sore itu merupakan sore yang kelabu bagi keluarga Suharto. Sawiyah dan Mutharah diduga jatuh dan tenggelam di bekas galian berair sedalam 3 meter. Galian itu berada di atas lahan terlantar tak jauh dari rumahnya. Jumat sore pukul 17.00 WIB jenazah sawiyah dan Mutharah ditemukan mengambang di galian tersebut. Sebilah golok dan seikat kayu bakar menjadi saksi bisu kepergian mereka.

Suharto hanya bisa tercenung. Ia sama sekali tak menyangka begitu cepat istri dan putri bungsunya itu pergi untuk selama-lamanya.

Kemiskinan memang menjadi persoalan besar bagi bangsa yang kaya raya ini. Di tengah melimpahnya kekayaan alam, begitu banyak rakyatnya yang didera kemiskinan. Tidak hanya Sukemi dan Sawiyah saja yang terenggut oleh maut karena kemiskinan. Tetapi begitu masih banyaknya. Mungkin tak terhitung.

Sukemi dan Sawiyah memang sudah menjalani takdir mereka. Tetapi, akan diamkah kita melihat kemiskinan menggerogoti bangsa besar ini?(sumber: www.kabarinews.com)

Busyro Muqoddas Pimpin KPK

Komisi III DPR RI akhirnya memutuskan mengangkat Busyro Muqoddas sebagai Ketua Komisi Pemberatansan Korupsi (KPK), menggantikan Antasari Azhar.

Busyro terpilih melalui mekanisme pemungutan suara (voting) dalam sidang Komisi III di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (25/11).

Ia berhasil mengantongi 34 suara mengalahkan calon pimpinan KPK lainnya, yakni Bambang Widjojanto yang hanya mampu mendulang 20 suara dari total suara anggota Komisi III yang berjumlah 55 orang.

Selanjutnya Busyro akan memimpin lembaga antikorupsi tersebut selama satu tahun ke depan.

Masa jabatan ini disesuaikan dengan masa jabatan mantan Ketua KPK sebelumnya, Antashari Azhar, yang secara formal akan berakhir pada bulan Desember 2011.

Hal ini disampaikan anggota Komisi III DPR dari fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Panda Nababan.

"Masa jabatannya satu tahun, menggantikan Antashari Azhar yang secara formal masa jabatannya berakhir bulan Desember 2011 nanti," ucapnya, Kamis (25/11).

Sebelumnya, Busyro dan Bambang telah melewati serangkaian tes calon pimpinan KPK serta uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) yang digelar pada hari Rabu (24/11).

Busyro mengawali karir di bidang hukumnya pada tahun 1983 sebagai Direktur Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta.

Sebelum terpilih sebagai Ketua KPK, ia menduduki jabatan Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia Periode 2005-2010.

Pria kelahiran Yogyakarta, 17 Juli 1952, ini berhasil meraih gelar Sarjana Hukumnya dari Fakultas Hukum UII pada (1977).

Pada tahun 1999, sebagai dekan di fakultas hukum UII, ia menjadi delegator dekan-dekan Fakultas Hukum se-Daerah Istimewa Yogyakarta menemui DPR RI untuk menyampaikan pokok-pokok pikiran tentang RUU Penanggulangan Keadaan Bahaya.

Pernah menjadi anggota Dewan Kode Etik IKADIN Yogyakarta (1998-2000), dan juga anggota Dewan Etik ICM Yogyakarta (2000-2005).

Sejak tahun 2005 ia dipercayakan untuk memegang jabatan terhormat sebagai Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia periode 2005-2010.

Peraih gelar Magister Hukum dari Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada tahun 1995 ini juga memiliki segudang pengalaman dalam memegang jabatan di bidang hukum, di antaranya pernah menjabat sebagai Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia (1986-1988), kemudian dilanjutkan sebagai sebagai pembantu Dekan I Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia hingga tahun 1990.

Pada tahun 1995-1998 ia menjabat sebagai Ketua Pusdiklat dan LKBH Laboratorium Fakultas Hukum UII. Karir di bidang karya ilmiah sebagai penyunting buku "Politik Pembangunan Hukum Nasional" dan "Kekerasan Politik yang Over Acting" serta anggota tim riset konflik Maluku dan Tim Penulis buku "Peran Polisi dalam Konflik Sosial Politik Di Indonesia" (sumber www.komisiyudisial.go.id ).

Kamis, 18 November 2010

Saya Suka Suara Gamelan

Musik tradisonal sangat dihargai di luar negeri. Bahkan, saat anak muda Indonesia asyik dengan musik modern dan populer, Daniel, mahasiswa asal Meksiko, malah terpukau oleh suara gamelan.

Menurut Daniel, ia pertama kali mendengar suara gamelan ketika diajak temannya ke Loka Budaya di KBRI yang ada di Meksiko. Saat itu teman satu kampusnya itu sedang mempersiapkan pementasan gamelan Jawa.

"Waktu pertama kali, saya tidak tahu musik gamelan itu gimana. Saya diajak melihat mereka yang sedang latihan untuk pementasan. Saat mendengar suara gamelan, saya sangat suka suaranya," kata Daniel.

Keindahan suara gamelan melekat di hati Daniel. Dia mulai mencari informasi sebanyak-sebanyaknya tentang gamelan Jawa. Tidak hanya mencari lewat internet, Daniel pun ikut bergabung dengan komunitas gamelan Jawa yang ada di KBRI.

Selama lima tahun mahasiswa Escuela Nacional de Musica (ENM), Universidad Autonoma de Mexico, ini mendalami gamelan Jawa di komunitasnya. Saat ini dia mendapat kesempatan mendalami gamelan Jawa dan gamelan Sunda di Sekolah Tinggi Seni Indonesia (STSI), Bandung. Daniel terpilih sebagai mahasiswa pertukaran pelajar mahasiswa Indonesia-Meksiko.

"Saya tinggal satu tahun lagi di sini. Kalau nanti balik ke Meksiko, saya ingin menyelenggarakan konser gamelan di negara saya," ujar dia.

Selain gamelan Jawa dan Sunda, Daniel juga pernah mempelajari gamelan Bali. Saat mengikuti Kemah Bahasa dan Sastra SMA se-Lampung di SMAN Gadingrejo, Daniel mengaku sangat tertarik dengan suara gamolan peghing (cetik). Dia juga sangat menikmati tari dan nyanyian Lampung. "Ada khasnya, menarik," kata Daniel.

Pada acara itu Daniel menampilkan seni dan budaya daerahnya. Dia membawakan lagu Spanyol sambil memetik gitar dalam nada espanola Mexicana, berkolaborasi dengan musik gamelan Jawa yang dimainkan guru kesenian SMAN 1 Gadingrejo, Sutoto.

Menurut Daniel, untuk mendalami suatu alat musik, dia membutuhkan waktu yang cukup lama. Gamolan peghing sangat khas dan masih baru di telinganya, berbeda dengan gamelan Jawa dan gamelan Sunda yang memiliki kemiripan dalam nada.

Untuk mempelajari gamelan Lampung, Daniel harus melakukan survei, mendengarkan musik lewat kaset, dan mempraktekkannya dalam jangka waktu tertentu.

"Menarik. Tapi belajar gamelan Lampung (gamolan peghing, red) ini tidak bisa sebentar, harus survei dulu, dengerin kaset," kata pemuda yang mengaku masih jomlo ini.

Nah, apakah Daniel tertarik menikah dengan perempuan Indonesia yang pintar bermain musik tradisional? Daniel tertawa keras dan menjawab dengan anggukan pasti "Mau, tapi tidak harus, tidak dicari-cari, siapa jodohnya saja," kata dia.

Tapi, setidaknya, kalaupun Daniel kepincut dan ingin menikah dengan perempuan Indonesia, dia sudah memiliki banyak bekal. Selain piawai bermain gamelan, pintar berbahasa Indonesia, Daniel juga sangat menyukai sayur asem, lalap, tempe, dan ikan.(sumber: lampungpost)

Polri Periksa Eks Karutan Brimob

Komisaris Polisi Iwan Siswanto, mantan Kepala Rutan Markas Komando Brimob Kelapa Dua Depok, Jawa Barat, pagi ini akan menjalani pemeriksaan. Tersangka kasus pelesirnya mafia pajak Gayus Tambunan itu akan diperiksa sebagai saksi.

"Kali ini merupakan pemeriksaan kedua sebagai saksi. Rencananya akan diperiksa sekitar pukul 11.00 WIB," kata pengacara Iwan, Berlin Pandiangan, dalam keterangan kepada VIVAnews.com, Kamis 17 November 2010.

Menurut Berlin, kliennya akan diperiksa sebagai saksi dari delapan anak buahnya yang sudah menjadi tersangka. Pemeriksaan akan dilakukan di Badan Reserse dan Kriminal (Bareskrim) Polri.

Pemeriksaan yang dijalani Iwan ada dua bagian, yakni oleh Bareskrim dan Provos. "Kalau sebagai tersangka sudah tiga kali diperiksa," jelas Berlin.

Berlin kembali menegaskan bahwa istri dari kliennya memang sakit keras. Itu merupakan salah satu alasan Iwan menerima dana Rp368 juta dari mantan pegawai pajak Golongan IIIA itu.

"Istrinya itu dari luar kelihatannya sehat. Tapi menderita penyakit dalam. Salah operasi saat usus buntu, sudah empat kali operasi. Maka itu mencoba ke pengobatan alternatif," kata Berlin.

Dalam kasus pelesir ini, Gayus juga sudah ditetapkan menjadi tersangka. Gayus sendiri sudah mengaku berada di Bali, dan menonton kompetisi tenis internasional.

Senin, 27 September 2010

DPR Batalkan Rapat Kerja dengan Kejaksaan Agung

KOMISI III Dewan Perwakilan Rakyat, yang membidangi masalah hukum, Dewan Perwakilan Rakyat membatalkan agenda rapat kerja dengan Kejaksaan Agung yang sedianya berlangsung pada pukul 14.00 WIB. "Karena status Jaksa Agung," ujar Anggota Komisi III DPR, Trimedya Panjaitan, pagi ini.

Rapat ini adalah rapat rutin setiap masa sidang atau rapat tiga bulanan, yang membahas isu-isu aktual seputar kejaksaan. Menurut Trimedia, pembatalan tersebut atas inisiatif Komisi III.
"Karena kesimpulan rapat mengikat pemerintah dan DPR, jadi status Jaksa Agung harus jelas," ujarnya.

Menurut Trimedia, status pelaksana tugas yang diemban Wakil Jaksa Agung Darmono belum cukup untuk menjalankan keputusan strategis.

Politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan ini meminta Presiden Susilo Bambang Yudhoyono secepatnya menunjuk Jaksa Agung permanen. Menurut dia, semakin lama menunda, semakin lama pula masyarakat merugi. "Karena DPR sebagai representasi terhalang fungsi kontrolnya," katanya.

Sampai saat ini, Komisi III belum menjadwalkan ulang rapat kerja dengan Kejaksaan Agung.

Jumat, 24 September 2010

Agus Melenggang Mulus jadi Panglima TNI


LAKSAMANA TNI Agus Suhartono tidak menemui jalan terjal dalam menjalani fit and proper test calon Panglima TNI. Kepala Staf Angkatan Laut itu relatif tidak mendapatkan ujian berarti dari puluhan pertanyaan para anggota Komisi I DPR RI yang ditujukan kepadanya. Direkomendasikannya Agus sebagai Panglima TNI baru ke Paripurna dihasilkan melalui rapat internal Komisi I. Sementara proses fit and proper test dijalani mulai pukul 10.00 WIB hingga 21.00.

Anggota Fraksi Gerindra Ahmad Muzani menyatakan bahwa semua fraksi tanpa kecuali menyetujui Agus untuk menjadi Panglima TNI pengganti Djoko Santoso. "Tinggal pengesahan nanti," kata Muzani usai rapat fit and proper test calon Panglima TNI di gedung parlemen, Jakarta, kemarin (23/9).

Ketua Komisi I DPR Mahfudz Siddik menyatakan, persetujuan Agus sebagai Panglima TNI akan diserahkan ke pimpinan. Selanjutnya, hasil rapat Komisi I itu dibawa di paripurna, Senin (27/9) mendatang. Pandangan rapat internal Komisi I akan menjadi pertimbangan seluruh anggota DPR dalam paripurna tersebut. "So far so good," ujar Mahfudz yakin.

Mahfudz menyatakan, persetujuan Panglima TNI baru itu tidak dengan cek kosong. Ada ruang penting yang menjadi tugas Panglima, dimana selalu mendapat warisan masalah dari Panglima sebelumnya. Kasus yang mengemuka diantaranya adalah masalah sengketa lahan dan inventarisasi aset. "Padahal masa jabatannya hanya tiga tahun (melihat usia Agus, red)," kata politisi PKS.

Mahfudz menyatakan, tidak ada persoalan serius yang mengemuka dalam seleksi calon Panglima TNI. Hanya saja, Komisi I meminta agar Panglima TNI baru bisa menuntaskan masalah lama, agar bisa berkonsentrasi dalam reformasi TNI. "Ini harus menjadi komitmen bersama," tandasnya.

Fakta bahwa posisi Agus sebagai calon tunggal Panglima TNI, yang mendapat dukungan kuat dari Sekretariat Gabungan terlihat dalam seleksi tersebut. Hampir semua pertanyaan yang diajukan para anggota Komisi I DPR, bisa dijawab secara diplomatis oleh Agus. Bahkan proses fit and proper test itu juga diselingi canda tawa yang dimulai dari sejumlah anggota Komisi I.

Sejumlah pertanyaan yang mengemuka adalah terkait pengadaan Alat Utama Sistem Persenjataan (Alutsista) TNI. Porsi anggaran untuk Kementrian Pertahanan dan TNI lebih dari Rp 40 triliun. Namun, hanya Rp 10 triliun yang dialokasikan untuk pengadaan Alutsista. "Apa yang bisa diharapkan dari anggaran per tahun, apa tidak sebaiknya Multiyears," kata Yahya Sacawiria, anggota Fraksi Partai Demokrat yang juga mantan purnawirawan TNI.

Anggota Fraksi Partai Golkar Tantowi Yahya menyoroti praktek bisnis TNI yang masih marak terjadi. Yang paling terlihat dalam bisnis lapangan udara yang melibatkan bisnis komersial dan militer. "Banyak yang komersial, berdekatan dgn militer, secara bisnis dikuasai TNI, bagaimana tanggapan Bapak," kata Tantowi.

Pertanyaan lain yang banyak bermunculan adalah terkait isu terorisme. Dalam penyampaian visi dan misi, Agus menyoroti ancaman faktual yang berupa gerakan terorisme. "Bagaimana supaya TNI juga tidak diremehkan oleh teroris, karena Alutsistanya minim," kata anggota Fraksi PKS Sahfan Badri Sampurno. "Teroris ini sudah bersiap untuk menggulingkan negeri, apa tindakan Bapak," kata Tri Tamtomo dari Fraksi PDIP. Pertanyaan terkait pengambilalihan aset TNI juga muncul dari sejumlah anggota DPR.

Dalam paparannya, Agus menyatakan bahwa sasaran pembangunan pertahanan adalah peningkatan kemampuan pertahanan dan penciptaan situasi negara yang kondusif. Untuk mencapai itu, strategi yang dicapai adalah melalui pencapaian kekuatan pokok minimum (Minimum Essential Forces).

Konsep MEF ini, kata Agus dirancang berdasar kemampuan yang TNI harapkan mampu menanggulangi berbagai ancaman. "Konsep ini tidak minimum sama sekali," kata pria kelahiran Blitar, 55 tahun lalu itu.

"Dalam hal struktur organisasi, Agus menilai bahwa TNI harus menjadi lembaga yang efisien. "Untuk mencapai MEF, kita harus lebih ramping," ujarnya. Dia memprogramkan pelaksanaan validasi daftar personel TNI melalui metode Right Sizing. Strategi MEF itu juga perlu diterapkan dalam pengadaan Alutsista. "Karena dengan kemajuan teknologi, Alutsista harus lebih efisien," jelasnya.

Efisiensi yang dimaksud, adalah melalui keterpaduan aspek pengadaan Alutsista. Orientasi Alutsista TNI ke depan harus mencerminkan faktor keleluasaan. Alutsista yang dibutuhkan TNI juga harus mempertimbangkan faktor karakteristik geografi. Konsep MEF itu diharapkan cukup untuk pengamanan kedaulatan yang meliputi sejumlah titik perbatasan. Titik yang perlu diawasi secara khusus diantaranya Selat Malaka, Selat Singapura, Laut Arafura, dan wilayah Kalimantan.

Dengan posisi itu, Agus optimis ke depan porsi anggaran untuk pos Alutsista bisa bertambah. Dia menyatakan, ke depan alokasi belanja pegawai akan tetap. Kenaikan anggaran yang didapat setiap tahun bisa digunakan untuk pemeliharaan dan pengadaan alutsista. "Melalui MEF, pengeluaran belanja pegawai bisa lebih tetap," ujarnya.

Mantan Irjen Dephan itu menyatakan, nantinya TNI akan membangun konsep Integrated Military Surveillance System. Sistem itu akan melakukan patroli keamanan dengan" menggunakan radar utk pengamanan laut dan udara. "TNI AU akan kembangkan pesawat tanpa awak utk pengawasan daerah rawan," janjinya. Agus menegaskan, masalah terorisme adalah ancaman yang bersifat faktual. "Kami saat ini memiliki pasukan khusus untuk penindakann" ujarnya. Namun, penggunaannya tidak bisa sembarangan, karena tergantung keputusan politik dari DPR.

Di tingkat selanjutnya, Agus menyatakan Kemhan saat ini tengah mengaggas unit khusus penanggulangan terorisme. Unit ini nantinya melibatkan TNI, Kepolisian, dan Badan Intelijen Negara dalam kerjanya. "Kepolisian nanti akan bertindak seperti FBI, TNI sebagai special forcenya, dan BIN selayaknya CIA di Amerika Serikat," jelasnya.

Terkait isu perbatasan, Agus mengusulkan dibentuknya suatu unit Cost Guard, sebagai pengganti kapal patroli Kementrian Kelautan dan Perikanan. Cost Guard itu nantinya sebagai agensi yang menangani semua problem kelautan. "Dengan kewenangan TNI yang lebih luas, kapal Cost Guard itu bisa digunakan untuk berbagai keahlian," ulasnya.

Agus mengakui, pengambilalihan bisnis TNI masih perlu disempurnakan. Terkait bisnis di penerbangan komersial, Agus menyatakan bahwa proses itu selama ini bekerjasama dengan Kementrian Perhubungan.

Proses fit and proper test calon panglima TNI dinilai tidak memiliki persiapan berarti. Pengamat Militer Pro Patria Hari Prihantono menyatakan, paparan yang disampaikan oleh Agus sebagai calon Panglima hanya bersifat normatif. Anggota DPR juga dinilai kurang dalam menggali sisi lain Agus di luar paparan visi dan misinya. "Seluruh pertanyaan disampaikan hanya berdasarkan paparan, dan kewajiban untuk bertanya," kata Hari di gedung parlemen, Jakarta, kemarin.

Menurut Hari, seharusnya ada fokus yang disampaikan oleh Agus. Dalam kapasitasnya sebagai KSAL, dirinya seharusnya menyampaikan renstra yang lebih spesifik. Apalagi, isu perbatasan selama ini menjadi masalah klasik hubungan Indonesia dengan negara tetangga. "Apa yg dia tawarkan. Strategi apa yang dilakukan untuk menutupi titik rawan. Berdasarkan itu apa resntra dia. Itu tidak muncul sama sekali," kata Hari.

Jalannya proses seleksi juga berlangsung membosankan. Hari menilai, seharusnya dalam sesi pandangan fraksi saja, proses fit and proper test bisa mendapatkan kesimpulan. Namun, proses itu akhirnya diperpanjang melalui sesi pendalaman, dengan materi yang tidak jauh berbeda. "Tidak ada jaminan bahwa publik akan mendapatkan safety dari Panglima TNI baru," sorotnya.

DPR Cek Kekayaan Calon Panglima TNI ke KPK

LIMA orang anggota Komisi I DPR RI mendatangi Gedung KPK. Mereka ingin mengetahui secara langsung harta kekayaan yang dimiliki oleh calon Panglima TNI, Laksamana Agus Suhartono.

"Sesuai jadwal, hari ini pengecekan administrasi, termasuk di dalamnya harta kekayaan milik Panglima TNI yang akan datang. Hari ini kami minta laporannya ke KPK," terang anggota Dewan, Tubagus Hasanuddin di Gedung KPK, Jl HR Rasuna Said, Jakarta Selatan, Rabu (22/9/2010).

Selain Tubagus, anggota DPR yang hadir antara lain adalah Hayono Isman, Elvita dan Susaningtyas.

Tubagus menjelaskan, ada dua tim yang bertugas mendatangi dua instansi untuk meminta klarifikasi administrasi. Yang pertama pergi ke KPK, sedangkan yang lainnya meluncur ke Komnas HAM.

"Untuk mengecek apakah calon yang bersangkutan pernah melakukan pelanggaran HAM atau tidak," lanjut Tubagus.

Berdasarkan data LHKPN tertanggal 1 Juli 2009, total kekayaan Agus mencapai Rp 3,4 miliar. Jumlah itu terdiri dari harta tidak bergerak meliputi rumah dan tanah senilai Rp 1,5 miliar, harta bergerak meliputi empat mobil dan dua motor sebesar Rp 679 juta. Harta begerak lainnya berupa logam mulia dan hibah sebesar Rp 174 juta, serta giro dan setara kas sebesar Rp 1 miliar.

Jumlah harta kekayaan tersebut, dua kali lipat lebih besar dibanding LHKPN sebelumnya, tertanggal 10 November 2006 yang nilainya hanya Rp 1,7 miliar.

Kamis, 23 September 2010

MK: Jaksa Agung Tidak Sah


KONTROVERSI legalitas jabatan Jaksa Agung Hendarman Supandji berakhir sudah. Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan sebagian gugatan mantan Menkeh dan HAM Yusril Ihza Mahendra, Rabu 22 September.

MK menyatakan bahwa jabatan Hendarman tidak sah dan karena itu semua kebijakan yang dia lakukan sejak putusan uji materi diketuk kemarin, tidak lagi mempunyai kekuatan hukum.
Ini berarti, sejak kemarin Hendarman sudah tak lagi menjabat Jaksa Agung. Posisinya harus diganti

jaksa agung yang baru atau dia diangkat lagi oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dengan Keppres pengangkatan. Jika tidak, maka semua kebijakan, keputusan, dan tindakan hukum Hendarman sebagai jaksa agung tidak sah.

"Jadi sudah jelas, seluruh tindakan Hendarman sebelum 14.35 WIB tadi (kemarin, red) itu masih legal. Tapi begitu 14.35 putusan diketuk, itu dia sudah tidak boleh meneruskan lagi," kata Ketua MK Mahfud MD saat ditemui di ruangannya usai sidang.

Di dalam sidang, MK menyatakan bahwa pasal 22 ayat 1 huruf d Undang-Undang nomor 16/2004 tentang Kejaksaan konstitusional secara bersyarat (conditionally constitutional). Yakni, pasal tersebut berkekuatan hukum sepanjang dimaknai: masa jabatan Jaksa Agung itu berakhir dengan berakhirnya masa jabatan Presiden Republik Indonesia dalam satu periode bersama-sama masa jabatan anggota kabinet atau diberhentikan dalam masa jabatannya oleh Presiden dalam periode yang bersangkutan.

Artinya, jabatan Hendarman mestinya sudah berakhir sejak Kabinet Indonesia Bersatu edisi pertama bubar pada 20 Oktober 2009 sesuai Keppres nomor 83/P tahun 2009 tentang pemberhentian kabinet periode 2004-2009 dan pengangkatan kabinet periode 2009-2014.

Nah, persoalan legalitas itu muncul karena Hendarman tidak diangkat lagi sebagai Jaksa Agung di periode kedua kepemimpinan SBY. Dengan putusan konstitusional bersyarat tersebut, ada atau tidak ada Keppres pemberhentian, masa jabatan Hendarman secara otomatis mundur seiring dengan berakhirnya periode Presiden.

Namun, MK juga menyatakan bahwa putusan tersebut berlaku sejak putusan itu diketuk (prospektif). Tidak berlaku surut. Artinya, tindakan hukum yang dilakukan Hendarman sejak seharusnya mundur pada 20 Oktober 2009 lalu sampai kemarin, tetap sah. Sebab, MK menganggap saat itu Undang-Undang Kejaksaan memang tidak mengatur secara tegas berakhirnya masa jabatan jaksa agung.

"Ini didasarkan pada fakta hukum bahwa Undang-Undang sendiri tidak mengaturnya secara tegas, tidak memberi kepastian hukum yang imperatif kepada Presiden. Sehingga, pilihan kebijakan Presiden tentang hal tersebut tidak dapat dinilai bertentangan dengan UU," kata hakim konstitusi Maria Farida Indrati saat pengucapan putusan di MK kemarin.

Ini berarti, semua kebijakan dan tindakan hukum Hendarman masih sah hingga putusan MK diketuk kemarin. Termasuk proses penyidikan dan pencekalan yang dilakukan terhadap Yusril dalam kasus biaya akses Sistem Administrasi Badan Hukum (Sisminbakum) di mana dia dikenakan cekal dan ditetapkan sebagai tersangka bersama pengusaha Hartono Tanoesoedibjo.

MK juga menyatakan menolak permohonan putusan provisi alias putusan sela terhadap kasus Yusril. Sebab, MK hanya menguji norma abstrak, tidak mengadili kasus konkret seperti penyidikan atau pencegahan dalam kasus pidana. Penolakan putusan provisi sudah dinyatakan MK dalam sidang sebelumnya dengan alasan yang sama.

Sembilan hakim MK tak kompak dalam putusannya kemarin tersebut. Dissenting opinion alias pendapat berbeda diajukan hakim konstitusi Achmad Sodiki dan Harjono.

Achmad Sodiki menyatakan menolak permohonan Yusril. Alasannya, sekalipun Hendarman tidak diangkat lagi, namun Presiden yang berkuasa adalah orang yang sama. "Meski masa jabatannya tidak diatur secara ketat dalam UU, tidak akan ada jaksa agung yang menolak diberhentikan Presiden," katanya.

Sedangkan hakim Harjono menafsirkan bahwa jaksa agung diangkat dan diberhentikan oleh Presiden. Jabatan tersebut adalah penunjukan langsung dan jaksa agung adalah pembantu Presiden. Karena itu, masa jabatan jaksa agung berlaku selama dia diangkat dan usai ketika diberhentikan.

Reaksi Yusril

Menanggapi putusan tersebut, Yusril yang juga hadir dalam sidang mengatakan menghargai putusan MK. Menurut pakar hukum tata negara dari Universitas Indonesia itu, putusan MK membuktikan bahwa Presiden SBY telah melakukan kesalahan.

"Keputusan ini juga membuktikan bahwa negara ini dipimpin oleh orang-orang yang tidak cakap. Ini pelajaran bagi kita semua. Ini pelajaran bagi Presiden yang mengangkat jaksa agung," katanya.

Yusril mengaku puas terhadap putusan MK ini. Meski begitu, ia mengelak jika putusan ini dikaitkan dengan kepentingan pribadinya. "Bagaimana saya senang. Saya sedih, karena putusan ini membuktikan bahwa Presiden telah melakukan kesalahan," ujarnya.

Lantas, apakah Yusril akan mulai meladeni pemeriksaan tim penyidik kasus Sisminbakum? Yusril mengaku akan konsisten dengan pernyataannya untuk menuruti penyidik jika MK melegalkan jabatan Hendarman.

"Soal pemeriksaan kasus, itu soal lain. Itu terlalu kecil. Perkara legalitas jaksa agung ini jauh lebih penting dari persoalan itu. Ini persoalan bangsa dan negara," tegasnya.

Pemerintah Bergeming

Terpisah, pemerintah sepertinya tak menggubris putusan MK terkait keabsahan Hendarman Supandji sebagai jaksa agung. "Jaksa Agung masih Hendarman Supandji sampai ada keputusan pemberhentian dari presiden," tegas Mensesneg Sudi Silalahi kepada wartawan, kemarin.

Sudi beralasan, tidak ada satu pun diktum dari putusan MK yang mengatakan jabatan jaksa agung tidak sah. "UU-nya mengatakan bahwa yang mengangkat dan memberhentikan jaksa agung itu adalah presiden, dan UU itu sah. Kedua, dalam keputusan MK, tidak ada memberhentikan jaksa agung mulai kapan pun itu," urainya. Sudi menegaskan, jaksa agung hanya bisa diberhentikan melalui Keppres.

Terkait dengan rencana pergantian jaksa agung, lanjut Sudi, presiden tidak akan mempercepat. "Bukan mempercepat. Perencanaannya memang sudah mendekati. Dan presiden pun sudah berulangkali menyampaikan, bahwa jaksa agung, panglima TNI, dan Kapolri, dalam waktu dekat akan diganti," kata Sudi.

Staf Khusus Presiden bidang Hukum Denny Indrayana juga ngotot bahwa jabatan Jaksa Agung tetap milik Hendarman. "Putusan MK tidak menyatakan ada jaksa agung yang ilegal, jaksa agung legal, sah," kata Denny di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, kemarin.

Denny mengatakan, putusan MK justru memperjelas masa jabatan jaksa agung dan persoalan yang dimunculkan terkait legalitas Hendarman. "Dalam putusannya, MK dengan sangat terang benderang dalam bahasa yang sangat jelas mengatakan tidak ada persoalan legalitas jaksa agung," kata Denny yang terlihat menenteng salinan putusan MK.

Bukankah jabatan jaksa agung turut berakhir setelah masa jabatan presiden berakhir? "Presiden berakhir kapan? 2014, kan. Jaksa agung dikatakan sah, tidak dikatakan tidak sah. Sekarang pun sah. Sekarang presiden berakhir 2014," kata Denny, ngotot.

Keteledoran Istana

Di bagian lain, putusan MK yang mengabulkan permohonan Yusril dinilai sebagai bentuk keteledoran pihak Istana. Hal itu merupakan pukulan telak bagi para pembantu Presiden. "Ini keteledoran fatal dari pihak Istana yang tidak paham hukum tata negara," kata anggota Komisi III DPR Bambang Soesatyo di gedung parlemen.

Dia menegaskan, semua pihak harus menghormati dan menaati putusan MK ini. Termasuk Presiden sekalipun. "Jangan sampai Presiden tidak mengindahkan keputusan yang telah dibuat MK," ujarnya mengingatkan.

Rekan Bambang di Komisi III, Nudirman Munir menambahkan, dengan keputusan MK tersebut, maka pemilihan Jaksa Agung baru menjadi sangat penting. "Hendarman Supandji sudah harus diganti sesegera mungkin karena akan terjadi kekosongan pimpinan kejaksaan," ujarnya.

Ia menyebutkan, keputusan MK yang menyatakan bahwa secara hukum Jaksa Agung tidak sah, membawa dampak terhadap penegakan hukum di Indonesia dan efek psikologis terhadap kejaksaan. Keputusan MK membuang jauh-jauh konvensi ketatanegaraan, yakni Jaksa Agung tidak terganti sebelum ada pengganti.

"Saya anggap ini sebagai hal luar biasa. Saya katakan ini adalah kebiasaan ketatanegaraan dan selama ini kita terima. Nah, MK menyatakan tidak sah," kata Nudirman.

Hendarman Tunggu Presiden

Bagaimana respon Hendarman Supandji terkait putusan MK yang menyatakan jabatannya sebagai jaksa agung tidak sah sejak kemarin siang? Ditemui saat hendak meninggalkan kantornya petang kemarin, Hendarman tampak tenang. Sambil melempar senyum, dia menyapa wartawan yang sudah sejak sore menunggu di depan pintu gedung utama Kejaksaan Agung.

"Saya menunggu petunjuk bapak Presiden," jawab Hendarman saat ditanya tanggapannya tentang putusan MK. Eksekusi putusan MK, kata dia, akan dilakukan oleh pemerintah, di mana pimpinannya adalah presiden.

Menurut Hendarman, pengangkatan dan pemberhentian jaksa agung dilakukan oleh presiden. "Kalau saya pribadi, saya siap sebagai prajurit di mana pun juga," tegasnya.

Menurut mantan JAM Pidsus itu, pernyataan bahwa dia sudah bukan jaksa agung sejak pukul 14.35 WIB kemarin merupakan keterangan dari Ketua MK Mahfud MD. Hendarman menyatakan akan melihat pertimbangan-petimbangan yang tercantum dalam putusan MK setebal 143 halaman itu.

Proses penyidikan perkara, kata Hendarman, dipastikan tetap berjalan. Misalnya terkait kasus korupsi biaya akses Sisminbakum yang menyeret Yusril Ihza Mahendra sebagai tersangka. "Penyidikan jalan terus, tidak ada kaitannya. Itu urusannya penyidik, kewenangannya diatur KUHAP," papar jaksa kelahiran 6 Januari 1947, di Klaten, Jawa Tengah, itu.

Hendarman menyatakan dirinya akan tetap pergi ke Kejakgung hari ini. "Ngantor sih ngantor, tapi buku-buku sudah nggak ada. Kantor sudah kosong," ungkapnya lantas tersenyum.

Meski begitu, untuk sementara Hendarman tidak akan mengambil kebijakan-kebijakan yang strategis. Termasuk saat ditanya akan tentang kemungkinan melakukan penahanan terhadap Yusril yang berstatus tersangka. Begitu juga dengan kebijakan struktural lainnya.

"Saya tunggu dulu deh petunjuk bapak Presiden," elak mantan ketua Timtastipikor. "Ini muka saya masih senyum to? Nggak tegang kan," canda Hendarman lantas masuk ke mobil dinasnya.

Rabu, 22 September 2010

Divonis 5 Tahun, Arafat Minta Dua Atasannya Diusut

Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan, Senin (20/9), menjatuhkan vonis lima tahun penjara kepada penyidik Bareskrim Mabes Polri yang menangani kasus mafia pajak Gayus HP Tambunan, Kompol Arafat Enanie. Vonis terhadap Arafat satu tahun lebih berat dari tuntutan jaksa.

Selain memastikan menempuh upaya hukum banding, Arafat meminta agar keterlibatan dua atasannya, Brigjen Edmon Ilyas dan Kombes Pambudi Pamungkas, diusut tuntas. Ketua majelis hakim, Haswandi, saat membacakan amar putusan menyatakan, vonis lima tahun penjara terhadap Arafat masih ditambah denda Rp 150 juta.

Hakim menilai Arafat terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sesuai Pasal 11 UU Nomor 31 Tahun 1999 jo UU Nomor 20 Tahun 2001 jo Pasal 65 ayat (1) tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Arafat dituding menerima suap berupa sepeda motor Harley Davidson senilai Rp 410 juta dari Alif Kuncoro supaya adiknya, Imam Cahyo Maliki, tidak dijadikan tersangka dalam kasus Gayus Tambunan.

Selain itu, Arafat yang bertugas sejak 13 tahun lalu itu didakwa menerima suap sejumlah uang dari Gayus Tambunan dengan nilai bervariasi.

Majelis hakim juga menyebutkan, dua atasan Arafat, yakni Edmon ilyas dan Pambudi Pamungkas, ikut menerima suap dari Gayus dan kuasa hukumnya Haposan Hutagalung. Keduanya menerima masing-masing 50 ribu dolar AS.

Di akhir persidangan, Arafat meminta kepada majelis hakim agar dugaan keterlibatan kedua atasannya, Kombes Pambudi Pamungkas dan Brigjen Edmon Ilyas, diusut tuntas. Dia beralasan, itu adalah konsekuensi putusan majelis hakim mengingat vonis majelis hakim juga menyebutkan keterlibatan Pambudi dan Edmon. "Yang Mulia juga menyebut ada pihak lain yang ikut terlibat," kata Arafat menanggapi vonis.

Arafat menilai vonis lima tahun terlalu berat karena hanya dirinya yang dihukum. Arafat juga menunjuk saksi-saksi yang dihadirkan menyebutkan bahwa ada keterlibatan jaksa Cirus Sinaga dan jaksa Fadil Regan. "Tetapi kok selalu saya yang dibebani," kata Arafat.

Salah seorang kuasa hukum Arafat menimpali: "Alif Kuncoro saja yang memberi Harley Davidson hanya dihukum 1,5 tahun penjara. Lah ini (vonis Arafat) 5 tahun."

Di sidang terpisah, penyuap Arafat, Alif Kuncoro, divonis satu tahun enam bulan penjara karena terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi penyuapan. Selain pidana satu tahun enam bulan, majelis hakim yang diketuai Mien Trisnawati mengenakan denda Rp 50 juta jika tidak dibayar dapat dikenakan pidana dua bulan penjara.

"Berdasarkan fakta, diadakan pertemuan antara terdakwa dan Kompol Arafat. Selanjutnya terdakwa menerima motor di kediaman Arafat. Kompol Arafat adalah PNS, anggota Polri," kata Mien.

Selanjutnya, kata hakim, terdakwa memberikan motor agar adiknya tidak dijadikan tersangka.

"Maka seluruh unsur dakwaan yang terdapat dalam Pasal 13 UU Tipikor telah terpenuhi pada diri terdakwa," kata Mien saat membacakan amar putusan.

Vonis terhadap Alif lebih ringan dari tuntutan jaksa yaitu 2,5 tahun penjara dan denda 100 juta rupiah subsider enam bulan penjara.

Atas vonis tersebut, baik jaksa maupun tim pengacara terdakwa menyatakan pikir-pikir. "Siapa tahu kan jaksa akan banding," kata Danny Surya, kuasa hukum Alif.

Meski demikian, Danny mengakui, pihaknya menilai vonis majelis hakim sudah cukup tepat bagi kliennya, Alif Kuncoro, yang merupakan pemilik Casablanca Motor tersebut.

Upaya Pengerdilan

Sementara itu, Adnan Buyung Nasution menilai ada upaya mengerdilkan perkara kliennya, Gayus Tambunan. Sebab, jaksa tidak bisa menjelaskan asal-muasal uang Gayus sebesar Rp 28 miliar.

Saat membacakan keberatan (eksepsi), Buyung menilai, dakwaan yang dikenakan kepada Gayus aneh karena jaksa hanya menjerat Gayus dengan kasus lain, yaitu terkait dengan keberatan PT Surya Alam Tunggal senilai Rp 570 juta.

Sementara itu, asal-muasal uang senilai Rp 28 miliar sama sekali tidak disebut jaksa dalam dakwaan.

"Penyidik hanya mencoba-coba mencari kesalahan terdakwa dengan mengalihkan kasus besar Rp 28 miliar dengan kasus kecil keberatan pajak PT SAT Rp 570 juta. Apa uang itu turun dari langit?" ujar Buyung.

Buyung bahkan menilai, kliennya merupakan orang yang berjasa dalam membuka skandal megakorupsi yang diduga melibatkan institusi perpajakan, kepolisian, dan kejaksaan.

Dalam eksepsinya, tim pengacara Gayus menjelaskan bagan terkait aliran uang Gayus Tambunan. Namun, penjelasan pengacara tersebut sempat mengundang keberatan dari tim jaksa.

"Itu adalah hak dari penasihat hukum untuk ajukan keberatan. Kami berikan kesempatan sepenuhnya untuk menggunakan haknya," sanggah hakim Albertina Ho.

Indra menjelaskan, dari pihak ketiga terdakwa kurang lebih Rp 28 miliar didapat dari tiga sumber. Di sela penjelasan ini, jaksa lagi-lagi keberatan. Namun hakim kembali menyanggah keberatan jaksa.

PADA bagan kedua, tim kuasa hukum Gayus menjelaskan aliran dana kepada penegak hukum pada kasus Gayus yang pertama disidik oleh kepolisian dengan total 890 ribu dolar AS. Selain itu, ada pula aliran dana 1 juta dolar AS untuk diberikan kepada jaksa dan hakim.

Mantan kuasa hukum Gayus, Haposan Hutagalung, dalam sidang perdana kemarin didakwa pasal berlapis tentang turut serta melakukan penyuapan terhadap aparat penegak hukum.

Dalam dakwaan yang dibacakan JPU Sumartono, Haposan dinilai berperan menyiasati seolah-olah rekening milik Gayus senilai Rp 28 miliar yang diblokir itu bukan berasal dari uang yang diterima wajib pajak atau konsultan pajak.

"Melainkan hasil bisnis pengadaan tanah di Jakarta Utara antara Gayus dan Andy Kosasih," tutur Sumartono di hadapan majelis hakim yang dipimpin H Taksin.

Senin, 20 September 2010

Pembahasan RUU Habiskan Rp 1,7 Miliar

ANGGARAN untuk pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) di parleme juga menguras kas negara . Khusus untuk studi banding ke luar negeri oleh Panja DPR sebelum RUU bersangkutan disusun sudah menghabiskan Rp 1,7 miliar.

"Setiap pembahasan RUU ada jatah studi banding ke tiga negara dengan diikuti 13 anggota panja dan dua orang dari sekretariat. Untuk setiap RUU dialokasikan Rp 1,7 miliar untuk plesiran, baik RUU inisiatif DPR maupun usul Pemerintah," ujar Sekjen Nasional FITRA, Yuna Farhan, Minggu (19/9).
Selain pembahasan UU yang ditambahi biaya yang sangat mahal, setiap alat kelengkapan di DPR juga diberi keleluasaan "jalan-jalan" ke luar negeri. Masing-masing mendapat jatah alokasi dana sesuai dengan jarak negara tujuan studi banding.
Yang sedang jadi sorotan saat ini adalah kunjungan kerja DPR ke Afrika Selatan, Inggris, Kanada, dan Kore Selatan untuk melihat Pramuka di negara-negara tersebut.(*)

rincian DIPA DPR ke luar negeri:
* Kunker dalam rangka penetapan RUU inisiatif DPR: Rp 17,8 miliar
* Kunker Baleg: Rp 2 miliar
* Kunker pembahasan RUU usul DPR: Rp 26,7 miliar
* Kunker BAKN: Rp 940 juta
* Kunker 11 Komisi: Rp 14,9 miliar
* Kunker komisi kasus spesifik: Rp 2,2 miliar
* Kunker Badan Anggaran, Rp 2 miliar
* Delegasi dalam kegiatan organisasi parlemen internasional: Rp 8,1 miliar
* Delegasi dalam kegiatan parlemen regional: Rp 4 miliar
* Kunjungan teknis BKSAP ke Australia, Qatar, Suriah, China, Korea Utara, Mexico, dan Afrika Selatan: Rp 6,8 miliar
* Kunker BK: Rp 1,6 miliar
* Studi komparasi pengelolaan anggaran parlemen BURT: Rp 3 miliar.
* Kunker Pimpinan DPR: Rp 15,5 miliar

Postingan Lebih Baru Postingan Lama Beranda

Foto-Foto