Sabtu, 24 November 2007

Tiga Juta Penduduk Jabar Bermukim di Daerah Rawan Bencana

BANDUNG (Berita Nasional/ANTARA News) - Lebih dari tiga juta penduduk Jawa Bara) (Jabar) ternyata bermukim di daerah rawan bencana, terutama bencana yang disebabkan tanah longsor, gempa bumi, dan gunung berapi।

Pakar Geologi, Vulkanik, dan Mitigasi dari Universitas Padjadjaran (Unpad) Bandung, Prof Dr Adjat Sudrajat di Bandung, Jumat, mengungkapkan dari sekitar tiga juta penduduk Jabar tersebut, mayoritas penduduk diantaranya rentan terkena bencana tanah longsor karena kondisi geologis lingkungan yang didiaminya।

"Jalur longsor Jabar terbagi tiga, yakni Jalur Sumbu yang meliputi kawasan Priangan Timur hingga Majalengka, Jalur Selatan dari Pelabuhan Ratu hingga Banjar, dan jalur patahan seperti wilayah di Kabupaten Bandung," kata Adjat menjelaskan।

Berdasarkan data Adjat yang juga mantan Kepala Pusat Vulkanologi, dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG), karakter Jalur Sumbu diantaranya, sangat rentan terhadap pelapukan, pasir pegunungan tidak stabil, lereng perbukitan terjal, curah hujan tinggi, diolah instensif serta kepadatan penduduk yang tinggi।

Karakter Jalur Selatan, pelapukan sedang hingga rawan, lereng tidak terlampau terjal, curah hujan sedang, dan kepadatan penduduk sedang।

Sedangkan pada jalur patahan, pelapukan sedang, lereng terjal, kepadatan penduduk tinggi yang diiringi pengolahan tanah yang intensif।

Adjat mencatat, jalur rawan bencana gempa bumi di Jabar meliputi wilayah Pantai Selatan, wilayah Sukabumi hingga Padalarang, serta jalur Cilacap hingga Majalengka yang lebih disebabkan faktor kedangkalan tanah।

Selain rawan terhadap gempa bumi, jalur pantai selatan juga dinyatakan sangat rawan terhadap tsunami, tepatnya dari mulai pesisir Pantai Banten hingga pesisir perbatasan Jabar dan Jateng (Jawa Tengah)।

"Penurunan muka tanah serta intrusi air laut yang menyebabkan banjir rentan menimpa kawasan Jabodetabek, Cirebon, dan tentunya Cekungan Bandung pun harus diwaspadai mengingat terancamnya lahan serapan air di Kawasan Bandung Utara (KBU)," katanya।

Dikatakan Adjat, bantuan bencana alam pada wilayah pantai utara Jabar relatif lebih stabil daripada wilayah Jabar bagian selatan karena kondisi geografis serta dukungan infra struktur lainnya।

Pakar Hukum Lingkungan dan Penataan Ruang Fakultas Hukum Unpad, Amiruddin A Dajaan Imami SH MH, menegaskan ancaman kerusakan lingkungan yang mengundang bencana diantaranya dapat ditimbulkan akibat perbuatan manusia।

"Secara geografis Indonesia berada pada kawasan rawan bencana sehingga diperlukan pola tata ruang yang berbasis mitigasi bencana," kata Dajaan menjelaskan।

Dikatakan, peningkatan keselamatan, kenyamanan kehidupan, dan penghidupan menjadi tuntutan utama sehingga peraturan serta perundang-undangan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) harus menjadi perhatian nyata, dan berbasis aspirasi masyarakat।

Ketegasan sanksi terhadap setiap pelanggar aturan tersebut, bagaimanapun harus diwujudkan karena menyangkut kehidupan umat manusia, sehingga oknum pelanggar dapat berpikir dua kali untuk melawan regulasi dimaksud, demikian Dajaan. (*)

Jumat, 23 November 2007

Oknum Bawasda Tulangbawang Potong Dana BOS

MENGGALA (Berita Nasional): Pemotongan dana Biaya Operasional Sekolah (BOS) masih saja terjadi. Kali ini diduga dilakukan oknum Bawasda Kabupaten Tulangbawang.
Ketua Fraksi PKPB DPRD Kabupaten Tulangbawang, Lampung, Marsub, mengungkapkan, pemotongan dilakukan oknum Bawasda saat melakukan pemeriksaan reguler di sekolah-sekolah.
Marsub mengungkapkan hal itu dalam sidang paripurna di gedung DPRD Tulangbawang, Selasa (20/11) lalu. Menurut dia, tiap penerima BOS tingkat SD dipotong Rp150 dari 121.188 murid, SMP sebesar Rp250 dari 33.032 siswa. "Jadi jika diakumulasikan BOS tingkat SD dipotong Rp18.178.200 dan BOS SMP dipotong oleh Bawasda Rp8.258.000," katanya.
Namun, pernyataan tersebut dibantah Kepala Bawasda Tulangbawang, Tajudin Barto. Didampingi Kabid Kessos, Sopyan A. Gani di Kantor Bawasda setempat, Rabu (21-11) Tajudin Barto mengatakan pihaknya telah memanggil para kepala sekolah, baik SD dan SMP di Kecamatan Tulangbawang Tengah untuk dimintai keterangan.
Selain itu, sebanyak 12 kepsek yang dipanggil kemudian membuat surat pernyataan berisi tidak pernah terjadi pemotongan dana BOS," ujarnya.
Sopyan A. Gani menjelaskan pihaknya tidak pernah meminta atau menentukan pemberian dari para kepala sekolah tersebut saat dilakukannya pemeriksaan reguler oleh Bawasda. "Jadi saya tegaskan tidak ada Bawasda meminta, apalagi menentukan tarif kepada para kepala sekolah itu," ujarnya.
Namun, Sopyan mengaku ada dana yang dikutip dari para kepala sekolah itu untuk konsumsi Rp500/siswa. "Hanya itu saja, itu pun inisiatif para kepala sekolah, dan dimakan sama-sama," ujarnya.
Kepala Bawasda Tajudin Barto mengatakan akan terus menyelidiki persoalan tersebut. "Saya baru tiga hari ini bertugas, karena sebelumnya saya di Bandung mengikuti pendidikan," ujarnya. n UAN/D-2
Ia menambahkan, sebagai Kepala Bawasda akan mencari kebenaran. Dalam hal dugaan pungutan tersebut, itu harus dibuktikan secara fakta hukum. "Harus ada buktinya, kalau menerima berarti ada kuintansi," ujarnya.
Mengenai mencuatnya pemotongan dana BOS yang duduga dilakukan oknum Bawasda, DPRD Tulangbawang akan memanggil Bawasda untuk melakukan hearing di Gedung DPRD setempat, Kamis (22/11) guna meminta keterangan dari Bawasda.(sumber: Lampung Post).

Kamis, 22 November 2007

45 Jenderal Polisi Segera Pensiun Perlu Diganti


JAKARTA (Berita Nasional/ANTARA News) - Indonesia Police Watch (IPW) meminta Kapolri Jenderal Sutanto untuk segera mengganti 45 jenderal yang segera memasuki pensiun agar tidak mengganggu regenerasi.
"Sebanyak 45 jenderal itu merupakan 25 persen dari 201 jenderal di Polri. Jumlah yang akan pensiun ini lebih besar dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya," kata Ketua Presidium IPW, Neta S Pane di Jakarta, Rabu.
Biasanya tiga bulan sebelum pensiun, jenderal-jenderal ini sudah diganti agar dapat mengakhiri kariernya di Polri dengan tenang, katanya.
Ia mengatakan pada triwulan pertama 2008, ada 10 jenderal akan pensiun, termasuk mantan Kapolri, Jenderal Dai Bachtiar.
IPW mencatat, ada sembilan kapolda yang akan pensiun tahun 2008 yakni Kapolda Metro Jaya Irjen Adang Firman, Kapolda Kalimantan Timur Irjen Indarto, Kapolda Papua Irjen Max Donald Aer dan Kapolda Sumatera Barat Brigjen Utjin Sudiana.
Selain itu yang akan pensiun adalah Kapolda Lampung Brigjen Suharijono Kamino, Kapolda Yogya Brigjen AR Harry Anwar, Kapolda Maluku Brigjen Guntur GS, Kapolda Jambi Brigjen Carel Risakota dan Kapolda NTT TB Sadarum.
Tidak hanya 10 kapolda, ada dua wakapolda yang akan pensiun yakni Wakapolda Metro Jaya Raziman Tarigan dan Wakapolda Sumatera Selatan Brigjen Marsudi Hanafi.
Di jajaran Mabes Polri, ada tiga pejabat tinggi yang pensiun, yakni Kepala Divisi Propam Irjen Gordon Mogot, Deputi Logistik Irjen Heru Susanto, dan Kepala Divisi Hukum Irjen Teguh Sudarsono.
Para jenderal lainnya yang akan pensiun memegang jabatan sebagai kepala biro, dosen atau jabatan lain yang setingkat.
"Mengingat demikian banyaknya yang akan pensiun, maka Kapolri Jenderal Sutanto harus segera melakukan mutasi besar-besaran di tubuh kepolisian agar regenerasi kepemimpinan di tubuh Polri berjalan sistematis dan tidak mengalami stagnasi," kata Pane.
Ia menilai, langkah Kapolri pada awal November 2007 untuk mengganti Gubernur PTIK Irjen DP Sitompul dan Wakapolda Jawa Tengah Brigjen Nono Supriyono yang akan pensiun merupakan langkah tepat untuk regenerasi.
"Yang mau pensiun, ya seharusnya diganti tiga bulan sebelum masa pensiun tiba," katanya menegaskan.
IPW memberikan apresiasi atas pergantian dua jenderal dan berharap akan ada mutasi dalam waktu dekat terhadap 10 jenderal yang pensiun awal tahun 2008.(*)

Postingan Lebih Baru Postingan Lama Beranda

Foto-Foto