Berita Nasional

JAKARTA (Berita Nasional/Ant): Negara diperkirakan merugi Rp1,4 triliun akibat perembesan gula impor berupa raw sugar (gula mentah) untuk bahan baku industri rafinasi ke pasaran umum. Rencananya, Rabu (5-12), petani gula dari Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Lampung dan Sumatera Selatan beraksi di Jakarta menuntut tuntas kasus ini.
Ketua Asosiasi Petani Tebu Rakyat Indonesia (APTRI), Arum Sabil, di Jakarta, Minggu (2-12), menyatakan impor gula mentah untuk industri gula rafinasi tidak dikenakan bea masuk. Sedangkan untuk gula konsumsi bagi masyarakat diterapkan tarif impor Rp550/kg.
Menurut Arum Sabil, kapasitas terpasang industri gula rafinasi nasional kini melebihi 2 juta ton sedangkan kebutuhan gula untuk industri makanan dan minuman kurang dari 1 juta ton. Arum menyatakan seharusnya seluruhnya diperlakukan adil baik industri gula rafinasi, industri gula maupun industri makanan dan minuman dengan membayar bea masuk impor gula yang sama. Jika kini gula petani dihargai Rp4.900/kg begitu juga gula mentah impor untuk industri rafinasi juga sebesar itu, petani yang akan menjadi korban karena industri memilih gula dari luar.
Menurut dia, jika gula mentah dikenai tarif bea masuk Rp1.200/kg, sedangkan izin yang dikeluarkan pemerintah pada tahun 2008 sebanyak 2 juta ton, pemerintah akan mendapatkan lebih dari Rp2 triliun. Untuk gula putih yang akan diimpor mencapai lebih dari satu juta ton untuk industri makanan dan minuman, akan didapatkan lebih dari Rp1 triliun.
Menurut dia, ada kecurigaan dana Rp1,4 triliun menumpuk di industri gula rafinasi yang berasal dari seluruh volume gula mentah yang diedarkan dan diimpor untuk industri rafinasi dan industri makanan dan minuman. "Kini ada lima industri gula rafinasi yang terdaftar. Semuanya harus diaudit baik industri rafinasi maupun makanan dan minuman," kata dia.
Ketua APTRI itu menyatakan pada tanggal 5 Desember 2007 pihaknya bersama petani gula dari Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Lampung, dan Sumatera Selatan, akan turun ke jalan mulai dari Deptan menuju DPR, Departemen Perdagangan, Departemen Keuangan, dan KKP meminta pemerintah mengusut tuntas manipulasi industri gula senilai Rp1,4 triliun tersebut.(*)

Diposting oleh Berita Nasional di 08.13 0 komentar    

Label: gula rafinasi

JAKARTA (Berita Nasional/ANTARA News) : Calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Bibit Samad Rianto, mengakui perbuatan masa lalunya sebagai polisi yang suka menerima pemberian, namun dalam uji kelayakan dan kepatutan di Gedung DPR, Jakarta, Senin, ia menyatakan sudah "tobat" dan menghentikan perilakunya itu.

"Saya sudah berubah. Saya jamin tidak akan lakukan itu lagi," ujarnya di hadapan Komisi III DPR.

Bibit mengaku menerima bantuan berupa barang bangunan, sehingga dengan modal Rp26 juta saja ia bisa membangun rumah.

Bibit juga mengaku pernah mendiamkan pungutan liar (pungli) serta menerima jatah bahan bakar sepuluh ton saat menjabat Kapolres Jakarta Pusat.

"Karena saat itu posisinya, kalau tidak diambil saya, bisa diambil orang," ujarnya.

Namun, sejak menjabat Kapolda Kalimantan Timur ia mengaku sudah menghentikan kebiasaannya itu.

"Di Kaltim dulu ada pengusaha yang menawarkan saham kosong perusahaan kepada saya, tetapi saya tolak. Itu bukti saya sudah berubah," ujarnya.

Ia pun mengatakan bahwa masa lalunya itu adalah "jaman jahiliyah".

Bibit yang sudah berusia 64 tahun itu lebih banyak berkarir sebagai dosen dan tidak memiliki jejak rekam pernah menangani kasus korupsi.

Oleh Komisi III DPR, ia ditanya tentang kesiapannya untuk menjadi pimpinan KPK.

Namun, Bibit penuh percaya diri mengatakan ia percaya dapat menegakkan hukum berdasarkan pengalamannya sebagai Kapolda Kaltim meski hanya delapan bulan.

Sebagai Kapolda Kaltim, ia mengaku menangani lebih dari 200 kasus pembalakan hutan dan saat meninggalkan Kaltim 91 kasus sudah masuk ke pengadilan.

Bibit mengatakan, jika terpilih, maka ia akan mengutamakan pembersihan di aparat penegak hukum.

Dengan penuh percaya diri, Bibit mengatakan KPK dapat dibubarkan dalam dua atau empat tahun lagi jika kepolisian dan Kejaksaan Agung sudah dapat berfungsi baik untuk memberantas korupsi.

Bibit tercatat pernah menjadi pengurus tiga partai politik berbeda, yaitu Kepala Badan Litbang Partai Nasional Banteng Kemerdekaan (PNBK), Wakil Ketua Umum Partai Kemakmuran Rakyat, dan Ketua Umum Partai Buruh Sosial Demokrat.

Pada Pemilu 2004, Bibit yang dicalonkan oleh PNBK untuk anggota DPR mewakili Kalimantan Timur meraih suara terbanyak dari empat calon legislatif yang bersaing.(*)

Diposting oleh Berita Nasional di 23.23 0 komentar    

Label: pimpinan kpk

BATAM (Berita Nasional/ANTARA News): Toni (25), korban penembakan oleh anggota salah satu satuan jajaran Polda Kepulauan Riau, masih dalam pemulihan setelah peluru yang bersarang di rahang kirinya diangkat dokter Rumah Sakit Otorita Batam (RSOB).

Di Kamar Melati 3 RSOB, Senin sore, warga Pulau Kasu Kecamatan Belakangpadang itu terbaring.

Ia didampingi ibunya, Zainab dan seorang pamannya.

"Dia masih lemas," kata Zainab.

Bekas luka tembak di sekitar rahang kiri hingga belakang telinganya ditutup kain verban.

Toni merupakan anak kedua dari lima bersaudara.

"Kejadian ini belum diberitahukan kepada ayahnya, khawatir penyakit bapaknya memburuk," kata Zainab mengenai suaminya yang sedang menderita stroke.

Seminggu sekali, Toni pergi ke laut untuk menaruh dan mengambil bubu (semacam jaring untuk menangkap ikan) di perairan.

Menurut Toni, ia sudah biasa mencari ikan di perairan Batam, dan tidak menyangka mengalami penembakan oleh aparat, Minggu (2/11) siang.

Saat kejadian, Toni bersama Muhamad, Pairul dan Yusuf sedang mengambil bubu di Perairan Tanjunguncang.

Sementara itu, Kepala Bidang Propam Polda Kepri, AKBP YS Widodo mengatakan, saat ini Polda Kepri masih menyelidiki kasus tersebut.

"Kami baru selesai rapat. Semuanya masih dalam penyelidikan," katanya.(*)

Diposting oleh Berita Nasional di 23.21 0 komentar    

Label: korban penembakan