DPR Batalkan Rapat Kerja dengan Kejaksaan Agung
Rapat ini adalah rapat rutin setiap masa sidang atau rapat tiga bulanan, yang membahas isu-isu aktual seputar kejaksaan. Menurut Trimedia, pembatalan tersebut atas inisiatif Komisi III.
"Karena kesimpulan rapat mengikat pemerintah dan DPR, jadi status Jaksa Agung harus jelas," ujarnya.
Menurut Trimedia, status pelaksana tugas yang diemban Wakil Jaksa Agung Darmono belum cukup untuk menjalankan keputusan strategis.
Politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan ini meminta Presiden Susilo Bambang Yudhoyono secepatnya menunjuk Jaksa Agung permanen. Menurut dia, semakin lama menunda, semakin lama pula masyarakat merugi. "Karena DPR sebagai representasi terhalang fungsi kontrolnya," katanya.
Posting Komentar