Pemerintah Dipaksa Lakukan Konversi dari BBM ke BBG
produksi tahun 2005 ke atas. Pemerintah seharusnya memperkuat infrastruktur Bahan Bakar Gas (BBG) untuk kepentingan kendaraan umum.
Demikian disampaikan Pengamat Perminyakan, Kurtubi dalam perbincangan dengan detikFinance di Jakarta, Minggu (28/11/2010).
"Pemerintah harus lakukan program lain, dengan meniru konversi minyak tanah ke elpiji yang telah sukses. Kebijakan konversi ini terbukti sudah banyak
yang dihemat. Ini bisa ditiru pada busway (mode transportasi Trans Jakarta), atau Bajaj yang pakai gas," ungkapnya.
Kurtubi menjelaskan, pemerintah juga harus konsentrasi dalam pembangunan infrastruktur pipa gas, bukan malah membatasi pemakaian BBM bersubsidi bagi
rakyat. Infrastuktur gas yang dimaksud adalah, penyambungan jalur pipa gas dari Tanjung Priok ke terminal Trans Jakarta, Bajaj ataupun Taxi berbahan
bakar gas.
"Jadi isi di tempat masing-masing. Di pool-nya. Tidak lagi menghambat lalu lintas, dan tidak perlu lagi mengantri di SPBBG. Jauh lebih bisa menghemat,"
paparnya.
Langkah ini juga mejadi contoh yang baik untuk masyarakat dan diharapkan lebih memanfaatkan transportasi umum. Tidak hanya itu, kendaraan pemerintah juga
diharapkan bisa mengkonversi bahan bakar mereka ke gas.
"Tahap selanjutnya, kendaraan pribadi ditawarkan secara sukarela untuk mengganti dari BBM ke BBG. Pemerintah kasih insentif berupa alat yang
diberikan secara gratis. Ini kan sama saja dengan mengkonversi gas. Juga bisa dilakukan dengan membangun SPBBG di area SPBU yang lahannya masih tersedia. Itu mungkin saja," imbuhnya.
Sebelumnya Menteri Perekonomian Hatta Rajasa mengatakan pemerintah belum berniat mengajukan opsi pembatasan penggunaan Bahan Bakar Minyak (BBM) dengan mengalihkannya ke Bahan Bakar Gas (BBG) meski opsi tersebut sangat bagus. Hal ini karena belum tersedianya infrastruktur untuk menyediakan BBG.
"Kita semua setuju kalau gas yang ada semua kita mau pakai itu," ujar Hatta beberapa hari lalu.
Menurut Hatta, hal tersebut masih sulit dilakukan. Pasalnya, Indonesia belum memiliki infrastruktur untuk penyediaan gas sehingga membutuhkan waktu yang lama untuk merealisasikan rencana pengalihan bahan bakar tersebut.
"Tapi kita memerlukan waktu yang lama untuk membangun infrastrukturnya, penyediaan gasnya, sekarang masih sangat terbatas. Kita masih memikirkan untuk industri, pupuk dan sebagainya. Tapi kita memikirkan itu," jelasnya.(sumber: detikfinance)
