Berita Nasional

Kamis, 17 Januari 2008

Makin Ramai Bursa Calonbup Empat Lawang

TEBINGTINGGI (Berita Nasional) : Bursa pasangan bakal calon Bupati dan Wakil Bupati Empat Lawang makin semarak, Forum Partai Politik Empat Lawang Bersatu (FPP4LB), terdiri dari 11 parpol yang tak lolos Electoral Threshold (ET) 2004, secara mengejutkan resmi memunculkan pasangan baru sebagai bakal calon Bupati dan Wakil Bupati Empat Lawang.

FPP4LB mengaku tidak mengusung bakal calon bupati/wakil bupati Empat Lawang yang sudah familiar saat ini. Mereka akan mengusung pasangan Kol CPL Purn H Rusman Azhari Amantjik dan Drs Idham Madani sebagai bakal calon Bupati dan Wakil Bupati Empat Lawang pada pemilukada 2008.

Dari akumulasi jumlah suara yang sah dari anggota FPP4LB mencapai 16,35 persen, artinya syarat minimal untuk mengusung pasangan calon terpenuhi bahkan terlampaui.

"Artinya dari jumlah akumulasi suara melebihi syarat minimum untuk mengusung pasangan calon sebesar 15 persen," kata Ketua Deklarasi FPP4LB Abadi Tumanggung.
Kemunculan pasangan Rusman-Idham dikatakan tidak terlambat dibandingkan bakal calon Bupati lain seperti Abdul Shobur, Yulizar Dinoto atau Budi Antoni Aljufri, menurut Rusman, sengaja pihaknya membuat kemunculan dalam kancah pemilukada secara mengejutkan.

Kemunculannya bisa dikatakan terlambat, bisa juga tidak, dikatakan terlambat jika dibandingkan mereka (bakal calon lain) yang sudah memulai menonjolkan diri sebagai bakal calon bupati, namun kemunculan Rusman-Idham melalui proses pematangan, "dalam mengambil keputusan melalui pertimbangan dan tak serta merta bersamaan dengan terbentuknya Empat Lawang, dengan kondisi saat ini, kami terpanggil mengabdi untuk masyarakat Empat Lawang," katanya.

Hal senada dikatakan Abadi, Sebelas parpol sudah merapatkan diri sejak enam bulan lalu dan mencari figur yang bakal diusung dalam pemilukada Empat Lawang, banyak calon kepala daerah yang bisa diusung oleh forum partai politik."Partai kecil tengah memang menjadi primadona dibandingkan partai besar.

Namun dalam mencari figur, kita harus selektif," katanya, Mengenai deklarasi yang dilakukan oleh kepengurusan partai tingkat provinsi, menurut Ketua PNI Marhaenisme Sumsel, Moestofa Kamal Alamlah, karena kepengurusan partai di tingkat Kabupaten Empat Lawang belum banyak terbentuk. "Kami (pengurus provinsi) mengambil inisiatif dilakukan oleh pengurus provinsi, namun dalam deklarasi, akan dihadirkan pengurus partai dari Empat Lawang," ujarnya.

TNI-Sipil

Pasangan Rusman-Idham merupakan campuran dari unsur militer/TNI dan sipil/birokrat,Rusman adalah pensiunan dari TNI AD dengan pangkat terakhir Kolonel berdinas di Mabes AD sebagai Staf Ahli KSAD.

Sementara Idham merupakan sosok seorang birokrat yang masih aktif menjabat sebagai Sekretaris DPRD Kabupaten Tulang Bawang, Provinsi Lampung.

Menurut Abadi, pasangan tersebut dinilai sangat cocok untuk daerah Empat Lawang, selain karena keduanya merupakan putra daerah asal Empat Lawang, Kabupaten Empat Lawang merupakan kabupaten baru yang memerlukan pola kepemimpinan yang berbeda.

"Mungkin ini pasangan militer-sipil pertama yang muncul dalam pemilukada di sejumlah daerah di Sumsel," katanya, duet tersebut muncul berdasarkan aspirasi pendukung serta pemilih dari sebelas partai. Pasangan itu diharapkan menjadi pasangan yang ahli memimpin rakyat, kuat, tegas tetapi tidak kaku. (sgn)

Diposting oleh Berita Nasional di 15.49 1 komentar

Label: Empat Lawang

Senin, 14 Januari 2008

Pemborosan APBN Capai Rp232 Triliun

JAKARTA (Berita Nasional) : Belanja negara Rp771,1 triliun dalam APBN 2007 tidak tepat sasaran. Pasalnya, sekitar Rp232 triliun terindikasi pemborosan karena habis untuk kepentingan birokrasi.

Data Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) mencatat indikasi pemborosan dalam belanja birokrasi yang dilakukan pemerintah pusat mencapai Rp102 triliun. Hal yang sama terjadi pada realisasi APBD tahun 2007.

Belanja birokrasi dalam APBD tahun 2007 di 467 daerah yang mencakup 33 provinsi dan 434 kabupaten/kota mencapai Rp130,4 triliun atau menyedot 39% total dana APBD.

Indikasi pemborosan tersebut, menurut Fitra, terlihat dari belanja birokrasi yang dialokasikan untuk pembangunan sarana dan prasarana yang tidak perlu.

"APBN dan APBD tahun 2007 belum dikelola untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Belanja negara akhirnya lebih banyak dialokasikan untuk membayar utang dan belanja birokrasi. Hampir seluruh departemen dan lembaga pemerintah menghabiskan 60%--70% anggarannya untuk kebutuhan birokrasi," kata Sekjen Fitra Arif Nur Alam di Jakarta, Minggu (13-1).

Buruknya kualitas belanja pemerintah terlihat dalam besarnya porsi belanja birokrasi daripada sektor utama yang seharusnya mendapat prioritas, seperti pendidikan dan kesehatan.

Arif menyebutkan kedua sektor tersebut hanya mendapat Rp66,6 triliun atau 8,9% dari total belanja negara dalam APBN 2007. "Dari Rp51,3 triliun (6,9%) anggaran pendidikan sebagian besar dihabiskan untuk birokrasi Rp29 triliun, gaji dan tunjangan Rp4,8 triliun, dan perkantoran Rp2,7 triliun. Hal seperti ini tidak hanya terjadi di Departemen Pendidikan Nasional," ujar Koordinator Analisis Fitra, Yeni Sucipto.

Pada umumnya belanja bantuan sosial dalam APBD didominasi kentalnya kepentingan politis kepala daerah.

"Belanja daerah Rp12,62 triliun atau 4% dari total belanja daerah Rp339,34 triliun, ternyata lebih banyak dikucurkan untuk tujuan politis kepala daerah terhadap para konstituennya," kata staf Fitra, Roy Salam.

Umumnya, bantuan politik berupa uang tunai dan barang yang dikemas dalam bentuk kegiatan sosial itu berupa bantuan pembangunan tempat ibadah dan pangan. Salah satu lembaga yang selama ini mendapat jatah dari dana bantuan sosial ini adalah partai politik.

Padahal, menurut Roy, Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 13 Tahun 2006 jelas meminta pemda mengalokasikan bantuan sosial setelah urusan wajib terpenuhi.

Dari 467 daerah yang dipantau Fitra, porsi bantuan sosial terbesar terdapat di Provinsi Papua yang mencapai Rp1,05 triliun atau sekitar 6,13% dari total APBD-nya, yakni Rp17,23 triliun. Sedangkan porsi terkecil bantuan sosial ditemukan di Provinsi Bali yang hanya 1,07% atau Rp64,7 miliar dari total APBD-nya yang berjumlah Rp6,04 triliun.

Pada kesempatan meresmikan Silaturahmi Kerja Nasional ICMI di Pekanbaru, kemarin, Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat (Menko Kesra) Aburizal Bakrie mengungkapkan anggaran pengentasan kemiskinan tahun ini meningkat 50% dari tahun lalu atau menjadi Rp80 triliun. Pada tahun 2005, program tersebut dianggarkan Rp18 triliun, tahun 2006 Rp32 triliun, dan tahun 2007 Rp42 triliun.

Dia mengakui persoalan penanggulangan kemiskinan terkendala kurangnya koordinasi antarsesama instansi pemerintah. Sebelumnya Departemen Keuangan (Depkeu) menilai perkembangan kinerja APBN-P tahun 2007 memuaskan. Hal itu tercermin dari kualitas belanja APBD yang meningkat dalam beberapa tahun terakhir. (*)

Diposting oleh Berita Nasional di 15.29 0 komentar

Label: pemborosan apbn

Nasib Warga Miskin Makin Tak Menentu

KOTAAGUNG (Berita Nasional) : Nasib ratusan rumah tangga miskin (RTM) di Kecamatan Kotaagung, Tanggamus, Lampung, akhir-akhir ini makin tak menentu.Setelah dibuat semaput dengan tingginya harga beras di pasaran yang mencapai Rp6.500 per kilogram, kini mereka kesulitan mendapatkan minyak tanah di tingkat pengecer.
Warga RT 08/03 Kelurahan Baros, Kecamatan Kotaagung, Ruminah (57), mengaku pasrah dan tidak bisa berpikir lagi menghadapi kenyataan hidup dari ke hari yang kian sulit.
Saat harga beras asalan Rp4.500 per kilogram saja, janda lima anak ini harus banting tulang dan memeras keringat agar bisa makan sehari dua kali tanpa lauk-pauk.

"Sekarang, harga beras paling murah Rp6.500/kg, membuat kepala saya mau pecah. Entah bagaimana nasib saya ke depan," kata Ruminah sembari menetap langit-langit rumahnya yang terbuat dari anyaman bambu yang sudah bolong-bolong, Jumat (11-1).

Yang membuat Ruminah tambah stres menghadapi kenyataan, yaitu sulitnya mendapatkan minyak tanah walau hanya untuk mengisi kompor sekitar dua liter dan lampu sentir yang selama ini menjadi pelita (penerangan) di malam hari.

"Nyari minyak tanah selama hampir tiga bulan ini luar biasa susahnya. Harus antre atau lari-lari dari satu warung ke warung lain. Harganyanya juga sudah mencapai Rp3.000/liter," katanya.
Nasib serupa juga dialami ratusan rumah tangga miskin (RTM) lain yang berada di Kotaagung। Mereka umumnya berprofesi sebagai buruh kasar, tukang becak, tukang ojek, dan nelayan gurem.

Saat harga-harga semakin melambung tinggi, mereka hanya bisa mengeluh dan tidak bisa berbuat apa-apa.

"Harga raskin (beras untuk keluarga msikin) saja sekarang naik, dari Rp1,200/kg, dipatok Rp1.600/kg," kata Asnah, warga kelurahan Pasar Madang, Kotaagung, yang suaminya hanya bekerja sebagai buruh di Pasar Kotaagung.

Bagi ratusan RTM, bisa makan sehari dua kali dengan porsi yang dikurangi separonya saja sudah untung। Jangan mimpi jika makanan mereka itu mencukupi empat sehat lima sempurna. Makan dengan nasi putih, ditambah ikan asin atau sepotong tempe goreng, dan sayur bening bagi mereka sudah merupakan makanan istimewa dan mahal.

Minum susu dan makan buah-buahan bagi mereka seperti dalam angan-angan."Boro-boro mau minum susu dan makan buah-buahan dan daging. Untuk beli beras sekilo dan minyak tanah seliter saja saya harus kerja dari pagi sampai malam. Itu pun belum tentu dapat. Belum lagi mikirin biaya sekolah anak-anak, terus kalau ada yang sakit, tidak bisa dibayangkan lagi," kata Mardi, tukang ojek di Pasar Kotaagung.(*)