PDIP Tuntut Klarifikasi Panglima TNI
JAKARTA (Berita Nasional) : Penolakan Mabes TNI meminjamkan helicopter kepada Megawati Soekarnoputri ketika hendak mengunjungi korban gempa di Kepulauan Mentawai, Minggu (23/9), masih menyisakan kemarahan di kalangan PDI Perjuangan.
Fraksi PDIP di Komisi I DPRD bahkan mengancam akan meminta klarifikasi langsung kepada Panglima TNI Marsekal Djoko Suyanto. ‘’Ini bukan persoalan kecil,’’ kata anggota Komisi I dari FPDIP Permadi, Selasa (25/9).
Menurut Permadi, pada 1 Oktober mendatang Komisi I memiliki agenda rapat kerja (raker) dengan Menkopolhukam Widodo AS. Dalam setiap rapat di DPR Panglima TNI selalu mendampingi Menkopolhukam. Kesempatan ini akan dimanfaatkan Fraksi PDIP untuk meminta klarifikasi dari Panglima TNI.
.‘’Kami akan meminta panglima TNI mengklarifikasi pembatalan izin itu. Kalau perlu, Menkopolhukam ikut memberikan penjelasan,’’ tegas Permada dengan nada tinggi,
Dia menyebut peristiwa itu sebagai “Sangat Memalukan”. Apalagi, katanya, selain menjabat ketua umum partai, Megawati adalah presiden Indonesia yang kelima. ‘’Memangnya Bu Mega itu mau pamer kekayaan di lokasi bencana. Dia itu bawa bantuan,’’ sesalnya.
Permadi lantas mengingatkan bahwa Megawati sebenarnya juga terhitung keluarga AURI sendiri. Suami pertama Megawati adalah pilot AURI yang hilang di perairan Maluku dalam operasi Irian Barat. ‘’Pesawat tempur Sukhoi milik AU itu juga dibeli ketika Megawati menjadi presiden dalam tantangan Komisi I,’’ ucapnya.
Politisi yang doyan berbusana hitam-hitam itu menafsirkan TNI melakukan tindakan politik praktis. ‘’TNI ternyata masih berpolitik praktis. Padahal, ini dilarang UU TNI,’’ katanya. (*)
Fraksi PDIP di Komisi I DPRD bahkan mengancam akan meminta klarifikasi langsung kepada Panglima TNI Marsekal Djoko Suyanto. ‘’Ini bukan persoalan kecil,’’ kata anggota Komisi I dari FPDIP Permadi, Selasa (25/9).
Menurut Permadi, pada 1 Oktober mendatang Komisi I memiliki agenda rapat kerja (raker) dengan Menkopolhukam Widodo AS. Dalam setiap rapat di DPR Panglima TNI selalu mendampingi Menkopolhukam. Kesempatan ini akan dimanfaatkan Fraksi PDIP untuk meminta klarifikasi dari Panglima TNI.
.‘’Kami akan meminta panglima TNI mengklarifikasi pembatalan izin itu. Kalau perlu, Menkopolhukam ikut memberikan penjelasan,’’ tegas Permada dengan nada tinggi,
Dia menyebut peristiwa itu sebagai “Sangat Memalukan”. Apalagi, katanya, selain menjabat ketua umum partai, Megawati adalah presiden Indonesia yang kelima. ‘’Memangnya Bu Mega itu mau pamer kekayaan di lokasi bencana. Dia itu bawa bantuan,’’ sesalnya.
Permadi lantas mengingatkan bahwa Megawati sebenarnya juga terhitung keluarga AURI sendiri. Suami pertama Megawati adalah pilot AURI yang hilang di perairan Maluku dalam operasi Irian Barat. ‘’Pesawat tempur Sukhoi milik AU itu juga dibeli ketika Megawati menjadi presiden dalam tantangan Komisi I,’’ ucapnya.
Politisi yang doyan berbusana hitam-hitam itu menafsirkan TNI melakukan tindakan politik praktis. ‘’TNI ternyata masih berpolitik praktis. Padahal, ini dilarang UU TNI,’’ katanya. (*)
Posting Komentar