Minggu, 30 September 2007

Warga Mengamuk, Acara Bupati Batal

PENDOPO LINTANG (Berita Nasional) : Dua orang bersenjata tajam menyerang Budi, salah satu pejabat Kabupaten Empat Lawang pada saat berlangsung acara Safari Ramadhan Bupati Empat Lawang Drs. Abdul Shobur, di sebuah masjid Desa Karang Tanding, Kecamatan Lintang Kanan, Jumat (28/9) malam.

Insiden yang nyaris merenggut nyawa pjs. Kadis Kesbanglinmas tersebut membuat para jamaah di masjid kalang kabut. Ada yang berusaha melindungi bupati dan para pejabat yang menyertainya, ada pula yang mengamankan kedua pelaku.

Akibat peristiwa itu Bupati Empat Lawang Drs. Abdul Shobur membatalkan acara Safari Ramadhan di desa tersebut. Sementara kedua pelaku kini berurusan dengan pihak berwajib setempat.

Laporan yang diperoleh koresponden Berita Nasional Bestari Suud dari Pendopo Lintang menyebutkan, para pelaku adalah dua bersaudara Fahrul bin Kohar dan Syaiful bin Kohar. Kedua orang ini mengincar Budi, pjs. Kadis Kesbanglinmas Kabupaten Empat Lawang.

Kedua pelaku adalah adik kandung dari Edwar bin Kohar, salah satu pejabat di Sekretariat Pemkab Empat Lawang. Pada acara Safari Ramadhan ini Edwar adalah tuan rumah untuk menjamu bupati dan rombongan. Diduga ada ucapan Budi, pjs. Kadis Kesbanglinmas yang menyinggung perasaan tuan rumah sehingga dua adik kandungnya mengamuk.

Bupati Empat Lawang Abdul Shobur ketika dihubungi menyatakan keprihatinannya atas insiden tersebut. Bupati juga belum bisa memberikan tanggapan apakah insiden itu bernuansa politis atau hanya ketersinggungan pribadi.

Kabupaten Empat Lawang beberapa bulan ke depan akan menggelar pemilihan kepala daerah (Pilkada). Salah satu kandidat calon adalah Abdul Shobur. Calon lain adalah Yulizar Dinoto, Antoni al Jufri, dan Jauhari Hora. (*)

Jumat, 28 September 2007

Irawady Diberhentikan Sementara

JAKARTA (Berita Nasional) : Komisi Yudisial memutuskan memberhentikan sementara keanggotaa Irawady di KY. Keputusan tersebut diambil usai digelar rapat pleno KY yang berlangsung selama hampir empat jam di kantor KY, Jalan Abdul Muis Jakarta Pusat, Kamis (27/9).
Keputusan tersebut berdasarkan pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22/2004 tentang KY. Di sana disebutkan, apabila terhadap seorang anggota KY ada perintah penangkapan dengan penahanan, anggota KY tersebut diberhentikan sementara dari jabatannya.
‘’Ini sesuai juga dengan komitmen moral anggota KY yang telah diucapkan pada awal tugas,’’ ujar Ketua Busyro Muqoddas dalam keterangan pers usai rapat pleno. Pemberhentian sementara tersebut, lanjut dia, akan diusulkan kepada Presiden untuk mendapatkan pengesahan.
Rencananya, surat tersebut akan dikirimkan ke Presiden hari ini.Semua Komisioner KY, kecuali Irawady, hadir dalam keterangan pers tersebut. Mereka adalah Thahir Saimima, Zainal Arifin, Soekotjo Soeparto, Mustafa Abdullah, dan Chatamarrasjid. Hadir pula Sekjen KY Muzayyin Mahbub. Tidak hanya wartawan, namun, puluhan staf KY juga antusias menunggu penjelasan tentang kasus Irawady.
Busyro menjelaskan, hingga kemarin, pihaknya tidak pernah menunjuk pengacara untuk mendampingi Irawady. Selain itu, tidak ada satu pun anggota KY yang dihubungi oleh Irawady terkait uang yang diterimanya.
‘’Berita yang menyebutkan bahwa uang yang diterima Saudara Irawady akan dibagi-bagikan kepada anggota KY juga tidak benar,’’ tegas pria kelahiran Jogjakarta itu, sembari menyebutkan hal itu bertentangan dengan hasil rapat pleno KY tanggal 28 Agustus.
Terkait dengan surat tugas yang sering disebut-sebut Irawady, Busyro mengatakan, surat tersebut tidak ada hubungannya dengan proses pengadaan tanah. Surat tugas yang dimaksud adalah surat bernomor 37/GAS/P.KY/IX/2007 yang dikeluarkan pada 12 September.
Dalam surat tersebut, Irawady mendapat tugas sebagai koordinator untuk memberikan supervisi kepada Sekretaris Jenderal KY dalam melaksanakan kegiatan pengawasan dan penertiban di lingkungan Sekjen KY, yang meliputi tertib administrasi, anggaran, peralatan, perkantoran, disiplin kerja, dan kepegawaian.
Selain itu, berdasarkan pleno KY tanggal 28 Agutus, proses pembelian tanah menjadi tanggung jawab kesekjenan. ‘’Komisioner tidak diperkenankan terlibat di dalamnya,’’ tegasnya. Mantan Dekan Fakultas Hukum UII tersebut juga mengatakan, akan melakukan pemeriksaan internal terhadap tim pengadaan tanah yang diketuai oleh Kabag Perencanaan KY Priyono.
Selain itu, terhadap proses yang dilakukan KPK, KY berjanji akan bersikap kooperatif. Bahkan untuk kepentingan penyidikan, ruang kerja Irawady ditutup dan dikunci, untuk memastikan tidak ada yang berubah.
Sementara itu, kabar bahwa Irawady telah mengontak seorang professor di KY terkait uang yang diterimanya, langsung dibantah oleh Mustafa Abdullah. Dia yang bergelar professor mengatakan tidak pernah dihubungi oleh Irawady. ‘’Sama sekali tidak pernah. Bahkan saya kaget kenapa dia bicara begitu,’’ katanya dengan nada tinggi.
Pada bagian lain, Kejaksaan Agung (Kejagung) sepenuhnya menyerahkan pengusutan Irawady yang mantan jaksa, kepada KPK. Kejaksaan hanya mengharapkan, proses penyidikan Irawady dilaksanakan dengan mengadepankan asas praduga tak bersalah.
‘’Biarkan KPK yang melakukan penyelidikan dan penyidikan. Itu memang kewenangan KPK,’’ kata Kapuspenkum Kejagung Thomson Siagian saat ditemui di Gedung Kejagung. Menurut Thomson, penangkapan Irawady tidak akan mempengaruhi citra kejaksaan. Sebab, masuknya Irawady sebagai anggota Komisi Yudisial telah melalui proses seleksi ketat dan dapat dipertanggungjawabkan.
Tim seleksi tentunya mempertimbangkan kemampuan intelektual dan integritas Irawady semasa menjadi kandidat komisioner. ‘’Saya kira kejaksaan tidak berwenang mengomentari perilaku yang bersangkutan. Apalagi statusnya selaku mantan jaksa yang harus bertanggung jawab secara pribadi, bukan institusi lagi,’’ jelas Thomson.
Ditanya, apakah mengetahui latar belakang Irawady semasa berkarir di kejaksaan, Thomson menjawab, tidak. ‘’Ini kalau jaman-jaman dulu. Tentunya pimpinan sekarang nggak ada yang tahu,’’ kata Thomson. Dia juga tidak tahu jabatan terakhir yang disandang Irawady.(*)

Irawady Langsung Ditahan


JAKARTA (Berita Nasional) : Tertangkap basah menerima uang suap dari salah satu rekanan Komisi Yudisial sebesar Rp600 juta dan 30 ribu dolar AS, Irawady Joenoes, anggota Komisi Yudusial, akhirnya ditahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).


Wakil Ketua KPK Bidang Penindakan Tumpak Hatorangan Panggabean, Kamis (27/9) mengungkapkan, syarat pemeriksaan 1x24 jam seperti yang tertera dalam KUHAP telah terlampaui. Menurutnya, dilihat dari hasil pemeriksaan intensif, penyidik berkesimpulan bahwa terdapat bukti permulaan yang cukup bahwa dua tersangka telah melakukan tindak pidana korupsi berupa penyuapan.


‘’Untuk selanjutnya IJ (Irawady Joenoes, red) ditahan selama 20 hari di Rutan Mabes Polri. Begitu juga Freddy (rekanan KY, red), pun ditahan disitu,’’ ujarnya dalam keterangan persnya di Gedung KPK Kuningan.


Irawady, tambah Tumpak, dijerat dengan Pasal 5 ayat 2 jo Pasal 12 b jo Pasal 11 UU No 31 Tahun 1999 jo UU No 20 Tahun 2001 tentang Penberatasan Tindak Pidana Korupsi. Sedangkan pihak penyuap, Freddy dijerat dengan Pasal 5 ayat 1 butir a jo Pasal 13 UU yang sama.


‘’Penyidik KPK bekerja terus. Sore ini (kemarin, red) akan dilakukan penggeledahan untuk membuat perkara tersebut terang dan untuk mengumpulkan barang bukti sebanyak-banyaknya,’’ ujarnya. Penggeledahan di kantor Irawady di KY, rumah pribadinya di Jalan Rangu Raya No 21 Cinere, serta di kantor PT PS, Kamis (27/9) dilakukan.


Untuk memperjelas posisi kasus, ujar Tumpak lagi, KPK juga akan meminta keterangan pihak KY. Apakah ada indikasi keterlibatan KY sebagai institusi? ‘’Saya rasa tidak,’’ ujar Tumpak yang didampingi Direktur Penyelidikan KPK Ade Raharja.


Dikonfirmasi soal bantahan pihak Irawady, Tumpak menegaskan itu hanya sekedar dalih. ‘’KPK punya counter atas semua pernyataan mereka. Pihak yang diperiksa pasti punya alibi, tapi berdasarkan fakta dan data penyidik, semua bertentangan dengan apa yang dikatakan (mereka, red),’’ ujarnya tegas.


Di Mabes Polri Irawady dijebloskan ke blok A. Sebelum masuk ke dalam sel dia harus melalui prosedur seperti mengisi buku tahanan dan penggeledahan. ‘’Pokoknya tak boleh bawa HP ke dalam sel,’’ kata seseorang di lingkungan Bareskrim.


Irawady satu sel dengan Ayong, tersangka illegal logging yang kini tengah dibantarkan ke RS karena sakit. Letak sel yang tanpa AC, lemari es, dan tv itu bersebelahan dengan sel mantan Dirut Garuda Indra Setiawan dan mantan Menteri DKP Rokhmin Dahuri.(*)

Kamis, 27 September 2007

Mahasiswa Teknik dan Ekonomi Baku Hantam

BANDAR LAMPUNG (Berita Nasional) : Sejumlah mahasiwa Fakultas Ekonomi (FE) dan Fakultas Teknik (FT)Universitas Lampung terlibat tawuran di dalam kampus, Rabu (26/9). Akibat peristiwa ini Irfan Maulana dan Wahyu dari FE Unila mengalami luka-luka di wajah, sedangkan Harli robek di kepala.

Sampai tadi malam, ketiga mahasiswa masih dirawat di Rumah Sakit Advent, Bandar Lampung. Sementara itu, satu mahasiwa, Eko Surya Effendi, sedang dimintai keterangan oleh petugas Kepolisian Sektor Kedaton.

Tawuran yang melibatkan puluhan mahasiswa itu berawal dari aksi geber-geber (memainkan gas) sepeda motor sejumlah mahasiwa FT hari Selasa (25/9), sekitar pukul 19.00. Saat itu, mereka melewati gedung E Fakultas Ekonomi.Wahyu kemudian menegur mereka.

Teguran Wahyu membuat rombongan mahasiswa FT marah. “Lalu mereka perang mulut. Setelah ribu tbeberapa saat, mereka akhirnya damai,” ujar Rodi.

Namun, tanpa disangka Rabu malam sejumlah mahasiswa FT yang dipimpin Ave menyerang Wahyu yang sedang berada di Gedung A Fakultas Ekonomi. Tawuran pun tak dapat dihindari.(*)

Industri Gula dari Masa ke Masa


BANDAR LAMPUNG (Berita Nasional) : Dalam catatan sejarah, Indonesia pernah mengalami masa keemasan di bidang pergulaan. Tercatat pada era sebelum Perang Dunia II (1930 – 1940) Indonesia, khususnya Pulau Jawa menjadi salah satu penghasil gula terbesar di dunia, segaligus sebagai pengekspor gula terbesar kedua setelah Kuba.

Puncak produksi dicapai pada tahun 1931, dengan produksi sebesar 3 juta ton, sekitar 2 juta ton di antaranya diekspor. Tingkat produktivitas mencapai 14,8 ton gula per hectare, dari produktivitas tebu sebesar 130 ton per hectare.

Kemajuan yang mengesankan itu dicapai, antara lain karena adanya teknologi yang efektif dan adanya peraturan dan undang-undang kolonial yang sangat mengekploitasi petani tebu.

Namun, Perang Dunia II menghancurkan segala-galanya. Masa keemasan Indonesia sebagai produsen sekaligus pengekspor gula di dunia pun pudar kemudian sirna. Perang yang berkecamuk menghancurkan banyak pabrik gula di Pulau Jawa. Pertanian tebu juga terlantar. Ini terjadi pada periode tahun 1950 – 1970).

Produktivitas dan produksi gula terus merosot. Produktivitas tebu turun menjadi sekitar 80 – 90 ton tebu per hectare.

Industri gula masih terkonsentrasi di Pulau Jawa, dan tanaman tebu masih diusahakan di atas tanah-tanah sawah petani yang disewa oleh pabrik gula.

Indonesia menjadi negara pengimpor gula sejak tahun 1967 karena produksi gula di dalam negeri tidak dapat memenuhi konsumsi yang terus meningkat.

Setelah tahun 1970, Pemerintah RI memutuskan untuk mengembangkan industri gula ke luar Pulau Jawa.

Hal itu dipacu oleh impor gula yang makin besar karena makin meningkatnya pertumbuhan ekonomi nasional dan bertambahnya jumlah penduduk. Impor pada awal tahun 1970-an mencapai 300.000 – 400.000 ton, sehingga memerlukan devisa yang cukup besar.

Pada kurun waktu yang sama tingkat produktivitas (jumlah produksi per satuan luas) terus menurun karena berbagai sebab yang makin kompleks. Kalaupun secara nasional masih dijumpai kenaikan produksi secara total. Hal ini disebabkan oleh makin luasnya pertanaman tebu dan bukan oleh karena membaiknya tingkat produktivitas. Kesenjangan antara produksi dan konsumsi gula di dalam negeri terus membesar.

Pemerintah menyadari konsekuensi dari situasi pergulaan seperti ini, sehingga mencanangkan pengembangan industri gula ke luar Jawa untuk meningkatkan produksi gula nasional. Karena keterbatasan dana, Pemerintah mengundang pihak swasta untuk ikut melaksanakan pengembangan industri gula ini.

Ajakan Pemerintah ini pertama kali direspon oleh PT Gunung Madu Plantations (GMP) yang didirikan tahun 1975 dengan status PMA dan memilih Provinsi Lampung untuk pengembangan industri gula yang dimaksud.

Industri Gula di Lampung

Diawali dengan berdirinya PT GMP di Lampung Tengah pada tahun 1975, Lampung membuktikan bahwa perkebunan tebu tidak hanya dapat dikembangkan di Pulau Jawa. Memang banyak sekali kendala pada tahun 70-80an tersebut, karena minimnya infrastruktur, rendahnya tingkat kesuburan lahan dan sangat terbatasnya tenaga ahli maupun tenaga terampil yang dapat diandalkan. Kondisi seperti ini tidak hanya terjadi di Lampung Tengah, bahkan di wilayah kabupaten lainnya jauh lebih minim.

Tidak lama kemudian, setelah GMP mulai berhasil meningkatkan produktivitas, maka pemerintah pun ikut mengusahakan tebu di Lampung melalui BUMN PTPN VII yang mendirikan Pabrik Gula Bunga Mayang di Lampung Utara. Pihak swasta lebih bersemangat, dan berdirilah PT Gula Putih Mataram (Lampung Tengah), PT SIL dan PT ILP (Tulangbawang) serta PT Pemukasakti Manisindah (Lampung Utara/Way Kanan).

Perlahan tapi pasti, Lampung berhasil meningkatkan produksi gula mulai dari 17.000 ton pada tahun 1978 menjadi hampir 700.000 ton pada tahun 2005, yaitu sekitar 35%-40% dari produksi gula Indonesia. Dengan produksi seperti ini, Lampung kini berada pada urutan ke-2 penghasil gula setelah Jawa Timur.
Dengan adanya 6 perkebunan tebu dengan 5 pabrik gula (PT PSMI baru akan membangun pabrik), maka kontribusi terhadap perkembangan ekonomi di Lampung juga menjadi cukup besar. Tidak kurang dari 40.000 tenaga kerja dari berbagai tingkat keahlian telah dapat diserap, dan tidak kurang dari Rp500.000.000.000 sudah masuk ke kas negara dari sector pajak setiap tahunnya. Industri gula ini telah ikut memperbesar peredaran uang di Lampung maupun secara nasional dalam jumlah yang cukup berarti bagi perputaran kegiatan ekonomi.(amd)

Rabu, 26 September 2007

Pasca Bentrok TNI-Polri Ternate Kembali Tenang

TERNATE (Berita Nasional) : Suasana Kota Ternate, Maluku Utara, Rabu (26/9) kembali tenang setelah ada kesempakatan antara pimpinan TNI dan Polri menjamin keamanan anggota TNI dan Polri yang bertugas menyusul bentrokan berdarah antara anggota TNI dan Polri di Ternate, Senin (24/9), yang menelan korban jiwa dan luka-luka.

Mulai Selasa siang (25/9), anggota polisi di Ternate, Maluku Utara, mulai melaksanakan tugas seperti biasa, setelah sejak Senin pagi semuanya ditarik masuk ke markas, menyusul terjadinya bentrokan.

Untuk menenangkan suasana Gubernur Maluku Utara Thaib Armaiyn menggelar rapat Muspida terbatas, yang dihadiri Kapolda Malut Brigjen Pol Drs Mustofa, Danrem 152 Babullah Ternate Kol Inf Torry Djohar Banguntoro, Danlanal Ternate Kol Laut P Sutrisno serta sejumlah perwira Polda dan Korem.
Rapat tersebut menyepakati bahwa polisi dan TNI mulai Selasa siang akan kembali melaksanakan tugas seperti biasa, Mereka diminta tidak perlu khawatir terkait dengan kasus bentrokan, karena pimpinan Polri dan TNI di Malut akan menjamin keamanan semuanya.
Selain itu, pada rapat tersebut disepakati bahwa mulai Selasa malam, anggota polisi dan TNI di Ternate akan melakukan patroli bersama. Patroli ini ditujukan untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat di seluruh wilayah Ternate.
"Kasus penganiayaan kemarin yang mengakibatkan adanya korban meninggal dan terluka, akan diselidiki secara bersama dan kalau ditemukan pelakunya, baik itu oknum anggota polisi maupun oknum anggota TNI, akan diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku," kata Irpolda Malut.
Adanya kesepakatan dalam rapat muspida terbatas tersebut, diharapkan kasus bentrok tidak lagi melebar dan mendorong munculnya aksi baru. Semua anggota polisi dan TNI di Malut diharapkan menahan diri dan kembali menjaga persatuan dan persaudaraan.
Sementara itu, Danrem 152 Babullah Kol Inf Torry Djohar Banguntoro mengatakan, kalau ada anggotanya yang mencoba melakukan penganiayaan atau penembakan kepada anggota polisi terkait dengan kasus lalu, maka yang bersangkutan akan ditindak tegas.
Bentrok anggota TNI dengan anggota polisi di Ternate itu sempat membuat suasana kota Ternate menjadi mencekam, karena dalam bentrok tersebut, ada korban jiwa, yakni dua anggota polisi tewas tertusuk senjata tajam serta empat anggota polisi dan dua angota TNI mengalami luka tembak dan luka tusuk senjata tajam.
Sejauh ini belum ada penjelasan resmi, baik dari Korem maupun Polda Malut mengenai latar belakang bentrok tersebut, namun sesuai informasi yang ada, penyebabnya dipicu oleh adanya pertengkaran antara oknum anggota polisi dengan oknum anggota TNI sehari sebelumnya (Minggu).(sumber: Antara News)

PDIP Tuntut Klarifikasi Panglima TNI



JAKARTA (Berita Nasional) : Penolakan Mabes TNI meminjamkan helicopter kepada Megawati Soekarnoputri ketika hendak mengunjungi korban gempa di Kepulauan Mentawai, Minggu (23/9), masih menyisakan kemarahan di kalangan PDI Perjuangan.

Fraksi PDIP di Komisi I DPRD bahkan mengancam akan meminta klarifikasi langsung kepada Panglima TNI Marsekal Djoko Suyanto. ‘’Ini bukan persoalan kecil,’’ kata anggota Komisi I dari FPDIP Permadi, Selasa (25/9).

Menurut Permadi, pada 1 Oktober mendatang Komisi I memiliki agenda rapat kerja (raker) dengan Menkopolhukam Widodo AS. Dalam setiap rapat di DPR Panglima TNI selalu mendampingi Menkopolhukam. Kesempatan ini akan dimanfaatkan Fraksi PDIP untuk meminta klarifikasi dari Panglima TNI.

.‘’Kami akan meminta panglima TNI mengklarifikasi pembatalan izin itu. Kalau perlu, Menkopolhukam ikut memberikan penjelasan,’’ tegas Permada dengan nada tinggi,

Dia menyebut peristiwa itu sebagai “Sangat Memalukan”. Apalagi, katanya, selain menjabat ketua umum partai, Megawati adalah presiden Indonesia yang kelima. ‘’Memangnya Bu Mega itu mau pamer kekayaan di lokasi bencana. Dia itu bawa bantuan,’’ sesalnya.

Permadi lantas mengingatkan bahwa Megawati sebenarnya juga terhitung keluarga AURI sendiri. Suami pertama Megawati adalah pilot AURI yang hilang di perairan Maluku dalam operasi Irian Barat. ‘’Pesawat tempur Sukhoi milik AU itu juga dibeli ketika Megawati menjadi presiden dalam tantangan Komisi I,’’ ucapnya.

Politisi yang doyan berbusana hitam-hitam itu menafsirkan TNI melakukan tindakan politik praktis. ‘’TNI ternyata masih berpolitik praktis. Padahal, ini dilarang UU TNI,’’ katanya. (*)

Selasa, 25 September 2007

Situasi Politik Kab. Empat Lawang Memanas

PALEMBANG (Berita Nasional) : Situasi politik di Kabupaten Empat Lawang memanas. Sejumlah kepala desa mengajukan mosi tidak percaya terhadap kepemimpinan pejabat bupati Drs. Abdul Shobur, SH.MM. Para kepela desa yang mengatasnamakan forum kades tsb berunjukrasa ke kantor DPRD Sumsel untuk menyampaikan mosi tidak percayanya.
Demo tersebut memancing demo tandingan dari Forum Pemuda Empat Lawang Bersatu (FP4LB). Berselang sehari setelah enam kepada desa berdemo di kantor DPRD, puluhan massa Forum Pemuda Empat Lawang Bersatu melakukan hal serupa di kantor gubernur Sumsel. Forum ini membela eksistensi pejabat bupati Empat Lawang Abdul Shobur.
Koordinator Lapangan FP4L Apriyanto menyatakan dukungan terhadap kepemimpinan H Abdul Shobur karena dinilai berhasil dalam mengemban amanah. Mereka meminta masyarakat berpikir objektif terhadap kepemimpinan H Abdul Shobur sebagai Penjabat Bupati Empat Lawang.
Dia juga meminta oknum- oknum yang memiliki kepentingan politis untuk tidak mencari-cari kesalahan.”Kalaupun ada keluarga atau saudara yang ingin mencalonkan diri sebagai Bupati Empat Lawang, bersaing dengan sehat dan jangan menjelekkan dan mencari kesalahan orang lain.Belum tentu orang yang menjelekkan akan lebih baik daripada orang yang dijelekkan,” seru Apriyanto yang disambut teriakan para demonstran.
Apriyanto meragukan aksi mosi tidak percaya kades beberapa waktu lalu ke Kantor Gubernur. Menurut dia, berdasarkan hasil pengecekan di lapangan, ada kades yang sudah tidak menjabat lagi sebagai kades. Ini mengindikasikan ada kepentingan politik untuk menjatuhkan Penjabat Bupati Empat Lawang H Abdul Shobur.
”Kalau saja mereka (para kades) tidak murni lagi menyuarakan kepentingan, mau dibawa ke mana nanti Empat Lawang. Ini hanya ambisi orang-orang yang tidak bertanggung jawab,”sesalnya. Koordinator Aksi Arief Rahman mengatakan,dari aksi para kades yang tidak objektif tersebut, jumlahnya hanyalah sedikit. Dia menjelaskan, jumlah desa di Kab Empat Lawang sebanyak 152 desa, sementara yang melakukan aksi mosi tidak percaya hanya 6 kades.
”Jadi, masih ada 146 desa lagi yang menginginkan pembangunan Kab Empat Lawang berkelanjutan,” tegasnya. Mengenai kewenangan menilai kinerja H Abdul Shobur, menurut Arief, diserahkan sepenuhnya kepada Gubernur Sumsel Syahrial Oesman. Dia berharap agar Gubernur dapat berpikir jernih dalam menentukan keputusan yang bijaksana demi pembangunan yang terbebas dari kepentingan politis.(*)

TNI AL Bekuk Belasan Perompak


BATAM (Berita Nasional) : AKSI perampokan di laut, agaknya, masih kerap terjadi. Kemarin, sekitar pukul 10.00 WIB, Gugus Keamanan Laut Armada Barat (Guskamla Armabar) TNI-AL berhasil menggagalkan perampokan sekaligus penyanderaan terhadap ABK (anak buah kapal) tanker berisi 2.250 ton minyak goreng.
Lokasi penangkapan di perairan OPL (outer port limit) Timur, arah perbatasan antara perairan Provinsi Kepulauan Riau, Indonesia, Singapura dan Malaysia. Dalam penyergapan yang menggunakan enam kapal perang dan satu pesawat Nomad itu, anggota TNI-AL berhasil menyelamatkan seluruh sandera ABK kapal tanker MT Kraton GT 1178 No 1107/ba yang berjumlah 17 orang. Sedangkan 14 pelaku diringkus di dalam kapal.
Aparat TNI-AL butuh waktu sekitar tiga jam untuk melumpuhkan para penjahat laut itu. Informasi yang dihimpun di tempat kejadian, kapal milik PT Taruna Cipta Kencana yang berkantor di Jakarta itu dibajak sejak Sabtu (22/9), sekitar pukul 19.30, di perairan Sei Musi Palembang, saat akan berlayar dari Palembang menuju Cilacap.
Para pelaku merapat ke kapal tanker dengan menggunakan speed boat. Dalam menjalankan aksi, gerombolan bajak laut tersebut menggunakan pistol rakitan, granat, dan enam buah parang. Bukan hanya itu, untuk mengelabui petugas, pelaku yang dinilai sudah profesional tersebut langsung mengganti nama MT Kraton menjadi Ratu menggunakan cat yang warnanya sama dengan dinding kapal. Sedangkan kapten dan ABK kapal MT Kraton mereka sandera di ruang juru mudi.
Komandan Guskamla Armabar Laksamana Pertama Denny Novendy kemarin di atas kapal MT Kraton yang telah lego jangkar di perairan dekat Batuampar, Batam, mengatakan, penggagalan pembajakan itu berawal dari informasi yang diperoleh Armabar Sabtu (22/9) lalu, yang mengatakan MT Kraton telah dibajak.
Dalam informasi itu disebutkan bahwa kapal yang seharusnya berlayar ke Cilacap tersebut telah dibelokkan ke arah utara, yakni ke arah perairan perbatasan antara Indonesia, Singapura, dan Malaysia. ‘’Kami mendapatkan informasi pembajakan itu tak lama setelah aksi tersebut dilakukan. Karena dibelokkan ke utara, kami memperkirakan kapal akan dibawa ke Singapura untuk dijual muatannya,” ujar Denny.
Guskamla bersama Lanal Batam lalu melakukan pengawasan di sekitar perairan yang dicurigai digunakan kapal untuk berlayar. Kemarin, sekitar pukul 04.00, mereka mendapatkan informasi bahwa kapal sudah berada di sekitar perairan OPL.
“Kami langsung mengarahkan enam buah kapal perang yang sedang melakukan patroli di sekitar perbatasan. Keenam kapal dibantu dengan satu pesawat Nomad langsung melakukan pengejaran terhadap kapal MT Kraton,” katanya.
Setelah yakin kapal yang dilihat merupakan kapal yang dibajak, anggota TNI-AL langsung melakukan persiapan penyergapan di tengah laut. Caranya, mereka terlebih dahulu mempelajari jalur masuk.Dalam penyergapan itu, yang pertama dilumpuhkan adalah sembilan pelaku yang berada di dekat ruang kemudi. Empat pelaku lainnya berada di dalam kamar kapal dan seorang lagi berada di kamar mesin. Untuk menangkap kelima orang itu, anggota TNI-AL terpaksa melakukan cara paksa dengan mendobrak pintu kamar.
Dikatakan Denny, selain mengamankan pelaku perompakan, pihaknya berhasil mengamankan satu unit pistol rakitan. Juga beberapa KTP atas nama Arsyad (30), Suprapto bin Sugito (25), Setyono, Yusrin Wijaya, dan Hendra Ciptadi (25).
‘’Pengakuan mereka saat beraksi menggunakan empat senpi dan granat, namun yang kami temukan baru satu unit senpi. Sedangkan tiga senpi dan satu granat masih kami cari,” katanya.
Menurut nakhoda MT Kraton Rustandri yang dijumpai di atas kapal yang dibajak, saat kejadian, mereka sedang berlayar dengan kecepatan 9 knot. Di tengah keremangan malam, dia sempat melihat sebuah speed boat yang melaju kencang ke arah mereka.
“Melihat itu, saya langsung curiga sehingga saya membunyikan alarm dan menghidupkan lampu sorot memberi tahu kepada ABK kapal yang berada di kamar,” ujarnya.
Namun, upaya itu tidak membuahkan hasil. Dengan cepat, speed boat tersebut merapat di bagian kiri kapal. Langsung saja dua orang pelaku yang menggunakan pistol naik ke atas kapal dan disusul teman-teman mereka. Pelaku tersebut langsung menyebar dan melakukan penyergapan terhadap ABK kapal.
Selain menghidupkan alarm dan SSAS (ship security alarm system), dia juga sempat menghubungi pandu dan mengatakan bahwa kapal mereka tengah diserang segerombolan orang tak dikenal. Namun, upaya itu tak bisa lama karena pelaku sudah berada di dekatnya.
“Saya sempat dipukul dan diancam dengan pistol. Saya juga disuruh untuk mematikan alarm. Mereka meminta saya tidak melawan dan mau mengikuti kemauan mereka. Karena tidak berdaya, saya langsung menyerah dan kapal langsung dinakhodai mereka,” kata Rustandri.
Di tempat terpisah, Edi, salah seorang pelaku pembajakan, mengaku bahwa mereka menjalankan aksi atas suruhan bos mereka yang bernama Zul yang berada di Palembang. ‘’Yang merencanakan perampokan ini adalah Zul. Saya hanya bertugas sebagai nakhoda kapal jika aksi ini berhasil,” jelasnya.Saat ditanya dapat bayaran berapa, Edi mengatakan tidak tahu karena dia hanya ikut. Sedangkan yang mengatur siapa yang akan membeli nanti di luar negeri, dia tidak tahu. ‘’Tugas saya hanya bawa kapal,” jelasnya. (sumber: Batam Post)

DPRD Ajukan Dana Tambahan Rp2 Miliar

BANDAR LAMPUNG (Berita Nasional): DPRD Lampung meminta tambahan anggaran Rp2 miliar dalam rencana APBD Perubahan 2007 untuk perjalanan dinas. Usulan itu disampaikan dalam rapat pembahasan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Perubahan APBD 2007, Senin (24-9).
Beberapa anggota DPRD minta agar agaran itu ditambah dari Rp1 miliar menjadi Rp2 miliar setelah mendengar Sekretaris DPRD Lampung Mahyudin menjelaskan rencana anggaran DPRD di Lampung senilai Rp1 miliar.
Anggota DPRD dari Fraksi Partai Golkar Najamuddin Mos mengancam anggaran eksekutif tidak akan disetujui jika usulan DPRD tersebut tidak disetujui.
Menanggapi hal itu, Kepala Bappeda Suryono S.W, mengatakan kalau usulan penambahan anggaran di DPRD tergantung dari kondisi keuangan. "Kalau Karo Keuangan (Kepala Biro Keuangan Herman H.N., red) bilang cukup, ya boleh Rp2 miliar," kata Suryono.
Dalam surat nomor 903/1839/IV.01/2007 tanggal 3 September 2007 tentang penyampaian KUA Perubahan, disebutkan ada asumsi perubahan pendapatan Rp54,2 miliar. Pendapatan itu berasal dari sisa lebih perhitungan anggaran (silpa) Rp45,2 miliar dan kenaikan PAD dari jasa giro senilai Rp9 miliar.
Rapat pembahasan KUA perubahan APBD 2007 antara Panitia Anggaran (Panang) DPRD dengan Panang Pemprov Lampung yang berlangsung kemarin dimulai pukul 9.30 di ruang rapat komisi DPRD Lampung.
Rapat dihadiri Sekprov Lampung yang baru Irham Jafar Lanputra. Rapat dipimpin wakil ketua DPRD Lampung Nurhasanah didampingi Gufron Azis Fuadi dan Ismet Romas.(*)

Kamis, 20 September 2007

Buoy Pendeteksi Tsunami Diluncurkan di Jakarta


JAKARTA (Berita Nasional) :Pemerintah Indonesia bekerja sama dengan Pemerintah Amerika Serikat meluncurkan buoy pendeteksi tsunami di Jakarta, Rabu (19/9). Rencananya, hingga akhir tahun depan, sekitar 22 buoy pendeteksi tsunami akan terpasang di seluruh wilayah Indonesia.
Peluncuran buoy pendeteksi tsunami dilakukan di atas kapal riset Baruna Jaya III di Tanjungpriok, Jakarta. Buoy tersebut berjenis Deep Ocean Assesment and Reporting of Tsunami (DART) yang dibuat oleh National Oceanic and Atmospheric Administration dari Amerika Serikat. Selain buoy DART, Kapal Baruna Jaya III juga akan meluncurkan buoy Atlas yang berfungsi untuk memantau kondisi kelautan dan iklim. Seluruh buoy tersebut akan diletakkan di Samudera Hindia di sebelah barat Pulau Sumatra.
Kepala BPPT Said D. Jenie mengatakan, saat ini, telah terpasang lima buoy pendeteksi tsunami di Indonesia. Salah satunya adalah buoy buatan anak bangsa. Dengan buoy ini, peringatan dini tsunami dapat diumumkan kepada masyarakat, paling lambat 15 menit setelah potensi tsunami terdeteksi. BPPT juga berencana akan membuat lima buoy pendeteksi tsunami hingga akhir 2009.(*)

Tim Verifikasi Korban Gempa Dikirim Ke Bengkulu


JAKARTA (Berita Nasional) : Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat (Menkokesra) Aburizal Bakrie alias Ical, Rabu (19/9), mengatakan, akan mengirim tim untuk memverifikasi data-data kerusakan akibat gempa di Bengkulu dan Sumatra Barat. Menurut Ical, verifikasi dilakukan agar tidak ada kesimpangsiuran data dalam pemberian bantuan untuk korban gempa yang rumahnya rusak.
Menurut Menkokesra tim verifikasi akan dikirim setelah mendapat informasi dari bupati dan gubernur setempat. "Saat ini belum ada intruksinya karena masih penyelesaian tahap tanggap darurat. Setelah tanggap darurat selesai, saya akan rapat dengan para bupati dan gubernur. Saya akan meminta data-data akurat tersebut dibawa ke Jakarta untuk diproses. Ketentuan ini juga berlaku di daerah yang mengalami bencana alam," ujar Ical.
Sementara itu, sedikitnya 160 warga Desa Pasar Lais, Kecamatan Lais, Kabupaten Bengkulu Utara, hingga Rabu (19/9) masih mengungsi di lokasi pengungsian Lapangan PBTJ. Mereka mengaku trauma akan gempa susulan yang masih terjadi, ditambah isu tsunami yang akan melanda desa mereka.
Salah seorang pengungsi, Dede mengaku selama mengungsi bantuan yang mereka terima sangat minim. Bahkan tenda tenda yang mereka gunakan adalah tenda pribadi dengan kualitas ala kadarnya. Selama mengungsi warga mengaku hanya menerima 1,5 kilogram beras untuk tiap satu kepala keluarga dari pemerintah. Para pengungsi lebih banyak menerima bantuan dari kerabat, baik berupa sembako, tenda atau selimut.
Sepekan pascagempa, aktivitas pemerintahan di Kabupaten Bengkulu Utara belum dapat berjalan sepenuhnya. Atap gedung berlantai dua yang terbuat dari genteng tampak berjatuhan dan tembok retak-retak di setiap penjuru.
Akibat rusaknya gedung perkantoran tersebut, kantor yang menjadi basis pemerintahan Bengkulu Utara tersebut lumpuh. Hanya sekitar 50 persen pelayanan yang berjalan, itupun di ruangan-ruangan yang masih dapat digunakan. Sebagian besar pegawai pun belum dapat bekerja. Wakil Bupati Bengkulu Utara menyatakan agar pemerintahan tidak lumpuh total, pelayanan umum seperti rumah sakit dan sekolah tetap berjalan. Namun, tetap memperhatikan situasi dan kondisi yang ada.
Sementara itu, kegiatan belajar mengajar di Kecamatan Lais, Bengkulu Utara belum berjalan normal. Hal itu disebabkan gedung sekolah rusak berat. Sekolah yang belum berjalan antara lain Madrasah Tsanawiyah di Desa Pal Tiga Puluh, Lais, Bengkulu Utara. Empat bangunan gedung sekolah tersebut rusak total hingga proses belajar mengajar tidak mungkin dilakukan.
Kegiatan belajar di Sekolah Dasar Negeri II Lais juga belum berjalan sebab tujuh ruang belajar masih rusak. Meski telah menjalani aktivitas belajar lewat tenda bantuan pemerintah, para guru tetap berharap memperoleh bantuan tenda lebih baik untuk kelancaran proses belajar mengajar. Mereka menyatakan tenda yang ada hanya bertahan satu minggu.(*)

Rabu, 19 September 2007

Gempa Susulan 4,8 SR Goyang Bengkulu

BANDARLAMPUNG (Berita Nasional/ANTARA News) - BMG melaporkan terjadinya gempa susulan berkekuatan 4,8 pada skala Richter (SR) pada Rabu pagi pukul 07.06 WIB di wilayah 100 Km baratlaut Lais, Bengkulu.Gempa itu terjadi pada kedalaman 30 Km dengan lokasi 3.07 derajat LS-101.27 derajat BT, demikian BMG dalam situsnya.Juga disebutkan gempa berkekuatan 4,7 SR terjadi pada Selasa malam, pukul 23.52 WIB, di wilayah 169 Km baratdaya Painan, Sumbar, dengan kedalaman gempa 20 Km. (*)

Nurdin Khalid Ditangkap Aparat Kejagung


JAKARTA (Berita Nasional) : Terpidana dua tahun dalam kasus korupsi ditribusi minyak goreng Bulog, Nurdin Halid, pagi tadi ditangkap aparat Kejaksaan Agung. Setelah ditangkap, Nurdin Halid dititipkan di Rumah Tahanan Salemba, Jakarta Pusat, sebelum dibawa ke Lembaga Pemasyarakatan Cipinang, Jakarta Timur.
Ketua Umum Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia itu ditangkap di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, sekitar pukul 4.30 WIB. Saat itu Nurdin berada di dalam mobil Honda Accord berwarna hitam.
Sejak diputuskan bersalah dan divonis hukuman penjara dua tahun oleh Mahkamah Agung, Nurdin menghilang beberapa hari dan sempat akan dipanggil paksa oleh kejaksaan. Bahkan, Jaksa Agung Hendarman Supandji menegaskan, pihaknya akan melakukan upaya paksa jika hingga batas waktu yang ditentukan Nurdin Halid tidak menyerahkan diri.
Terpidana dua tahun dalam kasus korupsi ditribusi minyak goreng Bulog, Nurdin Halid, membantah dirinya ditangkap aparat Kejaksaan Agung. Menurut Nurdin, dirinya hanya memenuhi panggilan Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Dan sesuai petunjuk pihak Kejari Jaksel, dirinya bisa langsung datang ke Rumah Tahanan Salemba dan di sana dirinya menjalani proses registrasi.
Dalam pemberitaan sebelumnya memang disebutkan bahwa Nurdin Halid ditangkap aparat Kejaksaan Agung di kawasan Menteng, Jakarta Pusat. Setelah ditangkap, Nurdin Halid lalu dititipkan di Rumah Tahanan Salemba, Jakarta Pusat, sebelum dibawa ke Lembaga Pemasyarakatan Cipinang, Jakarta Timur.
"Saya bukan menyerahkan diri. Kalau menyerahkan diri, orang pernah lari. Saya tidak pernah lari. Saya memenuhi panggilan kejaksaan negeri. Jadi bukan menyerahkan diri, apalagi ditangkap," bantah Nurdin Halid, Selasa pagi ini.
"jadi, kemarin, saya menerima surat panggilan dari Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Keluarga saya mungkin sudah menerima pada hari Sabtu. Setelah itu saya melakukan koordinasi dengan pihak Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Saya mendapat petunjuk dari kejaksaan untuk melapor langsung ke Rutan Salemba dengan aparat kejaksaan," tambah Nurdin.
"Jadi saya dari rumah langsung jam setengah lima pagi tadi, setelah saya salat Subuh berangkat ke Rutan Salemba dan bertemulah aparat kejaksaan untuk proses registrasi. Dan sekarang proses registrasi masih sedang berlangsung. Jadi, tidak ada pemeriksaan intensif, penangkapan tidak ada," kata Nurdin.
Ia menegaskan, ia mengaku tidak segera melapor ke kejaksaan setelah keputusan Mahkamah Agung dijatuhkan. Nurdin mengaku dirinya kaget atas putusan tersebut. Jadi, ia perlu persiapan mental menerima keputusan tersebut.(*)

Jumat, 14 September 2007

Wilayah Gempa Ditetapkan dalam Status Tanggap Darurat


JAKARTA (Berita Nasional) : Pemerintah menetapkan Bengkulu Utara dan pesisir barat Sumatra dalam status tanggap darurat. Hal ini diputuskan dalam rapat terbatas yang dipimpin Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di Bandara Halim perdana Kusumah, Jakarta, Kamis (13/9). Setelah mendengarkan laporan pantauan empat menteri dalam rapat tersebut, Presiden menyatakan dampak kerusakan di daerah yang dilanda gempa tidak terlalu besar mengingat besarnya skala gempa.
Dari hasil pantauan empat menteri, Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat Aburizal Bakrie menyatakan jumlah korban jiwa akibat gempa sebanyak 10 orang. Enam orang di Bengkulu dan empat orang di Sumatra Barat. Menko Kesra juga mengatakan Bengkulu Utara dan pesisir selatan Sumatra ditetapkan tanggap darurat selama satu pekan. Sementara sejumlah wilayah lain yang juga terkena gempa dinyatakan tanggap darurat selama tiga hari ke depan.
Presiden juga menyampaikan bela sungkawa terhadap korban gempa. Presiden meminta warga waspada karena masih adanya gempa susulan. Presiden lebih lanjut menghargai reaksi masyarakat di lokasi gempa saat ini jauh lebih baik dibanding musibah-musibah sebelumnya yang melanda Indonesia. Hal ini disebabkan simulasi menghadapi bencana yang seringkali dilakukan dan diikuti masyarakat. Pemerintah sendiri berencana akan mengembangkan infrastruktur dalam menghadapi bencana tsunami yakni pemasangan buoy di sepanjang pantai sejauh 300 kilometer dan tightgate yang ditargetkan pemasangannya selesai pada 2008.(*)

Rabu, 12 September 2007

Kegiatan Bahasa dan Sastra Kurang Wahana


PALEMBANG (Berita Nasional) : Rangkaian kegiatan dalam rangka Bulan Bahasa dan Sastra Tahun 2007 yang diselenggarakan Balai Bahasa Sumsel ditutup Selasa (11/9) dengan penyerahan hadiah. Banyaknya peserta dari kalangan pelajar dan mahasiswa menunjukkan kegiatan bahasa dan sastra diminati tetapi kurang wahana penyaluran.
Kepala Balai Bahasa Sumsel B Trisman mengungkapkan, kegiatan Bulan Bahasa dan Sastra selama sebulan diikuti sekitar 1.500 peserta dan 120 sekolah di Sumatera Selatan. Sebagian besar sekolah di kabupaten/kota di Palembang ikut serta.
"Kualitas peserta juga meningkat dari segi apresiasi maupun kemampuan. Pada lomba tahun- tahun sebelumnya, penampilan para peserta cenderung monoton namun tahun ini tampak dipersiapkan dengan baik. Misalnya dalam lomba musikalisasi puisi tahun lalu, peserta hanya membuat musikalisasi berdasarkan naluri tetapi sekarang tidak," kata Trisman.
Menurut Trisman, pelajar dan mahasiswa di Sumsel memiliki minat yang tinggi terhadap bahasa dan sastra tetapi tidak mempunyai kesempatan berpartisipasi. "Pemerintah daerah di Sumsel perlu mendukung pengembangan minat bahasa dan sastra di kalangan pelajar dan mahasiswa. Kami merasa dukungan dari pemerintah daerah dan pihak yang berkompeten masih terlalu jauh dari harapan," ujar Trisman.
Tahun depan, kata Trisman, kegiatan dalam rangka Bulan Bahasa dan Sastra akan lebih ramai dengan kegiatan karena bertepatan dengan Tahun Bahasa. Balai Bahasa Sumsel merencanakan membuat kegiatan selama satu tahun sehingga setiap bulan ada kegiatan.
Trisman mengutarakan, meningkatnya minat terhadap bahasa dan sastra tidak terlepas dari adanya kegiatan bengkel sastra yang diselenggarakan di sekolah- sekolah. Sayangnya, kegiatan bengkel sastra untuk tahun 2007 sudah berakhir dan baru dilaksanakan lagi tahun depan.
"Bengkel sastra adalah sarana pembelajaran bahasa dan sastra. Akhirnya para pelajar mampu menampilkan sebuah karya yang baik. Motivasi individu untuk menggeluti bahasa dan sastra itu penting, tetapi yang tidak kalah penting adalah kondisi lingkungan sekitar yang mendukung," ujarnya. (kcm)

Selasa, 11 September 2007

Bandar Sabu di Palembang Ditangkap


PALEMBANG (Berita Nasional) : Kepolisian Daerah Sumatera Selatan kembali menangkap seorang bandar sabu-sabu dan ekstasi bernama A Tjuan (33), warga Palembang. A Tjuan diduga kuat menjadi salah satu jaringan dari bandar besar narkoba, Welly, yang ditangkap polisi beberapa hari lalu.
Tertangkapnya A Tjuan ini semakin mempertegas bahwa kegiatan perdagangan narkoba di bumi Sriwijaya perlu diperhatikan lebih serius. Untuk itu, polisi berjanji meningkatkan kewaspadaan serta membentuk tim khusus untuk menekan peredaran narkoba khususnya menjelang bulan Ramadhan.
Kepala Unit I Idik I Direktorat Narkoba Polda Sumsel Ajun Komisaris Syahrir MS menyatakan, informasi penangkapan A Tjuan berasal dari masyarakat yang disampaikan kepada Poltabes Palembang dan Polda Sumsel. "Surat itu berisi kecurigaan warga terhadap aktivitas di sebuah rumah di Jalan Mayor Ruslan, Lorong Tugu Mulyo, Kota Palembang. Surat ini kemudian dilimpahkan ke unit saya," kata dia.
Setelah mengamati beberapa hari, Syahrir lalu memimpin sendiri penggerebekan ke rumah tersangka pada Senin (10/9). A Tjuan didapati menggunakan narkoba di rumah tersebut. Barang bukti yang didapatkan polisi meliputi sabu-sabu seberat setengah ons, pil ekstasi jenis inex enam butir dengan warna biru, beberapa bong alat menyabu, serta plastik pembungkus narkoba.
"Jika diperkirakan, barang bukti itu nominalnya lebih dari Rp 50 juta. A Tjuan dikategorikan sebagai pengedar dan juga kaki tangan dari bandar besar narkoba, Welly, yang tertangkap beberapa hari lalu," ujar Syahrir.
Selama bulan Ramadhan, Syahrir berjanji, polisi akan menekan kegiatan perdagangan narkoba seminim mungkin. Saat ini, polisi sudah memiliki tim khusus untuk memantau dan menangkal kegiatan narkoba di Palembang.
Polisi memprihatinkan perihal masih luasnya mata rantai peredaran narkoba di Palembang. Dari hasil pemeriksaan terhadap tersangka, pria yang baru tertangkap tersebut mengungkapkan masih banyak bandar lain yang belum tertangkap. "Mereka sama-sama menjadi mata rantai dari Welly," tutur dia.
Agar hasil kinerja kepolisian bisa berjalan maksimal, Syahrir mengimbau kerja sama dari masyarakat. Laporan warga Jalan Mayor Ruslan dengan mengirim pemberitahuan tertulis kepada polisi merupakan cara yang baik. "Cara ini bisa ditiru warga lainnya. Kalau ada hal aneh dan mencurigakan, laporkan saja kepada kami. Pasti kami tindak lanjuti," ujar Syahrir. (*)

Senin, 10 September 2007

Abdul Shobur Siap Pimpin Kab. Empat Lawang


Lelaki berkulit putih dengan perawakan sedang ini, dilahirkan di Pendopo Lintang. Ia terkenal sebagai sosok lelaki yang ramah dan penuh perhatian pada lawan bicara. Ketika Empat Lawang resmi menjadi kabupaten definitive, berpisah dari Kabupaten Lahat, Abdul Shobur dilantik oleh Mendagri ad interim Widodo AS, sebagai pejabat sementara (pjs) Bupati Kabupaten Empat Lawang. Dengan demikian, saat ini ia memangku dua jabatan sekaligus, yakni sebagai kepala dinas Perindustrian Provinsi Sumatera Selatan dan Pjs. Bupati Empat Lawang.

Bersatu menuju kebaikan. Itulah motto yang tertanam kokoh pada sosok pria kelahiran Pendopo Lintang pada 15 Mei 1954 lalu dan diberi nama Abdul Shobur.Dengan motto itu pula, putra pasangan H. Muhammad bin H. Kories dengan Hj. Zuhairiah, berhasil menorehkan berbagai prestasi dan jabatan, baik dalam organisasi maupun pemerintahan.Semua yang diraih sekarang ini, adalah buah dari kerja keras dan budaya disiplin yang selalu diterapkan orang tua nya sejak kecil. Karena disiplin dan keuletannya dalam belajar, akhirnya Shobur yang menyelesaikan SMP tahun 1969 mendapat beasiswa dari SPMA Negeri Palembang.Karena saat itu masih terlalu kecil untuk merantau, Shobur sempat ragu ragu menerima tawaran tersebut. Namun berkat dukungan penuh dari orang tuanya, akhirnya Shobur kecil sudah merantau ke Palembang.Meskipun kota ini masih asing bagi Shobur, tapi dengan keuletan dan kemampuan yang dimiliki Jemo Dusun ini berhasil menamatkan SPMA Negeri, dan awal Pebruari 1973 Shobur diangkat menjadi PNS, yang kemudian ditempatkan di Kecamatan Ulumusi sampai tahun 1974, dan akhirnya pindah ke Pemerintahan Kota Palembang.
Ketika dilantik sebagai pejabat sementara bupati Empat Lawang, Drs. H. Abdul Shobur, SH.MM., menerima tanggung jawab itu sebatas tugas seorang PNS. Namun, seiring berjalannya waktu, dan aspirasi yang berdatangan dari berbagai lapisan masyarakat mendaulat dirinya agar mencalonkan diri pada pemilihan kepala daerah tahun depan, Abdul Shobur akhirnya dengan mantap memutuskan untuk ikut pencalonan.

“Saya mencalonkan diri bukan untuk mencari popularitas atau mencari uang. Ini murni panggilan jiwa. Daerah Empat Lawang ini membutuhkan saya. Setiap hari saya menerima rombongan utusan masyarakat yang menyampaikan dukungan. Saya tidak bisa menolaknya,” kata Abdul Shobur ketika ditemui rumah dinasnya di Tebing Tinggi, baru-baru ini.

Ia memutuskan untuk maju dalam pencalonan dan pemilihan kepala daerah Kabupaten Empat Lawang yang akan digelar tahun depan. Sebagai konsekuensinya ia bersedia mengundurkan diri dari jabatannya saat ini.

Abdul Shobur bahkan sudah merancang berbagai program kerja dan program pembangunan yang akan dilaksanakannya apabila kelak terpilih menjadi bupati. Yang menjadi pilihan utamanya adalah meningkatkan perekonomian masyarakat. “Menghidupkan roda perekonomian dan meningkatkan pendapatan per kavita masyaraakt Kabupaten Empat Lawang,” katanya.

Soal keamanan, yang dinilai sangat rawan di kabupaten baru ini, Abdul Shobur mempunyai trik sendiri untuk “menjinakkan” para preman dan bandit-bandit di daerah ini. “Mereka sudah saya bina ke arah yang positif,” katanya.

Salah satu program Abdu Shobur adalah menjadikan Kabupaten Empat Lawang sebagai daerah produsen hasil perkebunan, pertanian, dan perikanan. Potensi alam daerah ini sangat menunjang.

“Selama ini petani menjual hasil pertaniannya seperti kopi berupa biji kopi. Nanti akan saya ubah yang dijual bukan lagi biji kopi, tapi kopi bubuk yang sudah dikemas. Begitu juga dengan hasil pertanian lainnya, termasuk juga perikanan,” kata Abdul Shobur.

Bagaimana dengan program lain? Tentu saja Abdul Shobur telah menyiapkannya. Tapi, ia belum bersedia buka-bukaan. Kalo sudah jadi calon tetap baru ia sosialisasikan program-program yang lain.
Pendidikan Terakhir

Umum : 1. S.1 STIA LAN RI tahun 1981
2. S.1 Fakultas Humum tahun 1988
3. S.2 Magister Management tahun 1999

Diklat Struktural : 1. SPADYA DEPDAGRI Angkatan XIV Tahun 1989 di
Bandung .
2. SPAMA LAN RI Angkatan I Tahun 1995 di Jakarta
3. SPATI DIKLATPIM Tk. LAN RI Angkatan ke IV tahun
2003 di Jakarta.

Riwayat Jabatan

Kasubag Peng. Perkotaan Pemda Kotamadya TK II Palembang tahun 1981-1982 (Ess Va)
Kepala Bidang Sosial Budaya Bappeda Tk. II Palembang Tahun 1982-1985 (Ess IVa)
Sekretaris Bappeda Tk II Palembang tahun 1985-1991 (Ess IVa)
Sekretaris DPRD TK II Palembang tahun 1991-1995 (Ess IIIb)
Kepala Kantor Catatan Sipil Kodya Palembang tahun 1995-1998 (Ess IIIa)
Sekretaris Wilayah Daerah Kab. Ogan Komering Ulu tahun 1998-2000 (Ess IIb)
Plt. Walikota Administratif Baturaja tahun 1999
Plt. Bupati KDH Tk. II Ogan Komering Ulu tahun 1999-2000
Plt. Kepala Dinas Penerangan Provinsi Sumatera Selatan tahun 2000-2001 (Ess IIa)
Kepala Biro Hukum Ortala Setda Provinsi Sumatera Selatan tahun 2001 (Ess IIb)
Kepala Badan Kepegawaian Daerah BKD Provinsi Sumatera Selatan tahun 2001 (Ess IIa)
Sekretaris DPRD Provinsi Sumatera Selatan tahun 2002-2003 (Ess. IIa)
Asisten Sekda Provinsi Sumatera Selatan Bidang Ketataprajaan tahun 2003-2005 (Ess IIa)
Asisten Sekda Provinsi Sumatera Selatan Bidang Ketataprajaan dan Kesra tahun 2005-2006 (Ess IIa)
Kadis Perindag Provinsi Sumatera Selatan tahun 2006 – sekarang (Ess IIa)
Penjabat Bupati Kabupaten Empat Lawang tahun 2007 – sekarang.

Nilai DP3 Terakhir

DP3 tahun 2003 nilai rata-rata 91,375 (Amat Baik)
DP3 tahun 2004 nilai rata-rata 91,375 (Amat Baik)
DP3 tahun 2005 nilai rata-rata 91,375 (Amat Baik)
DP3 tahun 2006 nilai rata-rata 91,375 (Amat Baik)

Tanda Jasa/Tanda Kehormatan/Piagam Penghargaan

Pelestarian Perjuangan Angkatan 45 dari Ketua Umum DHN Angkatan 45 (tahun 1995)
Tokoh Pemerhati Karang Taruna Tk. I Provinsi Sumatera Selatan dari Gubernur Kepala Derah Tk. I Sumatera Selatan (tahun 1996)
Satya Lencana Karya Satya 20 Tahun dari Presiden RI (tahun 1999)
Anugerah Korpri dari Gubernur KDH Tk. I Sumatera Selatan (tahun 1999)
Satya Lencana Veteran RI dari Pimpinan Pusat LVRI (tahun 2001)
Satya Lencana Karya Satya 30 Tahun dari Presiden RI (tahun 2003)

Organisasi

Dewan Penasehat KNPI Kotamadya Dati II Palembang tahun 1982-1986
Ketua Umum FKKT Provinsi Sumatera Selatan tahun 1988-1993
Sekretaris DHC Angkatan 45 Kotamadya Palembang tahun 1992-1998
Badan Penasehat ICMI Orsat Almunawaroh Palembang tahun 1992-1998
Ketua Bapor Korpri Kotamadya Palembang tahun 1994-1988
Dewan Paripurna Angkatan 45 Provinsi Sumatera Selatan tahun 1995-2001
Ketua ICMI Orsat Baturaja tahun 1998-2000
Wakil Ketua Umum KONI Tk. II Ogan Komering Ulu tahun 1998-2000
Ketua GN-OTA Kabupaten Ogan Komering Ulu tahun 1998-2000
Ketua DPC Korpri Kabupaten Ogan Komering Ulu tahun 1999-2000
Kapus Preventif BKND Provinsi Sumatera Selatan tahun 2000 – 2005
Ketua Umum PERSADI Wilayah Sumatera Selatan tahun 2000 – sekarang
Ketua ICMI Orwil Sumatera Selatan tahun 2000 – 2005
Waka Kwarda Provinsi Sumatera Selatan tahun 2000 – 2006
Wakil Ketua Dewan Pertimbangan Angkatan 45 Provinsi Sumatera Selatan tahun 2001 – 2006
Wakil Ketua Umum Pembina Adat Provinsi Sumatera Selatan tahun 2004 – sekarang
Wakil Ketua I DP Korpri Provinsi Sumatera Selatan tahun 2004 – 2009
Ketua Bappor Korpri Provinsi Sumatera Selatan tahun 2004 – 2009
Dewan Penasehat ICMI Orwil Sumatera Selatan tahun 2005 – 2010
Wakil Ketua Forum Ikhuwa Ulama Umaro Provinsi Sumatera Selatan tahun 2005 – 2010
Wakil Ketua Dewan Penasehat MUI Provinsi Sumatera Selatan tahun 2006 – 2011
Ketua Harian Kwarda Pramuka Provinsi Sumatera Selatan tahun 2006 – 2011

Kursus/Latihan/Penataran

Problem Solving and Decision Making, tahun 1978 di Bandung
System and Decision Making, tahun 1979 di Bandung
Kepemimpinan, tahun 1979 di Bandung
Penataran P-4, tahun 1980 di Bandung
Manajemen Pemerintah Daerah, tahun 1980 di Bandung
Training of Traniners, tahun 1981 di Bandung
Administrasi Pembangunan, tahun 1980 di Bandung
Administrasi Material, tahun 1982 di Bandung
Project Management System, tahun 1985 di Bandung
Analisis Dampak Lingkungan, tahun 1986 di Bandung
Pelatihan Pembangunan Desa dan Perkotaan, tahun 1987 di Malang
Tarpadnas, tahun 1991 di Palembang
Komunikator Jiwa, Semangat dan Nilai-nilai 45, tahun 1994 di Palembang
Gladi Bina Praja, tahun 1995 di Palembang
Manajemen Strategik, tahun 1995 di Palembang
Diklat Kependudukan, tahun 1996 di Jakarta
Manajemen Keuangan, tahun 1996 di Jakarta
Manajemen Pemerintahan Lemhanas, tahun 2004 di Palembang

Perguruan Tinggi

Direktur Akademi Manajemen Koperasi (AMKOP) Palembang tahun 1992 – 1996
Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen (STIM) Palembang tahun 1995 – 1998
Wakil Ketua Yayasan Pendidikan Sebimbing Sekundang (Universitas Baturaja) tahun 1999 – 2000
Ketua Yayasan Perguruan Tinggi STIM-AMKOP Palembang tahun 2001 – sekarang

Penugasan ke Luar Negeri

Saudi Arabia, 1994
Singapore, 1998, 2004
Kualalumpur, Malaysia, 1998, 2003, 2005
Shanghai, 2006
Ho Chi Minh, Vietnam, 2006

Lain-lain

Koordinator Operasi TNI AMD Manudnggal XII tahun 1983, Manunggal XXI tahun 1984, Manunggal XXIII tahun 1985, dan Manunggal XXVII tahun 1987 Kotamadya Dati II Palembang.
Sekretaris Badan Pertimbangan Daerah (BPD) DAti II Palembang tahun 1991 – 1995
Tim Bimbingan Haji Daerah Tk II Palembang tahun 1994
Ketua Badan Pengawas PDAM Kabupaten Ogan Komering Ulu tahun 1999 – 2000
Aktif mengikuti seminar regional maupun naisonal.

Minggu, 09 September 2007

Hubungan RI-Australia Berdasarkan Kepercayaan


SYDNEY (Berita Nasional) : Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengatakan, hubungan persahabatan antara Indonesia dan Australia dibangun berdasarkan rasa saling percaya satu sama lain."Saya senang mengatakan bahwa antara Australia dan Indonesia pada dasarnya ada hubungan kepercayaan," katanya pada pertemuan dengan Asialink di Sydney, Australia, Minggu malam.Tanpa rasa saling percaya, kata Presiden yang didampingi Ibu Ani Yudhoyono dan sejumlah menteri kabinet, tidak akan ada hubungan yang dekat dan efektif seperti sekarang, baik dalam forum multilateral maupun bilateral.Menurut Presiden, Australia merupakan mitra penting Indonesia dalam perdagangan dan investasi.Presiden mengharapkan hubungan kedua negara ke depan akan terus berjalan dengan baik. Asialink merupakan suatu organisasi Australia yang mempromosikan pemahaman publik terhadap Australia dan negara-negara Asia.Asialink berupaya mendorong penguatan hubungan Australia dan Asia melalui berbagai forum internasional, serta program pertukaran sekolah dan budaya.Hadir dalam acara tersebut Ketua Asialink Sid Myer, Menteri Lingkungan Australia Malcolm Turnbull, serta para pengusaha dan pejabat kedua negara.(ant)

700 Juta Bibit Pohon Akan Hijaukan Indonesia

JAKARTA (Berita Nasional) : Menteri Kehutanan MS Ka`ban mengatakan, sebanyak 318 Balai Pengelolaan DAS (BP DAS) Dephut dan dinas kehutanan kabupaten/kota akan menyalurkan 700 juta bibit pohon kepada masyarakat untuk program penghijauan tanaman 2007-2008."Penyaluran bibit tanaman kepada masyarakat seperti Majelis Taklim Dewan Masjid Indonesia (DMI) agar masyarakat ikut menjaga pohon guna mencegah bencana longsor, banjir dan meningkatan pendapatannya," katanya sesuai Berbicara pada Tabligh Akbar dan Dzikir DMI di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, Sabtu.Menurut Menhut, upaya mengajak masyarakat agar dengan kesadarannya menanam pohon dimaksudkan menyukseskan gerakan nasional penghijauan lahan yang dicanangkan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada April 2006."Jika setiap kawasan dari 700 kawasan dapat ditanami pohon pada areal 1.000 ha, maka terdapat 700.000 ha lahan yang berhasil dihijaukan dengan 700 juta bibit pohon yang jenisnya sesuai keinginan masyarakat, seperti bibit pohon nangka, alfukat, durian, sukun atau jati," katanya. Di depan puluhan ribu ibu anggota Majelis Taklim DMI itu, Menhut mengatakan, gerakan penaman bibit pohon juga merupakan perintah Nabi Muhammad SWA yakni agar umat Islam mendapat rahmat kekayaan dari hasil tanaman, terhindar dari bencana alam serta memiliki udara sejuk dan cadangan air cukup. Selain itu, katanya, dengan memiliki banyak tanaman, maka masyarakat dan umat Islam akan terhindar dari kemiskinan dan kelaparan, sebab kemiskinan akan mendekatkan kepada ketidakimanan kepada Allah SWT.Sebelumnya, Ketua Umum DMI KH Dr Tarmizi Taher mengatakan, acara itu diikuti pencanangan seperti pembukaan lahan produktif untuk kaum duafa, memakmurkan masjid, majelis taklim, budaya Qurani, budaya menanam, dan pencanangan tahun kebangkitan ekonomi syariah. Pembukaan lahan produktif untuk kaum duafa, misalnya, berupa pengelolaan satu hektare sawah di wilayah Cianjur, Jawa Barat."Hasilnya diharapkan bisa meningkatkan taraf hidup kaum duafa dan membuka lahan produktif di wilayah lain, sehingga dapat menyebar ke berbagai daerah," kata Ketua Badan Kerjasama Majelis Taklim DMI, Nurdiati Akma.Sedangkan bagi pengembangan ekonomi syariah, lanjut Nurdiati, diimbau kepada jemaah untuk menabung dan melakukan kegiatan ekonomi berbasis syariah."Mereka yang masih menabung di bank-bank umum, misalnya, diharapkan bersedia memindahkan rekeningnya ke bank-bank syariah," katanya.Tarmizi juga mengatakan, tabligh akbar dan dzikir bersama itu dilakukan sebagai wujud syukur atas Kemerdekaan RI yang telah mencapai 62 Tahun sekaligus memanjatkan doa menjelang Ramadhan 1428 H pada pertengahan September 2007 bagi kemaslahatan dan keberkahan Bangsa Indonesia.(ant)

MUI Madiun Akan Bersikap Tegas Pada Ratu Adil

MADIUN (Berita Nasional) - Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Madiun, Jawa Timur akan bersikap tegas pada Rusmiyati (51), seorang wanita penyebar ajaran baru dari langit yang mengaku sebagai ratu adil dan juru selamat manusia.Ketua MUI Kota Madiun, Sutoyo, Minggu, di Madiun, mengatakan, Rusmiyati telah mengajukan izin dan rekomendasi penyebaran ajarannya itu tetapi jawabannya akan diputuskan pada sidang pleno hari Selasa (11/9) di Kantor MUI Kota Madiun.Rusmiyati, warga Jalan dr Cipto Nomor 3 Kota Madiun, itu mengaku telah mendapat petunjuk dari langit untuk menyampaikan ajaran baru bagi umat manusia. Ajarannya itu ditulisnya dalam tujuh naskah. "Kami tetap mengimbau dan mengajak Rusmiyati agar kembali ke Alquran dan tuntunan sunnah Rasul," katanya.Sutoyo mengatakan, Rusmiyati hanya menyusun naskah-naskah ajarannya itu dari mimpi-mimpi yang ia alami dan kemudian disebutnya ajaran dari langit.Rusmiyati lalu meminta MUI untuk memberikan rekomendasi untuk menyebarluaskan buku itu, namun hingga kini MUI belum memberikan jawaban.Sejauh ini, ajaran Rusmiyati baru tersebar di kalangan orang-orang tertentu saja dan belum sampai pada khalayak umum."Saya yakin MUI tidak akan memberikan rekomendasi itu dan akan menghentikan penyebaran naskah itu," katanya.Naskah ajarannya itu, kata Sutoyo, mirip dengan naskah skripsi mahasiswa tetapi tidak memiliki acuan atau dasar yang jelas. Naskah itu hanya berisi uraian mimpi-mimpi yang dialami penulis Rusmiyati sendiri, yang mungkin saja berasal dari jin atau setan.Sutoyo mengatakan, MUI akan meminta NU, Muhammadiyah, atau organisasi lainnya agar bersedia memberikan pengarahan dan bimbingan kepada Rusmiyati. Rusmiyati mengatakan, akan dengan senang hati akan memenuhi panggilan dari MUI untuk menjelaskan maksud dari ajarannya itu."Saya hanya minta MUI agar bersikap adil, harus mau memahami, melindungi dan menjawab pertanyaan umat. Bukan menvonis, apa yang saya lakukan ini cuma bertanya," katanya saat ditemui di kediamannya.Rusmiyati dengan tegas mengatakan, ajarannya itu dia terima dari langit bukan hanya untuk kemaslahatan umat di Madiun saja, tetapi juga untuk seluruh umat manusia di dunia sampai pada akhirat nanti. "Kalau saya dinilai sesat, atau mimpi-mimpi yang saya alami berasal dari setan, silakan baca dan pahami dulu isi naskah ilmu dari langit ini. Kalau saya diminta berubah, tolong gantikan peran saya dan beri bimbingan kepada saya agar 80 juta umat yang berada di belakang saya juga mendapat petunjuk," katanya.(ant)

Posting Lebih Baru Posting Lama Beranda

Foto-Foto