Berita Nasional

BRISBANE (Berita Nasional/Antara News): Seorang informan polisi Queensland membeberkan keterlibatan empat rekan sejawat Schapelle Leigh Corby (29) dalam jaringan penyelundupan narkotika dan bahan obat berbahaya (narkoba) di lintas Brisbane (Australia) dan Denpasar (Bali, Indonesia).

Klaim terbaru yang semakin membuka tabir keterlibatan warga Australia yang dihukum 20 tahun penjara dalam kasus penyelundupan 4,2 kilogram mariyuana tahun 2004 dan ke-empat sejawatnya dalam perdagangan narkoba lintas negara itu disampaikan informan polisi bernama Kim Moore kepada Radio ABC Program AM, Jumat.

Dari ke-empat orang sejawat Corby (semuanya pria) itu, tiga diantaranya telah mengunjungi Bali. Bahkan, salah seorang di antara mereka telah bepergian ke Bali dari Brisbane, Australia, sebanyak empat kali antara tahun 2001 dan 2004.

Sebelum akhirnya tertangkap, menurut Radio ABC mengutip catatan penerbangan, Corby sendiri telah tujuh kali mengunjungi Denpasar, Bali, antara tahun 1993 dan 2004.

Salah seorang sejawat Corby yang masuk dalam jaringan penyelundupan obat-obatan terlarang itu justru tiba di Denpasar pada 20 Oktober 2004.

Berdasarkan penuturan Kim Moore, para pelaku menyelundupkan obat-obatan terlarang jenis "amphetamine" ke Bali dalam bungkusan kertas ter sehingga lebih sulit untuk dideteksi petugas.

"Informasi yang saya terima menyebutkan bahwa barang itu dibungkus dengan kertas ter berminyak dan tidak dapat diambil melalui bea cukai," katanya.

Moore selanjutnya mengatakan bahwa para pelaku memakai paspor palsu untuk mengelabui para petugas imigrasi dan kepolisian saat beraksi. Paspor asli dengan nama sendiri baru mereka pakai ketika datang ke Bali untuk berlibur.

Awal penangkapan Corby sendiri bermula ketika warga Australia asal Gold Coast, negara bagian Queensland dan mahasiswi sekolah terapi kecantikan itu mengaku sebagai pemilik papan selancar yang di dalamnya terdapat 4,2 kilogram mariyuna.

Ia mendarat di Denpasar dengan menumpang pesawat Australia Airlines AQ 7829, pada 8 Oktober 2004 sekitar pukul 15.00 WITA.

Atas perbuatan terdakwa, hakim menjatuhkan hukuman 20 tahun penjara kepadanya. Vonis tersebut lebih ringan dari tuntutan Jaksa IB Wiswantanu SH yang meminta majelis hakim menjatuhkan hukuman seumur hidup.

Corby telah menjalani tiga tahun dari 20 tahun masa hukumannya. (*)

Diposting oleh Berita Nasional di 08.39 0 komentar    

Label: jaringan narkoba

PALU (Berita Nasional/antara news): Belasan orang menderita luka dalam bentrok antara warga Kelurahan Nunu dan warga Tawanjuka di Palu, Sulawesi Tengah (Sulteng), Jumat malam.

Korban umumnya terluka akibat terkena bacokan parang, lemparan batu, serta busur dan tembakan senapan angin.

Informasi dari tempat kejadian perkara menyebutkan mereka yang diidentifikasi kena tembakan senapan angin yaitu Ardiansyah (bahu kiri), Adi (dada), Firman (jidat) dan Budi (kaki).

Korban lainnya, Aswar menderita luka robek di bahu kiri, Warham dan Ansyar masing-masing mengalami luka lemparan batu.

Pertikaian antarwarga kelurahan bertetangga ini mulai pecah sekitar pukul 17.30 Wita, dan selepas Magrib eskalasi meningkat melibatkan ribuan orang.

Mereka menpersenjatai diri dengan senapan angin, tombak, panah, ketapel, parang dan batu. Korban luka pun tak terhindarkan.

Warga yang berdomisili di perbatasan kelurahan yang menjadi pusat "perang" memilih mengungsi ke rumah famili yang lebih aman.

Situasi mulai terkendali setelah anggota Polresta Palu berkekuatan satu kompi tiba di lokasi kejadian sekitar pukul 20.00 Wita atau lebih dua jam setelah bentrok pecah. Sampai berita ini diturunkan masih terjadi konsentrasi massa di dua kelurahan tersebut.

Beberapa warga setempat mengatakan, pemicu pertikaian berawal dari teriakan kata jorok antarkelompok pemuda, namun siapa yang memulai masih simpang siur.

Warga Nunu dan Tawanjuka masih memiliki ikatan keluarga dalam rumpun etnis Kaili, tapi pertikaian acapkali terjadi yang dipicu masalah sepele.

Pertikaian terakhir terjadi awal November 2007 yang mengakibatkan belasan orang luka dan sejumlah rumah penduduk rusak ringan sampai berat.(*)

Diposting oleh Berita Nasional di 08.29 0 komentar    

Label: bentrok warga

JAKARTA (Berita Nasional/ANTARA News): Sastrawan Taufik Ismail mengeritik sistem pendidikan yang tidak memberikan porsi besar terhadap pembiasaan membaca dan mengarang di kalangan anak didik, sehingga hasilnya pun dapat disebut sebagai bagian dari "Generasi Nol Buku".

Kritik tersebut disampaikannya ketika menerima penghargaan Habibie Award 2007 dalam rangka ulang tahun The Habibie Center ke-8 di Hotel Gren Melia, Jakarta, Kamis.

Dalam makalahnya yang berjudul "Generasi Nol Buku: Yang Rabun Membaca, Pincang Mengarang", Taufik mengaku, bersama dengan puluhan ribu anak SMA lain di seluruh tanah air pada 1953-1956 mereka sudah menjadi generasi nol buku, yang rabun membaca dan lumpuh menulis.

Nol buku, disebut Taufik karena kala itu mereka tidak mendapat tugas membaca melalui perpustakaan sekolah, sehingga "rabun" membaca.

Sementara istilah "pincang mengarang" adalah karena tidak ada latihan mengarang dalam pelajaran di sekolah.

Taufik membandingkan pelajaran membaca dan mengarang siswa Indonesia dan siswa dari beberapa negara lain dalam sebuah survei sederhana dan mendapat perbandingan yang mencengangkan.

Di saat pelajar Indonesia tidak mendapatkan tugas membaca dan mengarang, pelajar SMA di Amerika Serikat diharuskan membaca 32 buku dan bahkan negara berkembang Thailand juga diharuskan membaca lima buku.

Kewajiban membaca dan mengarang, menurut Taufik, bukan bertujuan untuk membuat siswa menjadi sastrawan, tapi merupakan keahlian yang dibutuhkan di setiap profesi.

"Membaca buku sastra mengasah dan menumbuhkan budaya baca buku secara umum. Latihan menulis mempersiapkan orang mampu menulis di bidangnya masing-masing, " ujarnya.

Generasi nol buku itulah yang kini disebut Taufik menjadi warga Indonesia yang terpelajar serta memegang posisi menentukan arah negara di seluruh strata, baik di pemerintahan atau di swasta.

"Beberapa sebab mendasar amburadulnya Indonesia sekarang, mungkin sekali karena dalam fase pertumbuhan intelektual, mereka membaca nol buku disekolah," katanya.

Sebagai pemenang Habibie Award 2007, Taufik b erhak atas medali, piagam penghargaan dan hadiah uang sebesar 25 ribu dolar AS.

Pemenang lainnya adalah Prof. Dr. Sri Widiyantoro dari bidang ilmu dasar, Prof. Elin Yulinah Sukandar dari bidang ilmu kedokteran dan bioteknologi, dan Dr. H.C Rosihan Anwar dari bidang sosial.

Habibie Award diberikan kepada perseorangan atau badan yang dinilai sangat aktif dan berjasa besar dalam menemukan, mengembangkan dan menyebarluaskan berbagai kegiatan iptek yang baru (inovatif) serta bermanfaat secara berarti bagi peningkatan kesejahteraan, keadilan dan perdamaian. (*)

Diposting oleh Berita Nasional di 22.36 0 komentar    

Label: generasi nol buku

DUNIA pergerakan nasional adalah sebuah panggung yang kompleks, penuh semangat, sarat gejolak, disesaki sejumlah pertanyaan yang kadang belum jelas jawabannya. Inilah periode di mana berlangsung sebuah proses penerjemahan yang rumit dan kompleks dari sejumlah konsep-konsep yang sebelumnya asing: organisasi, boycott, vergadering, afdeling, dll.

"Untuk memahami semua proses itu," tulis Takashi Shiraishi dalam bab penutup karyanya yang sudah menjadi klasik, An Age in Motion: Popular Radicalism in Java, 1912- 1926, kita hanya perlu melihat sosok Raden Mas Tirtoadisoerjo.

Oleh Tirtoadisoerjo, dunia pergerakan ditransmutasikan sedemikian rupa sebagai kombinasi antara dunia praksis sekaligus diskursif. Surat kabar adalah medan yang dipilih Tirto untuk memanggungkan perlawanan praksis dan diskursif sekaligus. Dengan dana, kekuatan, tenaga dan pengetahuannya sendiri, ia terbitkan sejumlah surat kabar: dari surat kabar yang banyak menggalang advokasi, melansir beleid pemerintah, mewartakan geliat niaga dan lelang, menyuarakan suara kaum professional (buruh trem dan kereta api) hingga mengabarkan sisik melik dunia perempuan Hindia Belanda.

Dari tangan dia pula lahir dua organ yang menilik kandungan ideologisnya kelak justru kadang berseteru: Sarekat Prijaji (1906) yang nasionalis-sekuler dan Sarekat Dagang Islam yang agamis/Islam (1909).

Dalam kriteria-kriteria itu, Tirto adalah archetype dari generasi baru pemimpin pergerakan yang bekerja sebagai orang merdeka, tidak bergantung pada bantuan pemerintah, yang bekerja 24 jam sehari dan 7 hari seminggu dengan mencatat realitas dan berusaha semampu mungkin mengubah realitas itu menjadi seperti yang ia bayangkan dan ia hidup dari pekerjaan yang itu juga.

14 tahun setelah Raden Mas Tirtoadisoerjo wafat pada Desember 1918, pada 10 November 1932, Mohammad Hatta menurunkan satu artikel penting di surat kabar Daulat Ra'jat berjudul "Jurnalistik dan Politik Tidak Bisa Dipisahkan".

Hatta menyebut bahwa ada dua jalan untuk melawan kesewenang-wenangan (kolonial): Pertama, dengan jalan rapat, pada jalan mana rakyat berkumpul membulatkan suaranya dan menyatukan pikiran guna menentang penindasan; Kedua, dengan jalan pers.

Apa yang oleh Ben Anderson sebutkan bahwa nasionalisme –salah satunya—dipicu oleh kapitalisme (per)cetak(an), selanggam-seirama dengan proses lahirnya nasionalisme Indonesia. Surat kabar yang dicetak tidak hanya menjadi alat ampuh untuk mendidik dan menyerukan arti penting kemerdekaan dari kolonialisme, tetapi juga melahirkan imajinasi bahwa semua penduduk Hindia Belanda yang memiliki akses pada surat kabar dan bahan-bahan tercetak lainnya hidup pada ruang dan waktu sejarah yang sama.

Mestikah diherankan jika banyak sekali pemimpin pergerakan Indonesia bersentuhan atau bahkan menjadi pengelola-aktivis surat kabar. Tokoh-tokoh terpenting pergerakan setelah Tirto, macam Hatta, Soekarno, Sjahrir, Marco, Ki Hadjar, dll., memiliki pengalaman seperti apa menjadi seorang pemimpin redaksi (hoofd redacteur).

Sejarah pers Indonesia di awal abad 20 hampir beririsan dengan sejarah pergerakan nasional Indonesia. Untuk mengenang dan mengabadikan prosesi itulah Indonesia Boekoe (I:BOEKOE) menggelar event dengan tajuk "Seabad Pers Kebangsaan (1907 - 2007)".

Event ini dibuka oleh "Pameran Sampul (Front Page) Pers Indonesia". 365 sampul surat kabar Indonesia yang terbit antara 1907-2007 (dengan patok Medan Prijaji yang terbit pada 1907) didesain ulang oleh dua seniman desain dari Jogjakarta, Eddy Susanto dan JR Wahyu Hermawan.

Mereka mengolah desain visual sampul surat kabar atau majalah dari frontpages soerat chabar dan madjalah setelah membaca dan mengamati karakter masing-masing surat kabar dan majalah yang terpilih, berdasar hasil penelitian belasan anak muda yang menyusun profil 365 surat kabar dan majalah. Hasil penelitian ini, yang terbit setiap hari di harian Jurnal Nasional, akan diterbitkan dalam bentuk buku berikut ilustrasi sampul yang dipamerkan di Bandung ini.(sumber: siaran pers Argus Firmansah)

Diposting oleh Berita Nasional di 15.29 0 komentar    

Label: pers kebangsaan

KUALALUMPUR (Berita Nasional) : Otoritas Malaysia benar-benar menindak keras para aktivis etnis India yang menggelar aksi unjuk rasa ilegal belum lama ini. Kepala kepolisian Malaysia bahkan menuding para aktivis tersebut mempunyai kaitan dengan kelompok teroris.

Tuduhan ini bisa membuat para aktivis ditahan tanpa persidangan sesuai aturan UU Keamanan Dalam Negeri (ISA).

Hindraf, kelompok HAM etnis India bulan lalu mengorganisir aksi protes antidiskriminasi. Aksi itu dibubarkan polisi dengan menggunakan gas air mata dan meriam air.

Inspektur Jenderal Kepolisian Malaysia Musa Hassan menuduh Hindraf mencari dukungan dari para teroris. Kelompok itu juga dituduh merusak reputasi Malaysia dan memancing kebencian rasial.

"Belakangan ini ada indikasi bahwa Hindraf berusaha mencari dukungan dan bantuan dari kelompok teroris," cetus Musa seperti diberitakan kantor berita resmi Malaysia, Bernama, Jumat (7/12/2007).

Musa membantah klaim Hindraf bahwa etnis India yang mencakup 8 persen populasi Malaysia, dibiarkan tertinggal dalam bidang pendidikan, pekerjaan dan kemakmuran. Menurut Musa, klaim tersebut "keliru, tidak berdasar dan jahat."

"Tindakan mereka juga berpotensi menimbulkan konflik rasial di negara ini," tandas Musa.

Salah seorang pemimpin Hindraf, P Uthayakumar mencetuskan, pernyataan Musa itu memperbesar kemungkinan pemberlakuan ISA terhadap kelompoknya. "Mereka berusaha menaruh landasan untuk menangkap kami sesuai ISA," cetusnya.

Beberapa hari lalu, 31 etnis India ditangkap atas tuduhan pembunuhan setelah melukai seorang perwira polisi saat demo berlangsung.(detiknews.com)

Diposting oleh Berita Nasional di 15.12 0 komentar    

Label: aksi malaysia

JAKARTA (Berita Nasional) : akarta - Peristiwa perampasan kamera wartawan yang sedang meliput rekonstruksi Ahmad Albar mengundang perhatian Kapolri Jenderal Pol Sutanto.

Kapolri pun meminta maaf atas kejadian yang tidak patut tersebut.

"Saya minta maaf soal itu. Saya kira itu tidak dibenarkan. Kalau kurang pas kan bisa diingatkan," ujarnya di Mabes Polri, Jl Trunojoyo, Jakarta, Kamis (6/12/2007).

Menurut Kapolri, kepolisian akan mengusut kasus ini dan menindak pelaku perampasan kamera wartawan tersebut.

"Kami akan melakukan tindakan sesuai dengan disiplinnya atau yang lain," katanya.

Bagaimana dengan diperbolehkannya salah satu stasiun televisi yang meliput di dalam, sedangkan wartawan lain berada di luar?

"Tentu dalam policy agar semua media punya kesempatan yang sama. Tinggal bagaimana nanti wujudnya di lapangan. Kalau kemampuan mencari sendiri-sendiri, silakan. Tapi jangan Polrinya yang melakukan beda. Jangan sampai hal ini terjadi lagi," imbuhnya.

Kapolri menambahkan, tidak boleh ada monopoli dalam memberikan pemberitaan.

"Justru semakin banyak media massa yang dapat meliput makin bagus. Tidak boleh ada monopoli," cetusnya.(detiknews.com)

Diposting oleh Berita Nasional di 15.08 0 komentar    

Label: wartawan

BANDAR LAMPUNG (Berita Nasional): Pencapaian target Provinsi Lampung menjadi lumbung pangan nasional hampir nyata. Terbukti produksi bidang pertanian daerah ini memberi kontribusi sangat besar dalam total produksi nasional. Terutama produk komoditas pangan seperti tapioka terbesar nasional, jagung terbesar di luar Pulau Jawa.

Gubernur Lampung Sjachroedin Z.P. mengatakan hal itu menyikapi peringatan XXVII Hari Pangan Sedunia (HPS) tahun 2007 tingkat nasional yang digelar di Lampung. Menurut Gubernur, sangat wajar jika Lampung dipercaya menggelar acara yang puncaknya dihadiri Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), Rabu (5-12).

"Dari tahun ke tahun kinerja pembangunan bidang pertanian di Lampung meningkat signifikan. Sejak tahun 1990 Lampung ditetapkan menjadi Bumi Agrobisnis dan tiga tahun kemudian Lampung ditetapkan menjadi salah satu lumbung pangan nasional," kata Sjachroedin di kantornya, Kamis (7-12).

Bahkan, menurut Sjachroedin, Lampung telah mengalami swasembada beras dengan produksi rata-rata 2,3 juta ton per tahun atau surplus 300 ribu ton dari kebutuhan daerah. Pada produk kopi robusta, Lampung menyokong 85% ekspor nasional dan produk gula nasional sekitar 35% berasal dari Lampung.

Untuk peternakan, Lampung dapat memasok 190 ribu ekor sapi ke Jabotabek, Banten, dan Sumatera Selatan. "Belum lagi kontribusi dalam ekspor udang nasional," katanya.

Selain itu, kondisi asupan pangan Provinsi Lampung telah memenuhi 72,8% dari standar pola pangan harapan (PPH). Walaupun begitu, komposisi terbesar berasal dari kelompok padi-padian 25%, sayur dan buah 30%, pangan hewani 9,8% dan gula 2,5%.

Namun, dilihat dari tingkat konsumsi per kapita per tahun, tujuh dari 12 kebutuhan konsumsi telah menyamai angka nasional, yaitu jenis pangan beras, ikan segar, daging segar, telur, sayuran, buah, minyak dan lemak. "Kondisi ini akan terus ditingkatkan hingga terpenuhi angka kebutuhan pangan yang cukup dan proporsional," katanya.

Dari peringatan HPS itu juga tercetus beberapa gerakan menuju ketersediaan keseimbangan pangan terus dilakukan, yaitu pemberian bantuan pengembangan ikan lele di Kota Metro senilai Rp1 miliar. Juga aksi pemeriksaan kesehatan ternak dan inseminasi buatan (IB) di Jati Agung, Lampung Selatan. "Selain juga telah digelar Seminar dan Lokakarya Ketahanan Pangan," kata Sjachroedin.(*)

Diposting oleh Berita Nasional di 14.52 0 komentar    

BANDAR LAMPUNG (Berita Nasional): Dewan Pengupahan Bandar Lampung tetap mempertahankan nilai kebutuhan hidup layak (KHL) masyarakat sebesar Rp771 ribu meskipun Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) menyatakan keberatan. Apalagi, angka itu sudah mengalami penurunan dari penetapan sebelumnya sebesar Rp775 ribu.

Ketua Dewan Pengupahan Kota Bandar Lampung Dhomiril Hakim Yohansyah mengatakan penetapan angka KHL Kota sebesar Rp775 ribu sudah merupakan kesepakatan Dewan Pengupahan. Ternyata, dalam penetapan itu, ada keberaatan dari Apindo provinsi yang menyatakan angka KHL sangat tinggi.

"Memang sempat terjadi perdebatan soal penetapan KHL sebesar Rp775 ribu. Tapi, kami di Dewan Pengupahan Kota akan bertahan di angka Rp771 ribu. Karena, setelah kami melakukan penghitungan ulang, penurunan KHL hanya mampu kami tekan sebesar Rp771 ribu," kata Dhomiril kepada Lampung Post, Kamis (6-12).

Meskipun angka KHL telah diturunkan, Dhomiril menambahkan masih ada keberatan dari Apindo. "Mungkin kami akan melakukan voting untuk menetapkan angka KHL sebesar Rp771 ribu. Kami akan segera membuat laporan ke Wali Kota untuk selanjutnya kami akan bahas KHL untuk penetapan upah minimum kota (UMK)," kata Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Bandar Lampung itu.

Pembahasan penetapan UMK, menurut Dhomiril, dimulai hari Senin (10-12). Pihaknya akan tetap memperjuangkan kepentingan pekerja/buruh agar UMK tahun 2008 sama dengan penetapan KHL. "Kalau lebih dari itu memang tidak mungkin. Tapi, kalaupun UMK harus lebih kecil dari KHL, kami akan upayakan tidak akan jauh dari angka tersebut," kata dia.

Ketua DPRD Bandar Lampung Azwar Yakub akan meminta Komisi D ikut memperhatikan dan menggiring pembahasan UMK tahun 2008 agar sama atau mendekati KHL. "Kami harus memperjuangkan nasib pekerja/buruh lebih sejahtera. Kami juga akan meminta Disnaker terus mem-back-up agar UMK tahun 2008 sama dengan KHL," kata Azwar di ruang kerjanya, kemarin.

Jika ada pihak-pihak yang keberatan dengan angka KHL sebesar Rp771 ribu, kata Azwar, dia hanya menyarankan agar semua dapat duduk satu meja untuk mencari solusi terbaik.

"Tapi, saya juga meminta agar semua pihak dapat melihat kondisi ekonomi saat ini, terutama dengan adanya kenaikan harga BBM. Sehingga, kalau UMK Bandar Lampung rendah, akan membuat buruh/pekerja semakin menderita," kata dia.

Wakil Ketua Apindo Kota Bandar Lampung Izhar Laili mengatakan sampai kapan pun memang tidak akan ketemu untuk mencari titik tengah dari keinginan pengusaha dan pekerja. Sebenarnya, kata Izhar, yang dipersoalkan bukanlah besaran penetapan KHL untuk menetapkan UMK.

Yang terpenting adalah bagaimana UMK atau UMP dapat memiliki kekuatan hukum dalam praktek di lapangan. Sebab, sampai saat ini, sekalipun sudah ditetapkan UMK tahun 2006 sebesar Rp560.500, banyak pekerja yang mendapatkan upah jauh di bawah UMK.

Izhar hanya berharap Apindo dan pekerja yang duduk di dalam Dewan Pengupahan untuk sama-sama elastis dalam mencari angka KHL untuk selanjutnya ditetapkan sebagai UMK. Artinya, pengusaha jangan bertahan dengan angka pegangannya yang membuat pekerja tidak sejahtera, dan pekerja pun harus melihat kondisi keuangan perusahaan yang ada saat ini.

"Karena, yang saya lihat, keberatan biasanya terjadi di perusahaan-perusahaan besar. Sedangkan perusahaan kecil yang juga memiliki tenaga kerja yang banyak tidak terdengar komentarnya," kata mantan anggota Dewan Pengupahan Kota ini.(*)

Diposting oleh Berita Nasional di 14.50 0 komentar    

Label: khl

BANDAR LAMPUNG (Berita Nasional): Tiga lembaga negara menyatakan mendukung dan siap memperjuangkan pengembalian aset negara berupa tanah seluas 4.650 hektare yang kini dikuasai PT Bumi Madu Mandiri (PT BMM) berdasar pada surat izin lokasi yang diberikan Bupati Way Kanan.

Hal itu disampaikan Ketua Laskar Pembaruan Masyarakat Lampung (LPML) Ismail Zulkarnain di Bandar Lampung, Kamis (6-12).

Ismail mengatakan LPML telah menemui tiga lembaga negara yang terdiri dari Kejaksaan Agung, Badan Pertanahan Nasional (BPN), dan Mabes Polri di Jakarta, pekan lalu.

Menurut Ismail, persoalan tanah 4.650 hektare itu menyangkut rencana nasional pengadaan gula murah yang dicanangkan Wakil Presiden Jusuf Kalla dan tanggung jawabnya dipegang PTPN VII.

Di Kejaksaan Agung, LPML bertemu dengan pejabat Inspektorat Jaksa Pengawas, Salamoen dan Damar Sehombing. "Kejakasaan Agung sangat mendukung upaya pengembalian aset-aset negara. Kalau di Lampung, tanah yang dikuasai PT BMM berdasar pada surat izin lokasi yang diberikan Bupati Tamanuri itu adalah aset negara. Sebab itu, Kejaksaan Agung akan mengawasi langsung penanganan Kejaksaan Tinggi Lampung terhadap pemberian izin lokasi atas tanah negara yang dikelola PTPN VII," kata dia.

Sementara itu, di Kantor BPN Pusat, jajaran LPML diterima Deputi Bidang Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah Bambang Eko. Jajaran LPML juga diterima Deputi Bidang Pengkajian dan Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan, Sugiri, yang dahulu pernah menjabat kapolda Lampung.

Menurut Ismail, Bambang Eko mengatakan BPN menolak mengukur tanah seluas 4.650 hektare itu saat diminta kuasa hukum PT BMM. "Kuasa hukum PT BMM berkali-kali meminta pengukuran. Tetapi, BPN menolak karena tanah itu aset negara," kata Ismail.

Sedangkan di Mabes Polri, Ismail mengatakan LPML melaporkan adanya pengalihan hak atas tanah negara kepada swasta yang dilakukan pejabat negara (Bupati Way Kanan).

LPML meminta Mabes Polri membentuk tim penyidik atas persoalan itu. "Kami akan terus memantau persoalan ini karena ini sudah masuk kasus hukum. Tetapi, kalau kasus hukum ini tidak berjalan atau mandek, kami akan bergerak mengembalikan aset negara kepada negara dan tidak kepada swasta," kata Ismail.

Tanah seluas 4.650 hektare itu dikuasai PTPN VII berdasar pada Surat Keputusan Gubernur Lampung Nomor G/265/Bappeda/HK/1980 tanggal 26 November 1980 dan dukungan Menteri Kehutanan dan Bupati Lampung Utara saat itu.

Sementara itu, Bupati Way Kanan memberikan izin lokasi kepada PT BMM dalam Surat Nomor 141/B.103/01/WK/HK/2006 tanggal 13 September 2006. Sedangkan Wakil Bupati Way Kanan dalam Surat Nomor 100/931/01-WK/2006 tanggal 15 Desember 2006 tentang Penyelesaian atas Areal 4.650 Hektare menyatakan izin lokasi PT BMM itu otomatis (asas hukum) tidak memberlakukan Surat Keputusan Gubernur Lampung Nomor G/265/Bappeda/HK/1980 tanggal 26 November 1980.(*)

Diposting oleh Berita Nasional di 14.47 0 komentar    

Label: kasus tanah

JAKARTA (Berita Nasional) : Politisi di Senayan telah memilih 5 nama sebagai pimpinan KPK dan mendaulat Antasari Azhar sebagai ketua komisi anti korupsi. Melalu metode fit and proper test atau uji kepatutan dan kelayakan nama-nama itu ditentukan.

Namun hasil yang didapat banyak menuai kritik. Sebagian besar nama pilihan wakil rakyat itu justru jauh di luar harapan. Metode ujian ala DPR pun dipertanyakan.

"Catatan buat DPR, saya tidak percaya lagi dengan teori fit and proper test. DPR menyalahi kehendak rakyat," kata peneliti dari Pusat Kajian Anti Korupsi UGM Zainal Arifin Muchtar saat dihubungi detikcom, Kamis (6/12/2007).

Dia menilai mekanisme fit and proper test ini jutru menjadi ajang penghakiman oleh para politisi. "Padahal rakyat sudah teriak jangan pilih Antasari, tapi pilih yang lainnya. Dan realitasnya mereka malah pilih yang the worst," tambah Zainal.

Indikasi penghakiman pun sudah dilihat Zainal sejak ujian dilakukan. Di mana calon seperti Amien Sunaryadi dan Iskandar Sonhaji jutru dihajar habis-habisan dengan berbagai pertanyaan.

"Tapi buat Antasari dan yang lainnya malah lembek dan lunak. Mestinya nanti tidak ada lagi fit and proper test, karena sama saja menyerahkan nasib kepada politisi," sesal Zainal.

Sementara khusus terkait terpilihnya Antasari menurut Zainal ini sama saja membuat pemberantasan korupsi kembali ke titik nol. "Ini berat, lebih dari innalillahi, kita mesti mengibarkan bendera lebih dari setengah tiang," ujar Zainal.

Diperkirakan KPK pun akan mengalami pelambanan dalam melakukan pemberantasan korupsi. "Posisi ini membuat kita ragu akan kapabilitas KPK. Untuk itu perlu dilakukan pengawasan yang keras dan komitmen untuk mendorong komisi ini," tandasnya.(detiknews.com)

Diposting oleh Berita Nasional di 09.14 0 komentar    

Label: fit and propertest

BANDAR LAMPUNG (Berita Nasional): Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mencanangkan program Gerakan Selamatkan Pesisir sebagai wujud kepedulian terhadap pelestarian sumber daya perikanan. Pencanangannya dilakukan saat puncak peringatan Hari Pangan Sedunia (HPS) tingkat nasional di PKOR Way Halim, Bandar Lampung, Rabu (5-12).

Selain meredam pemanasan global yang mengancam dunia akibat berkurangnya daya serap karbondioksida, program Gerakan Selamatkan Pesisir juga merupakan upaya meningkatkan ketahanan pangan karena pangan adalah kebutuhan dasar.

"Peningkatan produk pangan hewani akan mencerdaskan generasi muda bangsa, termasuk di antaranya produk perikanan," kata Presiden SBY.

Apalagi Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia. Dari hasil penelitian, jumlah pulau di Indonesia sebanyak 17 ribu lebih dengan garis pantai pesisir panjang sekali, nomor dua terpanjang di dunia setelah Kanada. Dengan keberadaan pesisir yang panjang itu, kehidupan di sepanjang pesisirnya pun besar. "Komunitas, desa nelayan, kota, dan perkampungan juga perlu diperhatikan. Apalagi negara ini rawan gempa dan tsunami. Bupati dan wali kota yang punya pesisir segera mengantisispasinya dengan menanam bakau, membuat tanggul, dan menyediakan tempat pengungsian," katanya.

Penyelamatan pesisir dalam arti luas, kata Presiden, juga dapat meningkatkan kesejahteraan nelayan, terkait fasilitas sosial bagi masyarakat kampung nelayan. Seperti pusat kesehatan masyarakat (puskesmas), sekolah, juga sarana diversifikasi usaha nelayan dengan membangun koperasi. "Harus ada konsep perikanan plus dan kehidupan nelayan plus dalam program gerakan penyelematan pesisir," katanya.

Kehilangan Pulau

Sementara itu, Menteri Kelautan dan Perikanan (DKP) Freddy Numberi yang hadir dalam pembukaan tersebut mengatakan kepala daerah harus menyiapkan rencana aksi penyelamatan pesisir. Termasuk mempersiapkan pengelolaan pulau-pulau kecil dengan baik agar tidak terjadi kehilangan pulau akibat rusaknya pesisir.

Buktinya 24 pulau di Indonesia hilang dalam waktu 10 tahun terakhir dari 17.864 pulau, sekarang tinggal 17.840 pulau. "Itu setelah dilaksanakan mitigasi pihak kami (Departemen Kelautan dan Perikanan, red), daerah mana tahu sebelumnya," kata Freddy ditemui di sela-sela pemecahan rekor MURI makan ikan dengan peserta terbanyak usai pembukaan peringatan puncak HPS, kemarin.

Hilangnya pulau-pulau itu akibat dari bencana tsunami di Provinsi Nangroe Aceh Darussalam salah satunya. Akan tetapi, ada juga karena alasan lainnya seperti eksplorasi pasir berlebihan di Pulau Sebait, Provinsi Riau. Hal yang sama juga terjadi pada pulau-pulau di Kepulauan Seribu, DKI Jakarta.

Untuk itu DKP akan melakukan mitigasi dan adaptasi terhadap hilangnya pulau-pulau kecil dilakukan serentak di Indonesia, terutama kawasan rentan. "Dalam waktu dekat ini DKP bekerja sama wali kota Jakarta Utara melaksanakan program itu," kata Menteri.

Terkait dengan isu pemanasan global, negara lain bahkan telah mengapresiasi Indonesia dalam penyelamatan pesisir pulau. Melalui laut terumbu karang dan mangrove dapat menyerap karbondioksida. Pada kawasan terumbu karang yang dikembangkan di Indonesia seluas 37,5 kilometer persegi, mampu menyerap 245,6 juta CO2 per tahun. "Target tahun 2010 mengembangkan 10 juta hektare dan diharapkan dapat menyerap CO2 sampai dua atau tiga kali lipat lagi," katanya.(sumber: lampungpost)

Diposting oleh Berita Nasional di 09.04 0 komentar    

Label: selamatkan pesisir

JAKARTA (Berita Nasional) : Meski reog dan Rasa Sayange yang diklaim sebagai milik Malaysia memicu konflik, namun itu tidak menyurutkan pengiriman TKW ke Malaysia. TKW tetap dikirim seperti biasanya.

"Saya rasa itu harus dipisahkan karena tidak ada kaitannya dengan masalah ini. Yang pasti Malaysia harus hati-hati dalam mengklaim sesuatu dan kita sendiri juga harus menjaga properti kita," ujar Menneg Pemberdayaan Perempuan Meutia Farida Hatta.

Hal itu disampaikan Meutia usai bertemu Menteri Keselamatan Dalam Negeri Malaysia Tan Sri Abdul Aziz Mohd Yusof di Kantor Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan, Jl Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Rabu (5/12/2007).

Menurut putri pertama proklamator Bung Hatta ini, pemerintah akan memperkenalkan budaya bangsa karena banyak anak muda yang tidak tahu budaya sendiri.

"Seperti lagu Rasa Sayange banyak anak muda yang tidak tahu lagu daerah. Jadi kita harus memperkenalkan anak-anak kita tentang kebudayaan kita," ujar Meutia.(detiknews.com)

Diposting oleh Berita Nasional di 12.08 0 komentar    

Label: pengiriman tkw

JAKARTA (Berita Nasional) : Perburuan yang dilakukan polisi terhadap Adelin Lis mulai menunjukkan titik terang. Sopir yang membawa Adelin Lis keluar dari Sumatera Utara (Sumut) menuju Riau ditangkap polisi dan saat ini tengah diperiksa di Polda Sumut.

Menurut Kepala Bidang Humas Polda Sumut Kombes Aspan Nainggolan, saat ini pihaknya masih berupaya mendapatkan keterangan dari sopir Adelin yang bernama Ramli Saragih.

"Dalam pemeriksaan, dia memang mengakui membawa Adelin Lis keluar daerah ini tujuan ke Pekan Baru. Mereka berangkat dengan mengendarai mobil pribadi," ujar Aspan Nainggolan, di Polda Sumut, Jalan Medan - Tanjung Morawa, Medan, Selasa (4/12/2007).

Mereka berangkat dari Medan pada malam 5 November 2007, atau segera setelah dia lepas dari Rumah Tahanan Tanjung Gusta, Medan. Setibanya di Pekan Baru, kemungkinan Ramli Saragih dibius dengan menggunakan obat penenang. Saat sadar, Ramli Saragaih sudah berada di rumah sakit. Sementara Adelin Lis sudah tidak terlihat lagi.

Tim pemburu Adelin Lis dari Polda Sumut berhasil mendapatkan Ramli Saragih di Jalan Sepakat, Pekanbaru, Riau. Ramli segera diboyong ke Polda Sumut.

Tindakan Ramli Saragih yang ikut membantu buronan polisi untuk kabur tersebut, dapat dijerat dengan Pasal 221 KUHP ayat (1) dengan ancaman kurungan sembilan bulan.(detik.com)

Diposting oleh Berita Nasional di 23.43 0 komentar    

Label: adelin lis

JAKARTA (Berita Nasional/ANTARA News) - Antasari Azhar oleh Komisi III DPR dinilai sebagai calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang paling kontroversial, terkait banyaknya pengaduan jejak rekam dari masyarakat.

Namun, pada uji kelayakan dan kepatutan di ruang rapat Komisi III Gedung DPR, Jakarta, Senin, Antasari justru aman dari cecaran para anggota dewan.

Dari delapan pertanyaan yang diajukan oleh anggota Komisi III, hanya tiga laporan masyarakat yang dikonfirmasi kepada Antasari.

Antasari di antaranya ditanya soal pengaduan bahwa ia saat menjabat Kajari Jakarta Selatan memberi kesempatan Tommy Soeharto melarikan diri. Ia pun ditanya soal penanganan kasus di Lampung yang tersangkanya juga melarikan diri.

Setelah mendapat jawaban "tidak benar" dari Antasari, anggota DPR pun langsung puas tanpa bertanya lagi.

Anggota DPR Fachry Hamzah yang mengaku mendapatkan banyak sekali pesan pendek dari masyarakat agar Antasari jangan sampai lolos uji kelayakan di DPR, justru menginginkan jawaban dari Antasari yang dapat menepis keraguan masyarakat tentang integritasnya.

"Untuk menjadi pimpinan KPK tidak hanya perlu orang yang anti korupsi, tetapi juga orang yang dipersepsikan anti korupsi. Saya ingin kemantapan jawaban bahwa pengaduan itu tidak benar," tutur Fachry.

Ia menambahkan kemantapan jawaban itu dibutuhkan agar masyarakat percaya bahwa KPK dipimpin oleh orang yang dipersepsikan anti korupsi.

Antasari yang kini menjabat Direktur Penuntutan pada Jaksa Muda Pidana Umum (Japidum) Kejagung itu menjawab bahwa tidak benar ia sering bernegosiasi untuk penanganan suatu kasus.

Baru sepuluh menit Antasari menjalani uji kelayakan, sekitar sepuluh mahasiswa dari Gerakan Anti Manipulasi BUMN membuat kericuhan di balkon ruang Komisi III.

Mereka mencoba menggantungkan dua baliho berukuran tiga kali empat meter yang bertuliskan penolakan mereka terhadap Antasari.

Namun, aksi mereka tidak berhasil karena ditegur oleh Ketua Komisi III, Trimedya Pandjaitan, dan setelah bersitegang selama beberapa menit akhirnya mereka dikeluarkan oleh pendukung Antasari.

Anggota Komisi III Wila Chandra Wila menyatakan aksi yang dilakukan oleh mahasiswa itu menunjukan betapa sosok Antasari adalah calon yang paling kontroversial di antara sepuluh calon pimpinan KPK.

Oleh anggota Komisi III Achmad Fauzi, Antasari ditanya soal pengaduan bahwa ia gemar bermain judi kartu. Bahkan Ahmad menyebut detil teman-teman bermain kartu Antasari di kejaksaan, di antaranya Kajati Kalimantan Barat dan Asdatun NTB.

Namun, setelah satu kalimat jawaban "tidak benar", Antasari tidak ditanya lagi.


Sangat normatif

Adnan Topan Husodo dari Koalisi Pemantauan Peradilan (KPP) yang memantau jalannya uji kelayakan menilai pertanyaan yang diberikan oleh anggota Komisi III kepada Antasari sangat normatif, sehingga jawaban yang diperoleh pada akhirnya pun normatif.

"Pertanyaan tentang laporan masyarakat pun sekedarnya saja. Hanya sekedar konfirmasi benar atau tidak, tanpa diperdalam lagi," ujarnya.

Berbeda dengan calon pertama Amien Sunaryadi yang dicecar oleh Komisi III dan ditanya berkali-kali oleh anggota Dewan tentang hal yang sama, Adnan menilai Komisi III bersikap lunak terhadap Antasari.

Bahkan, anggota Komisi III sempat bertepuk tangan saat Antasari mengatakan ia tidak ingin KPK dijadikan alat untuk mendzalimi orang.

Anggota DPR, Patrialis Akbar pun justru memberi dukungan kepada Antasari atas keputusannya sebagai Kajati Sumatera Barat yang menunda eksekusi 32 anggota DPRD Sumatera Barat yang telah divonis oleh Mahkamah Agung (MA). (*)

Diposting oleh Berita Nasional di 10.07 0 komentar    

Label: calon pimpinan kpk

BANDAR LAMPUNG (Berita Nasional): Hasil minyak bumi di Indonesia, khususnya Lampung, turun, sehingga bagi hasil minyak untuk Provinsi Lampung tahun 2008 turun hingga Rp15 miliar.
"Meskipun demikian, diharapkan itu tidak memengaruhi pendapatan asli daerah (PAD) Provinsi karena Dinas Pendapatan Daerah terus berupaya menaikkan pendapatan dari subjek lain," kata Kepala Dinas Pendapatan Daerah (Kadispenda) Provinsi Lampung Sjachrazad Z.P. usai penglepasan jemaah haji asal Lampung di PKOR Way Halim, Minggu (2-12).
"Tahun sebelumnya Lampung mendapat Rp90 miliar. Sedangkan tahun 2008 Lampung hanya mendapat jatah Rp75 miliar," kata Acad, panggilan akrab Sjachrazad.
Namun, pendapatan dari obyek lainnya seperti pajak kendaraan bermotor dan bea baik nama kendaraan bermotor (PKB dan BBNKB) untuk tahun 2007 hingga bulan November 2007 sudah melampaui target. "Kami harapkan kelebihan itu bisa menutupi pengurangan bagi hasil minyak itu," kata dia.
Menurut Acad, hingga bulan November BBNKB sudah mencapai 111 persen dari target Rp160 miliar atau Rp180 miliar lebih. Demikian juga dengan PKB, sudah mencapai 120 persen atau dari target Rp80 miliar, sudah terealiasi Rp90 miliar lebih.
Selain itu, menurut Acad, pihaknya terus meningkatkan pendapatan dari berbagai retribusi yang perda-nya baru saja disahkan. "Ada beberapa peraturan daerah tentang retribusi yang tarifnya disesuaikan, seperti retribusi pemakaian kekayaaan atau aset daerah, dan perda lain," kata dia.
Pihaknya berharap dengan pelaksanaan perda yang baru ini, PAD Lampung meningkat, sehingga bisa meningkatkan biaya untuk pembangunan Lampung.
Dispenda Provinsi Lampung memperpanjang pembebasan BBNKB. Semula, program ini berakhir bulan September, tapi kini diperpanjang hingga bulan Desember 2007.
"Untuk merespons keluhan warga terkait lambatnya pelayanan BBNKB, untuk nomor non-BE programnya kami perpanjang hingga akhir bulan Desember," kata Acad.
Dia mengakui untuk mengurus BBNKB membutuhkan waktu yang cukup lama. Hal itulah yang kemudian menyebabkan pihaknya memperpanjang pembebasan biaya tersebut. "Banyak warga yang mengeluh, menunggu pengesahan di Ditlantas cukup lama. Oleh sebab itu, agar warga yang sudah mencabut pajak kendaraannya dari daerah asal tidak kecewa, kami memperpanjang program ini," kata dia.
Untuk pemilik kendaraan yang nama pemiliknya di daerah asal dan di Lampung sama, mendapat keringanan pajak hingga 25 persen.(*)

Diposting oleh Berita Nasional di 10.01 0 komentar    

Label: Bagi Hasil

BANDAR LAMPUNG (Berita Nasional) : DPRD Bandar Lampung berharap Dewan Pengupahan dapat menggiring besaran upah minimum kota (UMK) sama dengan kebutuhan hidup layak (KHL) mengingat kebutuhan hidup bagi buruh sudah meningkat tajam akibat kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) tahun ini.
Ketua Komisi D DPRD Bandar Lampung Heri Mulyadi mengatakan saat ini Dewan Pengupahan telah menetapkan KHL tahun 2008 sebesar Rp775 ribu. Angka tersebut jika dibandingkan dengan KHL tahun 2007 jauh lebih besar, di mana tahun lalu KHL Bandar Lampung hanya Rp632.888.
"Tinggal bagaimana Dewan Pengupahan dapat menggiring besarnya UMK tahun 2008 sama dengan KHL, yaitu sebesar Rp775 ribu mengingat tingkat kenaikan inflasi tahun ini harus diperhitungkan. Selain itu, daya beli buruh juga semakin menurun," kata Heri di ruang kerjanya, Senin (3-12).
Apalagi, kata Heri, Permenakertrans No. 17/2005 sudah mengamanatkan kalau UMK sama dengan KHL. "Atau paling tidak, UMK tahun 2008 persentasenya lebih besar dari penetapan UMK tahun 2007 jika dibandingkan KHL," kata dia.
Pada tahun 2007, KHL sebesar Rp632.888. Sesuai dengan Permenakertrans No. 17/2005 menjelaskan bahwa KHL sama dengan UMK. Namun, penatapan UMK tahun 2007 hanya sebesar Rp560.500. Hal itu karena tiba-tiba serikat pekerja dengan mudah mengikuti apa yang menjadi keinginan Apindo dalam penatapan UMK, yaitu 88 persen dari KHL menjadi Rp560.500.
"Untuk itu, kami juga meminta kepada perwakilan buruh untuk komitmen dan sama-sama memperjuangkan nasib buruh. Kalau KHL sudah ditetapkan Rp775 ribu, usahakan pertahankan nilai UMK sebesar itu pula. Dan, kami juga meminta kepada pengusaha untuk sama-sama membantu meningkatkan kesejahteraan guru," kata politisi PKS Bandar Lampung itu.
Saat ditanya soal hasil survei Serikat Pekerja Konstruksi Lampung (SPKL) yang menetapkan KHL sebesar Rp996.564, menurut Heri, itu hanya dapat dijadikan data pembanding. "Kita juga harus melihat UMK tahun lalu yang hanya Rp560.500. Kalau ada kenaikan UMK begitu tinggi, kita juga tidak mau investasi menjadi terganggu," kata dia.
Sebelumnya, Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Bandar Lampung Dhomiril Hakim Yohansyah mengatakan penetapan nilai KHL sebesar Rp775 ribu adalah berdasarkan data hasil survei di delapan pasar.
Dhomiril yang juga Ketua Dewan Pengupahan Kota Bandar Lampung mengatakan penetapan KHL tahun 2008 sedikit berbeda dengan penetapan KHL tahun-tahun sebelumnya, di mana jika selama ini penetapan KHL yang akan menjadi patokan penentuan upah minimum kota (UMK) hanya dilakukan dengan satu kali survei, penetapan KHL tahun 2008 akan dilakukan minimal dua kali survei.
"Yang kami akui adalah hasil survei Dewan Pengupahan. Apalagi, dalam Dewan Pengupahan sudah mewakili semua unsur. Baik itu unsur buruh/pekerja dan unsur pengusaha. Jadi, kami menolak hasil survei pihak ketiga," kata Dhomiril, kemarin.
Wali Kota Bandar Lampung Eddy Sutrisno mengatakan agar tripartit benar-benar dapat memperjuangan nasib buruh. Jika KHL tahun 2008 sudah ditetapkan Rp775.000, maka semua pihak harus sama-sama memperjuangkannya untuk penetapan UMK.
"Dalam penatapan upah, buruh biasanya meminta UMK setinggi-tingginya, sedangkan pengusaha akan menetapkan UMK serendah mungkin. Artinya, saya meminta agar tripartit dapat berunding sebaik mungkin agar penetapan UMK tidak memberatkan kedua belah pihak. Kalau Dinas Tenaga Kerja kan hanya fasilisator saja," kata dia.
Sebelumnya Domiril mengatakan penatapan UMK hendaknya sama dengan penatapan KHL hasil survei di lapangan.
Delapan pasar yang menjadi lokasi survei penentuan angka KHL, lanjut Dhomiril, yaitu Pasar Cimeng, Pasar Kangkung, Pasar Koga, Pasar Way Halim, Pasar Pasir Gintung, Pasar Smep, Pasar Tugu, dan Pasar Panjang.
Sementara Ida Budiarty dari Universitas Lampung (Unila) mengatakan angka KHL tahun 2008 belum bisa diprediksi. Sebab, Dewan pengupahan pun masih melakukan survei di lapangan. "Untuk menetapkan KHL harus punya dasar yang jelas. Sebab, rata-rata yang muncul harus bisa menjawab pemenuhan kebutuhan dalam satu tahun," kata Ida Budiarty, kemarin.
Nanti, lanjut Ida, dari hasil survei, baru dapat dilihat rata-rata penghitungan KHL pada bulan November dan Desember. Data tersebut akan dibandingkan dengan data Badan Pusat Statistik (BPS) Kota bulanan mulai dari Januari--November. "Dari situ baru kita bisa menghitung angka KHL yang sebenarnya," kata dia.
Sementara, sejumlah pekerja berharap Dewan Pengupahan dapat menetapkan UMK lebih dari Rp750 ribu. Mengingat, kebutuhan pokok saat ini sudah melambung. Sedangkan gaji mereka yang hanya lebih sedikit dari UMK tahun 2007 sama sekali belum mampu memenuhi kebutuhan hidup selama satu bulan.
"Gaji saya hanya Rp600 ribu. Uang itu sangat tidak cukup sekalipun untuk bujangan," kata Nanto Ardi (29), salah seorang pekerja.(*)
sumber: Lampungpost

Diposting oleh Berita Nasional di 09.58 0 komentar    

Label: umk

JAKARTA (Berita Nasional/Ant): Negara diperkirakan merugi Rp1,4 triliun akibat perembesan gula impor berupa raw sugar (gula mentah) untuk bahan baku industri rafinasi ke pasaran umum. Rencananya, Rabu (5-12), petani gula dari Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Lampung dan Sumatera Selatan beraksi di Jakarta menuntut tuntas kasus ini.
Ketua Asosiasi Petani Tebu Rakyat Indonesia (APTRI), Arum Sabil, di Jakarta, Minggu (2-12), menyatakan impor gula mentah untuk industri gula rafinasi tidak dikenakan bea masuk. Sedangkan untuk gula konsumsi bagi masyarakat diterapkan tarif impor Rp550/kg.
Menurut Arum Sabil, kapasitas terpasang industri gula rafinasi nasional kini melebihi 2 juta ton sedangkan kebutuhan gula untuk industri makanan dan minuman kurang dari 1 juta ton. Arum menyatakan seharusnya seluruhnya diperlakukan adil baik industri gula rafinasi, industri gula maupun industri makanan dan minuman dengan membayar bea masuk impor gula yang sama. Jika kini gula petani dihargai Rp4.900/kg begitu juga gula mentah impor untuk industri rafinasi juga sebesar itu, petani yang akan menjadi korban karena industri memilih gula dari luar.
Menurut dia, jika gula mentah dikenai tarif bea masuk Rp1.200/kg, sedangkan izin yang dikeluarkan pemerintah pada tahun 2008 sebanyak 2 juta ton, pemerintah akan mendapatkan lebih dari Rp2 triliun. Untuk gula putih yang akan diimpor mencapai lebih dari satu juta ton untuk industri makanan dan minuman, akan didapatkan lebih dari Rp1 triliun.
Menurut dia, ada kecurigaan dana Rp1,4 triliun menumpuk di industri gula rafinasi yang berasal dari seluruh volume gula mentah yang diedarkan dan diimpor untuk industri rafinasi dan industri makanan dan minuman. "Kini ada lima industri gula rafinasi yang terdaftar. Semuanya harus diaudit baik industri rafinasi maupun makanan dan minuman," kata dia.
Ketua APTRI itu menyatakan pada tanggal 5 Desember 2007 pihaknya bersama petani gula dari Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Lampung, dan Sumatera Selatan, akan turun ke jalan mulai dari Deptan menuju DPR, Departemen Perdagangan, Departemen Keuangan, dan KKP meminta pemerintah mengusut tuntas manipulasi industri gula senilai Rp1,4 triliun tersebut.(*)

Diposting oleh Berita Nasional di 08.13 0 komentar    

Label: gula rafinasi

JAKARTA (Berita Nasional/ANTARA News) : Calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Bibit Samad Rianto, mengakui perbuatan masa lalunya sebagai polisi yang suka menerima pemberian, namun dalam uji kelayakan dan kepatutan di Gedung DPR, Jakarta, Senin, ia menyatakan sudah "tobat" dan menghentikan perilakunya itu.

"Saya sudah berubah. Saya jamin tidak akan lakukan itu lagi," ujarnya di hadapan Komisi III DPR.

Bibit mengaku menerima bantuan berupa barang bangunan, sehingga dengan modal Rp26 juta saja ia bisa membangun rumah.

Bibit juga mengaku pernah mendiamkan pungutan liar (pungli) serta menerima jatah bahan bakar sepuluh ton saat menjabat Kapolres Jakarta Pusat.

"Karena saat itu posisinya, kalau tidak diambil saya, bisa diambil orang," ujarnya.

Namun, sejak menjabat Kapolda Kalimantan Timur ia mengaku sudah menghentikan kebiasaannya itu.

"Di Kaltim dulu ada pengusaha yang menawarkan saham kosong perusahaan kepada saya, tetapi saya tolak. Itu bukti saya sudah berubah," ujarnya.

Ia pun mengatakan bahwa masa lalunya itu adalah "jaman jahiliyah".

Bibit yang sudah berusia 64 tahun itu lebih banyak berkarir sebagai dosen dan tidak memiliki jejak rekam pernah menangani kasus korupsi.

Oleh Komisi III DPR, ia ditanya tentang kesiapannya untuk menjadi pimpinan KPK.

Namun, Bibit penuh percaya diri mengatakan ia percaya dapat menegakkan hukum berdasarkan pengalamannya sebagai Kapolda Kaltim meski hanya delapan bulan.

Sebagai Kapolda Kaltim, ia mengaku menangani lebih dari 200 kasus pembalakan hutan dan saat meninggalkan Kaltim 91 kasus sudah masuk ke pengadilan.

Bibit mengatakan, jika terpilih, maka ia akan mengutamakan pembersihan di aparat penegak hukum.

Dengan penuh percaya diri, Bibit mengatakan KPK dapat dibubarkan dalam dua atau empat tahun lagi jika kepolisian dan Kejaksaan Agung sudah dapat berfungsi baik untuk memberantas korupsi.

Bibit tercatat pernah menjadi pengurus tiga partai politik berbeda, yaitu Kepala Badan Litbang Partai Nasional Banteng Kemerdekaan (PNBK), Wakil Ketua Umum Partai Kemakmuran Rakyat, dan Ketua Umum Partai Buruh Sosial Demokrat.

Pada Pemilu 2004, Bibit yang dicalonkan oleh PNBK untuk anggota DPR mewakili Kalimantan Timur meraih suara terbanyak dari empat calon legislatif yang bersaing.(*)

Diposting oleh Berita Nasional di 23.23 0 komentar    

Label: pimpinan kpk

BATAM (Berita Nasional/ANTARA News): Toni (25), korban penembakan oleh anggota salah satu satuan jajaran Polda Kepulauan Riau, masih dalam pemulihan setelah peluru yang bersarang di rahang kirinya diangkat dokter Rumah Sakit Otorita Batam (RSOB).

Di Kamar Melati 3 RSOB, Senin sore, warga Pulau Kasu Kecamatan Belakangpadang itu terbaring.

Ia didampingi ibunya, Zainab dan seorang pamannya.

"Dia masih lemas," kata Zainab.

Bekas luka tembak di sekitar rahang kiri hingga belakang telinganya ditutup kain verban.

Toni merupakan anak kedua dari lima bersaudara.

"Kejadian ini belum diberitahukan kepada ayahnya, khawatir penyakit bapaknya memburuk," kata Zainab mengenai suaminya yang sedang menderita stroke.

Seminggu sekali, Toni pergi ke laut untuk menaruh dan mengambil bubu (semacam jaring untuk menangkap ikan) di perairan.

Menurut Toni, ia sudah biasa mencari ikan di perairan Batam, dan tidak menyangka mengalami penembakan oleh aparat, Minggu (2/11) siang.

Saat kejadian, Toni bersama Muhamad, Pairul dan Yusuf sedang mengambil bubu di Perairan Tanjunguncang.

Sementara itu, Kepala Bidang Propam Polda Kepri, AKBP YS Widodo mengatakan, saat ini Polda Kepri masih menyelidiki kasus tersebut.

"Kami baru selesai rapat. Semuanya masih dalam penyelidikan," katanya.(*)

Diposting oleh Berita Nasional di 23.21 0 komentar    

Label: korban penembakan

Diposting oleh Berita Nasional di 16.33 0 komentar    

Label: Perdagangan perempuan

EMPATLAWANG (Berita Nasional) : Ketua Fraksi Partai Amanat Nasional (FPAN), Joncik Muhammad, SSi MM terpilih sebagai Ketua DPRD Empat Lawang setelah menang telak mengungguli dua kandidat lainnya pada sidang paripurna pemilihan yang digelar Senin (26/11) di Tebingtinggi.
Dari 30 anggota DPRD kabupaten termuda di Sumsel itu, Joncik Muhammad menang dengan mengantongi 20 suara, sedangkan David Hadrianto yang diusung Fraksi Partai Golkar diposisi kedua dengan perolehan 6 suara, dan Joni Haryono dari Fraksi PDI Perjuangan mendapat 4 suara.
Dengan perolehan suara itu, Joncik Muhamad didukung 5 fraksi Dewan Empat Lawang yakni FPD, FPAN, FPBR, F3P Bangkit, dan FPKS Merdeka. Sedangkan dua calon lainnya yakni David Hadrianto otomatis menempati posisi Wakil Ketua I, dan Joni Haryono sebagai Wakil Ketua II.Pemilihan yang digelar di Kantor DPRD Empat Lawang, kawasan Talang Banyu, Tebingtinggi, berjalan lancar dan dijaga ketat aparat keamanan. Usai pemilihan kemarin, disaksikan Ketua sementara Jamaludin Adi dan seluruh anggota Dewan, panitia pemilihan memusnahkan kertas suara dengan cara dibakar.
Ketua terpilih Joncik Muhammad mengatakan, setelah terlaksananya pemilihan tugas awal pihaknya membentuk perangkat kelembagaan Dewan yakni komisi, panitia anggaran, panitia legislasi, panitia musyawarah, dan badan kehormatan. Setelah itu, agenda kerja yang akan dilakukan secara marathon yakni pembahasan beberapa raperda diantaranya lambang kabupaten, organisasi dan perangkat pemerintahan, serta pembahasan RAPBD Tahun 2008.(sumber: sripo)

Diposting oleh Berita Nasional di 15.41 0 komentar    

Label: Ketua dprd

PAGARALAM (Berita Nasional) : Dalam sepekan ini, hampir tiap hari terjadi tiga kali gempa tektonik di Pagaralam. Namun gempa tektonik yang berpusat di Muko Muko, Bengkulu, tak memengaruhi aktivitas Gunung Dempo.
Kepada Sripo, Senin (26/11), Ketua Pos Pemantauan Gunung api dempo Slamet didampingi Mulyadi, mengatakan, berdasarkan rekaman seismograf di Pos Pemantauan Gunung Api Dempo pasca gempa tektonik jauh tersebut hanya terekam satu kali terjadi gempa tektonik jauh dengan kekuatan yang sangat kecil.
Hasil rekaman pada seismograf Minggu (25/11) pukul 09.52 terjadi gempa yang terasa selama 75-235 detik dengan kekuatan 1 MMI dengan amplitude 50-52. Satu jam kemudian pukul 11.00 terjadi gempa tektonik jauh, selama 75-83 detik, dengan amplitude 21 sampai 45 milimeter. Pada Senin (26/11) pukul 00,42 terjadi 2 kali gempa terasa, selama 25 detik, dengan kekuatan 2 MMI. Selain itu pada pukul 04.00 terjadi gempat tektonik jauh dua kali selama 50 detik dengan amplitude 4,5 milimeter.
"Peningkatan gempa yang biasa dirasakan tersebut berpotensi terjadinya peningkatan aktivitas gunung api, soalnya dengan seringnya terjadi gempa terasa, akan memicu terjadinya gempa tektonik jauh yang kemudian berlanjut ke gempa vulkanik," katanya.Dari hasil rekaman di alat seismograf di Pos Pemantauan, gempa tektonik ini belum menunjukan adanya peningkatan aktifitas di Gunung Dempo. Aktivitas Gunung Api Dempo masih aktif normal atau berada di level 1. Meskipun demikian bisa saja aktivitas gunung api dapat meningkat sewaktu-waktu.(sumber: sripo)

Diposting oleh Berita Nasional di 15.37 0 komentar    

Label: gempa

Diposting oleh Berita Nasional di 15.34 0 komentar    

Label: KPU pagaralam

Diposting oleh Berita Nasional di 00.05 0 komentar    

Label: walhi

Diposting oleh Berita Nasional di 11.18 0 komentar    

Label: rawan bencana

MENGGALA (Berita Nasional): Pemotongan dana Biaya Operasional Sekolah (BOS) masih saja terjadi. Kali ini diduga dilakukan oknum Bawasda Kabupaten Tulangbawang.
Ketua Fraksi PKPB DPRD Kabupaten Tulangbawang, Lampung, Marsub, mengungkapkan, pemotongan dilakukan oknum Bawasda saat melakukan pemeriksaan reguler di sekolah-sekolah.
Marsub mengungkapkan hal itu dalam sidang paripurna di gedung DPRD Tulangbawang, Selasa (20/11) lalu. Menurut dia, tiap penerima BOS tingkat SD dipotong Rp150 dari 121.188 murid, SMP sebesar Rp250 dari 33.032 siswa. "Jadi jika diakumulasikan BOS tingkat SD dipotong Rp18.178.200 dan BOS SMP dipotong oleh Bawasda Rp8.258.000," katanya.
Namun, pernyataan tersebut dibantah Kepala Bawasda Tulangbawang, Tajudin Barto. Didampingi Kabid Kessos, Sopyan A. Gani di Kantor Bawasda setempat, Rabu (21-11) Tajudin Barto mengatakan pihaknya telah memanggil para kepala sekolah, baik SD dan SMP di Kecamatan Tulangbawang Tengah untuk dimintai keterangan.
Selain itu, sebanyak 12 kepsek yang dipanggil kemudian membuat surat pernyataan berisi tidak pernah terjadi pemotongan dana BOS," ujarnya.
Sopyan A. Gani menjelaskan pihaknya tidak pernah meminta atau menentukan pemberian dari para kepala sekolah tersebut saat dilakukannya pemeriksaan reguler oleh Bawasda. "Jadi saya tegaskan tidak ada Bawasda meminta, apalagi menentukan tarif kepada para kepala sekolah itu," ujarnya.
Namun, Sopyan mengaku ada dana yang dikutip dari para kepala sekolah itu untuk konsumsi Rp500/siswa. "Hanya itu saja, itu pun inisiatif para kepala sekolah, dan dimakan sama-sama," ujarnya.
Kepala Bawasda Tajudin Barto mengatakan akan terus menyelidiki persoalan tersebut. "Saya baru tiga hari ini bertugas, karena sebelumnya saya di Bandung mengikuti pendidikan," ujarnya. n UAN/D-2
Ia menambahkan, sebagai Kepala Bawasda akan mencari kebenaran. Dalam hal dugaan pungutan tersebut, itu harus dibuktikan secara fakta hukum. "Harus ada buktinya, kalau menerima berarti ada kuintansi," ujarnya.
Mengenai mencuatnya pemotongan dana BOS yang duduga dilakukan oknum Bawasda, DPRD Tulangbawang akan memanggil Bawasda untuk melakukan hearing di Gedung DPRD setempat, Kamis (22/11) guna meminta keterangan dari Bawasda.(sumber: Lampung Post).

Diposting oleh Berita Nasional di 15.29 0 komentar    

Label: dana bos

JAKARTA (Berita Nasional/ANTARA News) - Indonesia Police Watch (IPW) meminta Kapolri Jenderal Sutanto untuk segera mengganti 45 jenderal yang segera memasuki pensiun agar tidak mengganggu regenerasi.
"Sebanyak 45 jenderal itu merupakan 25 persen dari 201 jenderal di Polri. Jumlah yang akan pensiun ini lebih besar dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya," kata Ketua Presidium IPW, Neta S Pane di Jakarta, Rabu.
Biasanya tiga bulan sebelum pensiun, jenderal-jenderal ini sudah diganti agar dapat mengakhiri kariernya di Polri dengan tenang, katanya.
Ia mengatakan pada triwulan pertama 2008, ada 10 jenderal akan pensiun, termasuk mantan Kapolri, Jenderal Dai Bachtiar.
IPW mencatat, ada sembilan kapolda yang akan pensiun tahun 2008 yakni Kapolda Metro Jaya Irjen Adang Firman, Kapolda Kalimantan Timur Irjen Indarto, Kapolda Papua Irjen Max Donald Aer dan Kapolda Sumatera Barat Brigjen Utjin Sudiana.
Selain itu yang akan pensiun adalah Kapolda Lampung Brigjen Suharijono Kamino, Kapolda Yogya Brigjen AR Harry Anwar, Kapolda Maluku Brigjen Guntur GS, Kapolda Jambi Brigjen Carel Risakota dan Kapolda NTT TB Sadarum.
Tidak hanya 10 kapolda, ada dua wakapolda yang akan pensiun yakni Wakapolda Metro Jaya Raziman Tarigan dan Wakapolda Sumatera Selatan Brigjen Marsudi Hanafi.
Di jajaran Mabes Polri, ada tiga pejabat tinggi yang pensiun, yakni Kepala Divisi Propam Irjen Gordon Mogot, Deputi Logistik Irjen Heru Susanto, dan Kepala Divisi Hukum Irjen Teguh Sudarsono.
Para jenderal lainnya yang akan pensiun memegang jabatan sebagai kepala biro, dosen atau jabatan lain yang setingkat.
"Mengingat demikian banyaknya yang akan pensiun, maka Kapolri Jenderal Sutanto harus segera melakukan mutasi besar-besaran di tubuh kepolisian agar regenerasi kepemimpinan di tubuh Polri berjalan sistematis dan tidak mengalami stagnasi," kata Pane.
Ia menilai, langkah Kapolri pada awal November 2007 untuk mengganti Gubernur PTIK Irjen DP Sitompul dan Wakapolda Jawa Tengah Brigjen Nono Supriyono yang akan pensiun merupakan langkah tepat untuk regenerasi.
"Yang mau pensiun, ya seharusnya diganti tiga bulan sebelum masa pensiun tiba," katanya menegaskan.
IPW memberikan apresiasi atas pergantian dua jenderal dan berharap akan ada mutasi dalam waktu dekat terhadap 10 jenderal yang pensiun awal tahun 2008.(*)

Diposting oleh Berita Nasional di 10.16 0 komentar    

Label: regenerasi

Diposting oleh Berita Nasional di 10.05 0 komentar    

Label: melancong

Diposting oleh Berita Nasional di 10.49 0 komentar    

Label: perampokan

Diposting oleh Berita Nasional di 10.08 0 komentar    

Label: pembajak lagu

MENGGALA (Berita Nasional): Pendukung pasangan A.A. Syofandi-Wasito dan Khamamik-Yulizar Marzuki berunjuk rasa ke Kantor KPU, Senin (12-11), menuntut pilbup ulang. Massa tiba di Kantor KPU Tulangbawang, Lampung sekitar pukul 12.00, dengan diangkut 20 truk.

"Ada 160.619 orang yang tidak bisa menggunakan hak pilih. Untuk itu, kami minta KPU melakukan pemilihan ulang," ujar Koordinator Lapangan Umar Ahmad yang juga wakil ketua DPC PDI-P Tulangbawang.

Beberapa utusan kecamatan juga mengungkapkan bukti-bukti pelanggaran Pilbup tanggal 6 November lalu.

Setengah jam beraksi di depan kantor, massa yang terus bertambah itu dikomando masuk halaman kantor KPU. "Anggota KPU tidak ada satu pun yang keluar mendengarkan aspirasi kami," ujar Umar, lalu mengajak massa memasuki kantor.

Langkah mereka diadang 60 anggota Samapta Polres Tulangbawang. Dorong-mendorong pun terjadi. "Silakan kalau mau aksi, kami hanya bertugas mengamankan agar semua berjalan lancar," kata Kapolres Tulangbawang AKBP Suyono.

Kapolres menawarkan dialog 10 perwakilan massa dengan anggota KPU. Namun, korlap menolak. "Kami semuanya satu, masyarakat Tulangbawang. Jadi, biarkan kami semua masuk," ujar Umar.

Situasi memanas karena aparat tetap menahan. Massa pun merobohkan pagar Kantor KPU. Aksi mereda setelah mobil water cannon yang dikendarai Brimob maju dan siap-siap menyemprotkan air. Korlap kemudian menenangkan massa dan menyetujui dialog.

Usai beraksi di KPU, massa berunjuk rasa di Gedung DPRD. Hasil rapat dengan 11 anggota DPRD yang dipimpin unsur pimpinan, Made Paita dan Herman Artha, menelurkan lima kesepakatan, antara lain pertama, Dewan melalui Komisi A akan memanggil KPU, Panwasda, Polres, dan Kejaksaan Negeri Menggala, hari Selasa (12-11), untuk menyikapi pengaduan masyarakat tentang kecurangan pilbup.

Dalam pertemuan yang dihadiri kapolres dan Kasi Intel Kejari Andi Lazuardi itu terungkap pelanggaran berupa terbitnya kartu ganda. Kemudian politik uang, kekacauan proses administrasi pendataan mata pilih dan DPT. Terakhir, mobilisasi mesin birokrasi untuk memenangkan satu calon bupati.(lampungpost)

Diposting oleh Berita Nasional di 23.27 0 komentar    

Label: pilkada tulangbawang

BANDAR LAMPUNG (Berita Nasional) : Warga Empat Lawang di Lampung, yang tergabung dalam Ikatan Keluarga Kabupaten Empat Lawang (IKKEL) Lampung, membentuk sebuah koperasi sebagai wadah pengembangan ekonomi.

Pembentukan koperasi itu berlansung di aula Poltabes Bandar Lampung, Minggu (10/11-07) siang. Rapat yang dipimpin Sekretaris Umum IKKEL Lampung Imron, dihadiri 33 dari 60 anggota.

Rapat pembentukan koperasi itu berlangsung seru. Anggota IKKEL yang hadir masing-masing melontarkan gagasan, saran, dan kritikan. Pimpinan rapat melontarkan rancangan usulan nama dan program koperasi. Dari para hadirin pun bermunculan usulan nama, jenis koperasi, dan program.

Setelah sempat terjadi beberapa silang pendapat tentang susunan pengurus, kemudian muncul usulan peserta dari Lampung Tengah, Abdul Madjid, agar pembentukan pengurus melalui Tim Formatur. Usulan ini langsung diterima secara bulat oleh forum.

Kemudian forum menyepakati Tim Formatur terdiri dari unsure-unsur kecamatan asal anggota masing-masing 2 orang, yakni: Pendopo Lintang, Muara Pinang, Lintang Kanan, Pasemah Airkeruh, Ulumusi, Talangpadang, dan Tebing Tinggi.

Perwakilan dari masing-masing kecamatan tersebut secara aklamasi memilih Abdul Madjid (Pendopo Lintang) sebagai ketua Tim Formatur. Tim yang dipimpin Abdul Madjid ini bertugas menyusun personil pengurus koperasi, yang diberi nama Koperasi Serba Usaha IKKEL Lampung.

Hasil rapat Tim Formatur yang berlangsung singkat ini, pengurus KSU IKKEL Lampung terdiri dari Dewan Pengawas, Pengurus, dan Badan Pemeriksa.

Badan Pengawas secara ex officio dijabat oleh pengurus IKKEL Lampung. Pengurus terdiri dari: Ketua Haris (Tebingtinggi), Sekretaris Sahil (Ulumusi), dan Bendahara Ulfa (Lintangkanan).

Setelah terpilih dan disahkan, petang itu juga Pengurus KSU IKKEL Lampung menyelenggarakan rapat pertama. Rapt pertama ini menghasilkan keputusan yang menetapkan setiap anggota KSU IKKEL Lampung dikenakan simpanan pokok sebesar Rp50.000, dan simpanan wajib yang dibayar tiap bulan Rp10.000.

Dan, dalam waktu dekat Pengurus akan menyusun program kerja dengan mengacu pada rancangan yang disampaikan oleh Pengurus IKKEL Lampung, yang telah dikoreksi dalam forum rapat.

Untuk membuktikan bahwa pembentukan koperasi ini berdasarkan niat baik dan dilandasi pula komitmen yang kuat, para anggota yang hadir hari itu juga menyetorkan simpanan pokok masing-masing Rp50.000, dan simpanan wajib Rp10.000 per bulan. Untuk simpanan wajib ini ada yang menyetor sebulan, ada yang sekaligus satu tahun, dan ada yang lima bulan.

Yang menggembirakan, hari itu Pengurus KSU IKKEL Lampung telah berhasil mendapatkan dana Rp15 juta lebih. Dana itu berasal dari simpanan pokok anggota, simpanan wajib, dan bantuan dari Ketua Umum IKKEL Lampung Kompol Drs. Taslim Chairuddin sebesar Rp4 juta.

Dengan terbentuknya koperasi ini diharapkan “Jemo Empatlawang” di Lampung dapat meningkatkan kesejahteraannya, mendapatkan modal usaha, dan dana sosial.(*)

Diposting oleh Berita Nasional di 16.20 0 komentar    

Label: Empat Lawang

JAKARTA (Berita Nasional/ANTARA News - Anggota Dewan Pers, Leo Batubara menilai putusan Mahkamah Agung (MA) terhadap kasus majalah Time versus mantan Presiden Soeharto melanggar UU No 40/1999 tentang Pers dalam empat hal.
Leo menyampaikan hal tersebut dalam diskusi panel yang digelar oleh Koordinator Nasional Persatuan Wartawan Indonesia Reformasi (PWIR) berjudul "Mengurai Sumbat Kebebasan Pers pada Kasasi Mahkamah Agung" di Jakarta Media Center, Kebon Sirih, Jakarta, Jumat sore.
"Pertama, menurut UU Pers hasil investigasi Time Asia itu telah memenuhi kode etik jurnalistik sehingga tidak sepatutnya dihukum," kata Leo.
Denda sebesar Rp1 triliun yang dikenakan kepada Time juga disebut Leo melanggar pasal 18 ayat (2) UU Pers yang membatasi jumlah denda maksimal Rp500 juta.
Selain itu, hukuman yang dikenakan terhadap wartawan juga disebut Leo melanggar UU Pers karena pertanggungjawaban harusnya dilakukan secara "corporate".
"Bila pers salah, wartawan dilindungi dan perusahaan yang membayar ganti rugi," katanya.
Permintaan maaf yang diminta mantan Presiden Soeharto juga dinilai berlebihan karena seharusnya permintaan maaf hanya dimuat di media yang bersangkutan.
Pengacara majalah Time Asia Todung Mulya Lubis yang juga hadir dalam diskusi itu menekankan mengenai putusan yang dinilainya tanpa melalui pertimbangan hukum yang matang.
"Dari 35 halaman putusan MA yang menghebohkan itu, cuma ada 2,5 halaman pertimbangan hukum," kata Todung.
Ia kemudian membandingkan dengan kasus Harian Garuda di Medan pada tahun 1989 yang dituduh mencemarkan nama baik PT Anugerah Langkat Makmur.
Mahkamah Agung waktu itu memenangkan harian Garuda dengan pertimbangan hukum antara lain apa yang diberitakan pers tidak mesti kebenaran yang bersifat absolut dan MA menghormati mekanisme penyelesaian permasalahan akibat pemberitaan pers dengan menggunakan hak jawab.
"Jika membaca putusan kasus Garuda pertimbangan hukumnya cukup bernas, cukup panjang dan putusan itu merupakan `milestone` dari perkembangan pers di Indonesia," kata Todung.
Majalah Time sendiri sedang mengupayakan proses peninjauan kembali (PK) terhadap kasus tersebut dengan menghadirkan bukti (novum) baru.(*)

Diposting oleh Berita Nasional di 09.37 0 komentar    

Label: uu pers

JAKARTA (Berita Nasional/ANTARA News) - Penyidik Polri akan membidik kasus tindak pidana pencucian yang yang diduga dilakukan oleh Adelin Lis, terdakwa kasus pembalakan liar yang divonis bebas Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, Senin (5/11).

"Polri akan mendukung upaya jaksa untuk mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung di samping akan melakukan penyidikan kasus pencucian uang terhadap Adelin Lis," kata Kepala Divisi Humas Polri, Irjen Pol Sisno Adiwinoto di Jakarta, Selasa.

Namun, Sisno tidak menjelaskan lebih rinci soal dugaan pidana pencucian uang oleh Adelin Lis.

Sisno juga menyayangkan sikap hakim PN Medan yang tidak menggelar sidang di lokasi kejadian untuk melihat lokasi kerusakan hutan yang dilakukan oleh Adelin Lis.

Polri telah melakukan penyidikan optimal dan telah dapat membuktikan bahwa telah terjadi perusakan hutan. Ada fakta obyektif yang perlu dilihat, katanya.

Jaksa, kata Sisno, sebenarnya telah menyarankan agar hakim dalam memutus perkara perlu melihat fakta lapangan.

"Dengan tidak melihat fakta di lapangan itu, maka sidang tidak bisa berlangsung objektif, tidak jujur dan tidak adil," katanya menegaskan.

Ia mengharapkan agar instansi atau pihak lain perlu melakukan pengkajian yang mendalam atas putusan bebas Adelin Lis yang kontroversial itu.

Hakim, pada 5 November 2007 menjatuhkan vonis bebas kepada Adelin Lis karena tidak terbukti melakukan pembalakan liar.

Ia juga dinyatakan tidak terbukti menebang kayu di luar area rencana kerja tahunan yang didakwakan oleh penuntut umum.

Menurut Majelis Hakim, Adelin terbukti bersalah tidak menaati peraturan tebang pilih tanam Indonesia.

Namun, kesalahan itu bukan merupakan wilayah hukum pidana melainkan masalah administrasi sehingga yang patut menghukumnya adalah Menteri Kehutanan.

Sebelumnya, Jaksa menuntut Adelin dengan hukuman 10 tahun penjara, denda Rp1 miliar dan membayar kerugian negara Rp119,8 miliar.

Adelin sempat kabur ke luar negeri sebelum tertangkap di Beijing, China, pada 8 September 2006 saat mengurus perpanjangan paspor di KBRI Beijing. (*)

Diposting oleh Berita Nasional di 20.28 0 komentar    

Label: adelin lis

GUNUNG BATIN (Berita Nasional) : Gubernur Lampung Drs. Sjahroeddin ZP memberikan dukungan penuh terhadap PT Gunung Madu Plantations untuk mengejar target 200 ribu ton gula tahun depan. Dilihat dari perkembangan usaha, stabilitas keamanan, dan kesejahteraan karyawan PT GMP dinilai yang terbaik di Lampung.

“Saya harapkan PT Gunung Madu Plantations tetap terdepan dalam industri gula di Lampung, baik produksi, kesehatan manajemen, dan kesejahteraan karyawannya,” kata Gubernur di hadapan pimpinan, staf, dan karyawan PT GMP, Selasa (30/10) malam, di GSG Perumahan I site Gunung Batin.

Program kemitraan yang dilaksanakan perusahaan ini, menurut Gubernur, merupakan program yang harus didukung oleh pemerintah dan masyarakat Lampung. Kemitraan merupakan salah satu bentuk kepedulian PT GMP terhadap masyarakat setempat untuk bersama-sama menikmati manisnya tebu.

Peran PT GMP bagi perputaran ekonomi dan peningkatan pendapatan masyarakat setempat, juga mendapat pujian dari purnawirawan jenderal bintang tiga Polri itu. “Kontribusi PT GMP terhadap Provinsi Lampung bukan hanya dari pajak, para karyawan yang berbelanja setiap minggu ke Bandar Lampung juga memberikan kontribusi positif bagi kesejahteraan masyarakat,” kata Sjahroeddin ZP.
Pada kunjungan perdana di perusahaan gula tertua di Lampung ini, Gubernur menyampaikan terimakasihnya kepada PT Gunung Madu Plantions (GMP), yang memberikan bantuan sebuah mobil sedan Camry seharga Rp400 juta untuk kendaraan dinas (operasional) Pemerintah Provinsi Lampung.
Penyerahan mobil mewah tersebut dilakukan General Manager PT GMP Jimmy Maskun kepada Gubernur Lampung Sjachroedin Z.P. di halaman Kantor Gubernur, akhir Agustus tahun lalu.
"Kami sangat berterima kasih kepada PT GMP yang memberikan mobil berpelat merah dengan nomor polisi BE-1015-AZ. "Mobil ini digunakan operasional tamu-tamu penting Provinsi seperti menteri dan pejabat eselon setingkat lain," kata Sjachroedin Z.P.
Gubernur menyatakan salut atas respons yang begitu besar dari PT GMP. Sebab, PT GMP segera merespons surat Pemprov Lampung dan membantu pengadaan satu sedan Camry ini. Sebab, Pemprov kini memang tidak memungkinkan membeli kendaraan dinas."
Menurut Gubernur, Pemprov kini dilarang membeli mobil dinas kecuali ambulans dan mobil pemadam kebakaran. Selain juga, ada aturan yang sangat ketat untuk menge-dump mobil-mobil dinas ini.
"Sedangkan kini, kondisi mobil yang digunakan bagi tamu-tamu penting, sedan Volvo, sudah sangat tua. Sebab itu, kalau tamu banyak, Pemprov terpaksa menyewa mobil. Untung saja saat rapat gubernur se-Sumatera lalu, kami bisa menggunakan mobil Kijang yang belum dipakai," ujar Sjachroedin.
Jembatan Selat Sunda

Di hadapan pimpinan, staf, dan karyawan PT Gunung Madu Plantations yang bertatap muka dengannya di GSG Perumahan I, Gubernur memaparkan programnya membangun jembatan selat sunda yang bekerjasama dengan Pemprov Banten.

“Kehadiran Jembatan Selat Sunda (JSS) yang menghubungkan Pulau Jawa dan Sumatera akan sangat membantu karyawan PT Gunung Madu Plantations yang ingin pulau ke Jawa. Mereka tidak perlu lagi mengantri di Pelabuhan Bakauheni, karena sudah ada pilihan lain untuk menyeberang,” kata Gubernut Lampung Sjahroeddin ZP.

Pembangunan Jembatan Selat Sunda merupakan kesepakatan Pemprov Banten dan Lampung. Sebelumnya sempat muncul wacana membangun terowongan Selat Sunda. Namun setelah ada studi terbaru dari Wiratman & Associates, kedua gubernur sepakat membangun jembatan.

Adanya sarana penghubung alternatif ini akan sangat menguntungkan kedua provinsi, termasuk bagi provinsi di Sumatera lainnya. "Lancarnya sarana transportasi akan memudahkan hasil bumi dari Sumatera dibawa ke Pulau Jawa," katanya.

Dengan jembatan selat sunda, kata Gubernur, pengiriman gula Gunung Madu dari Lampung ke Pulau Jawa akan semakin lancar.

Jembatan yang akan dibangun 70 meter di atas permukaan laut dengan lebar 60 meter itu akan dibagi menjadi enam jalur. Masing-masing dua jalur untuk kereta api, kendaraan roda empat, dan roda dua.

"Sejauh ini investor yang siap menjadi penyandang dana adalah PT Arta Graha. Semoga investor lain, baik dalam maupun luar negeri bisa segera menyusul," kata Sjahroedin.

Ia juga menyampaikan keinginannya menjadikan Provinsi Lampung sebagai sentra bibit padi hibrida.

Hingga tahun 2007, benih hibrida yang telah disalurkan kepada petani sudah mencapai 1.340 ton dengan produksi beras hingga 420 ribu ton. Tahun 2009, ditargetkan produksi benih hibrida akan mencapai 3.000 ton, dengan produksi beras sebesar 880 ribu ton atau sekitar 20 persen dari target penambahan produksi beras nasional.

Benih padi hibrida hasil produksi Bernas sendiri memiliki keunggulan produksi dibanding benih lokal maupun hibrida lainnya. Berdasarkan hasil uji tanam di beberapa provinsi di Pulau Jawa, Sumatera, Kalimantan, Bali dan NTT, rata-rata bibit hibrida mampu menghasilkan produksi 10,27 ton gabah per hektare.

Disambut Gembira

Kedatangan Gubernur Lampung di site PT Gunung Madu Plantations ini mendapat sambutan hangat dari tuan rumah. Grup Band Jassica D-7 kebanggaan perusahaan ini ditampilkan di GSG Perumahan I untuk memeriahkan acara pertemuan Gubernur dengan warga Gunung Madu. Beberapa penyanyi juga dihadirkan di sini.

“Malam ini merupakan kebahagiaan tersendiri bagi manajemen, karyawan dan keluarga besar PT Gunung Madu Plantations karena kehadiran Bapak di tengah-tengah keluarga besar PT GMP,” kata General Manager PT GMP H.M. Jimmy Mahshun mengawali sambutannya.

Kehadiran gubernur, kata Pak Jimmy melengkapi kebahagiaan seluruh pimpinan, staf, dan karyawan, setelah menyelesaikan tebang dan giling ke-30 dengan hasil yang paling tinggi selama 30 tahun masa tebang dan giling, yaitu 191.272,20 ton gula.

Menurut Pak Jimmy, tahun ini suasana yang lebih kondusif dan harmonis. Tenaga kerja dan sarana transport yang dikelola para kontraktor nampak lebih stabil dibanding tahun-tahun sebelumnya, keamanan juga lebih baik dan sama sekali tidak ada gejolak, sehingga penghasilan tenaga kerja sangat memadai.

“Mereka dapat menabung, sehingga uangnya dapat dibawa pulang untuk anak dan istrinya,” kata Pak Jimmy.

Program kemitraan dengan masyarakat sekitar yang dimulai dari tahun 2004 hingga sekarang menunjukkan angka yang positif. GMP memulai dari kurang lebih 300 ha, sekarang sudah mencapai 2.100 ha, papar Pak Jimmy kepada Gubernur.

“Dengan adanya kemitraan GMP dampak & manfaatnya sangat dapat dirasakan oleh para petani dan perusahaan,” tegasnya.

“Kami berharap keberadaan perusahaan semakin memberikan nilai tambah dan kontrbusi bagi lingkungan sekitar, provinsi Lampung khususnya dan secara nasional pada umumnya,” kata Pak Jimmy lagi.

Menurutnya, pembinaan karyawan dan keluarga di lingkungan site selalu menjadi perhatian manajemen. Hubungan antara manajemen dan serikat pekerja semakin serasi. Hubungan antara atasan dan bawsahan juga nampak semakin harmonis. Perusahaan juga selalu memikirkan peningkatan kesejahteraan bagi karyawan.

Selain itu perusahaan juga selalu memberikan pembinaan terhadap koperasi karyawan. Sebagai laporan, tahun 2007 ini Koperasi Gunung Madu mendapatkan Penghargaan Khusus yang diserahkan langsung oleh Presiden pada saat Hari Koperasi tgl. 12 Juli 2007 di Bali. Sampai saat ini jumlah anggotanya mendekati angkat 2000 orang, dengan total asset tercatat lebih dari Rp50 miliar.

“Di tahun yang akan datang, tantangan yang akan kami hadapi tidaklah ringan. Untuk itu kami segenap jajaran akan bekerja keras dan lebih konsisten untuk menghadapi hambatan dan tantangan. Kehadiran Bapak di tengah-tengah kami adalah suatu kehormatan dan mudah-mudahan akan menambah motivasi bagi kami untuk bekerja lebih giat,” kata Pak Jimmy mengakhiri sambutannya.

Diposting oleh Berita Nasional di 12.34 0 komentar    

Label: gmp

GUNUNG BATIN (Berita Nasional) : PT Gunung Madu Plantations akhirnya lolos dari “lubang jarum” dampak kemarau tahun 2006. Produksi tahun ini yang ditargetkan 179.380 ton ternyata terealisasi 191.272,20 ton.

Pada awal buka tebang giling bulan April 2007 lalu, produksi gula PT Gunung Madu Plantations diprediksi menurun dibanding tahun lalu sebagai akibat kemarau panjang tahun 2006 yang berlanjut tahun 2007. Tahun 2006 lalu Perusahaan ini berhasil memproduksi gula sebanyak 189.716,50 ton.

Dengan hasil tebang giling tahun ini PT GMP kembali mengukir prestasi. Ini adalah rekor tertinggi sepanjang sejarah PT Gunung Madu Plantations.

“Kita bersyukur dan dapat berbesar hati, karena berhasil memecahkan rekor produksi, meningkatnya produktivitas gula (TSH) dan produktivitas tebu (TCH), serta menjadi yang terbaik di antara industri gula di Lampung dan nasional,” kata General Manager PT GMP H. Jimmy Mahshun pada acara syukuran di Guest House, 10 Oktober 2007.

Produksi gula yang dicapai tahun 2007 ini, berasal dari areal panen seluas 25.561,14 hektar, dengan tingkat produktivitas tebu 79,29 ton, produktivitas gula 7,49 ton, dan rendemen 9,43 persen. Produksi tebu sebanyak 2.026.710,39 ton.

Irigasi

Meningkatnya produksi tersebut, kata Pak Jimmy, selain karena penambahan luas areal kemitraan tebu rakyat, juga karena program irigasi yang dijalankan sepanjang musim.

Secara bertahap PT GMP sudah menambah mesin dan peralatan irigasi dengan maksud memperbesar volume tangkapan air, memperpanjang waktu penyimpanan, dan memperluas areal siraman.

Untuk sementara dapat disimpulkan bahwa irigasi teknis yang lebih intensif bisa mengurangi dampak kekeringan yang diakibatkan kemarau panjang. Dengan melihat pengalaman beberapa tahun terakhir, maka system irigasi yagn sedang digunakan sekarang perlu dijadikan standar prosedur yagn harus dikembangkan semaksimal mungkin.

Selain itu, kata Pak Jimmy, hasil tahun ini tentunya merupakan imbalan dari kerja keras dan keseriusan dalam menjalankan pekerjaan di masing-masing bagian.

Pak Jimmy menghargai kerjasama yang sudah terjalin selama ini. Namun, hal itu perlu dikembangkan dan diperluas ke semua bagian terkait. Ia juga mengajak seluruh staf dan karyawan untuk saling menghargai dan menghormati bagian atau kerabat kerja lainnya.

Efektivitas pemakaian zat pemacu kemasakan (ZPK) tahun ini, misalnya, semakin baik. Luas tanaman yagn disemprot juga bertambah. Tambahan pengelaman dan pengetahuan PT GMP tentang ripener telah mempertebal rasa percaya diri dalam merencanakan dan melaksankan program ZPK ini.

Di Divisi Harvesting, koordinasi dengan bagian-bagian terkait, seperti Tim Ripener, divisi, dan dan cane yard juga semakin terjalin baik, sehingga sebagian besar tanaman dapat ditebang dan diangkut pada waktu yang tepat.

Seluruh kegiatan tebang dan giling ke-30 PT GMP telah selesai dengan selamat, ditandai dengan keluarnya gula terakhir di bagian packing pada 12 Oktober, pukul 21.00 Jumat malam.

Gula terakhir tersebut merupakan hasil tebu terakhir yagn masuk ke pabrik tanggal 10 Oktober (Rabu). Sesuai tradisi di GMP, masuknya tebu terakhir ke pabrik ditandai dengan “ritual” penekanan tombol sirine oleh General Manager PT GMP H.M. Jimmy Mahshun.

Diposting oleh Berita Nasional di 11.49 0 komentar    

Label: gula madu

MUSIM tebang-giling tahun 2007 PT Gunung Madu Plantations resmi berakhir. Hasil produksi tahun ini sangat menggembirakan, yakni 191.272 ton gula. Gubernur Lampung Drs. Sjahroedin ZP, mendapat kehormatan menandatangani karung gula terakhir sebagai tanda berakhirnya musim tebang dan giling tahun 2007.

Penandatanganan itu berlangsung di Guest House PT GMP, 30 Oktober 2007, disaksikan General Manager PT GMP H.M. Jimmy Mahshun.


Hadir pada acara itu anggota DPRD Provinsi Lampung: Syabirin Koenang, dan Gunadi Ibrahim. Hadir pula mantan Sekdaprov Ir. Rahmat Abdullah, Asisten II bidang Ekubang Junaidi Jaya, Kadis Perkebunan Ir. Masdulhaq, Kadis Kesbang Linmas Ir. Mundjidi Asmarantaka, Karo Human Muhjadi.

Dari PT GMP hadir pula Kepala Departemen R & D Ir. H. Koko Widyatmoko, Kadep SBF Ir. H. Gunamarwan, Kadep Factory Alexander Kesaulya, dan Kadep Plantations Ir.H. Sutarto.(amd)



(foto:sutanto/tawon)

Diposting oleh Berita Nasional di 08.37 0 komentar    

Label: gula terakhir

Diposting oleh Berita Nasional di 11.20 0 komentar    

Label: kri